Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerum Pegadaian suatu lembaga milik pemerintah yang memberikan kredit gadai, dimana persyaratan bagi pihak peminjam harus memberikan barang sesuatu miliknya sebagai jaminan atas hutangnya yang berupa benda bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tuntutan yang bisa dilakukan oleh seorang nasabah apabila barang yang digadaikan musnah/hilang dan bagaimana di dalam praktik penyelesaian ganti rugi akibat barang yang digadaikan hilang? Bagaimanakah pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap kehilangan barang yang dijaminkan oleh nasabah? Permasalahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Tuntutan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta pemberian ganti rugi kepada Perum Pegadaian, dengan adanya klaim terlebih dahulu. Perum Pegadaian wajib membayar ganti rugi sebesar 125% dari taksiran barang jaminan. Namun, pada pelaksanaannya Perurn Pegadaian dapat membuat perhitungan lebih dari 125% apabila mendapatkan complain dari nasabah yang merasa tidak puas. Hal ini dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 4 butir H Undang-Undang No.8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap hilangnya barang yang digadaikan adalah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan keadaan dari jenis barang yang digadaikan, bukan mempertimbangkan dari jumlah hutang. Selain itu Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, apabila suatu saat dapat ditemukan kembali, maka harus mengembalikannya kepada pemilik barang dengan ketentuan pemilik barang mengembalikan uang ganti. Agar terdapat kepastian dalam penentuan jumlah penggantian ganti rugi, maka harus ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan berlaku bagi setiap nasabah, peraturan pelaksanaan ini harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada para nasabah.

---

ABSTRAK

Pawn Shop Public Corporation constitutes a government owned institution which gives a pawn credit, in which a borrower is required to provide goods of its own as security for its debt in the form of movable goods. Related to the above matter, the main problem is how may a customer submit its claims if the goods pawned are damaged and/or lost and how is compensation settlement practiced as a result of goods pawned are lost? How is the responsibility of Pawn Shop Public Corporation with respect to the loss of goods secured by the customer? The afore said problems are examined by normative judicial bibliographic research as secondary materials supported by interviews with competent authority. The claim which may be carried out by the customer is to ask for compensations to the Pawn Shop Public Corporation, based on a prior claim. The Pawn Shop Public Corporation shall be obliged to pay compensations as much as one hundred and twenty five percents (125%) of the appraisal of the secured goods. However, in practice the Pawn Shop Public Corporation may make a calculation of more than 125% if it receives complaints from a customer who is not too satisfied. This matter may be carried out by the consumer related to the regulation specified in the Article 4 point H Law No. B Year 1999 regarding Consumers Protection. The responsibility of the Pawn Shop Public Corporation regarding the loss of goods pawned is to give appropriate compensations by observing the condition and type of goods pawned, not by considering the amount of debt. In addition the Pawn Shop Public Corporation is responsible to the loss of the goods secured, if someday the goods may be found, the Pawn Shop Public Corporation must return it to the goods owner on condition that the goods owner must return the compensation money. In order to establish a certainty in specifying the amount of loss compensations, there must be clear rules of conduct and valid to all customers, these rules of conduct must be informed and socialized to customers."

"Peningkatan kemampuan motivasi kerja dan remunerasi yang diterima pegawai akan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Perhatian terhadap peningkatan kemampuan kerja motivasi kerja dan remunerasi pegawai ke arah yang lebih baik tentunya akan mendorong pada penciptaan kesejahteraan pegawai yang lebih baik Begitupula sebaliknya lemahnya perhatian terhadap salah satu dari variabel variabel tersebut di atas pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap hasil kerja pegawai dan terganggunya pencapaian sasaran organisasi pada umumnya Hal ini dikarenakan sumber daya pikiran tenaga dan waktu yang ada pada diri pegawai sebagian besar hanya tercurah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami pegawai terkait dengan kemampuan motivasi remunerasi dan kesejahteraan.

---

Increased ability work motivation and employee remuneration will be associated with an increase in employee welfare Attention to improving work ability motivation and remuneration of employees working towards a better of course would lead to the creation of a better employee welfare Nor vice versa lack of attention to any of the variables mentioned above will ultimately have a negative impact on the work of employees and the disruption of the achievement of organizational goals in general This is because the resources thought energy and time of the employees devoted only to resolve the various problems experienced by employees related to ability motivation remuneration and welfare."

"Program Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkanProgram Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkan

---

Corporate Volunteer Program (CVP) is one of alternative of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation, where the company allocates their resources as technical assistance with specific expertise or workforce. The research design is qualitative, descriptive and using case study. The research concluded that CVP can be adopted in Indonesia considering its benefits and other support can be gained from corporate sectors where it opportunities can be optimalized."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas adalah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta kuasa menjual tanpa didukung bukti kepemilikan yang sah. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kelalaian notaris dalam putusan nomor 196/Pid.B/2019/PN.Dps. Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf i. Notaris tidak melakukan pengecekan legalitas dokumen, memberikan keterangan palsu dengan tidak memberitahukan keberadaan sertipikat, memberikan sertipikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memberikan penyuluhan hukum, maka menimbulkan akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

ABSTRACT

Notary in carrying out its duties and obligations, there is a deliberate or negligent notary that resulted in the loss of the concerned trust. The interested persons who suffer from such losses can prosecute the notary intentionally or because of their negligence in carrying out their duties and obligations under the prevailing regulations. The issue that the author discusses is legal protection against buyers who are in good faith for notary negligence that gives the certificate to the unconcerned and the consequences of the law or sanctions given to the notary who makes the deed of the Sfera sell without the supported evidence of legitimate work. The Pura method of writing this thesis utilizes normative juridical legal research forms, qualitative data analysis methods and types of analytical descriptive research. From this study can be concluded that the negligence of notary in the decision number 196/PID. B/2019/PN. Dps. Notary in violation of article 15 clause (2) Reduce E, Article 16 paragraph (1) reduce A and article 17 paragraph (1) reduce I. Notary does not conduct SVLK checking of documents, giving false information by not informing the existence of a Sertipikat, giving a Sertipikat to the disinterested and not providing legal counseling, hence the legal consequences that can be imposed by administrative, civil and criminal sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tercantum didalam sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya pihak lain yang menggugat sertifikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut karena pihak tersebut adalah pemilik hak atas tanah atas sebidang /lebih tanah yang sama dengan pemegang hak atas tanah. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pendaftaran tanah dan penerbit sertipikat merupakan pihak yang digugat oleh pihak lain tersebut sedangkan PPAT yang membuat akta perjanjian peralihan hak dan mendaftar akta tersebut ke Kantor Pertanahan bukan merupakan pihak yang dapat digugat karena PPAT bukan merupakan Pejabat TUN dan akta yang dibuat oleh PPAT bukan putusan TUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan ialah bagaimana kedudukan akta PPAT yang dicantumkan oleh Kantor Pertanahan dalam sertipikat hak yang digugat seseorang di Pengadilan Tata Usaha Negara? Apabila Tata Usaha Negara membatalkan sertipikat tersebut apakah akta PPAT yang dicantumkan dalam sertipikat juga dibatalkan ? Bagaimana akta PPAT yang asli 1 (satu) rangkap yang disimpan oleh PPAT dan salinan akta yang diserahkan PPAT kepada pihak penjual dan pembeli? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.Keputusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan secara otomatis akta yang tercantum dalam sertipikat tanah yang bersangkutan, diharapkan adanya kerja sama antara organisasi PPAT dengan Kantor Pertanahan yang baik, sehingga informasi berkenan dengan sertipikat yang dibatalkan dapat diperoleh dengan mudah bagi PPAT yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about a deed made by Land Deed Officer (PPAT) cited in a certificate issued by Head of Land Administration Agency in State Administration Court in relation to the claim offered by another party to the said certificate because the party is the owner of the similar land plot. Land Administration Agency as an institution to register and issue the land certificate is a defendant by the said another party and PPAT who prepared a deed of assignment and register the said deed to the Land Administration Agency can?t be contested because PPAT is not a State Administration Officer and the deed prepared by PPAT is not a decree of State Administration in pursuant to Law Number 5 of 1986 on Code of the Administration Law amended by Law Number 9 of 2004 On Amendment to Law Number 5 of 1986 on Code of the Administration Law; based on this law, what is the position of a deed prepared by PPAT cited by Land Administration Agency in the right certificate which is contested by another party in the State Administration Court? Provided that, the Court cancels the certificate, is a deed prepared by PPAT cited in the said certificate also cancelled? How about one counterpart original deed prepared by PPAT and copy of deed delivered by PPAT to seller or buyer? This research used library research method with secondary data as its resources. Decision of the State Administration Court with legal effect automatically cancels the deed cited in the relevant certificate. It is expected that PPAT organization and Land Administration Agency cooperate well, so that information related to the cancelled certificate can be accessed by the relevant PPAT."

"ABSTRAKTrial by media dilakukan melalui berita-berita yang diproduksi media. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin merupakan salah satu kasus trial by media karena dalam pemberitaannya, media sering kali menyudutkan satu nama, Jessica Kumala Wongso, sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Dari awalnya media masih terlihat cukup netral, hingga menjadi sangat terlihat bahwa media melakukan pengadilan tersendiri melalui berita-beritanya untuk menjadikan Jessica sebagai yang bersalah. Media memuat berita-berita yang menyudutkan Jessica dari saat dirinya masih berstatus saksi hingga akhirnya ia diamankan oleh kepolisian dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka.

---

ABSTRACTTrial by media is done by the media through the news they produce. The murder case of Wayan Mirna Salihi is one of the trial by media cases. Media on their news often corner one name to blame, which is Jessica Kumala Wongso. At the beginning, media seemed to be neutral but not until their own lsquo trial rsquo began from when they put Jessica as the one who is guilty. Media have the news cornering Jessica even when she was just a witness, up until the police apprehended her and make her a murder suspect of Mirna rsquo s death."

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan potensi maritim di wilayah Indonesia barat dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian berupa identifikasi faktor-faktor yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor kekuatan antara lain potensi perikanan, potensi wisata bahari, wilayah pengelolaan perikanan, dan kapal patroli. Faktor kelemahan antara lain terbatasnya alutsista pengamanan, terbatasnya perlengkapan tangkap nelayan, peta maritim yang belum diakui oleh semua negara di dunia, dan program-program yang belum sinergi. Faktor peluang antara lain pembangunan daerah pesisir, pembangunan SKPT, perevisian GT kapal, dan banyaknya pantai yang berpotensi untuk dikembangkan. Terakhir, faktor ancaman antara lain keberadaan kapal nelayan asing, resort-resort kepemilikan asing, pembuangan limbah di perairan Indonesia, dan kelestarian ikan yang terancam punah."

"Pendahuluan: Program kesehatan lingkungan (kesling) merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kualitaskesehatan lingkungan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia dan sesuai Kepmenkes RI No. 1428/2006, yaitu kesling wajib di laksanakan puskesmas. Tujuan: adalah mengkaji perbedaan pelaksanaan program pelayanan kesehatan lingkungan antar puskesmas perkotaan dengan perdesaan, perbedaan output kinerja program kesling berdasarkan ketersediaan tenaga sanitarian/kesling dan pemberian feed back kinerja antar puskesmas. Metode: Analisis perbedaan melalui metode diskriptif berupa tabel dan grafik dari data sekunder Rifaskes 2011. Populasi adalah puskesmas di Kabupaten Tuban sekaligus sebagai total sampel dan puskesmas sebagai unit analisis. Hasil: Puskesmas di Kabupaten Tuban belum optimal melaksanakan seluruh program kesehatan lingkungan.Beda pukesmas perkotaan dan perdesaan adalah puskesmas perkotaan tidak semua program kesling dilaksanakan,sedangkan perdesaan melaksanakan semua program pelaksanaan kesling, tetapi hasilnya belum maksimal. Ada perbedaan ketersediaan tenaga sanitarian antar puskesmas termasuk dalam mencapai output dan ada perbedaan antar puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja dengan memperoleh feed back hanya 9 (27%) puskesmas saja, dan manfaat feed back belum berpengaruh pada perbaikan kinerja program kesling. Kurang 50% puskesmas memperoleh kinerja dengan kategori ”baik” pada penilaian TTU dan program kesling yang lain masih termasuk kinerja ”kurang baik”. Kesimpulan: Secara diskriptif ada perbedaan pelaksanaan program kesling antara puskesmas, ketersediaan tenaga sanitarian masihkurang dan manfaat feed back belum berpengaruh untuk perbaikan kinerja program kesehatan lingkungan."