Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS Kesehatan PBI. Dimana BPJS Kesehatan PBI merupakan salah satu perwujudan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditambah dengan banyaknya berita mengenai pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan yang tidak memuaskan. Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas layanan kesehatan yang dijabarkan ke dalam variabel bebas yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dengan kepuasan konsumen yang dijabarkan ke dalam variabel terikat yaitu kesesuaian harapan, minat menggunakan jasa kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Dalam menganalisa hasil temuan digunakan metode uji univariat dan tabel silang untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Selain itu juga, hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien.

---

This research aims to analyze the influence of the quality of health services on BPJS Kesehatan PBI users. Whereas BPJS Kesehatan PBI is one of the manifestations of the Indonesian government in organizing health access programs for all Indonesian people, especially for those who have economic problems, through the National Health Insurance (JKN). This is coupled with a lot of news about services to BPJS Health patients that are unsatisfactory. This research examines the correlation between the quality of health services which has independent variables, which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty, and patient satisfaction which has dependent variables, including the suitability of expectation, the desire to reuse, and the intention to recommend. The results is analized using univariate test methods and cross tables to measure the level of correlation between variables. The result of this research is that there is a strong correlation between quality of health services and patient satisfaction. In addition, the results of the study prove that there is a strong influence between the quality of health care and patient satisfaction."

"Kepuasan pasien dinilai sebagai suatu komponen yang penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Penilaian dipengaruhi oleh pengalaman dari pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. RS Tugu Ibu pada tahun 2014 melayani pasien JKN,umum, dan asuransi swasta. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan rumah sakit maka daya saing akan semakin ketat dan tajam sehingga menuntut rumah sakit untuk dapat memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan kepada semua pasiennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat kepuasan pasien berdasarkan cara bayar pasien yaitu pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), umum, dan asuransi swasta terhadap pelayanan yang diberikan di unit rawat jalan rumah sakit Tugu Ibu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, jumlah sampel sebanyak 150 orang pasien rawat jalan yang diambil secara purposive sampling. Tingkat kepuasan pasien dinilai berdasarkan 5 (lima) dimensi mutu pelayanan yang terdiri dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan tingkat kepuasan pasien JKN lebih tinggi daripada pasien umum dan pasien swasta terhadap dimensi reliability (37,4%), dimensi responsiveness (36,4%), dimensi assurance (35,4%), dimensi empathy (44,33%), dan dimensi tangibles (41,1%). Sedangkan untuk karakteristik umur mempengaruhi tingkat kepuasan pasien JKN (nilai p-value=0,005) dan pada karakteristik pekerjaan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien JKN (nilai p-value=0,023).

---

Patient satisfaction is considered as an important component for measuring the quality of health care. Assessment is influenced by the experience of patients during health services such as hospitals. Tugu Ibu Hospital serving JKN patients, general patients, and private insurance patients in 2014. the increasing growth of the hospital's competitiveness will be intense and sharp that require hospitals to provide satisfaction in accordance with the needs of all patients.This study aims to determine the effect of the level of patient satisfaction based on the patient's method of payment that is the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), public, and private insurance against with the services provided in hospital outpatient units at Tugu Ibu Hospital.

This study used quantitative methods with cross sectional approach, a total sample of 150 outpatients were taken by purposive sampling. This study used quantitative methods with cross sectional approach, a total sample of 150 outpatients were taken by purposive sampling. The level of patient satisfaction assessed by 5 (five) dimensions comprising service quality dimensions which are reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show a comparison of patient satisfaction JKN higher than public patients and private patients to the reliability dimension (37.4%), responsiveness dimension (36.4%), assurance dimension (35.4%), the dimensions of empathy (41,1 %), and the dimensions of tangibles (48.48%). And for the age characteristics affect the level of JKN patient satisfaction (p-value = 0.005) and for the job characteristics affect the level of JKN patient satisfaction (p-value = 0.023)."

"Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

---

Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC)."

"Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011.

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011"

"Dari berbagai sumber diketahui bahwa akses pada pelayanan dan derajat kesehatan berhubungan erat dengan status sosial ekonomi keluarga. Susenas 2003 menunjukkan bahwa rasio angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran pada kelompok masyarakat pengeluaran terendah (Q1) dan tertinggi (Q5) meningkat, yakni 1,8 pada tahun 1998 dan 2,2 pada tahun 2003. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kesehatan oleh kelompok terkaya jauh Iebih tinggi (82%) daripada kelompok miskin (40%), dan bahkan kesenjangan/ketimpangan cenderung meningkat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2005.Salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin (maskin) adalah pemberian perlindungan sosial (social protectbn) terhadap maskin dari kesulitan akses pelayanan kesehatan akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dengan suatu kompensasi bersyarat (conditional, berupa Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin (Program PKDP Bagi Maskin).Penelitian tesis dengan topik "Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Puskesmas Di Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan", merupakan upaya untuk melihat Iebih jauh bagaimana program tersebut memenuhi ukuran-ukuran/indikator kinerja, pemahaman, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan efek program terhadap maskin.Desain evaluasi program yang dirasakan tepat untuk diterapkan dalam telaah/kajian penelitian di lapangan berorientasi pada penjajakan kepustakaan terhadap berbagai konseptualisasi tenting model-model evaluasi program, yang akhirnya dipilih konsep evaluasi yang dikembangkan oleh ELWa (Education and Learning Wales), dengan indikator yang dikembangkan sendiri oleh peneliti.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Manggarai (PK-Manggarai) dan Puskesmas Menteng Dalam II (PK-Menteng Dalam II), Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode dan teknik pendekatan kualitatif evaluatif, koleksi data memanfaatkan teknik-teknik interview/wawancara mendalam sesuai kesediaan/kelayakan sumber data, studi dokumen, pengamatan, serta kuesioner. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum "Bagaimana Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan?" Selanjutkan diturunkan kedalam sub-sub pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman program,bagaimana relevansi program, bagaimana efisiensi program, bagaimana efektivitas program, dan bagaimana efek program terhadap maskin?Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlarna, bentuk pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin di PK-Manggarai dan di PK-Menteng Dalam II, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan diwujudkan dalam bentuk Keglatan pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Persalinan, Operasional dan Manajemen Posyandu, Revitalisasi dan Perbaikan Gizi. Kedua, pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan harapan, sehingga memberikan efek/manfaat kepada maskin dalam hal pelayanan kesehatan gratis dan peningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum terwujud sesuai dengan harapan. Dad lima betas indikator evaluasi yang digunakan lima di antaranya menunjukkan nilai kurang dan/atau tidak sesuai harapan, yakni keterlibatan stakeholders dalam penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program pada aspek relevansi program masih kurang balk; jumlah biaya kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efisien; pemanfaatan kegiatan dan permasalahan yang telah tertangani pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efektif dan di PK-Menteng Dalam II tidak efektif. Kelrga, intensitas pelayanan kesehatan maskin masih lebih banyak dilaksanakan di dalam gedung daripada pelayanan kesehatan di War gedung.Untuk meningkatkan keberhasilan Program PKDP Bagi Maskin selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Puskesmas perlu menyusun rencana pelaksanaan program (RKP Program) yang lebih komprehensif, dengan melibatkan maskin di wilayah agar kebutuhan rid maskin terhadap pelayanan kesehatan dapat dimuat dalam RKP Program. Kedua, Puskesmas perlu segera meningkatkan efektivitas kegiatan revitalisasi Posyandu dan perbailcan gizi, meialui pelatihan kader Posyandu binaan yang ada agar kader Posyandu memilki peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Balita maskin maupun dalam memberikan upaya kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas. Ketrga, Puskesmas perlu meningkatan intensitas pelayanan Kesehatan di luar gedung sebagai upaya kesehatan preventif terhadap ancaman penyakit massal (public health) yang dihadapi maskin, melalui kegiatan Puskesmas keliling, kunjungan ke rumah maskin, penyuluhan kesehatan maskin, pelacakan gizi buruk, dan fogging massal. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penyediakan sarana mobil ambulance pada setiap Puskesmas Kelurahan yang mengelola Rumah Bersalin agar layanan Persalinan dan tindakan penyelamatan Bulin, Bumil, Bufas ketika ada kejadian darurat dapat dilakukan sejak dini (early safety). Kelirna, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penataan lokasi Puskesmas yang Iebih strategis untuk dijangkau oleh seluruh maskin agar maskin mendapat segala kemudahan, baik akses fisik dan akses sosial (get-at-able). Keenam, Departemen Kesehatan RI perlu segera menerbitkan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan permanen bagi maskin dan mendistribusikannya dengan tepat agar maskin dapat menggunakan kartu jaminan tersebut setiap saat ketika mereka sakit. Ketujuh, realisasi dana program PKDP Bagi Maskin yang bersumber dari DIPA Depkes RI harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan agar Puskesmas lebih slap dalam menyusun RKP Program yang lebih komprehensif, terpadu, dan berbasis wilayah. Kedelapan, Depkes RI dengan pihak terkait perlu membentuk kelompok pendamping bagi maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit agar maskin dapat menikmati jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah dengan sepenuhnya."

"Latar belakang: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Sampai saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara aspek individu, aspek kemampuan dan aspek kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah seluruh penduduk dewasa yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan. Jumlah sampel 104 responden, tekhnik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square.Hasil: Responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 64,4%, responden terbanyak pada rentang umur 17-55 tahun sebanyak 55,4%, pendidikan responden terbanyak SMA sebanyak 38,5%, sebanyak 79,8% responden tidak bekerja, 59,6% responden menyatakan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, 60,6% responden menyatakan aksesibilitas yang mudah, 73,1% menyatakan memiliki asuransi dan 53,8% responden menyatakan tidak tahu tentang persepsi sakit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan persepsi sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,020) dengan estimasi risiko 2,875 dan pada variabel persepsi sakit juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,008) dengan estimasi risiko 3,308.

---

Background: Public Health Center is the vanguard of the government health service that aims to provide comprehensive health services, integrated, equitable and affordable. Until now the implementation of health centers have not shown that optimal results, it is reflected from the non optimal utilization of the public health centers.

Objective: This study aimed to determine image and the relationship between the individual aspects, aspects of ability and aspects of the need for utilization of health services in Sumber Rejo health centers of Balikpapan city.

Method: The study is a descriptive study, using Cross Sectional design with quantitative approach. Population and the sample is the entire adult population residing in the working area of the Sumber Rejo Health Centers, Balikpapan city. Number of samples 104 respondents, the sampling technique is random cluster sampling. The data was collected by interview using a questionnaire. Analyzed using Chi Square test.

Result: Total of Respondents who use health services in 3 last months 64.4%, most respondents in the 17-55 year age range much as 55.4%, respondents most high school education as much 38.5%, 79.8% of respondents did not work, 59 . 6% of respondents said the availability of health personnel, 60.6% of respondents said the easy accessibility, 73.1% claimed to have insurance and 53.8% of the respondents did not know about the perception of pain. The results of statistical tests showed that are significant relationship between the availability of health personnel and the perception of pain with health care utilization.

Conclusion: There was a significant association between the availability of health personnel with health care utilization (p = 0.020) with the estimated risk of 2.875 and there was a significant association between the pain perception with health care utilization (p = 0.008) with the estimated risk of 3.308."

"Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai salah satu kunci menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan karena sudah merupakan tugas, tanggungjawab dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan (public servant). Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh rakyat. Pemerintah dalam pelaksanaannya telah menyediakan puskesmas dan jajarannya (Puskesmas induk, Puskesmas pembantu, dan Polindes) sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok berdasarkan Model Servqual yang merupakan suatu model pengukuran kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Model SERVQUAL menyebutkan ada lima dimensi kualitas pelayanan yang sensitif untuk mengukur pengalaman konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yaitu: Tangible (nyata/berwujud), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan kepastian), Emphaty (perhatian).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode survei (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengunjung Puskesmas yang menggunakan pelayanan kesehatan di tiga Puskesmas Depok, yaitu Puskesmas Pancoran Mas, Puskesmas Tugu, dan Puskesmas Kemiri Muka dimana telah melakukan kunjungan puskesmas ke puskesmas tersebut dua kali atau lebih. Sampel diambil berdasarkan tehnik sampling non probabilitas, secara accidental/convenient.Berdasarkan hasil analisa data pada setiap dimensi Service Quality(servqual) didapatkan hasil skor kesenjangan pada semua dimensi yaitu negatif. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kualitas pada masing-masing dimensi, walaupun secara keseluruhan masyarakat telah menganggap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di Kota Depok telah cukup baik.

---

Providing of the public's quality services it was considered as one of keys to good governance. Organizing public service to community by government is already done because of being their tasks, responsibilities and the functions of government as the services giver (public servant). One forms of the public's service that should be provided by local government for community was the service in health field. The government must provide health services, in view of fact that health service was one of basic rights which are owned by people. The government in his implementation has provided public health centre and his rank (the parent Public Health Centre, the auxiliary Public Health Centre, and Polindes) as the spearhead of local government to provide health care service.This research had the aim of learning quality of health service in Public Health Centre at Depok City was based on Servqual Model which is a measurement model of quality service that was developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The SERVQUAL model mentioned had five dimensions of quality of service that was sensitive to measure consumer's experience towards the quality of service that was accepted, that is: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty.This research was the descriptive study using quantitative approach. The method of data collection in this research was used survey method (questionnaire). The population in this research was visitor's Public Health Centre in three Public health Centre at Depok City, that are Pancoran Mas's Public Health Centre, Tugu's Public Health Centre, and Kemiri Muka?s Public Health Centre which has made visit to this public health centre twice or more. The sample taken based on non-probability sampling techniques, in an accidental manner/convenient.Based on the results analysis of data in each dimension Service Quality (servqual) was obtained by results score of gap in all dimensions that is negative. Because of that need to be improving the quality of each dimension, although on the whole community regarded the quality of health service that was provided by Public Health Centre in the Depok City was good enough."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."