Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances."

"Langkah - langkah tersebut dapat dikembangkan dengan mengkaji kondisi objektif manajemen supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro jaya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah; "(1) Bagaimana perencanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (3) Bagaiamana pengendalian supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ?" Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif. Sumber informasi yang dijadikan Informan Penelitian adalah para pejabat struktural Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro jaya. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai dokumen dan buku yang berisi teori manajemen, supervisi, implementasi, sumberdaya, konsep pengawalan, teori motivasi kerja dan teori SWOT. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Dalam kegiatan pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan perencanaan. Pimpinan terkait merencanakan kegiatan Pengawalan VVIP yang hendak dilakukan; (b) Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan teori yang dijadikanacuan untuk membedah hasil wawancara, yaitu teori dari Elmore tentang empat bahan utama untuk implementasi yang efektif dan teori dari Edward III tentang model Direct and Indirect Impact on Implementation. (c) Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Riri Fajriah sudah dilaksanakan oleh Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Adapun saran - saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Disarankan untuk menghindari kegiatan di luar perencanaan. Jika terdapat kegiatan yang dilakukan mendadak di luar rencana, maka akan membuat tidak maksimalnya hasil sesuai dengan yang diinginkan; (b) Disarankan untuk menambah jumlah anggota yang memiliki kompetensi; (c) Disarankan untuk penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan operasional di bidang lalu lintas, agar kegiatan operasional berjalan dengan lebih efektif.

---

The steps that could be developed to assess the objective conditions of management supervision of VVIP guest escorts by Jakarta Metropolitan Police of Metro jaya. Issue in this paper is: "(1) How planning of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (2) How does the implementation of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (3) How is the control of supervision by the VVIP guest escorts Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? "

The approach used in this thesis is qualitative. Informants were used as source of information is the official research of structural Jakarta Metropolitan Metro Jaya Police. Secondary data sources are various theories and information not obtained directly from the source, ie the various documents and books containing the theory of management, supervision, implementation, resources, concepts escorts, motivation theory and the theory of SWOT. Data collection techniques with library research, interviews and observations. Analysis using data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) In the course of a VVIP escort by Jakarta Metropolitan Polda Metro Jaya, has been carried out regarding the planning of these activities. Leaders plan activities related VVIP escort to be done; (b) In general, the implementation of the activities carried out are going well, because according to the theory made reference to dissect the results, namely the theory of Elmore on four main ingredients for the effective implementation and theory of Edward III of Direct and Indirect Model Impact on Implementation is already performing well; (c) Control measures proposed by Riri Fajriah Jakarta Metropolitan already implemented by the Jakarta Police Traffic Directorate.

As for suggestions put forward by the authors of the studies that have been conducted, among others: (a) It is recommended to avoid outside activity planning, as this may affect the implementation of the escort. If there is a sudden activities carried out a plan, then it would make no maximum in accordance with the desired results; (b) It is recommended to increase the number of members who are competent and have adequate understanding of the activities of the escort to meet the standards required amount; (c) It is recommended for addition of facilities, infrastructure and specialized equipment (alsus) to support operational activities in the field of traffic at these points is still possible that there is a shortage, so that operations run more effectively."

"Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only.

The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya).

The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control.

Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information."

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peta organisasi pembelajar yang ada di PoldaMetro Jaya. Transformasi budaya birokrasi organisasi pada polda metro jaya sangat pentingdan diperlukan untuk lebih mampu menghadapi berbagai tantangan kejahatan yang makinkompleks untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan kualitaskehidupan masyarakat. Pengambilan sampel penelitian ini diwakili oleh empat fungsi yangterdiri dari satreskrim, sabhara, intel dan biro sumber daya manusia yang terdiri dari anggotapamen, pama dan bintara. Kuesioner penelitian ini menggunakan kuesioner yang telahdikembangkan oleh Marquardt 2002 yang terdiri dari 5 lima dimensi yang mencakup: 1 dinamika pembelajaran Learning Dynamics , 2 transformasi organisasi OrganizationTransformation , 3 pemberdayaan pegawai People Empowerment , 4 pengelolaanpengetahuan Knowledge Management , 5 penerapan teknologi Technology Application .Analisis data deskripsi statistik frukensi distribusi dan prosentase yang menjukkankapabilitas setiap masing-masing dimensi organisasi pembelajar seperti yang dikembangkanMarquardt. Kemudian digunakan analisis Korelasi Produk Momen yang digunakan untukmenguji sejauh mana korelasi setiap dimensi organisasi pembelajar.Hasil uji diiterprestasikan bahwa hasil rata-rata setiap dimensi sangat baik dan dapat digunakan padaorganisasi. Dan berdasarkan penelitian ditemukan korelasi yang kuat diantara setiap dimensiorganisasi pembelajar r= 0.894; p< 0.01 . Organisasi memiliki kondisi yang potensial untukmenuju organisasi pembelajar. Sumberdaya manusia sangat penting bagi organisasipembelajar karena hanya sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas untuk belajar.Sumberdaya manusia adalah nakoda yang dapat mengambil informasi danmentransformasikannya kedalam pengetahuan untuk digunakan bagi individu dan organisasi,

---

This research is to examine the learning organization at Regional Police OfficeJakarta. The organization transformation from bureaucratic culture type of organization tolearning organization is needed to enable the organization to encounter the complexity anddynamics of external environment. The sample was taken from four unit organization such ascriminal unit, sabhara, intelligent, and human resource division, which include middle seniorand lower police officer. This research used learning organization profile questionnaire tocollect the data that consist of five dimensions such as learning dynamics, organization transformation, people empowerment, knowledge management and technology application. The descriptive statistics was employed to analyse each dimension of learning organization profile based on range result by Marquadth model. And the correlation productmoment was also used to analyse the correlation among dimensions of learning organization.

The results indicated that average range results for each dimension was good meaning eachdimension mostly applicapable in organization. The finding also indicated there was strongcorrelation between dimensions learning dynamics, organization transformation, peopleempowerment, knowledge management and technology application to learning organization r 0.894 p 0.01 . The organization has potential environment to support the building oflearning organization. The human resource capacity become the strength of building thelearning organization, provided by the support with conducive and better atmosphere withinorganization."

"Pembinaan dan pengembangan karier anggota Polri untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul salah satunya adalah dengan promosi jabatan. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi SSDM Polri masih ditemukan mutasi dan promosi jabatan anggota Polri tidak berdasarkan merit system. Hal ini terlihat juga dalam mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap mutasi harus berdasarkan merit system. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis promosi jabatan di Polda Metro Jaya menurut konsep merit system dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan di Polda Metro Jaya dilaksanakan dengan dua mekanisme yaitu promosi jabatan terbuka dan promosi jabatan biasa/tertutup. Dalam mekanisme promosi jabatan terbuka kapolsek di jajaran Polda Metro Jaya prinsip merit sudah diterapkan dengan mekanisme seleksi walaupun tidak secara murni karena hasil seleksi hanya bersifat rekomendasi dalam menduduki suatu jabatan. Dalam mekanisme promosi jabatan biasa/tertutup untuk jabatan kapolsek prinsip merit masih belum diterapkan, karena untuk jabatan kapolsek merupakan penunjukkan langsung dari Kapolda Metro Jaya dengan prinsip tour of duty yang mengutamakan pengisian jabatan kapolsek diberikan kepada anggota Polri yang sudah memenuhi syarat dan belum pernah menjabat sebagai kapolsek atau kepada anggota yang selama berdinas hanya pada satu fungsi kepolisian saja. Hambatan dalam penerapan merit system dalam promosi jabatan adalah penunjukan langsung kapolsek oleh pimpinan yang tidak melalui sistem seleksi ataupun penilaian kompetensi akan menimbulkan celah terjadinya praktik patronase politik atau KKN, dan salah dalam mendefinisikan merit.

---

Coaching and career development of Polri members to realize superior Polri HR, one of which is by promotion. Based on the results of the analysis and evaluation of the SSDM Polri, it was found that mutations and promotions for Polri members were not based on a merit system. This can also be seen in the position mutations carried out by the in Jakarta Metropolitan Police Region which carried out mutations that were not in accordance with the provisions of the National Police Chief Regulation Number 16 of 2012 which stated that each mutation must be based on a merit system. The purpose of this study is to analyze promotions Jakarta Metropolitan Police Region according to the concept of a merit system and obstacles in its application. This study uses a post-positivism approach. Data was collected by means of document studies and in-depth interviews. The results showed that the promotion of positions in Jakarta Metropolitan Police Region was carried out by two mechanisms, namely promotion of open positions and promotions of regular/closed positions. In the mechanism for the promotion of open positions for police chiefs in the ranks of Jakarta Metropolitan Police Region, the principle of merit has been applied with a selection mechanism, although not purely because the results of the selection are only recommendations in occupying a position. In the regular/closed promotion mechanism for the position of the police chief, the principle of merit has not yet been applied, because for the position of the police chief it is a direct appointment from the chief of Jakarta Metropolitan Police Region with the principle of a tour of duty that prioritizes filling the position of the police chief given to members of the police who have met the requirements and have never served as the police chief or to members who have only served one police function during their service. Barriers to the application of the merit system in promotions are the direct appointment of the police chief by the leader who does not go through a selection system or competency assessment, which will create gaps in the practice of political patronage or corruption/nepotism, and misdefine merit."

"Permasalahan terkait Organization Citizenship Behavior di Polda Metro Jaya memiliki pengaruh terhadap efektifitas dan produktifitas organisasi secara keseluruhan. OCB sebagaimana hasil kajian literatur banyak dipengaruhi oleh motivasi kerja, dan motivasi dipengaruhi oleh pengembangan karier serta kualitas kehidupan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengembangan karir, kualitas kehidupan kerja terhadap Organization Citizenship Behavior melalui motivasi kerja sebagai intervening variabel. Penelitian ini melibatkan sekitar 361 responden yang berasal dari direktorat operasional yang berada pada Polda Metro Jaya yang diambil secara proporsional kluster random sampling dari masing-masing direktorat. Analisis yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian digunakan analisis jalur dengan Teknik SEM untuk mengkaji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan persepsi dari anggota Polda Metro Jaya terhadap variabel yang diteliti tergolong tinggi, namun terdapat perbedaan nilai masing-masing variabel pada masing-masing satuan kerja. Pengembangan karier terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, pengembangan karier terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, motivasi kerja dapat memediasi pengaruh pengembangan karier secara signifikan terhadap OCB, kualitas kehidupan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, motivasi kerja dapat memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja secara signifikan terhadap OCB dan motivasi kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.

---

Problems related to Organizational Citizenship Behavior at Jakarta Metropolitan Police Region have influenced the effectiveness and productivity of the organization as a whole. OCB, as the results of literature review, is much influenced by work motivation, and motivation is influenced by career development and quality of work life. The study aims to examine and analyze the effect of career development and quality of work life on Organization Citizenship Behavior through work motivation as the intervening variable. The study involves 361 respondents from several operational directorates of Jakarta Metropolitan Police Region. They are proportionally chosen by cluster random sampling from each directorate. The author employs the path analysis with SEM technique in order to examine the direct and indirect effects of each variable. The results show that the perception of Jakarta Metropolitan Police Region personnel on the variables studied is high. However, there are differences in the value of each variable in each work unit: career development has a positive and significant effect on work motivation; quality of work life has a positive and significant effect on work motivation; career development has a positive and significant effect on OCB; work motivation can significantly mediate the effect of career development on OCB; quality of work life has a positive and significant effect on OCB; work motivation can significantly mediate the effect of quality of work life on OCB and work motivation has a positive and significant effect on OCB. The author recommends a further research in other locations as well as more respondents in order to obtain more comprehensive and complete information on factors influencing OCB of police personnel.

"

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen sekuriti fisik di Markas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi demo anarkis. Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik markas Polda Metro Jaya adalah keterbatasan kemampuan Polda Metro Jaya dalam sisi pengorganisasian, ketersediaan alat, dan anggota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Konsep Manajemen Sekuriti, Konsep Sekuriti Fisik, Konsep Kebutuhan, Konsep Crime Prevention, Konsep Ancaman, dan Konsep Upaya Taktis Pengamanan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Markas Komando Polda Metro Jaya saat ini adalah keterbatasan kemampuan dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Petugas dan peralatan. Keterbatasan tersebut tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Markas Polda Metro Jaya Sekuriti Fisik Petugas yang mengakibatkan membahayakan keamanan markas Polda Metro Jaya apabila terjadi demo anarkis.

---

The study discusses about physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in anticipating anarchic demonstrations. The obstacle in organizing the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is the limited ability as well as capability of the police region to organize such implementations and to provide sufficient equipments as well as human resources. The research employs the qualitative method. Data are analysed using concept of security management, concept of physical security, concept of need, concept of crime prevention, concept of threat, and concept of tactical security measures. The results of the study reveal that the obstacle in stages of supervision and control of the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is currently the limited ability as well as the capability to formulate supervisory and control activities to be implemented by duty officers. The limitation relates to the frequency of auditing administrative documents, when to conduct supervisions and evaluations, when to provide assessments and warnings as well as appreciations for good implementations of security activities. Such conditions may cause threats to appear and will endanger the physical security of Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in the event of anarchic demonstrations."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa informasi yang ada pada Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan data secara akurat, baik untuk tindak lanjut penyelesaian tugas maupun untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan:1) Potensi ancaman gangguan keamanan informasi pada Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berasal dari dalam dan dari luar, dimana yang dari dalam yakni terkait penyimpanan dokumen yang dilakukan oleh para penyidik, sedangkan ancaman yang berasal dari luar adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;2) Pelaksanaan kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang baik;3) Dalam prakteknya pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mempunyai beberapa kendala meliputi aspek SDM, sarana dan prasarana serta sistem dan metode yang dilakukannya, sehingga kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal;4) Kondisi ideal pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya berdasarakan komponen yang terdapat dalam ISO 27702 adalah meliputi dua belas bagian utama identifikasi sasaran hasil dari tiap kendali relatif untuk diterapkan.Implikasi dari kajian tesis ini adalah:(a) Perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan potensi ancaman terjadinya gangguan keamanan informasi;(b) Perlu dibuatkan suatu Peraturan dari pihak pimpinan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh semua penyidik dan PNS yang bekerja di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(c) Para penyidik perlu diikutsertakan dalam program pendidikan dan latihan maupun kejuruan dibidang teknologi informasi; dan (d) Perlu dibuatkan ruangan khusus yang dipergunakan untuk penyimpanan dokumen maupun berkas-berkas hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(e) Perlu dilakukan pengklasifikasian informasi, menjadi informasi sangat rahasia, informasi rahasia, informasi terbatas/konfidensial, informasi biasa, guna menghindari terjadinya kebocoran informasi.

---

This thesis discussed about the information at Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya that require storage and accurate maintenance, either for task completion or in order to maintain confidentiality. This research used descriptive qualitative metode. Data collection is conducted through observation, interview and documentation.

The research shows:

1) There are two potential threats for security of information at Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, first is internal threat that came from the investigator?s document handling methode and second is external threat that came from other parties whom concern for the case being handled by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

2) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has not been reflecting a good security management of information yet;

3) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has some constraints that is : human resources, infrastructure, systems and methods;

4) Ideal implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya based on twelve main target identification results in ISO 27702.

Implication of this thesis discussion are:

(a) Reduce the potential threats for information security;

(b) Regulation is need to rules all investigators and civil servants that work in Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya; (c) The investigator should be having an educational programs and vocational training about information technology; and

(d) It should be a special room that is used for storage of documents and files that have been collected while investigation prosessed;

(e) Classification of information is necessary, which is : extremely confidential information, confidential information, limited information/confidential and regular information."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Among Raga dalam mengamankan Asian Games 2018 dan dampaknya terhadap tingkat kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan “mixed method”, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi program Among Raga digunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis. Sedangkan, untuk menjawab bagaimana dampak program Among Raga terhadap tingkat kejahatan digunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Among Raga yang dianalisis dengan empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah berjalan efektif. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukan signifikansi dampak program Among Raga terhadap penurunan tingkat kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Among Raga terhadap pengamanan Asian Games 2018 telah memberikan manfaat penyebaran pengawasan kejahatan (diffusion crime control enefit) sebagai strategi pencegahan kejahatan di berbagai wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya.

---

The purpose of this research was to analyze Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 and it's impact through crime rates at Jakarta Metropolitan Regional Police. This research used mixed method to answer two research questions. Research question regarding how was the effectiveness of program implementation, answered using qualitative approach was employed. While, to answer research question regarding how the impact of Among Raga program through crime rates, the use of t test statistic analysis was applied.

Research found that Among Raga program which cover four dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucracy structural) has been effectively implemented. Furthermore, the finding also showed the signifinance impact of Among Raga program on reducing crime rates in Jakarta Metropolitan Regional Police Juridiction. It could be concluded that the Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 contribute diffusion crime control benefit as crime prevention strategy within Polda Metro Jaya Juridiction."