Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan pokok yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implikasi kebijakan pemerintah terhadap industri tepung terigu di Indonesia dengan membandingkan struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu sebelum dan sesudah deregulasi (sisi pengadaan), serta untuk melihat faktor-faklor yang cukup mempengaruhi permintaan tepung terigu tersebut sebagai bahan untuk manganalisa prospek industri tepung teriguAdapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengaruh kebijakan pemerintah terhadap struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu, serta menganalisa kebijakan pemerintah pada industri penghasil barang antara (industri tepung terigu) terhadap industri penggunanya (dalam hai ini industri mie instan)"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat persaingan yang terjadi di dalam industri tepung terigu di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya dampak deregulasi penghapusan lisensi impor yang tadinya dipegang oleh BULOG yang dilakukan pemerintah pada tahun 1998. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series periode 1990-2005. Pendekatan model ekonometrika OLS (Ordinary Least Squares) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.Hasil pendugaan menunjukkan bahwa sifat dominan dan fleksibilitas produsen domestik dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam indsutri menyebabkan deregulasi yang dilakukan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat persaingan industri, dalam penelitian ini maksudnya tingkat konsentrasi pasar produsen domestik. Nilai Produk Domestik Bruto sebagai proksi permintaan masyarakat merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pangsa pasar industri domestik. Oleh karena itu, permintaan proteksi yang diajukan oleh para produsen sebaiknya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah karena proteksi pada industri ini hanya akan meningkatkan profit margin dari produsen domestik.

---

This study?s concern is to view the level of wheat flour industry competitiveness in Indonesia, mainly about the factors which affect it, especially the effect of the BULOG wheat flour import license revoked in 1998. The data used in this research is time-series data for the period 1990-2005. This research is using Ordinary Least luares(OLS) econometric modelling approach to process the data and answer this research problem.The results shows that there is no effects of the deregulation to the level of competitiveness, which in this research is the market concentration of domestic producers inside the industry, due to the dominant behaviour and flexibility of domestic producers adjustment to the changes in the industry. The value of Gross Domestic Products is used for the proxy of market demand is the most significant variable in affecting the level of competitiveness in the industry. Therefore, the request of protection for the industry from domestic producers should be taken wisely by government because the protection is could cause the increase of their profit margin itself."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan penguasaan pengelolaan komoditas tepung terigu dari negara kepada swasta pascaliberalisasi pangan, yaitu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (political goods), dimana harga dan ketersediaannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Negara Birokratik Otoriter dari Guillermo O?Donnel, teori Persekutuan Segitiga (Triple Alliance Theory) antara Negara, Burjuasi Nasional dan Modal Asing dari Peter Evans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analitis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen resmi negara seperti Undang-Undang No. 5 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan wawancara mendalam dengan anggota KPPU.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pascaliberalisasi pangan, terjadi konflik dan tarik-menarik kepentingan antarlembaga negara, yaitu antara Bappenas dengan Depperindag menyangkut penetapan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bagi tepung terigu impor. Bappenas berargumen bahwa penetapan BMAD hanya akan menguntungkan produsen dominan yaitu Bogasari Flour Mills. Sedangkan menurut pihak Depperindag, penetapan BMAD dilakukan untuk melindungi produsen beskala kecil. Selanjutnya terjadi konflik kepentingan terjadi antara KPPU dengan Depperindag menyangkut penerapan SNI Secara Wajib Tepung Terigu. KPPU berpendapat penetapan SNI secara wajib merupakan bentuk hambatan masuk (barrier to entry) bagi tepung terigu impor. Sedangkan menurut Depperindag, kebijakan SNI wajib pada tepung terigu ditujukan untuk menjaga kualitas tepung terigu sebagai bahan pangan.Implikasi teoritis menujukkan bahwa teori persekutuan segitiga antara negara dan burjuasi nasional dari Peter Evans masih berlaku dan relevan dalam pengelolaan industri tepung terigu pada era reformasi di Indonesia. Persekutuan antara Departemen Perindustrian dengan APTINDO, atau Persekutuan antara Departemen Perdagangan dengan Bogasari Flour Mills, terjadi dalam pengelolaan industri tepung terigu di Indonesia, meskipun melalui negosiasi politik dan konflik kepentingan. Intervensi negara melalui kebijakan penerapan SNI dan BMAD, maupun penanggungan PPN impor gandum oleh Departemen Keuangan, ditujukan untuk melindungi industri tepung terigu nasional dan memperkuat program ketahanan pangan nasional. Intervensi negara dalam stabilisasi harga empat bahan pangan pokok termasuk tepung terigu, dapat dijadikan sebagai alat politik APTINDO dan Bogasari Flour Mills dalam menekan pemerintah.

---

This research of background by transfer of power of managing wheat flour commodities from state to corporate, from Bulog to Bogasari Flour Mills after food liberalitation. Now, wheat flour commodities just not food commodities, but as a political goods, where rate of its prices and supplies can pressure the government. As theoretical stepping, this research use Authoritarian Bureaucratic State from Guillermo O?Donnel and Triple Alliance Theory between State, Local Capitalist and International Capitalist from Peter Evans. Research use the qualitative methode, is while technique analysis the data use analytical descriptive. Technique data collecting by library studies, searching document of states like Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 about Antimonopoly or Competition Policy, Keppres No. 19 Tahun 1998 about Food Liberalitation, Regulation from Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Finance and interdepth interview with members of KPPU. Research result indicate that after food liberalitation, there were conflicts of interest on state institution, the conflict between Bappenas with Depperindag about BMAD for wheat flour imported. Bappenas argue that BMAD just give a privilege for dominant firm like Bogasari Flour Mills. But Depperindag claimed that BMAD would protect the fringe firms. The next conflict between KPPU with Depperindag about SNI policy for wheat flour mills industries. KPPU argued SNI as a barrier to entry for wheat flour imported. But Depperindag claimed that SNI policy to wheat flour mills industries made to protect quality of wheat flour as food commodities.Theory implication show that Triple Alliance Theory especially between State and Local Capitalist is relevan in managing wheat flour mills industry in Indonesia. Cooporation between Departement of Industry with APTINDO, or cooporation between Departement of Trade with Bogasari Flour Mills is a real fenomena in wheat flour industry in Indonesia, although with political negotiation dan conflict of interests. State intervention with SNI and BMAD policies, or handle of Value Added Tax policies for wheat imported by Departemen of Finance indicated to protect national wheat flour industries and support food security programe. State intervention on price stabilitation of four food commodities include wheat flour, can used as political tools by APTINDO and Bogasari Flour Mills to pressure the government."

"ABSTRAKTesis ini dikembangkan terutama untuk membuktikan bahwa dalam era menuju globalisasi yang diwarnai oleh demokratisasi, liberalisasi dan deregulasi ini, pemerintah Indonesia tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan proteksi terhadap beberapa komoditi yang dianggap strategis. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan ekonomi politik, yang menekankan pada bidang politik, atau penulis sebut sebagai mashab politik. Yaitu analisa distribusi kekuasaan dalam pasar, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari disiplin ilmu politik di Indonesia. Kekhususan pendekatan ini terletak pada penggunaan parameter-parameter tata niaga seperti mobilisasi, alokasi dan distribusi, yang dianatisis melalui paradigma politis. Artinya menyangkut proses pembentukan kebijakan dan interaksi kekuatan antar aktor dan institusi dalam tata niaga dan pasar tepung terigu. Berkaitan dengan pendekatan tersebut beberapa pertanyaan mendasar dipakai sebagai acuan untuk menjawab: siapa aktor/pelaku ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, sehingga mempengaruhi terbentuknya kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu seperti yang ada sekarang. Apa dan bagaimana struktur/institusi, peraturan-peraturan dan koalisi-koalisi yang ada atau yang dibentuk oleh para aktor tersebut, yang memungkinkan diberlakukannya tata niaga tadi. Tesis ini juga menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan liberalisasi tepung terigu. Yang pertama adalah karena negara tumbuh menjadi kekuatan yang dominan setelah periode 1965. Dengan dominasi tersebut negara dapat menunjuk langsung aktor yang mengoprasionalisasikan tata niaga tepung terigu, menutup kompetisi untuk umum melalui peraturan DNI, dan menggeser monopoli bidang ini dari negara kepada swasta. Kedua, karena struktur tata niaga yang monopolitis tersebut telah menghasilkan rente ekonomi yang luar biasa, yang menyebabkan kelompok Salim memperoleh kesempatan untuk membangun suatu industri vertikal dan horizontal antara BOGASARI dan INDOFOOD, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi pangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketiga, karena rente ekonomi yang dihasilkan tersebut telah pula mendatangkan keuntungan politis bagi penguasa, yaitu ikut mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi mereka. Antara lain program pengentasan kemiskinan, kampanye, seminar, dan berbagai kongres dari kelompok kelompok korporatis penguasa dan lain-lain. Tesis ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep pluralisme yang sering disebut sebagai karakteristik yang menunjukan berlangsungnya proses demokratisasi, cenderung tidak berlaku di Indonesia. Karena pluralisme berbagai kelompok yang tumbuh di Indonesia pada kenyataannya adalah dibentuk oleh negara, sebagai `kosmetik' penghias demokrasi, tetapi sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari penguasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Temuan dari tesis ini dengan demikian mungkin akan dianggap sebagai suatu sinisme dari keadaan sosial politik ekonomi di Indonesia, tetapi data yang terungkap dalam tesis ini paling tidak membenarkan dugaan-dugaan yang selama ini ada dalam benak banyak pengamat."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."

"ABSTRAKIndustri tepung terigu merupakan industri oligopoli dengan beberapaperusahaan dominan. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya markup diindustri tepung terigu. Dugaan ini didukung dengan pergerakan harga tepungterigu Indonesia yang lebih volatil dibandingkan dengan pergerakan hargagandum dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai markup diindustri ini, dan menganalisa faktor-faktor determinannya. Pengukuran/ EstimasiMarkup dilakukan dengan menggunakan metode stochastic frontier analysis.Setelah itu nilai estimasi markup diregresi dengan menggunakan teknik fixedeffect model dengan variabel-variabel persaingan seperti hambatan masuk, ukuranperusahaan, efisiensi, jumlah perusahaan dan konsentrasi. Penelitian inimenemukan bahwa terdapat markup yang cukup besar di industri tepung terigu,dan nilai markup ini dipengaruhi oleh hambatan masuk, ukuran perusahaan,konsentrasi, dan efisiensi.

---

ABSTRACTFlour mills Industry is considered an oligopolistic market consist of few dominantfirm. Therefore, there are possibilities of markup in flour mills industry. Thisspeculation suported by movemenet in price of domestic wheat flour which aremore volatile than world wheat price. This research is intended to estimate thevalue of markup and its determinants. This research use stochastic frontieranalysis method to estimate the value of markup. Afterwards, the value of markupwas regressed by competitions variables such as barriers to entry, firm size,efficiency, number of firm and contration. The result of this research showed thereis noteable markup in Indonesian Flour Mills Industry, and this markup value isaffected by barriers to entry, firm size, concentration and efficiency"

"Bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan salah satunya berasal dari produk sampingan gandum namun jumlahnya di Indonesia terbatas dan masih harus diimpor. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu sebagai penghasil produk sampingan gandum tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas impor gandum sebagai dampak dari kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menentukan produk sampingan gandum sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis dan implikasinya pada industri tepung terigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk sampingan gandum dikategorikan sebagai BKP strategis karena peranannya sebagai bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. Pajak Masukan atas impor gandum yang tidak dapat dikreditkan menyebabkan PKP tepung terigu membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga jual produk sampingan, membebankan pada harga jual tepung terigu dan/atau mengurangi profit perusahaan.

---

Animal, poultry and fish feed raw material are come from wheat byproduct but the quantity are still not enough and have to be imported. Those are because the wheat flour mill industry can not credit the VAT input from wheat import as the implication from VAT exemption policy of animal feed raw material.

The purpose of this research is to analyze the factors that determine byproduct of wheat as a strategic taxable supplies and the implication on wheat flour mill industries. This research used the qualitative approach with descriptive analysis and techniques od data collection through the study of librarianship and interviews.

The results of this research show that wheat byproduct is categorized as strategic taxable supplies for its role as important raw material in the manufacture of animal feed. The VAT input of import wheat that can not be credited, made the companies charge the VAT input to the selling of by product, charge the VAT input to the selling of wheat flour, and/or subtraction of corporate profit."

"Menjelaskan kebijakan terigu selama kurang lebih 40 tahun, kebijakan dirumuskan dalam kebijakan diversifikasi pangan berbasis tepung non beras dan non terigu, terutama yang bersumber dari dalam negeri. Walaupun tujuan semula pengenalan terigu untuk mengurangi permintaan beras, tetapi impor gandum sebagai bahan baku terigu saat ini jumlahnya cukup besar dan diperlukan devisa cukup banyak. Oleh karena itu, sudah saatnya ada upaya untuk mengerem laju pertumbuhan kenaikan impor gandum.Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh adalah dengan menaikkan bea masuk impor gandum dan terigu pada tingkat yang merangsang berkembangnya bahan baku tepung dalam negeri baik dari gandum domestik maupun dari tanaman nongandum. Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut perlu didukung oleh gerakan masyarakat pengembangan bahan baku tepung baik yang berasal dari biji-bijian dan umbi-umbian, maupun dari tanaman pohon-pohonan dan buah-buahan. Indonesia kaya akan sumber bahan baku tepung, maka dengan komitmen semua pihak, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat diharapkan terwujud gerakan masyarakat pengembang bahan baku tepung nonterigu."