Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Women view according to their stereotype is a graceful, patient, loving person and has a good morality is better than men. However different with that myth, many women are doing a crime/drug abuse even increased more and more. The research methode which use is qualitative method, did through deep interview with three women prisoner repeated offender drug user (DU, IJ and S) as a key informant which available at Pondok Bambu Prison, also with another infomiant are prisoner Family and employees of Pondok Bambu Prison. Choosing of informants are based on informant, a criteria is prisoner repeated offender, young age, cooperative and start using drug from teenager.From the research found several factors that caused three women prisoner repeated offender are using drug. those factors are individual (private). factor which is weak interaction with wrong society environment (drug environment) and drug factor it self. Other than that, there are also a different between men drug user and women drug user. Women besides as a drug user, they are also a victim. On patriarki culture women always as a second party which is a weaken and suppressed. Women which addicted to drug are suspectible as a victim of vioience and men sexual despising. On community opinion women regarded has a good moraiity so unproper to do a crime."

"Jurnal ini membahas cerminan dari 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita melalui kacamata feminisme radikal dengan mengamati ketujuh perempuan yang digambarkan sebagai korban kejahatan laki-laki serta keterkaitannya dengan budaya patriarki di Indonesia serta bagaimana perempuan digambarkan dalam sebuah media komunikasi massa (film). Tekanan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan, fisik hingga emosional, berakar pada keadaan biologis yang dianggap sebagai ?objek‟ dan mengakibatkan ketidaksetaraan gender.Kesimpulan yang didapat adalah jika perempuan mampu menjalankan hak dan kewajibannya tanpa mengikuti ?kodrat‟ dan konstruksi peran gender, perempuan mampu terhindar dari tekanan dan kekerasan seperti yang digambarkan dalam film ini.

---

This journal discusses the reflection of 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita the movie focusing on radical feminism point of view by observing the seven women whom illustrated as male victim of crime and its connection to patriarchy culture in Indonesia and how women is described on mass communication media (movie). The pressure and violence against women, physical through emotional, rooted out of their biological condition that considered being an ?object‟ and as a result of gender inequality.

Conclusion of this matter is that if women are able to conduct their right and responsibility without following ?nature‟ and constructed gender roles, women are able to avoid pressure and violence that‟s pictured in this movie."

"Tesis ini mengkritik pendekatan human security PBB melalui implementsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dalam isu kekerasan seksual (pemerkosaan dan perbudakan seksual) di Timor Leste pada masa konflik (1975-1999). Penulis menggunakan metode studi literature dengan dokumen Chega CAVR sebagai rujukan data kekerasan seksual di Timor Leste pada masa konflik. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal kultural yang menekankan pada tiga konsep dasar, yakni budaya patriarki, power dan penindasan yang berdampak pada gagasan revolusioner untuk mengakhiri penindasan. Penulis ingin menunjukkan proses pengarusutaman gender dalam operasi perdamaian PBB (UNTAET) di Timor Leste sebagai implementasi resolusi 1325 yang berimplikasi pada pembentukan CAVR namun gagal melawan budaya bisu yang disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya bisu perempuan Timor Leste ini membentuk impunitas pelaku kekersaan seksual di Timor Leste pada masa konflik dan berlanjut hingga kini. Tesis ini menemukan dua hal, yakni secara teoritis, adanya integrasi pendekatan human security PBB dengan lensa gender dalam isu kekerasan seksual dalam konflik. Secara empiris, CAVR bukanlah implementasi gagasan revolusioner teori feminisme radikal kultural. Mobilitas CAVR hanya merekomendasikan proses peradilan bagi milisi pro-integrasi di Timor Leste tetapi kurang menargetkan militer Indonesia sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Leste pada masa konflik.

---

This paper criticizes UN human security approach through the implementation of UN Security Council resolution 1325 on sexual violence issue (rape and sexual slavery) in Timor Leste during the conflict (1975-1999). The method used is literature study with CAVR Chega document as reference for data on sexual violence in Timor Leste during the conflict. The theory used is cultural radical feminism which emphasizes three basic concepts, patriarchal culture, power and oppression impacted on revolutionary ideas to end oppression. The author show gender mainstreaming process in Timor Leste UN peace operations (UNTAET) as the implementation of resolution 1325 and the implications for the foundation of CAVR Commission that failed to change culture of silence caused by patriarchal culture. This silent culture of East Timorese women promotes impunity for perpetrators of sexual assault in Timor Leste during conflict period. This paper discovers two main things: theoretically, the integration of the UN human security approach with gender lens in sexual violence issue during conflict. Empirically, CAVR is not the implementation of revolutionary idea based on cultural radical feminism theory. The CAVR's mobility urges judicial process for pro-integration militias in Timor Leste but lacked demanding on Indonesian military as main perpetrator of sexual violence against East Timorese women during the conflict"

"Penelitian ini mengkaji tentang kompleksitas pergulatan perempuan menjadi ibu dalam tahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dengan lokus di Rutan Pondok Bambu Klas IIA Jakarta Timur. Melalui narasi delapan perempuan yang sedang dalam keadaan hamil maupun menyusui dan sedang menjalani hukuman, penelitian ini ingin memahami pengalaman perempuan terkait proses terlibatnya dalam tindak pidana, praktik pengasuhan yang dijalani dalam tahanan dan pemaknaan peran sebagai ibu. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada posisi inferior juga dapat membiatnya rentan terlibat dalam masalah pidana. Situasi menjadi lebih sulit ketika perempuan ada dalam kemiskinan dan gelasi gender yang tidak setara dengan pasangan. Kondisi yang serba tidak ideal menyebabkan perempuan menghadapi berbagai tantangan untuk menjalankan peran sebagai ibu dan dapat mengasuh anak dalam tahanan. Karenanya, dapat dimengerti bila perempuan yang berstatus sebagai ibu dalam tahanan sulit melihat diri menjalankan peran sebagai ibu secara ideal. Diskusi membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberikan dukungan maksimal bagi perempuan yang harus menjalankan peran sebagai ibu dalam tahanan.

---

This research examines the complexity of women's struggles to become mothers in detention. This study used a qualitative approach with a case study type with a locus at the Pondok Bambu Class IIA Prison, East Jakarta. Through the narrative of eight women who are pregnant or breastfeeding and are currently serving sentences, this study seeks to understand women's experiences related to the process of being involved in criminal acts, the practice of parenting in detention and the meaning of motherhood. The methods used to obtain data were in-depth interviews and observations. Research shows that gender constructs that place women in an inferior position can also make them vulnerable to get involved in criminal matters. The situation becomes more difficult when women are in poverty and in gender relations that are not equal with their partners. The conditions that are not ideal cause women to face various challenges in carrying out the role of mother and being able to raise children in detention. Therefore, it is understandable if women who are mothers in detention find it difficult to see themselves as carrying out the role of mothers in an ideal manner. The discussion discussed what needs to be done to be able to provide maximum support for women who have to play the role of mothers in detention."

"Tesis ini membahas suatu fenomena baru dalam diskursus hubungan internasional, yakni persoalan kekerasan perempuan di India, yang secara khusus tertuju pada pembahasan tingginya perkosaan perempuan di India. Dalam menganalisa fenomena tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan feminisme yang memberikan sumbangan untuk melihat persoalan pemerkosaan perempuan di India sebagai bentuk penindasan serta penguasaan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Pendekatan ini akan melihat bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM dan juga perempuan terutama tubuh perempuan merupakan objek dan digunakan sebagai alat oleh laki-laki. Di sisi lain, India telah aktif mengikuti berbagai pertemuan atau konvensi terkait perlindungan perempuan dan juga telah mengadopsi poin-poin di dalamnya ke dalam regulasi serta kebijakan negara namun dalam realitasnya India telah mengalami kegagalan.

---

This thesis will examine a new phenomenon in international relations discourse namely violence against women in India, which is specifically focused on the discussion of the high rape of woman in India. In analyzing this phenomenon, the approach used is human rights approach and feminism approach that contributed to see the issue of rape of women in India as a form of oppression and domination of men to female body. This approach see women primarily the female body is an object and the male political tool to achieve power. India on the other hand has been actively participating in various meetings or conventions related to the protection of women and have adopted these points in regulation and policies of the country but in reality India has experienced a failure."

"Penggambaran perempuan pada iklan membentuk stereotip yang ada di masyarakat. Hal ini terjadi karena pesan yang disampaikan melalui medium televisi menjangkau masyarakat luas. Salah satu bentuk stereotip yang ada adalah stereotip mengenai kecantikan perempuan. Stereotip tersebut dapat ditemukan pada iklan produk perawatan tubuh. Adanya stereotip tersebut, membuat perempuan memiliki konsep diri negatif, yaitu, kurangnya rasa percaya diri. Namun, produk Dove hadir dengan pesan iklan yang berbeda. Dove menggunakan kampanye yang disiarkan di internet dengan membawa nilai post-feminisme, yaitu, meyakinkan perempuan agar berani mengaktualisasikan dirinya. Pada akhir pembahasan, akan terbukti bahwa Dove menyisipkan nilai post-feminisme dalam pesan kampanyenya.

---

The way advertisement describes women?s image frequently forming a stereotype in society. It happens because the message is delivered through the television that can reach a wider audience. One of the stereotypes that exist in society is about women's beauty. We can find it at body-care product ads. This stereotype makes women have a negative self-concept, in which, women have a lack of confidence. But, there is a body care product that appears with a different message. Dove makes a campaign through the internet with post-feminism value. Postfeminism drives people to change their mindset about women's beauty. At the end of the discussion, this paper proves that Dove?s advertisements and campaign, contain postfeminism value."

"Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana dualistik patriarkal bekerja, khususnya dalam konsep pembangunan yang sering kali dalam praktiknya, menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan. Sejak awal konsep pembangunan merupakan ranah publik sudah didominasi oleh laki-laki sebagai tuan, perempuan kemudian hanya dipandang sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pada salah wilayah desa yaitu Mawar. Hasil wawancara akan digunakan untuk memperkuat hasil dengan metode analisis kritis dari masalah tersebut, dengan menggunakan logika feminis non-hierarkis. Seharusya konsep pembangunan menjadi perhatian penting, semua itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika salah satu pihak tertindas, pembangunan harus bisa memberikan manfaat bagi semua, karena itu perlu adanya tindakan yaitu dengan memeriksa lebih jauh tentang konsep yang dipakai dan membantu menjelaskan struktur umum yang mengakibatkan banyaknya kelompok tertindas, dan memberikan beberapa langkah penting agar konsep pembangunan yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu memberikan manfaat bagi semua.

---

This paper provides an overview of how patriarchal dulistics works, especially in the concept of development which often in practice shows an imbalance in the position of men and women. Since the beginning, the concept of development as a public sphere has been dominated by men as masters, women are then only seen as complements to achieve goals. The method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews in one of the village areas, namely Mawar. The results of the interviews will be used to strengthen the results with a critical analysis method of the problem, using non-hierarchical feminist logic. Should the concept of development be an important concern, all of that will not work as expected if one party is oppressed, development must be able to provide benefits for all, therefore action is needed, namely by examining further the concepts used and helping explain the structure which resulted in many oppressed groups, and provided several important steps so that the actual development concept could be implemented, namely to provide benefits for all."

"Feminisme merupakan gerakan sosial politik yang menuntut atas kesetaraan dan keadilan bagi semua gender. Saat ini, feminisme dipercayai sudah masuk ke masa gelombang keempat dimana yang ditandai oleh peralihan digital gerakan feminisme itu sendiri. Namun, pada perjalanannya, feminisme tidak selalu disambut dengan baik dengan adanya penolakan. Pada spesifik gelombang keempat, feminisme digital kerap direspon dengan penolakan yang dibalut dengan kekerasan berbasis kebencian atau misogini. Misogini dalam jaringan tidak lepas dari sifat internet yang didominasi laki – laki dan maskulinitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk misogini daring sebagai sikap anti dalam diskursus kesetaraan gender dan feminisme sebagai penyimpangan dan upaya pembungkaman suara perempuan sebagai bentuk dari kekerasan terhadap perempuan di Twitter. Penelitian ini mencakup data berupa puluhan cuitan berkonotasi misoginis terkait diskusi feminisme dan kesetaraan gender yang dibagi dalam tiga bagian. Data yang diperoleh dari media sosial Twitter kemudian dianalisis ke dalam payung besar feminisme radikal yang diturunkan menjadi patriarki. Dalam TKA ini juga disusun analisis menggunakan teori yang relevan terkait kejahatan siber, yaitu Teori Transisi Ruang milik Jaishankar (2008). Cuitan dalam temuan data dengan menggunakan konsep misogini langsung (eksplisit) dan misogini tidak langsung (implisit) yang dirangkum milik Strathern & Pfeffer (2022) yang memperkaya bentuk – bentuk misogini yang seringkali belum disadari. Temuan data menunjukkan bahwasannya seringkali sikap anti – feminisme dibalut dengan bentuk misoginis dalam jaringan yang dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan terhadap perempuan secara umum.

---

Feminism is a socio-political movement that demands equality and justice for all genders. Currently, feminism has adhered to have entered the fourth wave period, marked by the digital transition of the feminist movement itself. However, along the way, feminism has not always been accepted. In the specific fourth wave, digital feminism faces rejection wrapped in hate-based violence or misogyny. Misogyny in the internet scope network could not be separated from the nature of the internet which is dominated by men and masculinity. The purpose of this research is to find out the form of online misogyny as an anti-attitude in the discourse on gender equality and feminism as a deviation and efforts to silence women’s voices as a form of violence against women on Twitter. This paper gathered data in the form of dozens of tweets with misogynistic connotations related to discussions of feminism and gender equality which are divided into three parts. The data obtained from social media Twitter is then analyzed into the broad analysis of radical feminism, specific to patriarchy. In this paper, an analysis was also compiled using relevant theories related to cybercrime, namely Jaishankar’s Space Transition Theory (2008). The tweets in the data findings use the concepts of direct (explicit) misogyny and indirect (implicit) misogyny, summarized by Strathern & Pfeffer (2022) that enrich forms of unidentified misogyny. The findings of the data indicate that anti-feminism attitudes are often wrapped in misogynistic forms in networks that can be classified as violence against women in general."

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem pertukaran Kain Timur pada masyarakat Maybratdengan memakai perspektif feminisme. Data penelitian didapat dengan observasi,wawancara mendalam, baik secara formal maupun informal, dan studikepustakaan. Kain Timur yang dikenal masyarakat Maybrat sebagai harta yangpaling berharga. Data ? data penelitian menunjukkan bahwa kain ini menentukanposisi, harga diri dan martabat perempuan dalam keluarga dan klan padamasyarakat Maybrat. Hasil penelitian menyimpulkan perempuan dalam sistem inidapat menjadi obyek maupun subyek dalam sirkulasi artefak budaya tersebut,Sistem patriarki dan pembagian kelas serta faktor ekonomi merupakan alasan ?alasan utama keterikatan perempuan dalam kekuasaan tradisi dan tuntutan peranganda perempuan dalam masyarakat Maybrat. Teori feminisme mengidentifikasidan mengelaborasi bentuk-bentuk opresi terhadap perempuan yang telahterinternalisasi. Teori-teori feminis juga dipakai untuk menganalisa usaha-usaahaperlawanan kaum perempuan terhadap wacana dominan patriarki dalammasyarakat Maybrat.

---

AbstractThe focus of this study is to discuss the exchange of Kain Timur in Maybratsociety through feminism perspective. The research data were collected by meansof deep interviews, literary studies, and intense observation. Timur cloth inMaybrat society is considered as the most valuable wealth whereas a family andclan?s honor is put on it. The purpose of this theses is to describe and explain howthe Maybrat women position is determined by Kain Timur. The result of thisstudy is Maybrat women?s role in society can be divided into two parts, as objectand as subject, in terms of development and changes in women?s lives; dependson which clan and social class they come from. Patriachy system, class divisionand economy factor are reasons of women?s oppression within Maybrat society.Feminism approach helps to discover forms of oppression in this society as wellas women?s efforts in share of power."

"Penelitian ini akan berperspektif Feminisme Siber, yang mengupayakan pemberdayaan perempuan di ruang digital untuk melawan budaya patriarki dalam pemanfaatan teknologi, Salah satunya Kekerasan Seksual Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi yaitu, Deepfake Pornografi sebagai hasil rekayasa terhadap citra seseorang yang digabungkan dengan wajah atau tubuh orang lain untuk menciptakan konten porno berbentuk gambar dan atau video palsu yang baru. Penelitian ini melihat bahwa Deepfake Pornografi dioperasikan oleh mayoritas laki-laki yang memposisikan perempuan sebagai target pengancaman untuk mengontrol dan berkuasa atas korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memposisikan dan memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dirumuskan dengan Pasal-Pasal yang lebih berperspektif pada pengalaman korban dan gender. Penelitian ini juga ingin menunjukkan pada penanganan kasus Deepfake Pornografi, beberapa Aparat Penegak Hukum memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan belum memahami mekanisme pelaksanaan dan belum mendapat sosialisasi materi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya literasi pada Aparat Penegak Hukum menyebabkan pemahaman yang multitafsir, bias gender dan objektivikasi tubuh perempuan pada penanganan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online dapat berpotensi mere-viktimisasi dan mengkriminalisasi korban melalui pengunaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Feminisme Siber hadir sebagai perjuangan gerakan feminis di ruang digital dalam menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang, berpartisipasi, berkontribusi dan untuk melawan budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengutamakan pengalaman perempuan sebagai korban untuk sistem hukum yang lebih berperspektif gender.

---

This research will take the perspective of Cyberfeminism, which seeks to empower women in the digital space to fight patriarchal culture in the use of technology, one of which is Gender-Based Sexual Violence which is facilitated by technology, namely, Deepfake Pornography as a result of engineering a person's image combined with another person's face or body to creating pornographic content in the form of new fake images and/or videos. This research sees that Deepfake Pornography is operated by the majority of men who position women as targets of threats to control and have power over the victims. This research aims to see how Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence and Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in positioning and providing protection for victims. Bearing in mind, Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, formulated with articles that have a greater perspective on the victim's experience and gender. This research also wants to show that in handling Deepfake Pornography cases, several Law Enforcement Officials choose to continue using Law no. 19 of 2016 Information and Electronic Transactions on the grounds that they do not understand the implementation mechanism and have not received socialization on the material on the Law no. 12 of 2022. Lack of literacy among Law Enforcement Officials causes multiple interpretations, gender bias and the objectification of women's bodies in handling cases of Online Gender-Based Sexual Violence which can potentially re-victimize and criminalize victims through the use of the Law on Information and Electronic Transactions. Thus, Cyberfeminism is present as the struggle of the feminist movement in the digital space in providing a safe space for women to develop, participate, contribute and to fight patriarchal culture and male domination in the use of Information Technology by prioritizing women's experiences as victims for a legal system that has a more gender perspective. "