Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan."

"Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan pada Iingkungan. Sebagian besar dan proses pembangunan terjadi tanpa keikutsertaan langsung oleh masyarakat karena pembangunan di sini dilaksanakan pemerintah atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Deinikían halnya pembangunan komplek-komplek pernukiinan yang berlokasi di wilayah perkampungan ataupuri pedesaan yang banyak tenjadi akhir-akhir ini. Proses pembangunan pemukiman itu sendiri berjalan melalui pentahapan,yaitu dan tahap pra konstruksi, tahap konstruksi hingga tahap operasi, di mana setiap tahapan pembangunan menjadikan per ubahan lingkungan yang bisa berpengaruh pada perilaku masyarakat seternpat. Sejauh mana tingkah laku masyarakat dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari telah terpengaruh perubahan lingkungan sebagai dampak pembangunan pemukiman merupakan masalah yang diteliti di dalam studi. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan tentang dampak suatu Pembangunan terhadap tenaga kerja, namun masih sangat sedikit penelitian yang memfokuskan pada hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungannya sebagai akibat dampak suatu pem bangunan. Atas dasar itu penelitian ini dijalankan dengan tujuan :

• Diperoleh gambaran sejauh mana dampak suatu pembangunan telah mempengaruhi tingkah laku ekonomi penduduk setempat,
• Diperoleh gambaran sejauh mana terjadi perubahan tingkah laku ekonomi tersebut sebagai akibat pembangunan (pemukiman),
• Diperoleh gambaran sejauh mana faktor umur telah memegang peranan di dalam perubahan tíngkah laku ekonomi.

Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah acak distratifikasi (Stratified Random Sampling). Untuk maksud tersebut populasi di stratifikasikan menurut kelompok umur, yaitu :

• stratum I : kelonipok umur muda (< 36 tahun)
• stratum lI : keloinpok umur tua ( 36 tahun)

Dari masing-masing sub populasi di atas dibuat kerangka sampling, kemudian sampel diambil secara acak sederhana dengan mempergunakan daftar angka acak. Besarnya sampel dan tiap stratum digunakan metode tidak berimbang. Untuk itu rnasing-masing stratum diambil sebesar 43 satuan elementer, sehingga jumlah keseluruhan sanpel adalah 86. Agar bisa dilakukan perigukuran terhadap tingkah laku ekonomi, maka konsep tingkah laku ekonomi dijabarkan ke dalam variabel-variabel :

• bidang pekerjaan, jenis pekerjaan serta tingkah laku kerja responden
• status pekerjaan responden
• keterlibatan pekerjaan responden pada dampak pembangunan pemukiman
• perubahan dalam bidang pekerjaan, jenis pekerjaan serta tingkah laku kerja setelah terlibat dampak pembangunan pemukiman
• alasan-alasan perubahan pekerjaan responden.

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dengan meng gunakan daftar pertanyaan yang dilakukan di rumah-rumah kediaman responden maupun di tempat-tempat kerjanya. Data yang dikumpulkan meliputi data sebelum terjadi pembangunan pemukiman di lingkungan responden, dan data setelah terjadi pembangunan pemukiman di ling kungan responden. Kecuali studi komuniti juga dilakukan studi dokumentasi. Sedangkan hasil?-asil studi yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran tingkah laku ekonomi para pencari nafkah di kampung Kemang, dan pekerjaan sebagai pedagang ke pekerjaan di bidang jasa, demikian juga mereka yang bekerja di bidang pertanian akibat dampak negatip yang dialami sebagian berpíndah ke bidang jasa setelah terlibat dampak pembangunan pemukiman. Jenis pekerjaan di bidang jasa yang banyak rnenyedot tenaga kerja tersebut adalah jenis jasa angkutan terutama jenis angkutan beroda dua (ojek). Sedangkan status pekerjaan terlihat tanda - tanda inenga laini perubahan di mana status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain yang terbanyak dilakukan sebelum terjacii pembangunan pemukiman mengalami penurunan, di sisi lain meningkatnya status pekerjaan sebagai buruh setelah terjadi pernbangunan pemukiman. Selain itu faktor umur cukup berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi setelah responden mengalami keterlibatan dampak pembangunan pemukiman. Dan analisa statistik terlihat hubungan yang signifikan antara umur dengan :

• keterlibatan pada dampak pembangunan, pada tingkat. 0,05
• bidang pekerjaan yang dilakukan, pada tingkat 0,01
• status pekerjaan yang dilakukan, pada tingkat 0,01
• perubahari pekerjaan pada tingkat 0,01
• alasan yang dikernukakan dan dalam din, pada tingkat 0,01
• alasan yang berasal dan luar din, pada tingkat 0,01

Implikasi dan pengaruh umur terhadap tingkah laku ekonomi responden setelah terlibat dampak pembangunan pemukinan yaitu terlihat adanya perbedaan pola kerja, di mana responden kelompok umur tua ( >, 36 tahun) kebanyakan masih berpegang pada pola kerja lama yang berorientasi pada nilai-nilai keagainaan, sedangkan responden kelompok umur murta ( < 36 tahun) lebih banyak berorientasi ke nilai ekonomi. Oleh sebab itu yang tersebut. Bela kangan bekerja tidak hanya sekedar cukup makan dan pakaian tetapi juga untuk meningkatkan penghasilan."

"Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan terus berkembang seirama dengan pesatnya kemajuan pembangunan dan aktivitas penduduknya. Kegiatan pembangunan kota membawa implikasi pada upaya perbaikan kuaiitas kehidupan masyarakat dan kualitas Iingkungan hidup. Permasalahan yang dapat diidentifikasi daiam penelitian ini adalah: (a) penyediaan air bersih belum memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kualitas maupun kuantitasnya, (b) sering terjadi pemadaman aliran listrik secara bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat, (c) kondisi infrastruktur kota sebagian besar rusak, (d) terbatasnya ruang terbuka hijau pada lokasi-lokasi padat hunian.Masalah penelitian adaiah bagaimana pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok Kota Palembang yang mengancam keberlanjutan Kota dan menyusun indikator-indikator pembangunan berkelanjutan secara kualitatif normatif.

---

Palembang is the capital city of South Sumatra Province has many progress in development and social activities. City development activities have some impact on quality of environment and improvement of human life. Many problem can be identifed such as (a) the quality and quantity of water supply is necessary not enough with society needs, (b) the electrical turn-off often disturb the human activities, (c) the public infrastructure much inappropriate condition, and (d) lack of green space in many slump areas.The problem in this research is how practical of sustainable development indicator of Palembang city. The aim of this research is to give a concept of the practical of sustainable development indicators of Palembang city. To identify the main problems of Palembang city which threatening of sustainable city and to arrange normative or qualitative concept of sustainable development indicators."

"Banjir yang kerap terjadi di sekitar Sungai Cikeas telah menyebabkan banyak kerugian bagi warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan erosi tebing sungai. Wilayah Kabupaten Bogor yang kerap terdampak banjir Sungai Cikeas, salah satunya Perumahan Vila Nusa Indah 3. Ada pula belasan perumahan di Kota Bekasi yang juga terdampak kenaikan tinggi muka air Sungai Cikeas. Masyarakat Desa Bojongkulur meminta bantuan penanganan erosi di Sungai Cikeas tersebut kepada pemerintah khususnya pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane untuk segera melakukan penanganan tanggap darurat dengan pembangunan tebing sungai dengan konstruksi bronjong di beberapa lokasi Sepanjang Sungai Cikeas.Saat ini pada pelaksanaan kegiatan tanggap darurat Sungai Cikeas belum menerapkan K3 dalam pelaksanaannya, salah satu alasannya yakni kegiatan tanggap darurat merupakan kegiatan yang harus cepat dan segera dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya sering kali mengesampingkan penerapan K3. Dengan penerapan K3 dalam pelaksanaan konstruksi baik untuk kegiatan tanggap darurat maupun kegiatan  konstruksi pada umumnya yakni untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja baik para pekerja konstruksi, masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga lingkungan sekitar.

---

Frequent flooding around the Cikeas River has caused many losses to residents. In addition, flooding also causes erosion of riverbanks. Areas of Bogor Regency that are often affected by Cikeas River flooding include Nusa Indah 3 Villa Housing. There are also dozens of housing estates in Bekasi City that are also affected by the rising water level of the Cikeas River. The Bojongkulur Village community requested assistance in handling erosion in the Cikeas River to the government, especially the Ciliwung - Cisadane River Basin Authority to immediately carry out emergency response handling by building riverbanks with gabion construction in several locations along the Cikeas River.

Currently, the implementation of emergency response activities on the Cikeas River has not implemented OHS in its implementation, one of the reasons is that emergency response activities are activities that must be carried out quickly and immediately so that in their implementation they often override the application of OHS. With the application of OHS in the implementation of construction both for emergency response activities and construction activities in general, namely to reduce the risk of work accidents both for construction workers, people who are directly affected by the implementation of these activities and also the surrounding environment."

"Cadangan bauksit bumi, yang telah diteliti memenuhi kebutuhan industri di berbagai negara untuk beberapa abad tersebar diberbagai belahan bumi. Di Asia penyebarannya terdapat di Cina, Pakistan, India dan Indonesia. Khusus di Indonesia, deposit utama cadangan bauksit terdapat di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat. Hal ini akan memacu tumbuh berkembangnya proyek pertambangan dari waktu ke waktu, mengingat bauksit merupakan sumberdaya mineral yang sangat dibutuhkan oleh bahan mentah industri diberbagai negara. Perkembangan dari pertumbuhan proyek yang tidak terkontrol akan menyebabkan ketimpangan antara hasil yang diperoleh dengan dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, terlebih dampak lingkungan dikarenakan proyek pertambangan ini berinteraksi langsung dengan lingkungan dan objek eksploitasinya adalah mineral alam. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatur batasan - batasan agar eksploitasi tersebut sekecil mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengaturan itu tidak lepas dari peran masing - masing stakeholder yang berkepentingan dan berinteraksi dengan proyek pertambangan tersebut. Namun, ketidakjelasan dan ketidaksadaran peran penting masing - masing stakeholder menyebabkan penanganan dampak tidak maksimal. Untuk itu, dilakukan analisa peran stakeholder terhadap dampak lingkungan proyek pertambangan dimana studi kasus dalam penelitian ini adalah proyek pertambangan bauksit di desa Tembeling, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan pendekatan kuantitatif berupa survei langsung ke lapangan. Survei ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dan wawancara langsung dengan para ahli yang berkompeten mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik Analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah stakeholder yang paling berperan dalam penelitian ini. Tugas dan fungsinya dalam Cycle Project sangat dominan terutama dalam studi kelayakan lingkungan (AMDAL) yang merupakan peran krusial dari serangkaian peran yang dimiliki stakeholder - stakeholder proyek pertambangan bauksit di kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

---

World Bauxite deposite, has been researching that would be enough to serve industrial prospect for a century that spread all over the country. In Asia, there are in China, Pakistan, India and Indonesia. Especially for Indonesia, the main deposite of Bauxite ore spread in West Kalimantan Island and Bintan Island. This fact will made a chance for Bauxite Mining Project to arise day by day, because bauxite was a raw material for industry in many country. The blooming of Bauxite Mining Project that out of control will cause the damage of environmental. Therefor, the limitation, execution and regulation needed to be made and implemented. That aspect was the authority of stakeholder on that project to accomplished. Finally, for achieve that objective the analysis of the stakeholder authority will be implemented in this research and the target of the case study is bauxite mining in Bintan Island, Tembeling Village Province of Kepulauan Riau.

The Methode for this research is by using quantitative solution as direct surveying. This Survey implemented by using questioner and interview with the competent expert among the problem that discuss in this topic and to the stakeholder that involved. The data that collected analyse by using Analytical Hierarchy Process (AHP).

Badan Lingkungan Hidup (BLH) is the Stakeholder that has most influence in this research. The duty and function in the cycle of project very dominant especially in feasibility Environmental study that was crucial during the cycle of project on the Bauxite Mining Project in Tembeling Village Bintan Regency Province of Kepulauan Riau."

"Peternakan sapi perah sebagai usaha keluarga, dalam kegiatannya melibatkan isteri sebagai wanita yang ikut serta dalam pelaksanaan meiningkatkan kesejahteraan keluarganya berpotensi menimbulkan pencemaran. Penelitian dilakukan di peternakan sapi perah milik rakyat di Kabupateen Banyumas yang mendapat bantuan teernak dari proyek Pengembangan Sapi Perah Baturraden. Tujuan peneitian untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi isteri peternak sapi perah dalam upaya pengendalian pencemaran serta pengaruh antara variabel beberapa latar belakang isteri peternak yang meliputi umur, mata pencaharian suami, tingkat pendidikan, lama beternak, jumlah ternak dan tipologi usaha peternakan dengan variabel pengelolaan pengendalian pencemaran yang meliputi upaya kebesihan kandang dan ternak, penyajian pakan, menjaga kebersihan dan kualitas susu serta menghindari pemalsuan susu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik sampling yang digunakan adalah Multi Stage Purposive random Sampling menurut petunjuk Sutrisno (1981), Hingga didapat di 15 desa sampel 119 responden. Untuk mengetahui adanya pengaruh antar variabel, digunakan rumus koefisien korelasi Pearson dan untuk mengetahui besarnya pengaruh, digunakan Uji Koefisien Determinasi dengan program SPSS.Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi isteri peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas umumnya terdapat pada kesediaannya memberikan waktu, tenaga dan kesempatan yang banyak tanpaa mengganggu tanggung jawab keluarganya dalam upaya pengendalian pencemaran dengan tingkat partisipasi yang menunjukkan nilai 4,01 dari nilai maksimum 5. Karakteristik lama beternak dan tingkat pendidikan sebagai latar belakang isteri peternak sapi perah memberikan pengaruh terbesar dibanding latar belakang, lainnya yaitu sebesar 7,5 persen dan 4,96 persen terhadap upaya pengendalian pencemaran. "

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan model pembangunan kota DKI Jakarta yang berkelanjutan yang dapat menggambarkan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap aspek sosial dan ekonomi DKI Jakarta. Pertumbuhan perekonomian Jakarta yang pesat dapat menimbulkan masalah jika tidak diikuti pengembangan kota yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Model dibuat berdasarkan model sistem dinamis dengan menggunakan causal loop diagram yang sesuai dengan kondisi nyata. Model ini mampu menggambarkan interaksi aspek keberlanjutan dari kota Jakarta yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah serta pengaruhnya terhadap aspek sosial dan ekonomi DKI Jakarta.

---

This research discusses about development of DKI Jakarta sustainable urban model which able to represent the effect of government policies toward social and economic aspect of DKI Jakarta. Jakarta rapid economic growth can trigger problems if not followed by sustainable city developmet. The model is developed based on system dynamics using causal loop diagram that reflects the real world. This model can represent the relationship of Jakarta sustainable aspects which is social, economic, and environment aspect so it will be useful to evaluate government policies to see the effect toward social and economy aspect of DKI Jakarta."

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."