Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi dilakukan di unit pelayanan Sisminbakum yang merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Studi ini menggunakan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai alat ukur pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia, dengan harapan proses pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sisminbakum menggunakan sistem internet, dimana proses pendaftaran permohonan hingga terbitnya SK dapat diakses melalui internet. Dibalik adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada Sisminbakum, pada kenyataannya masih dijumpai permasalahan pengurusan Badan Hukum yang menyebabkan berlarutnya proses permohonan.Untuk itu tujuan dan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan yang ada di dalam prosedur pelayanan Sisminbakum dan untuk mengetahui Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan pada Sisminbakum hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara.Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada pelayanan Sisminbakum, dilakukan analisis Prosedur Operasional Standar (POS) yang meliputi analisis lingkungan opersional, analisis Kebutuhan Organisasi, dan analisis Peraturan Perundang-undangan.Analisis hasil penelitian diperoleh hambatan-hambatan dalam POS (Prosedur Operasional Standar) pelayanan Sisminbakum. Penulis memberikan rekomendasi perubahan POS Sisminbakum dengan POS yang penulis namakan sebagai "POS Rekomendasi. Diharapkan dengan POS Rekomendasi pelayanan Sisminbakum menjadi lebih baik

---

ABSTRACT

Study conducted at Sisminbakum service unit which forms of public service which carried out by Sub Directorate Law Agency, Directorate General of Public Administration Law. This study applies Procedure of Standard Operational as measure tool of Sisminbakum service.

Sisminbakum formed based on needs and demands which arise in the community and entrepreneurs in Indonesia, which look forward to the legal application process and approval by Law Agency effectively and efficiently. Sisminbakum uses internet system which registration process until issued the decision letter could be accessed through the internet. In spite of redundancy which has at Sisminbakum, but in reality still find the problems of Law Agency process that cause of the application process lengthy.

Therefore, the purposes for this research are to identify of the barriers which have in the service procedure of Sismibankum and to identify the research outcome of Procedure of Standard Operational service at Sisminbakum. Data collection conducted by survey and interview manner.

To identify the barriers on Sisminbakum service, performed by analysis of Procedure of Standard Operational which includes of analysis of operational environment, organization needs and legislation.

Analysis of research outcome obtained from barriers in Procedure of Standard Operational at Sisminbakum service. The writer gives changes recommendation of Procedure of Standard Operational which called "Recommendation of Procedure of Standard Operational". Hopefully with this Recommendation of Procedure of Standard Operational could be better."

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada masalah pelayanan di sektor pemerintahan yang tidak kalah pentingnya mengingat peranannya menjadi lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh aparat pegawai negeri sipil makin terasa dengan semakin meningkatnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga secara gradual layanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yakni hak atas pelayanan. Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.Gambaran kesenjangan secara menyeluruh dan puncak penilaian terhadap seluruh kesenjangan/gap antara harapan dan persepsi dari kualitas pelayanan tergambar pada kesenjangan ke-5. Sebagai salah satu strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan, Peters dan Waterman (1984) menjabarkan unsur-unsur yang saling berhubungan yang menjadi dasar pemandu komprehensif, yang dikenal dengan Seven S (7?S ) yaitu: Strategy, structure, system, staff, style and shared values. Model 7?S merupakan alat bantu untuk menganalisa permasalahan internal dan eksternal dalam tubuh organisasi sehingga dapat diterapkan strategi untuk dikembangkan dan diimplementasikan.Jenis metode pendekatan adalah metode deskriptif analitis. Metode analistis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berlokasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yaitu :Pejabat (eselon II, eselon III dan eselon IV) pada jajaran Direktorat Perdata; Pejabat notaris, staf notaris dan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan sebanyak 100 responden dijabarkan dalam 20 pertanyaan indikator.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh secara keseluruhan kualitas pelayanan di Direktorat Administrasi Hukum Umum khususnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas belum menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan dari persepsi dan harapan masyarakat yang menunjukkan hasil nilai kesenjangan atau gap dengan nilai skor negatif dari keseluruhan dimensi baik dimensi Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimana dimensi responsiveness menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya. Sementara kondisi sistem, struktur dan staf dalam konteks kualitas pelayanan pengesahan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum maksimal. Terkait dengan penanganan dimensi responsiveness upaya meningkatkan kemampuan ,pengetahuan dan perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan dengan selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik

---

The Background of this Thesis title is based on importantly service issue in the government which its role become higher related to public interest. The role of public service is conducted by government and involving every public servant with increasingly awareness of society. It is develop into same level in society to be rights i.e. right to service. The primary of the writing thesis theory is the qualities theory of service which addressed by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) through five dimensions of Service qualities which consists of Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.The fifth dimensions shown overall gap and assessment between hopes and perspective of service quality. As one of the strategy to enhance the service quality, Peters and Waterman (1984) elaborates the interrelating elements to be a basic of comprehensive direction. It is known as Seven S (7?S) i.e. Strategy, Structure, System, Staff, Style and Shared values. The Model of 7?S is strategic equipment for analyzing internal and external problems in Organization body in order to be developed and implemented.The approach of this research is using descriptive analysis method. The descriptive analysis method is a research method with take sample from population and its using questioner as gathering data. The Research is located in Directorate General of Legal Administrative Fair. Target of this research are all of Public Servants who involving into registration service of institution/ foundation or PT. such as Echelon I, Echelon II, Echelon III and Echelon IV at Directorate of Civil; Notaries, Staff of Notary and Societies whose applied and its number 100 respondents with detailed in 20 indicators questions.Based on research and analysis results obtained overall service quality in Directorate General of Legal Administrative Fair especially for division of registration service of the institution/ foundation or PT that its have not yet to enhance the quality which is required by consumer. It was emerging gaps Hence, in largely, for satisfaction of consumer to the registration service of institution/ foundation or PT is negative point. The identification of the satisfaction of consumer has not reach what they are expected. Through implementation system, structure and staff in simultaneously in order to improve the service quality registration of institution/foundation could be achieved by pay attention to Responsiveness Dimension without denied others dimensions. In order to conduct their task and function, the impact of dimension should affirm consciousness which is reflected from public service performance. Therefore, the attempt to improve public servant assignment is continually necessary in order to perform public service. In facing globalization era which is fully challenges and opportunities, the public servant shall more increase their capacity and skills in order to provide better service, oriented to the needs and satisfaction of relation and to advance competitive sector in providing public service."

"Teknologi penginderaan jauh dari satelit yang dikembangkan sejak tahun enam puluhan telah memberikan banyak manfaat untuk berbagai kegiatan terutama dalam aktifitas evaluasi dan monitoring sumber daya alam dan lingkungan di seluruh dunia. Kegunaan datanya yang multi sektor telah dimanfaatkan secara luas untuk berbagai jenis aplikasi pembangunan dalam bidang kehutanan, pertambangan dan geologi, pertanian, kelautan, perikanan, penataan ruang wilayah dan kota. Di tanah air, organisasi yang telah memanfaatkan jasa satelit ini telah cukup banyak baik dari perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah seperti Departemen Kehutanan dan Departemen Lingkungan Hidup serta Badan Perencana Daerah seperti di Nusa Tenggara Barat dan Bekasi.Teknologi tinggi ini tentunya berbeda dari produk konsumen (consumer goods) dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana strategi mengoptimalkan pelayanan prima data satelit penginderaan jauh di LAPAN ?"Temuan lapangan memperlihatkan bahwa (1) Pemahaman Kedeputian Penginderaan Jauh (baik karyawan maupun pimpinannya) serta (2) kemauan karyawan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan telah cukup baik. Orientasi pada pelayanan telah berkembang di Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN, namun standar mengenai pelayanan prima serta sistem-prosedur dalam memberikan layanan prima hingga saat ini masih lebih menekankan pada aspek teknis-metodologi ilmiah dibandingkan dengan formula yang didasarkan pada konsep-konsep layanan prima.Oleh karenanya, masih terdapat beberapa kesenjangan/gap antara harapan pelanggan dengan apa yang dipersepsikan oleh LAPAN, khususnya mengenai atribut pelayanan yang dianggap penting. Adapun kendala yang dihadapi oleh karyawan LAPAN dalam memberikan pelayanan prima terutama disebabkan oleh koordinasi antar bagian yang kurang lancar. Secara stratejik, hal-hal yang cukup menjadi persoalan bagi Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN dalam memberikan layanan prima kepada pelanggannya adalah keterikatan dengan prinsipal serta landasan hukum yang mengikat operasional LAPAN."

"Carrefour merupakan hypermarket yang menguasai pangsa omset hypermarket di Indonesia dan memiliki jumlah gerai terbanyak dengan karakteristik dan wilayah pelayanan yang berbeda-beda. Jumlah gerai terbanyaknya di Indonesia terdapat di DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan. Dengan menggunakan variabel bangunan, lokasi dan keadaan sekitar, aksesibilitas serta pesaingnya, dan metode wawancara dengan menggunakan kuisioner yg ditujukan kepada konsumen Carrefour, serta analisis deskriptif dengan bantuan informasi peta, maka dilakukan penelitian mengenai hubungan wilayah pelayanan dengan karakteristik hypermarket Carrefour di Jakarta Selatan dan pesaingnya. Hasil dari penelitian ini, yakni tidak terdapat hubungan antara wilayah pelayanan dengan karakteristik bangunan hypermarket Carrefour di Jakarta Selatan serta pesaingnya. Namun demikian berdasarkan karakteristik lokasi dan keadaan sekitar serta aksesibilitas, maka Carrefour yang memiliki wilayah pelayanan terluas memiliki perbedaan dengan wilayah pelayanan lainnya, yakni berada pada dominasi penggunaan tanah perkantoran/perdagangan dan industri, serta memiliki volume kendaraan yang melintas paling tinggi.

---

Carrefour is hypermarket that gain control of turnover compartment in Indonesia and has majority of stores with variably characteristics and service area. Majority store in Indonesia is in DKI Jakarta, South Jakarta exactly. With use building, location and surrounding condition, accessibility, competitor as well as, and interview metode with use questioners to Carrefour consumer, descriptive analysis by using the map information as well as, therefore it is done research about the relationship of service areas with characteristics of Carrefour Hypermarkets in South Jakarta and Its Competitors.

Result from this research, there is not relation between service areas with characteristics of Carrefour Hypermarkets in South Jakarta and Its Competitors. But such according to location and surrounding condition characteristic, accessibility as well as, Carrefour that has got most extent service area has difference with other service areas, that location is on office/trade and industry dominate land use, as well as has got supreme traffic volume that passed by."

"Dalam beberapa tahun terakhir, menjamurnya SPBU mini, yang biasa dikenal dengan nama “Pertamini”, telah menjadi tren usaha kecil yang menonjol di seluruh Indonesia. Meskipun kehadiran dan popularitasnya tersebar luas, banyak dari pompa bensin mini ini tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran yang ditetapkan. Sebaliknya, SPBU yang terorganisir dengan baik atau SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), yang merupakan stasiun pengisian bahan bakar standar di Indonesia, mematuhi peraturan keselamatan kebakaran yang ketat. Analisis terfokus mengenai penilaian risiko kebakaran pada SPBU dan SPBU mini akan dibahas dalam tulisan ini dengan menggunakan metode FLAME, beserta simulasinya menggunakan software ALOHA. Metode Penilaian Risiko Kebakaran untuk Perusahaan (FLAME) adalah metode penilaian risiko kebakaran semi-kuantitatif yang dirancang sederhana, efisien, dan dapat disesuaikan untuk berbagai perusahaan. Metode FLAME menggunakan pendekatan penilaian untuk menetapkan tingkat risiko pada berbagai faktor, dan kemudian menggabungkan skor tersebut untuk menghitung skor risiko keseluruhan untuk area, bangunan, atau fasilitas yang menjadi fokus. ALOHA adalah program perangkat lunak pemodelan bahaya dari rangkaian perangkat lunak CAMEO yang biasa digunakan untuk merencanakan dan merespons keadaan darurat bahan kimia/bahan berbahaya. Rincian pelepasan bahan kimia/zat berbahaya yang aktual atau potensial dapat dimasukkan ke dalam ALOHA dan perkiraan zona ancaman akan dihasilkan untuk berbagai jenis bahaya. Pool fire adalah nyala api difusi yang dipicu oleh genangan cairan yang mudah terbakar secara horizontal, seperti tumpahan bahan bakar atau tangki penyimpanan. Api di kolam biasanya menyala secara turbulen, dengan nyala api yang membumbung ke atas permukaan kolam karena daya apung dan pelepasan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pembakaran api kolam antara lain jenis bahan bakar, diameter kolam, suhu awal bahan bakar, tekanan, konsentrasi oksigen, dan radiasi. Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi parameter seperti geometri api (tinggi), laju pelepasan panas, dan denyut api. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi lingkungan juga dapat memberikan dampak yang besar terhadap perilaku kebakaran.

---

In recent years, the proliferation of mini gas stations, commonly known as "Pertamini," has become a notable small business trend across Indonesia. Despite their widespread presence and popularity, many of these mini gas stations do not meet established fire safety standards. In stark contrast, well-organized gas stations or SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), which are the standard fuel stations in Indonesia, adhere to stringent fire safety regulations. The focused analysis about fire risk assessment in a gas station and mini gas stations will be discussed in this paper using the FLAME method, along with the simulation using ALOHA software. The Fire Risk Assessment Method for Enterprises (FLAME) method is a semi-quantitative fire risk assessment method that is designed to be simple, efficient, and adaptable to a wide range of enterprises. The FLAME method uses a scoring approach to assign risk levels to different factors, and it then combines these scores to calculate an overall risk score for the focused area, building, or facility. ALOHA is a hazard modeling software program from the CAMEO software suite that is commonly used to plan and respond to chemical/hazardous materials emergencies. Details of actual or potential releases of chemicals/hazardous substances can be entered into ALOHA and threat zone estimates will be generated for different types of hazards. Pool fire is a diffusion flame fueled by horizontal pools of flammable liquids, like fuel spills or storage tanks. Pool fire characteristically burns in a turbulent manner, with flames rising above the pool surface due to buoyancy and heat release. The factors that affect the burning characteristics of pool fire include fuel type, pool diameter, initial fuel temperature, pressure, oxygen concentration, and radiation. These factors significantly influence parameters like flame geometry (height), heat release rate, and pulsation of fire. Other than the mentioned factors before, environmental conditions can also heavily give impact to the fire behavior."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada StandarPelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadapmaladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalammelakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standarpelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasilpublikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service deliverydalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime PreventionPublicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasikarena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis olehBarthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantumdalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi olehOmbudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikanpraktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuanuntuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilakumaladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanyeyang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapanstandar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapanbahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the implementation of service delivery to the PublicService Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration inthe DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing thecompliance assessment programs to evaluate the implementation of public servicestandards with the theory of routine activity where the publication results of PublicService Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the PublicService Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesiain order to prevent maladministration because of all the indicators in CrimePrevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public ServiceStandard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by thePublic Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesiaas the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,where public service standards aim to maintain the quality of public services andsuppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) bycreating a campaign designed; with the implementation of public service standardsand compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with theaim of implementing public service standards, which is to raise awareness in thehope that community members will be prevented from victimization or hardeningtargets."

"SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut. Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU. Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.

---

Petrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community. The petrol filling station need to be assessed for their safe level of petrol station against fire and explosion risk as part of their accountability for the public. This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk. The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion. Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang penilaiain risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses kerja casting di PT. X, Cikupa Tangerang tahun 2016. Penilaian risiko dilakukan untuk mendapatkan nilai risiko yang terdapat pada proses kerja casting di PT.X, Cikupa Tangerang. Identifikasi bahaya dan risiko dilakukan menggunakan Job Safety Analysis JSA . Analisis tingkat risiko menggunakan ukuran standard kualitatif yang dimodifikasi dari AS/NZS 4360:2004.Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan observasi dan wawancara. Nilai risiko dihasilkan dari perkalian antara probabilitas dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Hasil penelitian menyatakan terdapat 94 risiko pada proses casting di PT.X, Cikupa Tangerang. Kata Kunci : Kajian Risiko, Proses Kerja Casting.

---

This research discusses about occupational health and safety risk assessment on casting process in PT. X, Cikupa Tangerang on 2016. Risk assessment carried out to obtain the value of the risk inherent in the casting process in PT.X, Cikupa Tangerang. Hazard and risk identification are conducted using the Job Safety Analysis JSA .

This analysis using the qualitative standard that modified from the AS NZS 4360 2004. This research using cross sectional study design with in depth interviews and observational approach. Risk value resulting from combination between likelihood and consequences. The result showed that there are 94 risks in casting process in PT. X, Cikupa Tangerang. Keywords Risk assement, Casting process.."