Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menggali-lebih mendalam mengenai penerimaan pajak-pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999-2004 serta untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mengelola pajak daerah yang diselenggatakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak-pajak daerah yang dianalisis terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan., Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Analisis terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan cara : pertama menganalisis perkembangan setiap jenis pajak daerah dan total penerimaan pajak daerah Serta kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kedua, menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga, menganalisis kinerja pajak daerah, dan trend perkembangannya serta yang keempat adalah pengukuran efektivitas pajak daerah (Tax Effectiveness) dengan menggunakan Tax Performance Index, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dengan mengkaji secara kualitatif terhadap unsur-unsur administrasi pajak yaitu lembaga (institution), pegawai (person) dan kegiatan (activities).Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan daerah di dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan cara studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan perkembangan rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 23,17%. Sedangkan kontribusi masing-masing jenjs pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan sebesar 49,3 5%, Paiak Penggalian Bahan Galian Golongan C sebesar 29,56%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 15,34%, Pajak Reklame sebesar 2,94%, dan Pajak Hiburan sebesar 2,81%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah selama periode 1998/1999 - 2004 secara rata-rata adalah sebesar 49.35%. Sedangkan varians penerimaan pajak daerah memperoleh angka sebesar 33,24%. Kemudian, analisis kinerja pajak yaitu Tax Effort yang terdiri dari Elastisitas pajak daerah (tax elasticity) sebesar sebesar 0.10% sedangkan Tax Ratio yang diperoleh selama periode tahun 1998/1999-2004 berkisar antara 0.14% hingga 41%, kinerja pajak yang lainnya yaitu Tax Effectiveness berkisar antara 1.01 hingga 1.16 dan Tax Efficiency 20.36% sampai dengan 22.49%. Adapun hasil analisis atas pelaksanaan administrasi pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing seksi dan subseksi, kurangnya koordinasi antar seksi, serta masih ada unit yang pengaturannya belum jelas; kedua., kuantitas dan kualitas pegawai masih dirasakan kurang. Secara kuantitas dan kualitas adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi sebanyak 57 orang; ketiga kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pendataan dan pendaftaran.Rekomendasi yang diberikan : Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara rnelaksanakan intensifikasi pajak daerah dengan cara : memperluas basis- penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, menlngkatkan efektivitas administrasi. selain itu, disarankan: pertama, membuat penjabaran tugas secara lebih terperinci untuk masing-masing seksi dan subseksi serta membuat pengaturan yang jelas kewenangan dan tugas unit penyuluhan. Kedua, meningkatkan kualitas pegawai yang ada dengan pendidikan formal maupun non formal yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi. Ketiga, meningkatkan koodinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan pajak daerah.

---

The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency during 1998/1999-2004 periods and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing thr development of every local tax and total local revenue tax and contribution of every local tax toward local revenue tax. Second, analyzing contribution of local tax toward original local revenue; its development and variants of local tax revenue. Third, analyzing local tax performance. Fourth, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely institution, employees and activities.

Data used are primary and secondary data. Primary data were gained by interviewing high officials related concerning the implementationof local tax administration at local income service office of Bogor Regency. Whereas secondary data that the writer gained were from central statistical bureau and local income service offices of Bogor regency by conducting library research and field study. Analytical technique used is descriptive qualitative and quantitative methods.

The result of the research shows that the development of average total tax revenue is 23.17%. Whereas the contribution of each kind local tax is as follows: Street ligthing tax is 49.35%, Mineral Removal and Processing Tax is 29.56%, hotel and restaurant tax is 15.34%, advertising tax is 2.94% and entertainment tax is 2.81%. The contribution of local tax toward local original revenue during 1998/ 1999-2004 periods is on average 49.35% whereas variant of local tax revenue is 33.24%. Then, the analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peforrnance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration.

The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Futhermore, it is suggested that : first, making more specific hob description for each section and subsection and making clear rules of authority and duties for guidance unit. Second, improving the quality employee at formal and non formal education with taxation and accounting education base. Third, improving coordination with other institutions which have data related to local tax."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan kesehatan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pelayanan kesehatan dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of health charge in Bogor regency. In this study, researcher analyzed revenue administration of health charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of health charge in Bogor regency, problems faced during the process of health charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of health charge in Bogor regency have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the health charge and penalties have not applied. Moreover, user charge payers do not accept the actual receipt for the collection."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan persampahan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of sewage charge in Bogor municipality. In this study, researcher analyzed revenue administration of sewage charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of sewage charge in Bogor municipality, problems faced during the process of sewage charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation.

The result showed that revenue administration of sewage charge in Bogor municipality have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the surcharge (progressive) and penalties have not applied. Moreover, user charge payers don?t accept the actual receipt for the collection."

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan pajak daerah berdasarkan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bogor dengan analisis SWOT melalui empat instrumen yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kabupaten Bogor memperoleh pertumbuhan penerimaan PBB-P2 terendah dibandingkan daerah lainnya, padahal Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar. Penelitian ini ­tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif-alternatif strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pengalihan PBB-P2 terdiri dari enam strategi utama yaitu strategi pada aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek sosial, aspek kepegawaian, aspek manajemen pendapatan daerah, dan aspek e-government.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Bogor Regency with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities and threats. Problems occured that Bogor Regency obtain the lowest revenue growth of Land and Building Tax, whereas the Bogor Regency has great potential. This research classified as qualitative with descriptive design. The result showed that the alternatives strategy for Bogor Regency to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector consist of six main strategies includes strategy on institutional aspects, legas aspects, social aspects, civil service aspects, management of local revenue aspects, and e-government aspects."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum BLU di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD . Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service BLU isestablished in every Public Health Puskesmas . In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency BLUD . This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency. "

"Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

---

High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi?s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajakbumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dankepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi diKecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yangmenjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memilikiwewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnyakerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama prosespelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masihsangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ketahun.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyze the implementation of property tax

administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used

here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting

technique that used are indepth interview and literature. The result of this research

are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP

Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute

property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant

agencies is a major problem of implementation of the property tax administrative

process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so

that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."