Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163267 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Henri
"Di beberapa negara, program kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Ownership Program - ESOP) telah berkembang dengan balk. Mereka umumnya memiliki aturan yang secara detil mengatur pola-pola dan syarat-syarat program kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Amerika Serikat dan Mesir bahkan sangat mendorong program ESOP dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi yang melaksanakannya, antara lain dalam bentuk insentif dibidarig pajak.
Di Indonesia belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja_ Dalam praktek, perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memanfaatkan Peraturan Bapepam yang memberi peluang terciptanya kepemilikan saham oleh pekerja, walaupun peraturan itu sendiri sesungguhnya tidak khusus mengatur mengenai hal itu. Antara lain seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersamaan dengan IPO pada akhir 2003.
Melihat kehidupan ekonomi saat ini yang cederung bergerak kearah sistem ekonomi kapitalis dan liberalis, ESOP dapat menjadi alat untuk mengarahkan ekonomi Indonesia agar tetap berada pada track ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan perangkat perangkat hukum yang bersifat mendorong terciptanya praktek-praktek program kepemilikan saham oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan teori hukum Roscoe Pound, dimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat (law as a tool for social engineering).
Bebarapa prinsip hukum perusahaan dan hukum pasar modal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ESOP antara lain adalah masalah persetujuan RUPS, hak memesan efek terlebih dahulu, hak suara, hak atas deviden, ketentuan keterbukaan informasi, ketentuan pelaporan kepemilikan saham, ketentuan perdagangan orang dalam, serta hak ataupun pembatasan bagi pekerja untuk memindahtangankan saham ESOP kepada pihak ketiga."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19139
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Rusly
"Studi ini bertujuan meneliti pengaruh Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, dan Covid Cases Growth terhadap tingkat volatilitas harga saham perusahaan Indonesia di masa pandemic covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan yang merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi random effect model. Penelitian ini menemukan terdapatnya hubungan positif tidak signifikan antara ESOP dan Covid Cases Growth terhadap volatilitas harga saham perusahan dan hubungan positif signifikan antara Controlling Ownership terhadap volatilitas harga saham pada periode tersebut. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa mayoritas saham yang memiliki controlling ownership pada Indeks LQ45 merupakan perusahaan BUMN yang mana pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

This study aims to examine the effect of Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, and Covid Cases Growth on the level of volatility of Indonesian companies' stock prices during the COVID-19 pandemic. The research sample consisted of  12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with LQ45 Index. The research method used was panel regression with the random effect model estimation method. This study found that there was an insignificant positive relationship between ESOP and Covid Cases Growth on the volatility of the company's stock price and a significant positive relationship between Controlling Ownership and stock price volatility during that period. The results also show that the majority of shares that have controlling ownership on the LQ45 Index are state-owned companies in which the government is the majority shareholder."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lulu Latifa Mubarak
"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Abstract
This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S542
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Employee Stock Ownership Plan (ESOP) atau Program
kepemilikan saham oleh karyawan merupakan program yang
telah lama dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di
negara-negara maju. Selain dapat memperkuat struktur
permodalan dalam sebuah perusahaan, program ini juga
bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawan
terhadap perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan demi
kemajuan perusahaan. Pemberian saham kepada karyawan dapat
diberikan sebagai bonus, atau sebagai pembelian secara
sukarela dari karyawan, atau sebagai pilihan bagi karyawan
untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu
dengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian, atau
dapat juga diberikan sebagai dana pensiun yang dikelola
oleh pengelola dana yang akan melakukan investasi pada
saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ada dua
peraturan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan ESOP di
Indonesia:(1) Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan ini
menjatahkan saham perusahaan sebanyak maksimal 10 % dari
penawaran umum untuk dimiliki oleh karyawan; (2) Peraturan
Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pelaksanaan program
ESOP pada PT Astra Internasional Tbk menggunakan peraturan
yang kedua sebagai dasar pemberian saham pada karyawannya.
Program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk dilakukan
sebagai bagian dari langkah-langkah restrukturisasi utang
PT tersebut. Program ESOP pada PT Astra Internasional juga
bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawan
terhadap perusahaan yang akan meningkatkan kinerja karyawan
dan pada akhirnya berguna bagi kemajuan perusahaan. Program
ESOP terbilang masih baru dan belum memiliki pengaturan
secara khusus di Indonesia. Padahal mulai banyak perusahaan
yang menyadari kegunaan program ini dan mulai
melaksanakannya. Dengan segala keterbatasan pengaturan
yang ada dalam pelaksanaan program ESOP, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca."
Universitas Indonesia, 2003
S24646
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
cover
Haryo Ahmad Viditaris Sasongko
" ABSTRAK
Kepemilikan asing bank dalam Industri Perbankan Indonesia diperbolehkan mencapai 99 dari seluruh saham yang diterbitkan oleh bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun, hal tersebut telah menjadi subyek diskusi oleh pemerintah, dikarenakan persentase tersebut akan diturunkan dan pemerintah akan menentukan jumlah persentase yang baru yang akan menyesuaikan dengan kepentingan para pemegan kepetingan. Metode penelitian yang digunakan demi menulis skripsi ini adalah penilitian normative dengan menggunakan data sekunder seperti penilitian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku, dan interview. Pada akhirnya kepemilikan asing bank diatur oleh hukum internasional dan juga hukum domestik. Dari segi international, asing diperbolehkan memiliki sampai dengan 49 saham bank umum, hal ini didasarkan Indonesia Schedule of Specific Commitments, namun berdasarkan peraturan perundang-undang Indonesia, diperbolehkan hingga 99 . Dengan adanya perbedaan, maka dari itu Indonesia memiliki keluangan untuk mengatur persentase yang sesuai. Dengan hal tersebut, di waktu yang akan mendatang, pemerintah harus melakukan grandfathering investor asing yang sudah ada sebelum adanya revisi dan pemerintah harus menyatakan kembali bahwa regime baru tidak berlaku surut.

ABSTRACT
The current situation under the Indonesian Banking Industry with regards to foreign ownership is that under Government Regulation No. 29 Year 1999 concerning the Purchase of Indonesian Commercial Bank Shares, a foreign can own either directly or through a stock exchange 99 of an Indonesian Commercial Bank. However this has been brought up for a discussion given that the government would like to reduce such percentage, and finding a suitable yet arbitrary number to accommodate the relevant stakeholders will be the crux of this paper. This method of research will be done through a normative research utilizing the uses of secondary data such as the study of prevailing laws, books, and interviews. The paper will end stipulating that the governance of foreign ownership has been governed both internationally and domestically. Internationally, the foreigners are allowed to own 49 based on the Indonesia Schedule Specific of Commitments, but in domestically Indonesia allows 99 . It is within that Indonesia, in its future, has a regulatory flexibility to set the percentage. Thus it is recommended that the government grandfather rsquo s the existing investors and reiterate that any future revisions shall not apply retroactively."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66652
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Artisita Rochmi
"Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank XYZ sedang menghadapi penurunan kinerja bank yang memperlihatkan kurangnya komitmen karyawan terhadap organisasi. Kepemilikan pekerjaan adalah salah satu prediktor yang berhubungan dengan komitmen afektif karyawan. Penelitian ini terdiri dari Studi 1 dan Studi 2. Studi 1 berupa penelitian korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara kepemilikan pekerjaan dan komitmen afektif pada 40 karyawan di Direktorat HC Bank XYZ menggunakan kuesioner dari TCM Employee Commitment Survey yaitu Affective Commitment Subscale (Meyer & Allen, 2004) dan Job-based Psychological Ownership Scale (Brown, Pierce, & Crossley, 2014). Studi ini menunjukkan ada hubungan antara kepemilikan pekerjaan dan komitmen afektif (r=.60, p<.05). Berdasarkan hasil tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan Studi 2 yaitu pemberian program intervensi pelatihan My Job and I yang bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap pekerjaan sehingga komitmen afektif karyawan menjadi lebih kuat. Peneliti melakukan intervensi kepada empat orang karyawan yang memiliki kepemilikan pekerjaan yang rendah. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait kepemilikan pekerjaan (Z=-2.375, p<.05). Namun demikian, hasil evaluasi level tingkah laku belum menunjukkan peningkatan kepemilikan pekerjaan dan komitmen afektif yang signifikan saat sebelum dan sesudah intervensi pelatihan. 

As a pioneer of Islamic banks in Indonesia, Bank XYZ is facing a decline in bank performance that shows a lack of employee commitment to the organization. Job ownership is one of predictors that explain relationship with affective commitment. This research consisted of two study, correlational and intervention study. Correlational study examined the relationship between job ownership and affective commitment at Human Capital Directorate Bank XYZ. This study involved 40 employees, measurement instruments used TCM Employee Commitment Survey of Affective Commitment Subscale (Meyer & Allen, 2004) and Job-based Psychological Ownership Scale (Brown, Pierce, & Crossley, 2014). Result showed the significant relationship of job ownership and affective commitment (r=.60, p<.05). Based on first study result, researcher fined an appropriate intervention called My Job and I training to increase job ownership that impacted the affective commitment enhancement. Next we conducted job ownership improvement program for the employee that has minimum score of job ownership and the one-group pre-test post-test design for the second study (intervention). Result showed a significant difference mean score in knowledge evaluation (Z=-2.375, p<.05). However, the result of behavioural evaluation have not shown significant job ownership and affective commitment before and after the intervention. "
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
T54030
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Widayati
"Penulisan tesis dengan judul di atas didasari bahwa Employee Stock Ownership Plans (ESOP) telah lama dipraktekkan di berbagai negara, namun di Indonesia, ESOP baru mulai diaplikasikan sekitar tahun 2000 an yang programnya biasanya dilaksanakan pada saat Initial Public Offering (IPO). Melihat perkembangan tersebut, ternyata sampai saat ini belum ada peraturan perpajakan yang komplit yang mengatur penghasilan yang diperoleh dari masing-masing jenis saham pada program ESOP, baik itu dalam Undangundang Perpajakan maupun dalam peraturan pelaksanaan perpajakan. Peraturan pelaksanaan yang ada hanya membahas tentang pemberian bonus saham dan stock option sehingga masih dirasa kurang detail. Sudah dapat dipastikan bahwa hal ini akan berdampak pada kurang memadainya pengetahuan atas ESOP dan perlakuan perpajakannya bagi karyawan Direktorat Jenderal Pajak secara umum. Hal yang tidak dapat dihindari adalah perbedaan persepsi mengenai perlakuan pajak atas ESOP akan timbul di intern DJP sendiri maupun dengan pihak praktisi atau konsultan, baik dalam diskusi maupun pada saat ada pemeriksaan.
Keterbatasan literatur tentang ESOP di perpustakaan menambah daya tarik sekaligus cukup membuat 'lelah' dalam penyelesaiannya. Keikutsertaan untuk tinggal sementara di Hong Kong ternyata membuahkan kesempatan dan ide baru untuk menyandingkan perlakuan pajak ESOP di Indonesia dengan di Hong Kong dan Amerika tentunya, dimana peraturan pajaknya sering dijadikan acuan. Dari hasil persandingan ketiga peraturan tersebut, ternyata hanya Indonesia yang menerapkan tarif final dan pengenaan pajak berdasarkan prinsip realisasi saat penjualan saham di Bursa Efek atas stock option, yang merupakan salah satu jenis saham yang ada dalam ESOP. Sedangkan kedua negara yang lain menerapkan accrual basis dan penerapan tarif progresif sejak saat exercise stock option. Dengan meneliti dan menganalisa penerapan ESOP/MSOP di PT BRI, Tbk maka dapat diketahui bahwa pada saat exercise, DJP kehilangan potensi cash in flow yang tidak sedikit. Dari perhitungan terhadap 10 (sepuluh) orang karyawan maka potensi penerimaan pajak yang hilang sejumlah Rp 176.309.550,-. Jumlah tersebut sebesar 22% dari jumlah program MSOP, maka potensi pajak yang hilang adalah Rp 801,407,405,- (baru untuk 1 perusahaan). Dengan asumsi harga saham pada saat exercise lebih besar dibanding pada saat penetapan, maka jumlah potensi pajak yang hilang akan semakin besar jika beberapa perusahaan lain juga melaksanakan program ESOP/MSOP (siaran pers akhir tahun Bapepam, dinyatakan bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang melaksanakan program ESOP/MSOP di tahun 2007). Memang perlu persiapan yang matang untuk pelaksanaan kebijakan seperti yang diterapkan di Amerika dan Hong Kong, antara lain: on line data antara DJP dengan Bursa Efek dan departemen/instansi terkait, integrasi data intern DJP, kesiapan wawasan bagi staf DJP, konsultan pajak maupun praktisi.
Dari hasil wawancara dengan responden maka dapat ditarik kesimpulan dari hipotesa sebelumnya bahwa masih banyak karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang belum memahami dengan baik tentang ESOP dan perlakuan perpajakannya. Usul yang dapat disampaikan adalah dalam jangka pendek: perlu disusun dan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ESOP dengan tetap mempergunakan tarif final sebagai penyempurnaan atau penggabungan dari beberapa peraturan pelaksanaan ESOP yang saat ini telah ada yaitu: Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ.33/98 tanggal 16 Maret 1998, SE-56/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan SE- 13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999 dengan menjelaskan secara detail mengenai definisi, jenis, perlakuan pajaknya dan tarif pajak dari masing-masing jenis ESOP. Draft peraturan dimaksud pada lampiran. Dalam jangka menengah, diusulkan agar tarif atas penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek tidak lagi berupa tarif final yang dikenakan pada saat realisasi penjualan saham tetapi menggunakan tarif progresif dengan menerapkan accrual basis sehingga terlaksana prinsip matching. Oleh karena itu, disarankan untuk memuatnya dalam salah satu Pasal di Undang-undang atau memuatnya dalam Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997). Draft Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang didapat dari ESOP dapat dibaca di lampiran.

This thesis is written based on the fact that Employee Stock Ownership Plans (ESOPs) have long been practiced in many countries, however in Indonesia, the ESOP programs-that were only introduced in the early 2000s- are not supported by a comprehensive tax law or taxation guideline to regulate the revenue derived from the respective stocks under the ESOP that is usually offered at the Initial Public Offering. The prevailing tax regulation only addresses the stock bonuses and stock options in general. Having no clear tax regulation on ESOPs, the tax officers under the Directorate General of Taxation (DGT) have limited understanding on handling the taxation of the ESOP. The implications are that different interpretations may arise in the audit process as well as in discussions on the taxation of such transactions among the staff in the tax office, the tax practitioners or consultants.
The limited text on ESOP in Indonesia provides a challenge but also stimulates the drive to seek further literature on this subject. Having the chance to temporarily stay in Hong Kong, the writer developed the idea and gained the opportunity to compare the taxation on ESOP in Indonesia with the similar taxation regulation in Hong Kong and in USA that is often used as a reference. From reviewing the three tax regulations, it is apparent that only Indonesia applies a final tariff and imposes a tax based on the actual sales of stock options in the stock market as part of the ESOP. Meanwhile, the other two countries impose an accrual basis and progressive tariff at exercising the stock options. The analytical study on the implementation of the ESOP/MSOP at BRI (public limited company) shows that at the time of exercising the options, there is a significant potential loss of cash in-flow from the transactions. The calculation from ten employees exercising their options has indicated a potential loss of tax revenue amounting to Rp 176,309,550. This amount equals to 22 % stock options under Phase I of the MSOP Program, which means a potential loss of tax revenue from only one company amounting to Rp. 801,407,405. Assuming that the exercise price is higher than the issue price, then the potential loss is even greater since many other companies also run ESOP/MSOP programs. (According to the Indonesian Capital Market Supervisory Board?s year-end press release, there were seven companies that have implemented the ESOP/MSOP programs in 2007.) It is clear that to enact a tax policy such as in the US or in Hong Kong there are certain requirements that need to be fulfilled among others: the availability of integrated on-line data shared by the DGT (Tax Office) and the Stock Market as well as the knowhow of the tax officers, the tax consultants or practitioners.
Based on the interview of the respondents, it can be concluded that from the hypothesis that there are still many staff of the DGT that do not have adequate understanding of ESOP nor do they understand the tax policy for such transaction. It is recommended in the short run, that the Ministry of Finance issue a regulation on ESOP that applies a final tariff. This proposed regulation is a revision or an integration of the existing regulations i.e.: Circular Letters from the Director General of Tax, Number SE- 02/PJ.33/98 dated 16 March 1998; Number SE-56/PJ.42/1999 dated 31 December 1999 and Number SE-13/PJ.43/1999 dated 22 March 1999. The regulation should explain in detail the definition, the types of ESOP, the tax treatment for the respective type of ESOP. The draft of this regulation is exhibited on supplement. In the medium term, it is recommended that the calculation on stock trade revenue should no longer apply a final tariff that is imposed at the time the stock is exercised. Instead, a progressive tariff should be applied on an accrual basis to comply with the principles of matching. Therefore, it is advised that such clause be included in one of the articles in the Government Ordinance in Lieu of Government Ordinance Number 41 of 1994 dated 23 December 1994 and its amendment (Government Ordinance Number 41 of 1997 dated 29 May 1997). The draft of tax imposed on revenue from Employee Stock Ownership Plans (ESOP) regulation is exhibited on supplement."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24562
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>