Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mendiskusikan kontestasi ruang sosial, sebagai fenomena sosial kemasyarakatan yang menyumbang signifikan terhadap proses suburbanisasi. Pola kontestasi ruang sosial tersebut bertumpu pada prinsip memanfaatkan segala peluang, sebuah Cara pandang terhadap gejala mobilitas !capital-yang rlifasilitasi oleh proses suburbanisasi---sebagai kesempatan ekonomi (economic opportunity). Kontestasi ruang sosial yang terbentuk pun seirama dengan proses suburbanisasi wilayah tadi terhadap kota induknya, terstruktur secara berjenjang (berposisi terbawah) dalam sistem hirarki ruang sosial kota metropolitan, dan terbangun sebagai produk dialektika antara pasar, negara, dan masyarakat. Jadi, suburban adalah arena sosial ketiga aktor tadi berkontestasi. Proses ini pads akhirnya membentuk struktur ruang sosial suburban dalam kerangka menopang fungsinya terhadap kota metropolitannya itu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian (Citayam) dipilih karena mewakili satu tipe suburbanisasi Jakarta yang bercirikan: (1) penyangga permukiman (bukan penyangga industi), (2) berada di jalur sistem transportasi massal yang murah dan cepat (jaringan kereta listrik Jakarta Bogor), (3) tumbuh begitu cepat pasta krisis ekonomi 1997, (4) dipicu oleh pasar perumahan dalam skala menengah-kecil (bukan seperti Bumi Serpong Damai yang berbentuk pasar rumah dalam skala besar untuk kalangan berpenghasilan atas), (5) bercorak suburban untuk kalangan berpenghasilan menengah dan bawah. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber sekunder maupun penelitian lapangan (field research). Koleksi stastistik milik Badan Pusat Statistik dan pustaka milik Perpustakaan Nasional (dalam kurun 1911-1960-an) menjadi salah satu acuan dalam penelusuran data sekunder. Sementara penelitian lapangan menggunakan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan wawancara sambil lalu. Sejumlah informan kunci diwawancarai. Mereka mewakili pare pemangku kepentingan terkait balk dari kalangan alit penduduk asii, lapis bawah, pedagang sektor informal, dan komuter.Tesis ini menyimpulkan bahwa suburbanisasi merupakan epifenomena, sebuah gejala yang digerakan oleh proses mobilitas kapital di sekitar kota metropolitan pinggiran. Suburban sendiri terbangun sebagai produk mekanisme pasar rumah yang "diatur" negara. Sebagian besar penghuninya adalah penduduk kota metropolitan yang tidak mampu membeli rumah di hunian pusat kota. Sebagian mereka tergolong berpenghasilan menengah-bawah yang pindah ke suburban karma alasan finansial, disamping juga terdorong oleh alasan yang bersifat suburban dream. Suburban yang dapat dilaju setiap hart pun mereka pilih (karena adanya sistem transportasi massal), mesh dituntut mental juang yang pantang menyerah lantaran fasilitas transportasi massalnya itu jauh dari memadai.Lokasi riset ini berkategori suburban menengah bawab, bukan hunian strategis, dan tidak dianggap panting oleh memori kolektif aparat Negara. Hal tersebut juga tersumbang oleh fakta bahwa wilayah suburban ini adalah daerah periferi dalam sistem kewilayahan daerah otonom. Dalam kaftan ini, negara abai menyediakan fasilitas publik, karma wilayah suburban ini dianggap tidak memberikan rente kepada dirinya. Pada sisi lain, mesh suburban menengah-bawah ini dibentuk oleh pasar perumahan, penyediaan fasilitas publik oleh pengembang sangat terbatas dan selalu saja berkorelasi dengan kemampuan finansial pars penghuni perumahan. Untuk mengompensasi sangat terbatasnya fasilitas publik tadi, penghuni suburban melakukan apa yang oleh riset ini dikonseptualisasikan sebagai frase penduduk-membangun-suburban (people making suburban). Mereka secara kreatif membangu infrastruktur hunian dan fasilitas umum dengan berpatokan pada prinsip memanfaatkan segala peluang.Gejala penduduk membangun suburban pun kemudian bergerak ke tahap lebih lanjut, sebagai upaya mengisi celah sosial ekonomi akibat dampak berganda (multiplayer effect) sirkulasi kapital di wilayah ini. Di wilayah sentral suburban yang memiliki tingkat kapasitas tanah yang tinggi, gejala penduduk membangun suburban terjadi secara mendalam dan penuh dinamika. Migran lapis bawah menyerbu wilayah pusat untuk mencari peruntungan di sektor informal. Mereka melakukan kontestasi ruang sosial. Pojok tanah mereka duduld, dan berjualan apa saja agar lake dan meraup keuntungan. Hal yang sama juga dilakukan penduduk asli. Mereka pun melakukan kontestasi ruang sosial dengan mengaktifkan identitas sosial mereka sebagai "orang asli". Pojok perempatan mereka kuasai dan duduld. Sebagiannya mereka ubah menjadi sistem pangkalan ojek yang terorganisir dan bertumpu path ikatan sosial sebagai "orang ash". Dunia hitam pusat perdagangan suburban pun dikuasai sebagian kalangan penduduk asli.Tampak bahwa prinsip memanfaatkan segala peluang bekerja di batik gejala penduduk membangun suburban. Prinsip ini bertumpu pads anggapan bahwa gejala suburbanisasi dipandang sebagai proses tumbuh dan tersedianya peluang ekonomi, betapapun kecilnya kesempatan ekonomi tersebut. Upaya kreatif pun mereka kedepankan agar dapat menangkap, memanfaatkan, dan meraup peluang ekonomi tadi. Pola pemanfaatan peluang ekonomi ini mereka lakukan secara mandiri, tanpa fasilitasi pemerintah maupun bantuan dart lembaga keuangan formal. Mereka membangun sistem bantuannya secara horisontal melalui pelbagai jaringan sosial yang mereka miliki, seperti mengaktifkan jaringan etnis, modal sosial sesama pekerja sektor informal, atau mengaktifkan ikatan sosial sebagai "orang asli".Tampak bahwa isu identitas penduduk asli telah menjadi "senjata", agar mereka tetap terlibat secara signifikan dalam proses suburbanisasi. Hal ini adalah bentuk kompensasi psiko-sosial atas rentannya kemampuan individual sebagian besar penduduk asli dalam merespon suburbanisasi. Kompensasi sosial lainnya terlihat dalam berfungsinya organisasi sosial lokal (seperti kelompok preman setempat) dan perangkat kelembagaan resmi lokal (seper(i pemerintah desa) sebagai perisai sosial politik dan ekonomi. Dari sudut pandang negara, pasar, dan masyarakat, upaya berburu surplus tadi mereka lakukan di bawah kerinduan terhadap fungsi kesejahteraan negara. Negara mereka konsepsikan harus hadir dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok sosial ini. Dengan kata lain, gejala sekelompok penduduk asli menguasai tanah negara dan berkontestasi ruang sosial dalam rangka meraup surplus, terdorong oleh persepsi fungsi laten negara sebagai lembaga yang hares melindungi taraf hidup layak mereka. Maka, ketika fungsi ideal tadi tidak mereka jumpai, mereka pun menyerobot tanah negara. Perilaku sosial yang secara resmi dikategorikan sebagai tindak ilegal ini, justru terdorong oleh cara pandang mereka terhadap fungsi negara tadi. Pola kontestasi demikian dapat dimaknai sebagai cars paksa untuk menghadirkan fungsi ideal negara, sebuah upaya yang layak dipahami sebagai mencari perlindungan dari tirani pasar (market).

---

ABSTRAK

This study analyzes contestation of social space as a social phenomenon significantly contributed to the process of urbanization. The pattern of the contestation of social space is based on a principle of making use all the opportunities--a perspective to capital mobilization phenomenon-facilitated by the process of urbanization-as an economic opportunity. The contestation of social space in turn, went along with the process of urbanization of the area, hierarchically structured in the system of metropolitan city, and established as a product of dialectic between market, state and society. Therefore, suburban area is social arena where the three actors are contesting to each other. The process finally formed the structure of suburban social space in the framework of its function to the metropolitan city.

The research methods used in the study are primarily those of qualitative approach: observation, in depth-interviews, collection of statistical data from Badan Pusat Statistik and Perpustakaan Nasional, and case study as its primary data collection method. The locus of research in Citayam was chosen because it represents one type of suburban in Jakarta. To analyze the suburbani cation process and the contestation of social space, informants of the study are stakeholders consisting of the elites of the local residents, low class people, informal sector merchants, and commuters.

This study has found that suburbanization is epiphenomena driven by capital mobility process around sub metropolitan area. Suburban it self is established as product of house market mechanism regulated by the "state". Most of the residents are those who cannot afford to buy house at the center of the city. They also belong to low-income people who move to suburban for financial reason. Suburban residential areas that they can choose are also limited due to the limitation of the mass transport system.

The location of research can be categorized as a low-income residential area which is not consider important by the state due to the fact that this are is a peripheral area in the zoning system of the autonomous municipal government This is why the state does not provide any public facilities to the area. The private company developer that manages the area is also reluctant to provide any public facilities due to the lack of purchasing power of the residents. To compensate for all these shortcomings, the suburban residents take concrete measures which in this study conceptualized as "people making suburban areas". They creatively create residential infrastructure and public facilities based on the principle of making use of all the opportunities.

The phenomenon of people making suburban areas is also moving to the next step, which is an effort to fill the social economy niche generated by the multiplayer effect of the capital circulation in the area. In the central area of suburban, which has the high land capacity, lower class migrants as well as local residents dynamically develop suburban areas. The lower class migrants are looking for financial opportunities in the informal sector, while the local residents activate their social identity as "natives" to maximize economic gains.

It appears that the principle of making use of all the opportunities is operating behind the phenomenon of "people making suburban areas." This principle based on assumption that urbanization is regarded as a process of the development and the availability of economic opportunities, no matter how limited they are. Creative efforts are used by the residents to catch and maximize the economic opportunities, without any facilities from the government or formal financial institutions. They develop their systems horizontally by strengthening social and ethnic networks, and activating their social ties as "natives".

It also appears that the issue of local residents identity has become "the weapon" in order to stay involved significantly in the process of urbanization. However, the active involvements in gaining economic opportunities are due to the non-optimal function of the state. The pattern of the social contestation can be regarded to realize forcefully the ideal function of the state, an effort that should be regarded as to seek protection from the tyranny of the market."

"Antigravitasi dari DKI Jakarta ke kota di sekitarnya, termasuk Depok terjadi sejak tahun 1980, sehingga di pusat kota jumlah penduduk menurun rata-rata --0,39 persen per tahun., sekalipun pertumbuhan seluruh wilayah DKI Jakarta masih 2,43 persen. Sebaliknya pertumbuhan penduduk Depok mencapai 6,30 persen. Pada tahun 1998 penduduk Depok berjumlah 903.934 jiwa, sementara penggunaan tanah kota (wilayah tutupan untuk permukiman, industri, perdagangan dan jasa) seluas 7.901 ha (39 persen dari luas kota). Pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah memperkirakan bahwa tahun 2010, penggunaan tanah kota mencapai 73 persen, sedangkan 63 persen diantaranya untuk permukiman. Perluasan wilayah tutupan itu, selain tidak sesuai dengan harapan agar Depok menjadi wilayah resapan, diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan lokal maupun wilayah. Permukiman di Depok, khususnya yang dibangun pengembang sejak tahun 1979 terdiri atas perumnas, permukiman sederhana dan permukiman mewah. Dari hasil penelitian penduduk yang tinggal di permukiman perumnas maupun di permukiman sederhana, sama-sama melakukan perluasan bangunan rumahnya guna memenuhi kebutuhannya. Perluasan bangunan itu dimungkinkan karena adanya kelebihan tanah di masing-masing jenis permukiman itu. Permukiman perumnas kecil rata-rata pertambahan luas wilayah tutupannya sebesar 66 m2, di permukiman perumnas besar seluas 89,5 m2, sedangkan di permukiman sederhana kecil rata-rata 54,4 m2 dan di permukiman sederhana besar seluas 121,3 m2. Perbedaan pertambahan luas wilayah tutupan itu disebabkan oleh berbagai variabel antara lain variabel luas tanah asal, lama tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah itu serta jumlah anak dan komposisi anggota keluarga. Sedangkan variabel pengeluaran rumah tangga itu per bulan, tidak menjadi penentu untuk penduduk melakukan perluasan bangunan rumahnya."

"Suatu ruang sosial terbentuk karena adanya tindakan sosial secara individual maupun beramai-ramai. Tindakan sosial ini kemudian berkontribusi dalam pemberian makna pada suatu ruang spasial dengan konteks penghidupan dan pemberian warna pada ruang dengan aktivitasnya. Produksi ruang merupakan sebuah ruang sebagai produk sosial yang kompleks melalui persepsi lingkungan yang dibangun atas dasar jaringan dengan berbagai aktivitas sosial seperti hidup secara pribadi, pekerjaan, dan waktu yang luang (Lefebvre, 1991). Third place atau ruang ketiga dimanfaatkan sebagai tempat untuk melepaskan stres, membuang rasa penat, atau mengalihkan pikiran-pikiran agar mental dan fisik terasa lebih segar dari sebelumnya. Dalam proses produksi ruang sosial sebagai ruang ketiga, terdapat pelaku dalam ruang yang mendominasi sebagai pembentuk ruang sehingga terdapat sebuah interaksi sosial di dalamnya. Kawasan Dukuh Atas sebagai tempat berlangsungnya fenomena ini merupakan kawasan perkantoran atau tempat melakukan transit transportasi umum yang dialihfungsikan oleh remaja-remaja pinggiran kota karena fasilitas penunjang yang mendukung aktivitas mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan ruang baik secara spasial maupun sosial yang tercipta selama berlangsungnya Citayam Fashion Week dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi ruang yang terbentuk mengakibatkan pergeseran guna ruang akibat pemanfaatan ruang yang baru tidak seperti sebelumnya. Ruang publik pada tempat berlangsungnya fenomena Citayam Fashion Week memenuhi karakteristik dari ruang ketiga.

---

A social space is formed because of social action individually or in groups. This social action then contributes to giving meaning to a spatial space with the context of life and giving color to space with its activities. Production of space is a space as a complex social product through the perception of the environment which is built on the basis of networks with various social activities such as private life, work, and leisure (Lefebvre, 1991). Third place is used as a place to release stress, get rid of fatigue, or divert thoughts so that mentally and physically feel fresher than before. With the production process of social space as a third space, there are actors in space who dominate as shapers of space so that there is a social interaction in it. The Dukuh Atas area as the place where this phenomenon takes place is an office area or a place for public transportation transit which is converted by suburban youth because of the supporting facilities that support their activities. Therefore, this study aims to determine the spatial and social formation process created during Citayam Fashion Week using qualitative research methods and using descriptive analysis. The results of the study show that the production of space that is formed results in a shift in the use of space due to the new use of space that is not like before. The public space where the Citayam Fashion Week phenomenon takes place fulfills the characteristics of the third space."

"Pertumbuhan perumahan di sekitar kota (suburb) sudah begitu pesatnya, sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan dari dan ke daerah tersebut. Bangkitan pergerakan merupakan elemen penting pada proses perencanaan transportasi, dimana tahapan ini bertujuan mendapatkan jumlah pergerakan yang dibangkitkan oleh setiap zona asal (Or) dan jumlah pergerakan yang tertarik ke setiap zona tujuan (Dd) yang ada di dalam daerah kajian. Tesis ini bertujuan menghitung dan meramalkan besarnya tingkat bangkitan perjalanan pada suatu daerah, dengan mempertimbangkan struktur demografi daerah tersebut. Untuk kota-kota besar dengan kompleksitas yang tinggi, proses pemodelannya sensitif terhadap variasi keeenderungan sosial-ekonomi yang mempengaruhi pelaku perjalanan. Maka untuk tingkat kompleksitas ini, bangkitan perjalanan diperhitungkan sebagai beberapa fungsi dari atribut rumah tangga antara lain : ukuran rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pemilikan kendaraan, dan sebagainya. Metoda tersebut disebut metoda klasifikasi silang atau analisis kategori, metoda ini mengklasifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi bangkitan pergerakan. Oleh sebab itu pengetahuan tentang demografi pada daerah kajian adalah penting untuk digunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi variabel-variabel tersebut. Sebagai studi kasus dilakukan pada kota Jakarta dengan memanfaatkan data dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1995 (SUPAS 1995) serta hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 1996 (SUSENAS 1996)."

"Dewasa ini sistem outsourcing semakin berkembang di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan jasa dari perusahaan outsourcing. Sistem ini telah terbukti efektif bagi perusahaan dalam melakukan efisiensi, baik dari segi operasional maupun biaya. Sedangkan bagi pencari kerja sistem ini dapat dijadikan alternatif sebagai batu loncatan bagi karirnya di masa datang. Namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pekerja/buruh outsourcing, telah terbentuk persepsi buruk bahkan terjadi penolakan terhadap sistem outsourcing, karena sistem ini dianggap telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Hal ini mengakibatkan timbulnya kontradiksi antara semakin berkembangnya praktek sistem outsourcing di Indonesia dengan semakin meningkatnya penolakan dari masyarakat terhadap sistem ini. Berkaitan dengan adanya persepsi yang sudah terlanjur buruk inilah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem outsourcing telah sesuai dengan kaidah syariah dilihat dari hukum perjanjian Islam, serta mengetahui faktor dominan apakah yang menyebabkan timbulnya persepsi buruk tersebut.

---

These days the outsourcing system has been developing in Indonesia as we can see from the increasing number of companies using the service provided by outsourcing companies. The system is provided to be effective for companies which look for efficiency in term of operation and cost. For the workers, the system can be an alternative or as a stepping stone for their future career. However, in reality in the society particularly among the outsourced employees or workers, there is a negative perception over outsourcing and even there is a rejection to the system as the system is considered to be the cause of labor exploitation. Consequently, there is contradictory situation in which the practise of outsourcing continues to flourish while at the same time there is an increased rejection to the system among the society. Considering its negative perception, the objective of the research is to find out whether the outsourcing system is in line with the shariah principles seen from the perspective of Islamic contract law, and to find out what the dominant factors causing such a negative perception."

"Urbanisasi yang cepat dan kurangnya keterlibatan alam dalam desain perkotaan telah semakin berkembang menjadi masalah, karena bumi tampak lebih tidak seimbang dan penyebaran kota menjadi lebih tidak terkendali dan tak terhentikan. Dalam konteks ini, proyek akhir yang diajukan penulis akan mencoba untuk meninjau kembali cara lama yang memprioritaskan pengelolaan alam dan lahan ke dalam proses desain. Reconnection antara alam dan manusia dengan built environment akan menjadi tujuan utama dari proyek akhir ini. Konsep desain regeneratif bersama dengan teori-teori lain menjadi pendekatan mendasar yang digunakan untuk mengeksekusi desain.Fokus dari proyek ini adalah untuk mengusulkan master plan yang sustainable untuk menciptakan model baru daerah pinggiran kota di dalam tanah yang disediakan di tambang yang berada di Jalan Lefroy. Dengan demikian, konsep desain regeneratif akan dilakukan mulai dari skala pinggiran kota hingga skala rumah individu dengan secara hati-hati menghormati lanskap ekologis dan komunitas.

---

Rapid urbanization and lack of nature involvement within urban design has progressively grows into an issue as the world appears to be more unbalanced and the urban sprawl become more uncontrollable and unstoppable. Within this context, the final project will attempt to revisit the old ways of prioritizing nature and land management into the design process. Reconnection between nature and human with their man-made build will be the main objective of the final project. The concept of regenerative design along with other theories becomes the fundamental approach used to perform the design intent.

The focus of the project is to propose a sustainable master plan of the new model of suburban area within the brownfield site in Lefroy Road quarry. Accordingly, the regenerative design concept will be carried through from the scale of a suburban to a scale of an individual dwelling while carefully respecting the ecological landscape and the community."

"Lebih dari 5,000 kepala keluarga pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas di Kalbar ditempatkan di daerah baru dalam program relokasi. Rancangan dan implementasi program pembangunan didaerah ini perlu hati-hati agar tidak mengulang kegagalan umum pembangunan selama ini, yakni meningkatnya kemiskinan, merusak lingkungan hidup, dan menimbulkan kekerasan sosial baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan intervensi program bantuan dan pemulihan bagi pengungsi Madura di Kalimantan Barat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah tentang capaian program pembangunan di kawasan relokasi pengungsi Madura. Metode penelitian ini bersifat riset evaluatif dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif dipakai sebagai informasi awal untuk penggalian lebih mendalain dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan ditiga satuan relokasi, yakni Parit Bhakti Suci, Tebang Kacang SP II, dan Parit Haji AIi. Kesemuanya berlokasi di Kecamatan Sungai Raya.Konsep yang dirujuk dalam penelitian ini adalah model pembangunan transiormatif berkelanjutan yang diajukan terutama oleh Korten, D (2002, terjemahan) dan Jan Nederveen Pieterse, J.N (2001). Konsep tersebut dipakai untuk memeriksa apakah kebijakan Pemerintah dan implementasinya untuk membangun kembali para pengungsi di relokasi sesuai dengan model pembangunan tersebut. Hal ini perlu diamati agar pembangunan tidak mengarah kepada timbulnya kemiskinan baru dan berpotensi kearah munculnya kerusuhan baru.Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih sangat terbatas (jalan, lahan, rumah) dan dengan kualitas kurang baik atau sudah rusak. Sebagian pengungsi yang meninggalkan rumah di relokasi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya (tanah pertanian terbatas, gambut, tanah dalam sengketa, status belum jelas). Sebaliknya pertambahan penghuni di kawasan relokasi dicirikan oleh tinginya akses terhadap sumber daya. Dalam jangka pendek, para pengungsi di kawasan relokasi cenderung terhindar dari kemungkinan munculnya kerusuhan baru karena rendahnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, tetapi keterbatasan prasarana pembangunan juga membuat kapasitas mereka sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya upaya rekonsiliasi telah banyak diupayakan baik oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga non Pemerintah. Namun, para pengungsi di relokasi sementara ini tidak berminat untuk kembali ke tempat asal mereka, melainkan menghendaki bantuan Pemerintah agar mereka dapat menjual asset fisik yang mereka tinggalkan. Perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk issue tersebut.Selain Pemerintah, banyak lembaga internasional dan sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) ambil bagian dalam pembangunan kembali pengungsi di relokasi sejak awa] penempatan. Program pembinaan pengungsi dari Pemerintah selesai tahun 2002, sedangkan program lembaga internasional umumnya selesai pada tahun 2004, kecuali CRS yang bekerja sama dengan LSM lokal melanjutkan dengan program pertanian berkelanjutan dan peace building.Indikasi pembangunan transformative-berkelanjutan sejauh ini belum muncul. Partisipasi masyarakat baru muncul sebagai akibat intervensi program sebatas "respons" terhadap intervensi. Program belum mampu mendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk turut mengendalikan kebijakan dan intervensi program yang terkait dengan upaya perbaikan kehidupan mereka (transformasi sosial). Ini dapat dimaklumi karena kapasitas mereka masih sangat terbatas, perlu ada pemberdayaan dengan membangun prasarana dan ruang inisiatif lebih luas, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pengungsi.Direkomendasikan bahwa dalam jangka pendek, Pemerintah dan pihak lain tidak mendorong terjadinya pemulangan kembali pengungsi ke tempat asal, melainkan terus melanjutkan untuk membangun prasarana dan sarana (transportasi, perbaikan rumah), legalitas tanah, dan membangun kapasitas (kemampuan) para pengungsi dalam konteks peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta ruang untuk berinisiatif dan ambil bagian dalam pembangunan. Untuk jangka waktu menengah Pemerintah dan agen pembangunan lain direkomendasikan untuk mendorong upaya rekonsiliasi dikalangan tokoh masyarakat terkait, serta dalam jangka panjang perlu diupayakan repatriasi para pengungsi Madura."

"In its development of the last three years, there has been a new phenomenon in Indonesia jurisdiction; i.e. public claims made using a class action procedure. The utilization of such a procedure has been made so frequently and obtained legal forces because it has got us opportunity and justification in a variety of Indonesian legislations; among other things: law no. 23, 1997 concerning environmental management, law no. 8, 1999 regarding consumer protection and law no. 41 governing forestry followed up by a litigation procedure through the supreme court?s regulation no. 1, 2002. such a regulation has bridged the concept and legal theory which is subsequently used to execute .civil dalm procedures since there has been a shift from using an individual model to using a representative one. before the supreme court issued this regulation, courts had always' rejected collective claims on the ground that Indonesias civil law, especially section 123 of hir, a revised indonesia's law, stated that such claims could be brought up their claimants or by hiring Iavvyers. without a special authorization, however, lawyers could not represent class interest to be in session of court now, on the basis of article 4 of supreme court regulation to represent a ciass interest, the representative is not required to have this special authorization from the group he represents. social groups having the some case shoulclnot bring their case individually to prevent a recurrent case from happening. this oollective claim, class action, can be made at a lower cost so that the general public may bring their claims to court. in addition, to void mutually controversial verdicts, when each individual make his own claim, class action constitutes to be a more effident procedure. class action as a litigation procedure has its historical, social and cultural background in the common law system. therefore, class action as an effort of civil law reform in Indonesia has a tendency toward the civil law system; from legal comparison viewpoint, lt requires brillian thoughts on the part of judges in order to implement the existing laws actively; let alone, when we consider that the supreme court regulation no. 1, 2002 is but a way of transferring on America or Australian model. on the other hand, class action as a legal protection over Indonesian communities can be exercised as a social control; i.e. as social norms against deviant behaviours and their effects that include prohibitions, demands, condemnation and compensation. dispude resolution procedures with regard to compensation over unlawful deeds in class action should be prepared in detail, covering mechanism of its distribution for all members of a class including suggestions on court proving or panel to help distribute compensation more smoothly. when a compensation demand is approved, a judge isobliged to decide in detail the class grouping, compensation distribution mechanism`and steps to be taken by class representatives such as the obligation of notification. among the frequent cases are environmental function recovery, waste management improvement, pollution source eradication, compensation for the affected group and attitudinal changes among law breakers.Besides, class action as a tool of social engineering, that is, when a gap between law and social change appears, should find its solution whereas class action as a social emancipation means the equal right among various aspects of social life.based on the fact that court decision in class action is binding to all, any interest group using this procedure should help reduce administrative problems. this new phenomenon in Indonesia jurisdiction, public claims using a class action procedure, ls relevant to Frederick Calvert's theory. the people?s interest represented by a class action is in accordance with the theoiy of utilitarianism proposed by Jeremy Bentham. judges, accordingly, should make their decision on the basis of equilibrium principle between individual and collective interests as put forward by John Rawls In his theory of justice. rules are then needed to avoid a conflict of interests, between individual and collective ones. law as an umpire is indispensable."

"ABSTRAKin its development of the last three years, there has been a new phenomenon in Indonesia jurisdiction; i.e. public claims made using a class action procedure. The utilization of such a procedure has been made so frequently and obtained legal forces because it has got us opportunity and justification in a variety of Indonesian legislations; among other things: law no. 23, 1997 concerning environmental management, law no. 8, 1999 regarding consumer protection and law no. 41 governing forestry followed up by a litigation procedure through the supreme court?s regulation no. 1, 2002. such a regulation has bridged the concept and legal theory which is subsequently used to execute .civil dalm procedures since there has been a shift from using an individual model to using a representative one. before the supreme court issued this regulation, courts had always' rejected collective claims on the ground that Indonesias civil law, especially section 123 of hir, a revised indonesia's law, stated that such claims could be brought up their claimants or by hiring Iavvyers. without a special authorization, however, lawyers could not represent class interest to be in session of court now, on the basis of article 4 of supreme court regulation to represent a ciass interest, the representative is not required to have this special authorization from the group he represents. social groups having the some case shoulclnot bring their case individually to prevent a recurrent case from happening. this oollective claim, class action, can be made at a lower cost so that the general public may bring their claims to court. in addition, to void mutually controversial verdicts, when each individual make his own claim, class action constitutes to be a more effident procedure. class action as a litigation procedure has its historical, social and cultural background in the common law system. therefore, class action as an effort of civil law reform in Indonesia has a tendency toward the civil law system; from legal comparison viewpoint, lt requires brillian thoughts on the part of judges in order to implement the existing laws actively; let alone, when we consider that the supreme court regulation no. 1, 2002 is but a way of transferring on America or Australian model. on the other hand, class action as a legal protection over Indonesian communities can be exercised as a social control; i.e. as social norms against deviant behaviours and their effects that include prohibitions, demands, condemnation and compensation. dispude resolution procedures with regard to compensation over unlawful deeds in class action should be prepared in detail, covering mechanism of its distribution for all members of a class including suggestions on court proving or panel to help distribute compensation more smoothly. when a compensation demand is approved, a judge isobliged to decide in detail the class grouping, compensation distribution mechanism`and steps to be taken by class representatives such as the obligation of notification. among the frequent cases are environmental function recovery, waste management improvement, pollution source eradication, compensation for the affected group and attitudinal changes among law breakers.besides, class action as a tool of social engineering, that is, when a gap between law and social change appears, should find its solution whereas class action as a social emancipation means the equal right among various aspects of social life.based on the fact that court decision in class action is binding to all, any interest group using this procedure should help reduce administrative problems. this new phenomenon in Indonesia jurisdiction, public claims using a class action procedure, ls relevant to Frederick Calvert's theory. the people?s interest represented by a class action is in accordance with the theoiy of utilitarianism proposed by Jeremy Bentham. judges, accordingly, should make their decision on the basis of equilibrium principle between individual and collective interests as put forward by John Rawls In his theory of justice. rules are then needed to avoid a conflict of interests, between individual and collective ones. law as an umpire is indispensable."