Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi para wajib zakat profesi di lingkungan PT. PERTAMINA (PERSERO). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis diskriminan. Analisis deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis diskriminan dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan melalui model ekonometri yang merupakan model dengan variabel terikat berupa dummy atau kategorik. Untuk menjalankan analisis tersebut digunakan alat berupa SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Variabel pengetahuan agama dan kualitas manajemen BAZMA berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi karyawan muslim Pertamina dalam membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina. 2) Variabel pendidikan, pendapatan, usia dan status marital tidak mempengaruhi preferensi karyawan muslim Pertamina dalam membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina. Atau dapat dikatakan membayar tidaknya karyawan muslim Pertamina zakat profesi tidak dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, usia dan status marital mereka 3) Model diskriminan yang ada ternyata valid dan dapat digunakan, karena tingkat ketepatan cukup tinggi mencapai 70,4%. Dengan demikian pihak BAZMA dapat mengambil berbagai tindakan untuk lebih mensosialisasikan BAZMA terhadap karyawan muslim Pertamina Iewat kegiatan keagamaan (khususnya masalah zakat profesi) dan selalu membenahi manajemen yang selama ini berjalan.

---

This research aims to observe whether factors influence preference of zacca of profession obligators in PT. PERTAMINA (PERSERO). The method used in this research is descriptive one and discriminant analysis. The descriptive analysis is systematically factually, accurately illustration of facts, characters, and relation of phenomena had been observed. The discriminant analysis is intended to answer problem formulation through econometric model -with bond variable of dummy or categorist-. To carry out the research, it will use instrument. That is SPSS.

Results of research are: 1) The variable of religion knowledge and management quality of BAZMA influence significantly to preference Pertamina Moslem employee in paying zacca of profession in Pertamina Baituzzacca. 2) Variables of education, input, edge and marital status do not influence preference of Moslem employee in Pertamina in paying zacca of profession in the Pertamina Baituzzaca or it can be called as Pertamina Moslem employee pay or do not pay Zacca of profession is not influenced by their education, input, edge and marital status 3) As matter of fact, the discriminant model is valid and can be used, because of degree of higher accuracy until 70,4 %. Therefore, BAZMA side can socialize BAZMA seriously to Moslem employee of pertamina through religion activity (especially about zacca of profession) and always improve management that has been done."

"Indonesia sampai saat ini masih dilanda krisis multi dimensi di antaranya krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, moral, dan lain-lain. Dalam kondisi demikian umat Islam mempunyai tanggung jawab besar dalam menata kembali kehidupan bangsa. Segala upaya perbaikan harus terus dilakukan, selama hal tersebut merujuk pada kebenaran hakiki, kebenaran Ilahi islam sebagai agama yang menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu nilai instrumental ekonomi Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Perkataan zakat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan alat yang merupakan rukun Islam yang kedua ini menunjukkkan betapa pentingnya zakat sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan sekaligus mempunyai dampak sosial kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 204 juta, 87, 2% di antaranya peragama Islam, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Apabila, potensi ini benar-benar dikembangkan dan dikelola secara optimal, maka, akan memberikan andil yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum di laksanakan secara penuh, sehingga belum cukup mampu mencapai tujuan pengelolaan zakat yang diinginkan. Di antara lembaga-lembaga amil zakat yang telah ada, salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika. Sampai saat ini Dompet Dhufa Republika termasuk Lembaga Amil Zakat terbesar di Indonesia yang tampak dalam jumlah dana zakat yang telah diterima pada tahun 2000 sebesar Rp. 6,7 milyar (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2000. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pengelolaan zakat sebelum dan sesudah diberlakukannya, undang-Undang Nomor 38 Tahuh 1999 serta efektifitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia pada umumnya dan Dompet Dhuafa Republika pada khususnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat berdasarkan data tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima komponen pengukuran yakni 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pemberdayaan ekonomi, dan 5) Kinerja legitimasi sosial.Kemudian membandingkan kinerja kedua lembaga ini dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dan kinerja LAZ di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Kinerja Badan Amil zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja Lembaga Amil Zakat, terutama kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosial.

---

This study aims to measure the performance of the Regional Amil Zakat (BAZDA) and the Institute of Amil Zakat (LAZ) in West Sumatra province in managing zakat funds based on data in 2010. The method used is the primary Performance measurement methods issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 includes five measurement components namely 1) Performance of Shariah compliance, legality and institutional, 2) Performance Management, 3) Financial performance, 4) Performance of economic empowerment, and 5) Performance of Social legitimacy. Than compare the performance of these two institutions by using the U test or the Mann Whitney U test to see the significance of the difference.

Based on test results reveal any significant difference between Performance BAZDA and performance LAZ in West Sumatra province in managing zakat funds. Performance of Regional Amil Zakat is better than the performance of Amil Zakat Institutions, particularly the financial performance and the performance of social legitimacy."

"ABSTRAK

E-zakat merupakan sebuah inovasi baru yang dapat digunakan oleh para muzakki untuk membayar zakat secara online. Di Indonesia pembayaran zakat secara online sudah ada sejak tahun 2016. Pembayaran zakat melalui layanan e-zakat dapat memberikan manfaat bagi para muzakki karena lebih memudahkan, menghemat waktu, praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi intensi muzakki menggunakan layanan e-zakat dalam membayar zakat profesi. Zakat profesi atau disebut juga dengan zakat penghasilan dinilai dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dalam penghimpunan zakat karena sifatnya yang tetap dan rutin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Planned Behavior (TPB). Dalam penelitian ini jumlah sampel adalah sebanyak 172 responden dengan kriteria pernah membayar zakat profesi namun belum pernah menggunakan layanan e-zakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software AMOS 24.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), persepsi perilaku kontrol (perceived behavioral control) berpengaruh terhadap intensi muzakki menggunakan (intention to use) layanan e-zakat. Sedangkan persepsi manfaat (perceived usefulness) tidak berpengaruh terhadap intensi muzakki menggunakan (intention to use) layanan e-zakat dalam membayar zakat profesi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh terhadap persepsi manfaat (perceived usefulness) layanan e-zakat.

---

ABSTRACT

 

---

E-zakat is an innovation that can be used by muzakki to pay zakat by online. In Indonesia, online zakat payments has been established since 2016. Payment of zakat through e-zakat services can provide benefits for the muzakki because it is easier, saves time, practical and can be used anywhere and anytime. The purpose of this study is to find out what factors that influence the intention of muzakki to use e-zakat services in paying zakat profession. Zakat profession or also called zakat on income considered to be a good source of funding in the collection of zakat because it is fixed and periodic. The theory used in this study is Technology Acceptance Model (TAM) and Theory Planned Behavior (TPB). In this study, the sample is 172 respondents who had paid zakat profession but had never used e-zakat services. The data analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) analysis using AMOS 24.0 software. The results showed that attitude, subjective norms, perceived behavioral control influence the intention of muzakki to use e-zakat services. While perceived usefulness does not influence the intention of muzakki to use e-zakat services in paying zakat profession. In addition, this study also found that perceived ease of use have an influence on the perceived usefulness in e-zakat services. 

"

"Potensi zakat petani padi yang seharusnya terhimpun adalah sangat besar, akan tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik petani padi Kabupaten Demak dengan intensi dan preferensi membayar zakat pertanian, untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan zakat, tingkat keyakinan dan religiusitas berpengaruh terhadap intensi petani padi Kabupaten Demak dalam membayar zakat pertanian, serta untuk mengetahui alasan preferensi petani padi Kabupaten Demak tidak membayar zakat pertanian mereka melalui BAZ/LAZ. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi, tabulasi silang, regresi logistik dan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan bahwa variabel pengetahuan zakat, tingkat keyakinan dan tingkat religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap intensi petani padi dalam membayar zakat pertanian, akan tetapi dari sisi preferensi petani padi Kabupaten Demak lebih banyak yang tidak membayar zakat pertanian mereka melalui BAZ/LAZ dengan alasan di lingkungan banyak yang lebih membutuhkan.

---

Zakat potential should be collected rice farmers is very large, but facts are not. This study aims to determine relationship characteristic of rice farmers Demak with intention and preference to pay agriculture zakat, to determine whether factor of zakat knowledge, level of conviction and religiosity affect the intentions of rice farmers Demak district in paying agriculture zakat, to find out the reason for the preference of rice farmers Demak not pay zakat their agriculture zakat through BAZ LAZ. This research type is quantitative, while the analysis is the frequency analysis, cross tabulation analysis, logistic regression analysis and quantitative descriptive analysis. Based on the analysis, it is found that the variable knowledge of zakat, the level of conviction and the level of religiosity significantly affect the intentions of rice farmers in paying agriculture zakat, but preferences Demak rice farmers do not pay zakat their agriculture zakat through BAZ LAZ with environmental reasons many more needy."

"Manusia hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Negara sebagai suatu organisasi manusia juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia memiliki pranata yang bernilai ekonomis, yaitu melalui Sistem Ekonomi Islam. Ciri terpenting Sistem Ekonomi Islam adalah soal pemilikan, bahwa hak milik (mutlak) tidak berada di tangan manusia, tetapi pada Allah SWT. Salah satu instrumen ekonomi Islam terkait dengan soal pemilikan dan berpotensial untuk memajukan perekonomian umat adalah wakaf. Wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan salah satunya adalah uang, yang diatur dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat mewakafkan uang, wakif dan nazhir harus berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di tunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai LKS, selain reksadana syariah dan asuransi syariah. Penulis menjelaskan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penulis menjelaskan kemungkinan bank syariah menjadi nazhir wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian, peran yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada perbankan syariah hanya sebatas lembaga penitip (kustodi) dana wakaf. Untuk saat ini, bank syariah tidak dimungkinkan menjadi nazhir wakaf uang. Peran bank syariah sebagai nazhir diharapkan dapat memajukan dan mengoptimalkan manfaat wakaf uang di Indonesia. Mengingat keunggulan yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nazhir wakaf uang di masa yang akan datang."

"Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berlakunya undangundang tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam merealisasikan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai seorang muslim dan seorang warga negara, maka wajib membayar zakat dan pajak. Agar seseorang tidak terkena beban ganda maka diperlukan ketentuan yang mengatur masalah pembayaran zakat dan pajak. Skripsi ini mencoba menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia menurut UU No.38 tahun 1999; bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, bagaimana pendayagunaan zakat sebagai sumber pendapatan negara, serta bagaimana konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, majalah, surat kabar, disertasi atau tesis, ensiklopedi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan zakat dan pajak di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat diwujudkan dengan pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yang memberikan kepastian hukum pengelolaan zakat di Indonesia, dan didalamnya mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga pengelola zakat, maka zakat dapat menjadi sumber potensial dalam penerimaan negara, dengan pendayagunaannya sesuai ketentuan al-Quran. Sehubungan dengan pajak, maka zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap besarnya pembayaran pajak."

"Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi zakat yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat dari masyarakat muslim Indonesia dan sebagai proses sosialisasi akan kesadaran membayar zakat dan pajak. Pemberlakuan kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat ini terbentur berbagai macam kendala baik dari segi sumber daya manusia, mekanisme pengurangan, dukungan finansial dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan itu sendiri yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, jumlah pengurangan pajak yang diterima masyarakat sangat sedikit karena zakat penghasilan diakui sebagai biaya. Pembayaran zakat adalah kegiatan yang mengurangi penghasilan sehingga tidak tepat diakui sebagai biaya. Lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila zakat diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terhutang, dengan demikian jumlah pengurangan pajak yang diperoleh menjadi lebih besar."