Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikatan-ikatan pada struktur sosial dan budaya masyarakat Saniangbaka yang berdasarkan kepercayaan anggotanya telah mampu menciptakan kekuatan sosial-ekonomi pada masyarakat Saniangbak secara keseluruhan. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada Kapital Sosial yang tertambat pada struktur sosial masyarakat Minangkabau, yaitu dalam bentuk organisasi warga Saniangbaka di Jakarta. Dalam membahas hal tersebut diteliti a). Apakah struktur sosial dan budaya Minangkabau berpengaruh terhadap struktur dan organisasi IWS di Jakarta, b). Apakah dari struktur sosial dan budaya Minangkabau dan struktur organisasi IWS di Jakarta itu muncul kapital-kapital sosial yang fungsional, c). Apakah dari struktur budaya itu muncul kapital-kapital budaya.Adapun tujuan penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut: a). Untuk mengidentifikasi kapital sosial yang tertambat pada struktur sosial Minang dan organisasi IWS, b). Untuk mengidentifikasi kapital budaya Minang dan organisasi IWS, c). Untuk mengidentitikasi fungsi kapital sosial bersama kapital-kapital lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan orang Saniangbaka di Jakarta.Kajian ini di teliti dengan menggunakan kerangka berfikir tentang ikatan struktur sosial-budaya masyarakat Saniangbaka mengenai kapital sosial sebagai suatu nilai Mutual Trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Kapital sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norrna-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. (Putnam: 1993) Putnam ( l993B: 3) juga melihat bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan "Civic Engagement" dapat mernfasilitasi koordinasi dan komunikasi, serta komunitas. Jaringan Civic Engagement seperti: relasi-relasi ketetanggaan, koperasi-koperasi, perkumpulan massa partai, kelompok-kelompok olahraga, dan assosiasi-assosiasi yang Iain, menggambarkan interaksi horizontal yang intensif. Sebab itu, secara hipotetik Putnam (1993a: 173) menyatakan semakin padatjaringan-jaringan di dalam komunitas, semakin mungkin warga warga bekerja sama untuk memperoleh manfaat secara bersama-sama (mutual benefit).Pendekatan penelitian kali ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan pada warga Saniangbakar di Jakarta yang berasal dari Saniangbaka Kabupaten Solok-Sumatera Barat. Penggalian data dan informasi dilakukan pada organisasi masyarakat Saniangbaka di Jakarta yaitu dalam organisasi Ikatan Warga Saniangbakar (IWS). Kelompok-kelompok yang berada dalam organisasi tersebut dijadikan subjek penelitian karena mereka tergabung dalarn Ikatan Warga Saniangbakar yang telah lama menjalani semua aktifitas masyarakat Saniangbakar di Jakarta.Dalam penelitian ini, dipilah yang menjadi informan dalam melengkapi informasi tentang Warga Saniangbakar di Jakarta Adapaun Informan yang dituju terbagi atas dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan Kunci dilakukan dengan metode wawancara mendalam (indepth inrerview) Pengumpulan data penelitian yang dilalcukan pada metode kualitatif. Pertama, data atau informasi yang di dapat melalui wawancara mendalam (indepth Interview). Kedua. peneliti juga melakukan pengarnatan lapangan atau observasi untuk menambah informasi. Untuk menambah informasi dilakukan wawancara dengan melakukan kuisioner dan pengamatan yang mana peneliti ikut berperan serta. Dengan didapatkannya data lapangan, maka kemudian dilakukan analisa data hasii penelitian mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman dan Miles, 1994: 428-429). Data yang ada dipilah-pilah, hasil penelitian kemudian dikelompokkan kedalam pola-pola, kategori-kategori, atau tema-tema tertentu (Creswell, 1994: 154).Hasil penelitian didapat bahwa struktur sosial-budaya yang melekat kuat pada individu-individu dalam masyarakat Saniangbaka, memunculkan kapital-kapital yang berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong kesejahteraan masyarakat Saningbakar. Jadi masih ada struktur sosial-budaya pada masyarakat Saniangbaka di perantauan. Jaringan-jaringan yang terbentuk, berbentuk jaringan kerjasama anggota-anggota Ikatan Warga Saniangbaka, baik dengan anggotanya sendiri maupun dengan anggota organisasi dan masyarakat lain secara informal ataupun formal, seperti: Perdagangan dan organisasi yang berperan rneningkatkan kesejahteraan anggota Ikatan warga Saniangbaka. Kapital sosial masyarakat Saniangbaka juga membentuk kapital fisik, kapital Manusia dan kapital-kapital lainnya: Agama, bahasa dan perdagangan."

"Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam. Tetapi sering terjadi pertentangan antara mengikuti adat atau agama dalam hal perkawinan ini, seperti dilarangnya kawin sesuku dan sekaum di Minangkabau. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dilarang melangsungkan perkawinan antara Anak Nagari tersebut. Larangan ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun larangan perkawinan ini tidak ada dalam Islam tetapi masyarakat meyakini dan menjalankan aturan tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ternyata larangan perkawinan tersebut tidak diatur dalam Hukum Islam, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan.

---

Marriage in Minangkabau is held under customary law and islamic law. But, there is often contradiction between following custom or religion in matters of marriage, such as prohibiting marriage and sekaum in Minangkabau tribe. According to the customary law prevailing at the Nagari Singkarak and the Nagari Saniangbaka is forbidden to establish a marriage between the son of the Nagari. This prohibition has been going on since long time and become a habit. Although, there is no prohibition of marriage in Islam, but the community believes and run the rule. This study is analyzed by using descriptive analytical approach to juridical sociology. From the research, it turns out the prohibition of marriage is not ruled for in Islamic Lawwhile according to the Marriage Law is not contradictory."

"Pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, sehingga mengabaikan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pola pembangunan tersebut cenderung melupakan aspek pembangunan institusi. Akibatnya kurang menyentuh inisiatif, partisipasi dari lapisan masyarakat bawah untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena mereka kurang merasa memiliki terhadap program yang datangnya dari pemerintah (yang bersifat top down). Walaupun bentuk program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pada akhirnya program tersebut terhenti pada masa pelaksanaan berakhir, seperti program Kredit Usaha Tani, Program Pemberdayaan Kecamatan.Permasalahan ini akan berdampak pada hubungan pemerintah sebagai pelaksanaan program dengan masyarakat sebagai penerima program. Mutlak diperlukan adanya perubahan dalam pendekatan pembangunan agar dapat berkesinambungan. Pendekatan yang popular adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana tingkat partisipasi serta inisiatif masyarakat sangat diperlukan melalui pengembangan institusi lokal, sehingga ada kesinambungan pelaksanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan survei lapangan ke lokasi di Alahan Panjang, Kabupaten solok Sumatera Barat. Disana ditemukan adanya suatu institusi lokal yang telah ikut membac- up perekonomian masyarakat Alahan Panjang. Institusi tersebut bernama Handel yang artinya perputaran. Handel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal petani dalam berusaha. Untuk itu kegiatan utamanya adalah dalam usaha simpan pinjam uang, dimana pada akhirnya uang tersebut dapat menggerakkan usaha tani dari para anggota Handel. Disini terlihat besarnya peranan Handel dalam usaha tani di Alahan Panjang, selain itu dari sumbangan handel juga diperuntukkan untuk membangun sarana ibadah, jalan dan kegiatan sosial lainnya. Tempat utama diadakannya pertemuan handel adalah di mushalla/surau atau di mesjid.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana informan dikumpulkan dari beberapa informan. Para informan dipilih melalui teknik purposive-snow ball sesuai dengan permasalahan penelitian. Para informan penelitian ini meliputi mereka yang mengetahui handel (pengurus dan anggota handel), mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan nagari (pimpinan nagari dan anak-anak nagari). Sementara data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan hasil wawancara mendalam serta pengamatan lapangan kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif. Tujuan peneliti ini adalah melihat sejauh mans institusi Handel tetap bertahan menggerakkan roda ekonomi angggotanya agar keluar dari kondisi kekurangan secara ekonomi, terhindar dari ancaman rentenir dan tidak mau terikat dengan lembaga keuangan seperti bank.Di Alahan Panjang ada institusi lokal yang muncul atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Inisiatif untuk memberdayakan diri secara ekonomi dengan sasaran usaha tani sebagai basis mata pencaharian masyarakat Alahan Panjang. Selain sisi positif dari handel, ditemukan juga sisi negatifnya yaitu karena Handel hanya diikat atas dasar saling percaya dari para anggotanya dan modal amanah dari para pengurusnya. Akibatnya mungkin saja pada suatu hari nanti, dapat terjadi hilang atau tidak kembalinya uang pinjaman. Selain itu handel lemah dalam segi administrasi dan pencatatan (manajemen administrasi), sehingga sesama ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan klaim pada anggota. Oleh karenanya modal utama pengawasan antar sesama anggota dan pengurus handel didasarkan pada budaya malu."

"Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang penting dalam aktivitas manusia, digunakan oleh penduduk untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau dani tempat asal ke tempat tujuan, dalam usahanya untuk memperkecil kendala jarak, biaya dan waktu tempuh peranan Transportasi bagi suatu kota sangat penting., kelancaran lalulintasnya merupakan faktor pendorong terjadinya arus pergerakan penduduk , sekaligus juga memperluas jarak jangkau suatu kota terhadap wilayah pengaruhnya terutama dalam proses produksi, konsümsi dan distribusi barang dan jasa. Demikian juga halnya dengan Kotamadya Solok, walaupun Kotamadya Solok baru terbentuk pada tahun 1971, tetapi sebelumnya telah menjadi pusat pelayanan bagi Daerah Kabupaten Solok, terutama dalam pelayanan transportasi. Dilihat dari letaknya yang strategis di persimpangan jaringan transportasi baik regional, maupun lokal, sehingga peranan transportasi sangat penting bagi kota ini, karena faktor transportasi dapat mempengaruhi intensitas interaksi manusia antar ruang, antara pusat kota dengan wilayah pengaruhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang saya kedepankan adalah 1. Bagaimana Pola Jaringan Transportasi di Kotamadya 2. Bagaimana Tingkat Pengaruh Pelayanan Transportasi Kota Solok terhadap Kabupaten Solok sebagai wilayah pengaruh."

"Judul penelitian diatas diangkat sebagai bahan tesis adalah mengingat pariwisata sebagai sektor andalan, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk para wisatawan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keindahan alam yang sangat menawan, terutama yang berhubungan dengan wisata bahari (laut). Hal ini dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, kususnya kawasan wisata Pantai Carocok Painan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian atraksi budaya antara lain adalah dengan menggelar festival seni daerah di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.Sarana pendukung di objek wisata tersebut juga ditingkatkan. Yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelestarian atraksi budaya tersebut serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di Pantai Carocok Painan ?Partisipasi yang diharapkan di masyarakat adalah partisipasi yang benar-benar muncul dari masyarakat atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menginginkan supaya partisipasi dari masyarakat tersebut bersifat aktif dan bukan bersifat pasif. Sesuai dengan teorinya bahwa partisipasi tersebut adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat tersebut dapat di wujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dart pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan.Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat explanatory research. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara yang mendalam terhadap informan yang betul-betul tahu dan menguasai akan permasalahan pariwisata dan pelestarian atraksi budaya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa didalam pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan berada dalam kondisi yang rendah. Ada 3 (tiga) faktor yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian atraksi budaya. yaitu faktor status sosial ekonomi, faktor sense of belonging (rasa memiliki) dan faktor kesempatan, namun pada hakekatnya dari ketiga faktor tersebut apabila dilihat dari kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ketiga faktor itu sejalan. Hal ini disebabkan kegiatan pelestarian atraksi budaya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih banyak ditentukan dari atas (top down) dan masyarakat hanyalah sebagai penerima dari hasil-hasil pembangunan tersebut, dan tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.Pada hakekatnya masyarakat di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam pelestarian atraksi budaya, dengan catatan adanya keterbukaan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat."

"Harus kita akui bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui peningkatan ekonomi telah memberikan berbagai kemajuan, namun dibalik keberhasilan itu pembangunan tersebut telah membawa berbagai dampak yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (at the expense of) deteriosasi ekologis, penyusutan sumber daya alam, timbulnya kesenjangan sosial dan dependensi. Nampak dengan jelas bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan yang sering disebut dengan pembangunan konvensional dilakukan semata-mata untuk kepentingan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memperhatikan masalah lingkungan. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan faktor penting dalam menunjang lajunya pembangunan, diarahkan untuk mengatasi dampak negatif dari pola pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan (pola konvensional). Demikian halnya dengan pembangunan waduk PLTA Koto Panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan sumber energi listrik, tanpa disadari telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang berada di sekitar waduk. Oleh karena itu masalah yang diteliti dalarn penulisan tesis ini adalah apa dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan waduk PLTA Koto Panjang terhadap kehidupan masyarakat di sekitar waduk khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian. Penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Kedung Ombo. Dimana di daerah tersebut telah dibangun waduk/bendungan yang akhirnya telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar waduk. Dampak yang ditimbulkan antara lain hilangnya mata pencaharian, hilangnya tempat tinggal, hilangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, terganggunya pola kekerabatan, perubahan sistem nilai dan perubahan budaya. Pembangunan waduk PLTA Koto Panjang diyakini juga telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar waduk khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak pembangunan waduk PLTA Kota Panjang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian masyarakat di sekitar waduk dan juga mengkaji jenis-jenis mata pencaharian yang muncul setelah pembangunan waduk PLTA Koto Panjang serta mendeskripsikan/menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan mata pencaharian sebagai dampak dari pembangunan waduk PLTA Kota Panjang. Hasil penelitian menunjukkan pertama, telah terjadi perubahan jenis-jenis mata pencaharian masyarakat setelah pembangunan waduk PLTA Kota Panjang. Yang dulunya sebelum pembangunan waduk mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani karet, setelah pembangunan waduk mata pencaharian mereka terjadi perubahan, diantaranya adalah peternak ikan, tukang ojek, pedagang, tukang bangunan dan penjahit pakaian. Kedua, telah terjadi beberapa perubahan akibat perubahan mata pencaharian masyarakat, diantaranya adalah perubahan keterampilan, perubahan wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan kebiasaan hidup. Dengan demikian pembangunan waduk PLTA Koto Panjang telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, hal ini ditunjukkan dari perubahan jenis-jenis mata pencaharian dan perubahan-perubahan akibat perubahan mata pencaharian, diantaranya perubahan keterampilan, perubahan wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan kebiasaan hidup. Oleh karena itu diperlukan program dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk PLTA Koto Panjang. Program-program tersebut dapat berupa pemberian penyuluhan di bidang perikanan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemberian bantuan modal bagi pedagang yang kekurangan modal usaha, pemberian sembako bagi yang berpenghasilan rendah."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini (1) mendiskripsikan saluran pernapasan kentang mulai dari petani produsen ke konsumen. (2) mendiskripsikan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. (3) menganalisis efisiensi pemasaran.Penelitian ini merupakan studi kasus di Kecamatan Lembah Gunaand Kabupaten Solok Sumatera Barat. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Multistage Sampling dan Snow Ball Sampling. Sampel keseluruhan berjumlah 53 orang petani kentang 3 orang pedagang pengumpul, 10 orang tengkulak dan 30 orang pedagang pengecer. Data-data yang dapat dianalisis dengan regresi linier berganda dan dibantu dengan analisis diskriptif yang disajikan dalam bentuk tabulasi, analisis integrasi pasar dan elastisitas transmisi harga.Hasil penelitian menunjukkan ada 3 saluran pemasaran yang dominan (I) saluran pendek dari produsen -4 pengecer -4konsumen (21%) saluran menengah dari produsen --4 tengkulak --4 pedagang pengumpul --4 pengecer konsumen (19%) (2) Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan pedagang adalah: Pembelian, penjualan, pengangkutan, permodalan. Standarisasi hanya dilakukan oleh tengkulak dan pedagang pengumpul, penyampaian informasi pasar hanya dilakukan oleh pedagang pengumpul.. Ternyata pemasaran belum efisien, sesuai dengan hasil analisis bahwa :a. Distribusi margin belum merata antar lembaga pemasaranb. Koefisien kerelasi integrasi pasar adalah 0,62 yang berarti bahwa keadaan pasar bukan dalam persaingan sempurna, koefisien korelasi < 1 berarti pasar pada persaingan sempurna (Zulkifli.A, 1982 h.169)c. Koefisien elastisitas transmisi harga sebesar 0,672 ( 1) yang berarti bahwa bentuk pasar tidak bersaing sempurna. Koefisien elastisitas transmisi harga > 1 pasar tidak dalam persaingan sempurna (Zulkiffi A., 1982 h.169)Berdasarkan hasil analisis perlu adanya penyampaian informasi. pasar yang cepat dan tepat kepada produsen dan konsumen. Perlu juga dipikirkan untuk membangun tempat penyimpanan yang memenuhi standar serta industri pengolahan untuk dapat menampung kelebihan produksi."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."