Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."

"Dalam sebuah industri yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang atau jasa pelayanan, maka unit produksi dan unit penyaluran hasil industri tersebut memegang posisi vital. Keandalan merupakan tolok ukur utama agar peran vital tersebut dapat ditunjukkan. Banyak unsur yang berperan dalam upaya mempertahankan keandalan tersebut antara lain bagian operasi, bagian teknik, bagian pemeliharaan maupun bagian suku cadang. Dan berbagai unsur tersebut, maka peran bagian pemeliharaan menjadi sangat menonjol, karena harus dapat menyuguhkan kondisi seluruh instalasi dalam keadaan prima sesuai dengan kapasitas spesifikasi teknisnya. Teknik pemeliharaan pada mulanya merupakan kegiatan setelah suatu instalasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Kurun waktu selanjutnya pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang berbasis waktu atau berbasis suatu output produksi. Tetapi teknik ini tidak dapat lagi dipertahankan kerena basis waktu dan basis output produksi tidak selalu sesuai, tergantung karakteristik permintaan pasar. Teknik pemeliharaan menjadi sebuah kegiatan manajerial yang harus dapat mempertahankan keandalan instalasi dalam segala kondisi, tetapi tetap berpedoman pada asas biaya terendah terhadap suatu output tertentu yang diinginkan. Manajemen pemeliharaan ini dikenal dengan pemeliharaan yang berbasis kondisi suatu instalasi, yang disebut dengan Pemeliharaan Prediktip. Pelaksanaan pemeliharaan prediktip adalah pemantauan dan pengukuran secara periodik unjuk kerja instalasi produksi. Dari hasil pengukuran tersebut dilaksanakan analisa obyektif secara kuantitatif agar diperoleh laju kecenderungan akan adanya gangguan, sehingga langkah pencegahannya dapat dipersiapkan. Produk jasa energi listrik adalah suatu kegiatan yang padat modal dan padat teknologi. Unit produksi maupun unit penyalurannya dituntut mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Posisi terdepan produk jasa energi ini adalah Jaringan Distribusi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Pemeliharaan Prediktip pada seluruh instalasi jaringan distribusi dapat diterapkan agar diperoleh unjuk keija keandalan yang diinginkan."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta keadaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia (berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan), dimana perencanaan ketenagalistrikan yang sentralistik, bentuk struktur industri monopoli negara yang terintegrasi secara vertikaI telah menghasilkan sektor ketenagalistrikan yang kurang efisien dan kurang transparan. Adapun harapan yang diinginkan adalah adanya restrukturisasi, sehingga sektor ketenagalistrikan di Indonesia menjadi kompetitif dengan adanya kompetisi di sisi pembangkitan dan penjualan sehingga efisiensi, transparansi, harga listrik yang wajar dan peningkatan pelayanan pelanggan dapat terwujud sebagaimana amanat UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan.Tujuan penelitian ini adalah ekspektasi kinerja usaha penyediaan tenaga listrik setelah diundangkannya UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; antisipasi yang diperlukan terhadap dampak diundangkannya UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sehingga kompetisi antar pemain di sisi pembangkitan dan penjualan tenaga listrik seperti yang diharapkan UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dapat memenuhi tujuan efisiensi, transparansi, harga listrik yang wajar dan pelayanan yang semakin baik serta ekspektasi terhadap pemenuhan fungsi dan implementasi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menurut UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.Antisipasi dampak implementasi UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan lebih difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi bisnis tenaga listrik, yaitu desain dan aturan-aturan pasar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Desain dan aturan pasar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik harus disesuaikan dengan sifat/karakteristik dasar listrik, antara lain imbalances, congestion management, ancillary services, scheduling and dispatch.Metode pendekatan Structure-Conduct-Performance diterapkan untuk melihat ekspektasi kinerja industri pembangkitan tenaga listrik antara lain:1. Efisiensi, merupakan efisiensi operasional (static efficiency) yang bersifat short run diperoleh dari dispatch yang dilakukan oleh pengelola sistem tenaga listrik yang menghasilkan optimal mix dengan biaya pembangkitan termurah (least cost) dari berbagai jenis pembangkit dengan masing-masing kapasitasnya untuk memenuhi demand beban,2. Profitability, di bawah kondisi kompetisi, investasi yang dilakukan oleh perusahaan usaha penyediaan tenaga listrik akan menghasilkan normal rate of return, mengingat harga penyediaan tenaga listrik sama dengan harga marginal cost nya.3. Progressiveness, atau disebut juga dynamic efficiency yang bersifat long run dicapai melalui mekanisme bidding pada kondisi real time (spot market). Pada kondisi ini, real-time price signal merupakan insentif bagi pembangkit untuk bebas masuk dan keluar (free entry free exit). Jenis pembangkit yang menggunakan teknologi yang lebih efisien tentunya akan dapat leluasa masuk (free entry) menggantikan jenis-jenis pembangkit yang keluar (exit) karena teknologinya relatif lama dengan efisiensi yang rendah.Ekspektasi terhadap pemenuhan fungsi dan implementasi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah :1. Mampu melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang ketat sehingga dapat mempertahankan efisiensi koordinasi dan menghilangkan potensi adanya duplikasi fungsi antara pengelola pasar dan pengelola sistem tenaga listrik;2. Mampu menyusun desain dan aturan-aturan pasar yang menjadikan pengelolaan pasar yang kompetitif dapat berjalan dengan baik (workable competition);3. Mampu untuk menjamin menumbuhkan mekanisme pasar yang betul-betul menciptakan market clearing yang tidak terdistorsi oleh kebijakan pemerintah;4. Mampu menyeimbangkan antara fungsinya dalam hal pengawasan dan fungsinya sebagai advokasi persaingan;5. Mampu bersikap netral;6. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang doktrin-doktrin persaingan;Berkaitan dengan hasil penelitian, disampaikan beberapa saran yaitu :1. Persaingan usaha penyediaan tenaga Iistrik seharusnya dilakukan atas dasar kemauan pasar, bukan dari pemerintah akibat paksaan dari lembaga internasional,2. Wilayah kompetisi yang layak direkomendasikan adalah merupakan wilayah industri dan/atau konumen besar yang memerlukan produk listrik tegangan tinggi,3. Potensi terjadinya struktur pasar oligopoli pada industri pembangkitan tenaga listrik harus diimbangi dengan aturan pasar yang secara riiI dapat mewujudkan persaingan berjalan efektif,4. Oleh karena itu, dalam menyusun desain dan aturan-aturan pasar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik maupun dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan di tingkat operasional/implementasi UU No.20/2002 tentang Ketenagalistrikan disarankan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut :a. Transaksi listrik meliputi tiga pasar antara lain energy market (pasar energi) yaitu kWh (kilo Watt jam) listrik yang dibangkitkan, pasar ancillary service (untuk menjaga kualitas tegangan dan frekuensi listrik serta mengantisipasi cadangan pasokan/back-up) serta pasar kapasitas (capacity market) yaitu kapasitas yang dibangkitkan dalam Mega Watt.b. Penanganan transaksi listrik diberlakukan melalui dua sistem penyelesian (two settlement-scheduling system), yaitu day a head schedule (pelaksanaan lelang atau bidding yang dilakukan selang satu hari sebelum kondisi riil) dan real time dispatch (dispatch yang dilaksanakan oleh pengelola sistem tenaga listrik pada kondisi riil).c. Pelaksanaan lelang (bidding) pada day a head schedule meliputi penawaran dari perusahaan pembangkitan (meliputi harga dan kapasitas) dan permintaan dari distribusi/konsumen besar (meliputi demand dan price cap). Agar sisi demand (permintaan) dapat responsive terdapat harga maka selayaknya pencatat meter (kWh meter) merupakan pencatat meter pemakaian kWh listrik fungsi harga pasar dalam kondisi real time.d. Dispatch yang dilakukan oleh pengelola sistem tenaga listrik berdasarkan Locational Based Marginal Pricing (harga marginal berdasarkan lokasi) sehingga penentuan harga listrik di tingkat wholesale akan berbeda di tiap-tiap titik transmisi atau wilayah (non-uniform turn.e. Penentuan harga berdasarkan kontrak jangka panjang harus berdasarkan transmission congestion contracts (kontrak kemacetan, untuk melindungi atau hedge terjadinya fluktuasi harga diantara beberapa lokasi dalam suatu jaringan transmisi) dan contracts for dfferences (kontrak perbedaan antar harga LBMP dan harga kontrak pada titik pengiriman).f. Peran Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam mewujudkan efisiensi koordinasi dan menghilangkan duplikasi fungsi antara pengelola pasar dan pengelola sistem tenaga listrik sehingga transaction cost dapat diminimalisasi,g. Penetapan benchmark biaya marginal produksi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam mengantisipasi adanya kolusi antar pemain di pembangkitan tenaga listrik untuk menaikkan harga yang terjadi pada struktur pasar oligopoli."

"Energi listrik di Indonesia adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena telah diambang krisis. Pemerintah memutuskan membangun pembangkit listrik yang berharga murah. Proyek yang dimenangkan oleh konsorsium Cina, di tenderkan lagi kepada mitra lokal dengan data yang sangat terbatas dengan menggunakan kontrak lump sum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari faktor-faktor risiko utama yang berpengaruh pada saat menetapkan jenis kontrak lump sum pada proyek un-definitive design, serta mencari dampak yang timbul. Metode penelitian yang dipakai menggunakan survai dan studi kasus. Kesimpulannya proses tender, kontrak dan konstruksi sangat berpengaruh pada kontrak lump sum dan faktor-faktor risiko utama akan menurunkan kinerja biaya proyek.

---

The power energy is urgently required for Indonesia to avoid crisis. The Indonesia government decides to build a relatively low cost Power Plants. Project obtained by Chinese consortium then subsequently to be tendered to the local partner with inadequate data and applying lump sum contract. The objective of this thesis is to locate the main risk factors affecting at the time of establishing the type of lump sum contract on un-definitive design project as well as to locate the impact and the solution to minimize those impact. The survey and case study are used for this research method. The conclusion can be drawn that tender, contract and construction process have an effect for the lump sum contract and main risk factor will reduce the project cost performance."

"Metode resistivitas listrik merupakan salah satu metode eksplorasi sumber daya alam. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi materi di bawah permukaan bumi dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui sepasang elektroda listrik kemudian menghitung beda potensial di antara dua elektroda potensial dengan menggunakan voltmeter. Hasil pengukuran beda potensial ini dapat digunakan untuk menaksir konduktivitas di dalam bumi. Pada proses penaksiran ini diperlukan cara menghitung potensial listrik di suatu media. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pada skripsi ini akan dibahas model potensial listrik di suatu media dan mencari solusi dari model tersebut.

---

Electrical resistivity method is an exploration method which is used to investigate the nature of the structures below the surface by employing current source. The current is injected on the surface by using the current electrodes and the electrical potential differeneces are measured by using voltmeter at the potential electrodes. The potential difference measurements can be used to estimate the conductivity in the earth. In the estimation process, the calculated electrical potential in a medium is needed. So in this skripsi, a model of the electrical potential in a medium will be discussed and solved."

"Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu membuat model permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dan memproyeksikan permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menduga permintaan listrik rumah tangga menggunakan teknik regresi dengan variabel terikat yaitu konsumsi tenaga listrik rumah tangga dan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita nasional, harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi. Penelitian ini menggunakan data time series dengan observasi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007. Hasil regresi model permintaan listrik sektor rumah tangga menunjukkan bahwa harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga, sedangkan pendapatan perkapita nasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga. Hasil proyeksi permintaan listrik rumah tangga tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sektor rumah tangga meningkat sebesar 14.584,58 Gwh dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2012, diproyeksikan konsumsi listrik sektor rumah tangga sebesar 61.909,48 Gwh, pendapatan perkapita nasional sebesar Rp. 9.099.600,31,-, harga jual listrik sebesar Rp. 638,63,-, dan rasio elektrifikasi menjadi 70,26%.

---

The objective of research is to build a model of electricity demand of household sector from the year 1986 up to the year 2007 and projected the electricity demand of household sector from the year 2008 to 2012 in Indonesia. Research methodologies applied to estimate the electricity demand of household sector is regression technique with dependent variable is electricity consumption of household sector and independent variables are national income per capita, average electricity selling price of household sector and electrification ratio. This research applied data time series with observation from the year 1986 up to the year 2007.

The result of electricity demand regression of household sector indicates that the average electricity selling price and electrification ratio are positively and significantly influenced the electricity demand, whereas the national income per capita positively but not significantly influenced. The forecasting data from 2008 until 2012 shows that the electricity demand of household sector will be increase as much 14.584,58 Gwh than previously in 2007. It is forecasted that in the year 2012 the electricity consumption of household sector is 61.909,48 Gwh, national income per capita as much Rp. 9.099.600,31,-, electricity selling price as much Rp. 638,63,-, and electrification ratio becomes 70,26%."