Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu usaha dalam memecahkan persoalan transportasi, kebijakan publik yang dipilih Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah melalui pengembangan sistem angkutan umum massal, antara lain merencanakan pembangunan monorel dengan biaya lebih Bari Rp. 4 triliun rupiah. Dalam konteks perekonomian, kebijakan yang diambil tersebut tentunya juga akan berimplikasi terhadap perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal tersebut, studi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan publik tersebut terhadap perekonomian Jakarta.Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan adalah sistem neraca sosial ekonomi (SNSE). Model tersebut digunakan karena mengandung keterkaitan elemen faktor, aktor, dan sektor yang terlibat dalam perekonomian. Sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Jakarta secara komprehensif. Melalui kalkulasi yang dilakukan, pengaruh sektor angkutan umum massal terbesar diberikan pada sektor industri alat angkutan mesin dan peralatannya, yaitu sebesar 73,28 persen. Pengaruh terhadap faktor produksi capital, adalah sebesar 51,10 persen. Sedangkan pengaruh yang diberikan terhadap institusi perusahaan adalah sebesar 51,06 persen. Terlihat bahwa kebijakan sektor angkutan umum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jakarta."

"The research aims at examining the services of Koperasi Taxi Indonesia in the Special Province of the Capital City of Jakarta towards the customers and the conditions that influence the customers' satisfaction. The research involves 400 respondents but only 80 managed to fill in completely. The method of the research is snowball method where the writer delivered elaboration to the drivers as to how to fill in the questionnaires.

To analyze the respondents' responses the writer used such statistics descriptive analysis as mean, deviation, standard, distribution frequency of each answer given towards service quality dimension which comprises of expectation indicators which include tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The Linked- method is used for the performance indicators related with the responses from the customers towards services which consist of 7 demand scales. To see the extent of the relationship or the correlation between service quality and customers' expectations based on the respective dimension, Spearman method is used to analyze the correlation.

The results of the correlation analysis between service quality and expectation reveal the following: tangible dimension shows that the correlation score between them is r = 0.52 and the significant level at 0.05. This means that service quality has a significant relationship with the customers' expectation perceived from the tangible aspect at 0.37. Reliability dimension shows that the correlation score between them is r = 0.50 and the significant level at 0.05. This indicates that service qualify has significant relationship with the customers perception from responsiveness at 0.40. Assurance dimension shows that the correlation dimension shows that correlation score between them is r = 0.49 and the significant level at 0.05.

This means that service quality has a significant relationship with the customers' expectations viewed from the responsive aspect at 0.40. Assurance dimension shows that correlation score between them is r = 0.71 and the significant level at 0.05. It means that the service qualify has a significant relationship with the customers' expectations viewed from assurance aspect at 0.52. Empathy dimension shows that the correlation score between them is at 0.47 and the significant level at 0.05. It means that the service quality has significant relationship with the customers' satisfaction view ed from the empathy aspect at 0.37.

From the results of the survey it can be concluded that: (I) the customers satisfaction towards the service quality of Koperasi Taxi Indonesia in aspects such as tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy are not of satisfactory level; (2) the performance of Koperasi Taxi Indonesia shows unsatisfactory results which means it does not have the required characteristics in the customers' views; (3) there is q relationship between the service quality provided by the Koperasi Taxi Indonesia and the customers' satisfaction, that is, if the driver feels satisfied with his jobs and is happy to carry out his duty, of course. it will affect the driver's empathic altitude.

In connection with the results of the research, it is recommended that Koperasi Taxi Indonesia: (1) increase better service to the customers in terms of meeting their needs: (2) the increase in service quality is fully supported by the availability of the quality and the satisfaction as well as the attitude of the driver/worker. Thus the efforts to create service satisfaction need to be done well through human resources development as well as competence base, working atmosphere, compensation, career development and etc: (3) based on the results of the interview, there are several suggestions proposed by the customers of Koperasi Taxi Indonesia among others are the drivers' attitudes and behaviors which need to be paid attention to."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated."

"Penelitian ini membahas efek pembangunan stasiun MRT pada perkembangan area residensial dan komersial terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan model yang komprehensif dalam menyediakan usulan kebijakan untuk pengembangan MRT Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi berbasis sistem dinamis. Hasil penelitian mengusulkan pada pemerintah mengenai kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 5% dan besaran subsidi 10% dari pajak tersebut untuk MRT.

---

This research is focusing on development effects of MRT station on residential and commercial area development to the tax revenue. The purpose of this research is to provide policy recommendations for MRT Jakarta development. The Method used here is the system dynamic simulation. The results suggested the government's policy on land tax increases by 5% and 10% from the tax for MRT subsidy."

"Emisi Gas Rumah Kaca di tingkat global saat ini telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu sumber pencemar terbesar adalah sektor transportasi. Bagi kawasan perkotaan, sektor ini merupakan salah satu problem yang harus menjadi perhatian serius. Terjadinya kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan minimnya ketersediaan angkutan umum telah menciptakan dampak yang cukup serius baik dalam skala lokal maupun global. Dibutuhkan suatu sistem transportasi kota berkelanjutan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Namun penyediaan sistem transportasi kota berkelanjutan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.Saat ini di tingkat global, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sangat berpeluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui mekanisme Clean Development Mechanism. Mekanisme yang diatur dalam Protokol Kyoto ini memberikan dukungan pendanaan bagi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, diantaranya sektor transportasi. Untuk itu diperlukan kajian tentang strategi kebijakan pemanfaatan CDM dalam mendukung pengembangan sistem transportasi kota berkelanjutan.Penelitian ini membahas empat permasalahan. Pertama bagaimana model CDM Transportasi yang ada saat ini dan potensi pemanfaatannya di Kota Jakarta. Kedua berapa besar insentif yang diperoleh dari implementasi pelaksanaan model CDM Transportasi yang ada. Ketiga strategi dan bentuk kebijakan seperti apa yang dapat disusun dalam pemanfaatan CDM untuk angkutan umum. Dan keempat strategi mana yang diprioritaskan untuk digunakan oleh Pemda DKI Jakarta dalam pemanfaatan CDM untuk angkutan umum ini.Data yang digunakan untuk analisis dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner AHP serta data-data pendukung yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Responden dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap pakar dalam sektor transportasi atau lingkungan hidup dan mengerti mengenai CDM. Analisa data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan meliputi (1) analisa insentif CDM, (2) analisa SWOT, dan (3) analisa AHP. Hasil analisa AHP digunakan untuk menentukan prioritas strategi pemanfaatan CDM Sektor Transportasi untuk Angkutan Umum di Jakarta.Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh 3 (tiga) model pemanfaatan CDM Transportasi, yaitu (1) model penggantian bahan bakar, dari bahan bakar konvensional ke bahan bahan rendah emisi, (2) model penggantian moda transportasi dan (3) model peningkatan efisiensi sistem transportasi bersama penggantian moda. Untuk memberikan gambaran besamya pengurangan emisi CO2 dan insentif yang dapat diterima dari pemanfaatan CDM dilakukan penghitungan pada model penggantian bahan bakar BBM ke BBG pada seluruh angkutan umum (Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil dan Taxi). Hasil analisa menunjukkan bahwa terjadi penurunan emisi CO2 yang dicapai selama 7 tahun dari pelaksanaan proyek sebesar 3.974.958 ton C02 (eq). Bila harga jual CER diasumsikan sekitar USD 5 per ton, maka diperkirakan insentif yang didapat mencapai atau setara dengan USD 19.874.791.Sedangkan melalui analisa AHP diketahui bahwa pilihan optimis pemanfatan CDM, model pengembangan efisiensi sistem transportasi dalam pengembangan BRT¬Transjakarta, paling dominan dipilih oleh para responden. Sedangkan pada pilihan pesimis, para responden menilai model Penggantian Bahan Bakar lebih tepat di pilih dalam pemanfaatan CDM Transportasi.Strategi yang dinilai paling mendukung upaya pemanfaatan CDM dalam model penggantian bahan bakar adalah strategi SO yang mencakup 3 (tiga) strategi turunan berupa (1) menerapkan penggunaan BBG pada angkutan umum secara bertahap (diutamakan pada Bus (Besar, Sedang, kecil) dan Taxi), (2) mengganti semua bus BRT Transjakarta yang beroperasi pada koridor I untuk menggunakan BBG dan (3) memberikan insentif kepada pengusaha angkutan umum yang menggunakan BBG.Sedangkan pada model pergantian moda, strategi yang dinilai paling mendukung upaya pemanfaatan CDM adalah paket strategi WO. Paket strategi ini meliputi penyediaan jalur pedestrian dan jalur khusus sepeda yang memadai bagi pengguna moda alternatif transportasi ini. Dan untuk model pengembangan efisiensi sistem transportasi pada BRT¬ Transjakarta, strategi yang menjadi pilinan adalah strategi WO. Jabaran strateginya meliputi (1) menambah jumlah Bus pada masing-masing koridor sesuai kebutuhan, (2) menggunakan model bus yang berkapasitas lebih besar (bus gandeng), (3) melengkapi fasilitas pada halte si setiap koridor BRT-Transjakarta, (4) melakukan penataan jalur BRT¬ Transjakarta untuk memperkecil hambatan pergerakan BRT-Transjakarta, (5) meningkatkan kualitas pelayanan bus pengumpan sebagai satu kesatuan sistem dan BRT ¬Transjakarta, dan (6) melakukan edukasi secara berkala kepada pengemudi dan SDM pendukung BRT-Transjakarta beserta SDM penyedia layanan bus pengumpan.

---

This study aimed to determine whether Greenhouse emission at global level recently has achieved a disturbing condition. One of the biggest pollutant sources is transportation sector. For developing countries, this sector is one of problems to pay attention seriously. Traffic jam due to a higher use of private cars and limited number of public transportation has given relatively serious impacts both at local and global scale. Therefore, every city needs to develop transportation system to solve these problems. However, establisment of the sustainable city transportation requiries huge investment. CDM might be one of the potential financial sources that can support the establishment of such system.

CDM is a mechanism regulated in Kyoto Protocol. Thus mechanism offers financial assistance for activities conducted in developing countries than can reduce greenhouse emission. Transportation sector is one of sectors, has big potentially to reduce greenhouse emission.

Considering the above argument, this study assessed the following issues: First, what does the Transportation CDM model look like nowadays at a global level, and how is the potency of using the model in Jakarta City?, Second, what are incentive from the implementation of one of the existing Transportation CDM models? Third, what are forms of policy and strategy on the use of CDM for Public Transportation? Fourth, which strategy should be priority Local Government of DKI Jakarta to use CDM for Public Transportation?

The methods used in collecting primary data were interview with and AHP questionnaire to the respondents. In this data collection using AHP method respondents were selected purposively, assumed experts in transportation and living environment area, and understood CDM. Secondary data were gathered from various sources that Included numerous government agencies and a literature study. Data analysis was performed through three (3) stages: (1) CDM incentive analysis, (2) SWOT analysis, and (3) AHP analysis. Data analysis on the results of AHP study was used to determine strategy priorities in the implementation of Transportation Sector CDM for Public Transportation in Jakarta that was taken previously from SWOT analysis.

The results of the study showed that there were three (3) models ion the use of Transportation CDM, with projects today being proposed to CDM executive Board. They were: (1) a methodology to replace fuel from conventional fuel to lower emission fuel; (2) to replace transportation mode; and (3) to increase efficiency in transportation system blended with mode replacement.

A simulation to calculate the use of Transportation CDM was carried out with a fuel replacement model from petroleum to gas for all four-wheel fleets, namely, Large Bus, Medium Bus, Mini Bus, and Taxi. A decrease in C02 emission by 3,974,958 tons was achieved within 7 years of project. Of the lowered emission, an estimated incentive from CER selling was USD19,874,791.

It was known from the AHP analysis that, concerning the optimistic choice for CDM use, a development model for the efficiency of transportation mode (BRT ¬Transjakarta Development) was made very dominantly by the experts; while, regarding pessimistic choice, those experts considered fuel replacement as more appropriate in the implementation of Transportation CDM.

A strategy considered as the most useful in supporting the CDM use for the fuel replacement was SO Strategy that comprised three (3) generic strategies, namely, implementing the gas to the public transportation in a gradual way (especially for Buses (Large and Medium) and Taxi. Second, replacing petroleum in all BRT-Transjakarta fleets operated alongside Corridor I for gas. And third, giving incentive to public transportation consuming gas (tax deduction, conversion kit subsidy).

Regarding transportation mode efficiency development (BRT-Transjakarta), the selected strategy was WO strategy that included, first, an addition of number of buses to each Corridor. Second, a replacement of bus model with trailer model. Third, a provision of facilities at bus stops alongside the BRT-Transjakarta corridors. Fourth, an arrangement of BRT-Transjakarta lane to reduce any barriers. to the movement of BRT-Transjakarta (arranging road crosses, increasing road quality, etc). Fifth, an improvement in service quality of feeder buses as an integral system of Busway Program. And sixth, a provision of education on a periodic base for all bus drivers and other supporting human resources within BRT-Transjakarta and feeder bus providers as well. With respect to the transportation mode, the selected strategy was WO Strategy, namely, providing pedestrian lane and bicycle-only lane and any other facilities and infrastructures as supporting alternatives in the implementation of transportation mode."

"Bagi warga Tangerang yang akan menuju Kota {Jakarta) dan Grogol telah tersedia angkutan resmi baik itu bus kota dan angkutan umum resmi iainnya. Di Tangerang terdapat 169 trayek resmi nntuk melayani pergerakan pendudnknya, mereka saling berkompetisi untuk memperebutkan penumpang. Situasi semacam itu diperparah dengan beroperasinya angkutan-angkutan liar berplat hitam yang jelas tak membayar pungutan trayek, pajak, dan kewajiban lain. Angkutan umum plat hitarn ini telah beroperasi puluhan tahun lamanya dan masih beroperasi di Jalan Daan Mogot. Sementara itu jumlah armada plat hitam yang beroperasi dari hari ke hari semakin banyak. Berdasarkan fenomena di atas maka rumusan masalah peneiitian yang peneliti ajukan adalah: "Keberadaan angkutan umum plat hitam Jurusan Tangerang-Jakarta di Kota Tangerang, yang tetap bisa beroperasi walaupun pada rule tersebut telah ada angkutan umum resmi." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan angkutan umum plat hitam ini tetap bisa beroperasi (eksis), dan mengetahui alasan konsumen memilih angkutan umum plat hitam. Dengan menggunukan rnetode pendekatan kualitatif yaitu melalui pengarnatan rerlibat, v.rawancara scrta observasi didapat kesimpuian bahwa keberadaan angkutan umum plat hitam jurusan Tangerang-Jakarta disebabkan kareoa pelayanan yang diberikan oleh angkutan ini mampu mengisi harapan sebagian penumpangnya terutama unsur kepraktisan yaitu tidak perlu berpindah-pindah modal angkutan sehingga hal ini berpengaruh terhadap biaya yang mesti dikeluarkan oleh penumpang.

---

The public transportation which are official such as buses and others have been available for the Tangerang citizens who want to go to KotJl (Jakarta and Grogol). There are 169 official designated routes to serve the mobility of its citizens. Each route competes with others to get the passengers. This situation is getting worse with the operation of the unofficial private license public transportativns that are obviously do not pay for the route payments. the taxes. and any other obligations. These private license public transportation have been operated for more than a decade and it still operates up to now. Although it does not have the official route permission, this public transportation still operates in Jalan Daan Mogot. Meanwhile the numbers of this public transportation got more and more each day.

Due to the phenomena above, the formula of the research problem that the researcher proposes is: "'The existence of private license public transportation Tangerang-Jakarta route in Tangerang City, which can be still operated even though there are official public transportations on that route."

This research is to find out the reason why this private license public transportation can still be operated (existed), and to fmd out the consumers' reason using this public transportation. By using the method of qualitative approach where the researcher involved on the research, interviews and observation, it has been concluded that the existence of private license public transportation is that because of its service fascinated the users especially because of it is more practice where the users do not have to change or use one public transportation to another one which can cause to the amount of money that the users should pay."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta. Salah salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot yang ada di Jakarta. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jenis angkot sejatinya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal. Pentingnya jaminan pemenuhan hak konsumen atas pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah dalam status yang menghawatirkan. Buruknya kualitas pelayanan angkutan umum di perkotaan tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Akan tetapi melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen tentunya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi karut marutnya transportasi yakni dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, keselamatan, dan sumber daya manusia (SDM) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Serta juga diatur secara tersirat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sarana dan prasarana serta kewajiban pengemudi kendaraan angkutan umum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga terdapat upaya hukum penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai sanksinya.

---

This thesis discusses the aspects of consumer protection law type "angkot" of public transport users in Jakarta. Among one of the most frequently used services or the services enjoyed by consumers is the kind of public transportation types of "Angkot" in Jakarta. Consumers as users of transport services actually have the right kind of public transportation to get legal protection and maximum service. Importance of ensuring the fulfillment of the rights of consumers over public transport users types of "Angkot" in Jakarta is already in a worrying state. The poor quality of public transport services in the urban sector cannot be seen alone. However, involving all stakeholders, ranging from government, business, and society as a consumer of course. One of the steps that must be performed in Jakarta Provincial Government to fix the distorted chaotic transport is by making minimum service standards (MSS) for public transport in Jakarta. Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation requires that public transport companies must meet minimum service standards including security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. Besides, it is also the Minister of Transportation Regulation Number 81 Year 2011 about Minimum Service Standards Provincial Transportation Sector and District / City which includes: road transport network services, network infrastructure, road transport, road equipment facilities, safety, and human resources (HR ) for the region and the province to the Regency / City coupled with testing of motor vehicle service facilities. As well as implicitly stipulated in the Regulation of DKI Jakarta No. 12 Year 2003 on Traffic and Road Transport, Railways, Rivers, and Lakes Crossing well as in the province of Rizal include infrastructure and public transport vehicle drivers obligations. Based on Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law. 22 of 2009 on Traffic and Transportation are arrangements regarding consumer rights and obligations that must be met businesses in operation. Besides, there is also a legal remedy and dispute resolution arrangements regarding sanctions."

"Perkembangan perekonomian dibidang industri menuntut prasarana dan saranan yang baik agar mampu untuk menyediakan tingkat permintaan transportasi angkutan barang di masa mendatang dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan aktivitas angkutan barang. Dengan mengembangkan suatu model analisis yang memperhitungkan variabel dan faktor yang berpengaruh serta merumuskannya ke dalam model matematis dapat mempresentasikan tingkat permintaan dan kebutuhan moda transportasi angkutan barang.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan moda angkutan barang di Kotamadya Surakarta dengan menitik beratkan pada karakteristik tujuan pengiriman barang yakni ekspor dan domestik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah slated Preference dengan metode estimasi parameter utilitas adalah maksimum likelihood Model yang digunakan untuk menganalisis pemilihan modes digunakan model probit dan logit dengan kondisi pilihan binomial dan multinomial, khusus untuk multinoniial probit dicoba dikembangkan model probabilitas dengan bangkitan bilangan acak normal multivariate hasil model selanjutnya diuji dengan alat uji statistik untuk mendapatkan parameter model yang terbaik.Hasil pengujian nilai utilitas menghasilkan model yang memenuhi syarat secara uji statistik dan memperlihatkan model multinomial probit menghasilkan model yang lebih baik dan pada model multinomial logit yang dapat dilihat dari pengukuran tingkat kesesuaian data (goodness of fit) p2 dan signifikasi dengan uji t lebih tinggi. Sedangkan ditinjau dari segi kemudahan pengerjaan model multinomial logit lebih baik dan pada multinomial probit Untuk model binomial probit dan binomial logit menghasilkan model yang relatif sama baik dalam pengukuran tingkat kesesuaian data (goodness of fit) dan signifikasi dengan uji t, maupun tingkat kemudahan dalam pengerjaannya."

"Angkutan umum di DKI Jakarta pada saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, dengan biaya operasional yang cukup tinggi akibat mahalnya biaya operasional kendaraan serta fasilitas subsidi yang diberikan tidak dapat menutupi biaya operasional. Selain itu terjadi inefisiensi rute trayek yang ada akibat banyak rute yang beroperasi secara tumpang tindih, dimana kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya penumpukan kendaraan pada titik-titik pelayanan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dipertimbangkan penggunaan sistem tarif yang dapat memberikan suatu solusi yang terbaik tanpa harus mengalahkan kepentingan produsen maupun konsumen. Maksud dan tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kemungkinan diberlakukannya suatu sistem tarif berdasarkan zona pelayanan. Serta menghitung tarif angkutan umum bus besar untuk tipe pelayanan regular berdasarkan sistem zona pelayanan serta menerapkan konsep penzonaan tersebut terhadap pola trayek eksisting dengan memperhatikan efisiensi trayek terhadap zona-zona yang telah ditentukan. Dari hasil simulasi dan analisis diperoleh hasil bahwa penentuan tarif dengan menggunakan coverage area 60 menit didapat besarnya tarif jauh dekat per zona per penumpang Rp. 700,-, sedangkan untuk coverage area 90 menit tarif jauh dekat per zona per penumpangnya adalah sebesar Rp. 1.050,-. Jika mengacu pada faktor muatan rata-rata eksisting untuk bus regular di DKI Jakarta sebesar 122 % ,diperoleh besarnya tarif jauh dekat per zona per penumpang untuk penentuan zona dengan coverage area selama 60 menit adalah Rp. 575,- sedangkan untuk coverage area-nya sebesar 90 menit tarif jauh dekat yang diperoleh adalah sebesar Rp. 875,-."