Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95608 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hengky Wijaya
"Menurut Peraturan Kapolri No. Pol.: 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rutan Poin, bahwa perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standarisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutanl kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikasi dengan pengacaral penasihat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman, dan hak-hak Iainnya. Yang termasuk hak-hak Iainnya yang dimiiiki tahanan diantaranya adalah mendapatkan pembinaan rohani berupa ceramah atau penyuluhan agama, dan membaca buku agama.
Dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala sosial sebagai fenomena yang berhubungan antara satu fenoma dengan fenomena Iainnya yang tidak
berdiri sendiri. Sehingga gejala-gejala tersebut merupakan suatu sistem
(holistik) secara menyeluruh.
Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa gambaran situasi yang sebenarnya di lapangan menyangkut data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikaitkan dengan teori manajemen, hubungan jasmani dan rohani, kesadaran, keintiman, untuk selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan.
Dengan kondisi jasmani yang sehat, yaitu dengan dilengkapinya berbagai fasilitas dan pemahaman rohani yang cukup, diharapkan para tahanan dapat segera menyesuaiakan dirt melalui proses yang bertahap, yang semula sebagai manusia babas dan sekarang menjadi manusia dengan hak-hak yang terbatas. Selanjutnya dengan proses perawatan tahanan diharapkan tahanan merasa ada kepastian tentang nasibnya. Keluarga tahanan segera tahu tentang kondisi keluarganya yang ditahan melatui proses perawatan tahanan, sehingga balk keluarga tahanan maupun tahanan menjadi lebih tenang.
Materi perawatan tahanan dalam bidang jasmani dan rohani menggambarkan bahwa dibalik segala sesuatul fenomena yang nampak di alam semesta ini ada kekuatan spiritual yaitu Roh Absolut (Tuhan), sebagaimana disebutkan dalam teori jiwa dan tubuh. Wujud fisik atau materi sangat diperlukan untuk mengenal wujud spiritual. Karena wujud spiritual tidak akan dikenal tanpa dihadirkan wujud fisik.
Pengaruh perawatan tahanan dirasakan oleh para tahanan setelah sekian Iama menjadi tahanan bermacam-macam, tergantung pendalaman masing-masing tahanan, yaitu ditentukan oleh lamanya seorang tahanan menjadi tahanan di Rutan Polsek Metro Cakung' dan tingkat kecerdasan tahanan itu sendiri. Dengan pembinaan jasmani dan rohani secara rutin, maka tahanan menjadi hidup secara teratur, disiplin, sehat, bertanggung jawab, mandiri, rajin beribadah, dan terberituk pribadi-pribadi yang berjiwa kuat, mempunyai keyakinan yang tangguh, sehingga mampu memberikan kebahagiaan, ketenteraman, pengayoman Sebagaimana yang diharapkan oleh dirinya sendiri, keluarga, madyarakat dan negara. Dengan perubahan pemahaman akan arti hidup dan perilaku salama berada dalam Rutan, maka diharapkan setelah keluar dari Rutan atau lembaga pemasyarakatan akan terjadi perubahan atitude atau sikap, sehingga hat ini oleh pembina rohani disebut sebagai nasihat bagi dirimya sendiri.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa perawatan tahanan yang bersifat jasmani atau empiris (fisik) belum ada standarisasi di Polsek ini. Hal-hal yang belum dilakukan di dalam kegiatan pembinaan rohani kepada tahanan di Rutan Polsek adalah belum menyediakan buku-buku agama yang berasal dari dinas. Buku-buku agama yang ada selama ini merupakan swadaya Polsek dan sebagian peninggalan dari pare tahanan yang pernah mendiami ruang tahanan tersebut. Jadi kegiatan pembinaan rohani di Polsek ini belum diatur secara fungsional, namun demikian untuk sementara pembinaan rohani ini cukup memberikan efek baik kepada pada tahanan. Tahanan menjadi memahami makna dari peristiwa yang dialaminya sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir dan tindakannya untuk kearah yang lebih baik setelah keluar dari tahanan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan perawatan jasmani dan rohani kepada tahanan yang dilakukan di Polsek Metro Cakung, telah menimbulkan kesadaran bagi tahanan akan arti kebebasan, kemuliaan, kesehatan, dan keamanan diri dalam kaftan dengan pembinaan rohani yang dilakukan setiap individu."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20740
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulya Saida
"Penelitian ini mengkaji tentang kompleksitas pergulatan perempuan menjadi ibu dalam tahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dengan lokus di Rutan Pondok Bambu Klas IIA Jakarta Timur. Melalui narasi delapan perempuan yang sedang dalam keadaan hamil maupun menyusui dan sedang menjalani hukuman, penelitian ini ingin memahami pengalaman perempuan terkait proses terlibatnya dalam tindak pidana, praktik pengasuhan yang dijalani dalam tahanan dan pemaknaan peran sebagai ibu. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada posisi inferior juga dapat membiatnya rentan terlibat dalam masalah pidana. Situasi menjadi lebih sulit ketika perempuan ada dalam kemiskinan dan gelasi gender yang tidak setara dengan pasangan. Kondisi yang serba tidak ideal menyebabkan perempuan menghadapi berbagai tantangan untuk menjalankan peran sebagai ibu dan dapat mengasuh anak dalam tahanan. Karenanya, dapat dimengerti bila perempuan yang berstatus sebagai ibu dalam tahanan sulit melihat diri menjalankan peran sebagai ibu secara ideal. Diskusi membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberikan dukungan maksimal bagi perempuan yang harus menjalankan peran sebagai ibu dalam tahanan.

This research examines the complexity of women's struggles to become mothers in detention. This study used a qualitative approach with a case study type with a locus at the Pondok Bambu Class IIA Prison, East Jakarta. Through the narrative of eight women who are pregnant or breastfeeding and are currently serving sentences, this study seeks to understand women's experiences related to the process of being involved in criminal acts, the practice of parenting in detention and the meaning of motherhood. The methods used to obtain data were in-depth interviews and observations. Research shows that gender constructs that place women in an inferior position can also make them vulnerable to get involved in criminal matters. The situation becomes more difficult when women are in poverty and in gender relations that are not equal with their partners. The conditions that are not ideal cause women to face various challenges in carrying out the role of mother and being able to raise children in detention. Therefore, it is understandable if women who are mothers in detention find it difficult to see themselves as carrying out the role of mothers in an ideal manner. The discussion discussed what needs to be done to be able to provide maximum support for women who have to play the role of mothers in detention."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, James L. Alvin
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
T57264
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
G. A. P. Suwardani
"Semakin tingginya tingkat kenakalan anak yang menjurus pada tindak kriminalitas di beberapa kota besar merupakan masalah serius yang harus menjadi fokus perhatian para orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah, dalam mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
Peraturan Perundang-Undangan tentang anak yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikam dimana masih Kita temui pembauran penempatan penghuni anak dan dewasa dalam 1 (satu) Rutan atau LP.
Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur yang dipilih sebagai fokus penelitian, merupakan salah satu Rutan dengan beragam penghuni wanita dewasa dan anak, serta anak pria. Masalah yang dihadapi Rutan Pondok Bambu semakin rumit dikala kondisi kelebihan daya tampung melanda Rutanl LP dibeberapa kota besar, sehingga penginman penghuni yang sudah berstatus narapidana/anak didik pemasyarakatan ke LP terdekat terkendala. Rutan dengan kapasitas 504 orang saat ini dihuni oleh 1-325 orang yang terdii dari 619 anak pria dan 706 wanita, dari 706 wanita didapati 131 anak wanita dengan jumlah petugas 232 orang, maka Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur sudah kelebihan daya tampung hampir 200%. Hal ini menyebabkan program pembinaan tidak dapat berialan secara maksimal mengingat sarana dan prasarana sangat terbatas. Fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak warga binaan khususnya anak didik pemasyarakatan tidak tersentuh oleh kegiatan pembinaan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan peraturan perundang Undangan tentang Hak-Hak Anak maupun Perlindungan Anak.
Upaya yang dilakukan oleh Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyamakan visi, misi dan persepsi melalui kebijaksanaan, strategi dan peningkatan program pembinaan.

The increase in the levels of juvenille deliquency that leads to criminal acts in several major cities poses as a serious problem. This needs to be the focus attention of all parents, the society, as well as the government in finding the best solutions to save the nation's future generation. Teh lw regulations on children that have been written and issued by the govemment have not been entirely implemented. This is proven by the joint placement of children and adults in a single detention center or penintentiary.
Pondok Bambu Detention Center in East Jakarta is chosen as the research subject, and it is one of the facilities that accommodates a mixture of occupants, which consist of adult women and young girls, as well as young boys. There is currently the complicated problems of over capacity that is rampant among correctional facilities in several major cities. This result in the difficulty of transferring occupants that have been given status of convicts or correction juvenile in mate to the nearest correctional facility. The capacity of Pondok Bambu Detention Center is 504 people, but it is currently accommodating a total of 1325 people which includes 619 young boys, 706 women out of which are 131 young giris, and 232 personnel. Therefore, Pondok Bambu Detention Center is already exceeding its capacity by almost 200 percent. Consequently, the development program cannot reach its maximum potential considering the limited facility and infrastructure. Facts indicate that most inmates, especially juveniles, are beyond the reach of the development program activities, which should be their rights as it is clearly delineated in the law regulations on Children Rights as well as Children Protections.
Currently, Pondok Bambu Detention Center is adressing this issue by coordinating with various associated parties in order to synchronize its visions, mission, and perception through policies, strategy, and improved development program.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21944
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ary Heryanto Putro
"ABSTRAK
Pelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur masih jauh dari ideal. Faktor penyebabnya adalah adanya stigma dan perilaku diskriminatif terhadap ODHA, baik oleh petugas maupun warga binaannya. Stigma dan perilaku diskriminatif petugas disebabkan oleh minimnya informasi dan pengetahuan salah mengenai HIV/AIDS.
Kebutuhan untuk dicintai dan diterima, sangat diperlukan ODHA, dengan penerimaan, kasih sayang dan dukungan orang di sekelilingnya akan membuat hidup ODHA lebih positif dan berkualitas, pola hidupnya terjaga sehingga diharapkan hidupnya akan lebih panjang. Sayangnya tidak semudah itu ODHA mendapatkan penerimaan, kasih sayang dan dukungan orang-orang di sekelilingnya, baik itu dari keluarga, teman, petugas maupun masyarakat secara luas
Petugas merupakan salah satu komponen paeting yang ada dalam lingkungan Rutan. Tugas pokok dan fungsi petugas Rutan adalah melakukan perawatan dan pembinaan terhadap WBP. Seorang petugas dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki kompetensi dasar. Yang dimaksudkan dengan kompentensi dasar tersebut antara lain adalah kemampuan, sikap, pengetahuan yang dapat mendukung program pembinaan. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap ODHA, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh petugas adalah kemampuan empati dan pengetahuan mengenai ODHA dan HIV/AIDS. Kemampuan berempati adalah petugas mampu mengerti dan memahami apa yang dirasakan (empati) ODHA sehingga dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan
Tujuan umum dari penulisan tugas akhir ini adalah meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur. Sedangkan tujuan khususnya adalah, menumbuhkan empati petugas
terhadap ODHA di Rutan Jakarta Timur dengan jalan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petugas tentang HIV/AIDS serta tata cara berempati.
Dalam upaya menumbuhkan empati petugas terhadap ODHA perlu dilakukan program intervensi. Program intervensi yang di tawarkan oleh penulis adalah program pelatihan untuk menumbuhkan empati terhadap ODHA, dengan tumbuhnya empati secara tidak langsung akan dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Setelah mengikuti program pelatihan empati diharapkan petugas dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Petugas dapat berempati terhadap ODHA sehingga pelayanan kesehatan terhadap ODHA menjadi optimal.
"
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
T 17797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamaludin
"Sejalan dengan salah satu program yang dicanangkan pemerintah Indonesia Bersatu (Kabinet Presiden Bambang Soesilo Yudoyono) yang akan mengedepankan masalah pendidikan anak-anak bangsa secara merata. Hal ini telah disadari betul bahwa sektor pendidikan merupakan sarana yang sangat panting dalam menunjang dan mewujudkan terciptanya sumber daya manusia yang potensial dan handal. "Karena masa depan bangsa ini berada ditangan anak-anak bangsa sekarang ini, yang kelak menjadi pemimpin dan pelaksananya". Dengan melalui payung hukum dan peraturan yang ada upaya pemerataan pendidikan ini telah digalakkan pemerintah, meskipun dalam kenyataannya belum semuanya program tersebut telah dirasakan /dapat menyentuh setiap individu dimanapun berada karena situasi dan keterbatasan aspek-aspek pendukungnya berupa dana, sarana dan prasarana dan asfek lainnya. Upaya pemerintah dalam menerapkan program pemerataan pendidikan bagi anak-anak bangsa, hal ini telah menjadi suatu program prioritas utama disamping sektor lainnya. Hal inilah yang menjadi kertertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tema pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah khususnya institusi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah dicanangkannya. Untuk menggambarkan upaya pemerintah ini, peneliti telah mencoba mengambil tempat penelitian di salah satu unit pelaksana teknis di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dep. Hukum dan HAM RI yaitu Rutan Jakarta Timur atau yang lebih popular dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan Rutan Pondok Bambu. Rutan ini merupakan satu-satunya Rutan yang menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum di wilayah DKI Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin menjelaskan sejauh mana penerapan hak pendidikan terhadap anak pidana dan anak tahanan di Rutan Jakarta Timur. Berkaitan dengan program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan Lainnya. Selain itu penulis akan memberikan gambaran tentang pola pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak Rutan Jakarta Timur apakah telah standar/sesuai dengan program Departemen Pendidikan Nasional. Serta mencari dan mengidentifikasi faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam penerapan pembinaan khususnya pada pemenuhan hak pendidikan terhadap anak penghuni Rutan Jakarta Timur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Rutan Jakarta Timur telah melaksanakan program pendidikan yang standar dengan program pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (sesuai minat penulis Program pendidikan kcsetaraan Paket Blsetara dengan SLTP. Walaupun dalam pelaksanaannya baru awal bulan April 2005 dan juga tidak semua anak dapat merasakan perogram pendidikan tersebut. dikarenakan adanya keterbatasan yang ada baik di Rutan Jakarta Timur maupun anak-anak warga binaannya. Dari hasil penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan khususnya dalam materi Kajian HAM. Dapat membuka wawasan bagi instansi terkait terutama bagi para Birokrat/penentu kebijakan yang mempunyai kompetensi/kewenangan dalam masalah pembinaan/pendidikan di Rutan, bahwa pendidikan bagi anak-anak penghuni Rutan tidak boleh terputus dan harus terus berlangsung (Life long Education) Apabila hal ini tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan anak dan negeri tercinta. Karena anak perlu tumbuh-berkembang sebagai regenerasi selaku pemimpin bangsa dalam perkembangan negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan suatu negara kesatuan yang kuat dalam sistem ketahanan nasionalnya.

In accordance with one of program which that pro claim by united Indonesian government (President Susilo Bambang Yudhoyono cabinet). which shall to propose education problem for overall children in Indonesia. this situation have been already conscious that education sector is very important to support and to realize in order to develop strong and potential human resource "because the future of this nation lays on the hand of Indonesian children which shall to be came a leader and the executor". through the law protection and the existence of regulation the effort to spread this education which has been intensified by government. even though in the reality all the program can not touch every individual every where because of the situation and limited aspect's which support them look like fund, infrastructure and another aspect. The effort of government to give human right protection for the children of this nation, for example to determine education program without discrimination, this thing have been firs priority program beside other sector. This matter have been attracted the writer to investigate and discuss the title of education did has been implemented by government especially government institution which have linkage in implementing education program which have been declare to describe the effort of the government researches have tried to take a place for investigation in one unit technical operation under Directorate general Pemasyarakatan Department of law and Human right Republic of Indonesia at rutan east Jakarta or the more popular in the society Recognize as rutan Pondok Bambu. This rutan only the one rutan that has collecting children involved disobey the law at DKI Jakarta. the objective of this research by the writer is to explain how far the education right against child criminal and child occupant in rutan east Jakarta, according with the service and training program which have determine in act number 12, 1995, about prisoner and act number 39,1999, about human right and other's. Beside this the writer will explain about program method of education was held by rutan east Jakarta. is this confirm or not with the national education department, also to search or to find and to identify which factor can delay or to be a constrain in the training application specially to full fill education right against children of ratan prisoner east Jakarta.
The investigation result describe that the rutan east Jakarta have implemented education program, according to the standard in accordant with the education program with issued by directorate general of school education and youth national education department (based on writer interested in education programe B packet equally with junior high school). Although the application begun April 2005 and also not all the children can not accept the education program because there is some limited thing's at rutan east Jakarta and also the children under their responsibility. Of this investigation, is to expect the increasing treasury library specially the advantage in human right study. Also can expand the idea for the institution involved especially for bureaucrat or the decision maker which have competent in this training or education in rutan. the education for the children prisoner in rutan cannot interrupted must be held continues (life long education). If this thing cannot be held very well (seriously) will make some this advantage problem for the children and in lovely country. Because the children need growth and development as a regeneration for the national leader in the development in the republic of Indonesia which responsible to implement national development in order to a strong union state in national defend system. The basic theory which support this thesis is the statement of john Locke, that human being were born like white paper (Tabularasa Theory). The growth and development of children to be a ground up influence by external environment. The character of human being will be build up by how much the external factor can influence them. In other word. the growth and the development of the children will be influence by the external factor (environment) or bay the educational process. Educational factor will be come dominant how the children character will be build. The other additional regulation is a manual for national and international standard about treatment characterize bay respect and protection in human right sector. against children which involved which are disobey the law. Another additional theory among them is the theory from Edwin shutherland and cressey mention "Differential Association" is theory about social interaction. Describe children and teenager to become delinquent due too their participation in a social environment Which is the certain the idea and technique of delinquent be come an efficient infrastructure to solved the difficulty of their live. This theory impress to which study or a conditional process against individual child, and also type of child personality.(usually week mental and uneducated child). The other theory is state by Dr.Saharjo about pemasyarakatan; the objective of criminal prison beside appearing the suffering because the losing of freedom to move to teaching the prisoner to be aware repent to educated in order to be the member of beneficial society guiding by pancasila. More offer it is shad that the government cannot have authority to make somebody become worst or more cruelty.Than before they send to prison.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15089
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Onni Rosleini
"Negara menjamin hak setiap warga Negara termasuk narapidana selama menjalankan masa pidananya mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Terkait dengan hak narapidana tersebut maka hanya hak atas kebebasan bergeraknya yang dicabut untuk sementara sedangkan hak-hak lain tetap melekat pada diri narapidana tersebut. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah pemberian ketrampilan kerja oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ ketrampilan bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.
Peran penting Lembaga Pemasyarakatan belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, haI ini dapat dilihat dengan masih banyaknya narapidana yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana sama sekali tidak memiiiki ketrampilan kerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap petugas dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
Pemberian Ketrampilan kerja kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang masih bersifat nmengisi kekosongan waktu raja, hal ini terlihat dari rendahnya minat dan motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan ketrampilan kerja. Selain itu rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian ketrampilan kerja, sarana dan prasarana sangat terbatas serta anggaran terbatas menjadi kendala-kendala sehinga mengakibatkan pelaksanaan ketrampilan kerja belum berjalan secara optimal.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh ketrampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah khususnya Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tujuan dari Pemberian ketrampilan kerja agar selama menjalani masa pidananya dapat memperoleh ketrampilan sebagai bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

The Government guarantees to all citizens including to prisons or correctional peoples to have a protection and accomplishments. According to human right enforcement, the main punishments to the prisoners are only movement or mobility right revoked, therefore the State or Government shall accomplish to the prisoners of their skills attainment, improvement of working attitude during on the correctional institution.
The Correctional Institution is one of the Government programs to relief and re normalize of the law breaker return back into civilization community. Optimizing of Correctional institution is high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners.
This observation method was using a detail interview to prisoners and prison officers who involved on skill practicing activities. All data's gathered and notes were originally submitted on any part of this thesis as real presentation.
Classically obstacle founded due to lack of support at any aspects, such as facilities, budget, tutors, and prison officer skill to provide the programs as Government guidance on as well.
This thesis resulting the conclusions that first Class Cipinang Correctional Institution, urgently have to order as high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners. The accomplishments right of prisoners during on the punishment period suggested to be applies optimally as expected. The skills and any capabilities talent can be as foothold in their future life whenever the prisoners release out from the Correctional institution.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20825
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Cahyadi
"Tesis ini bertujuan untuk merumuskan suatu strategi yang efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak kekerasan pada Rutan Klas I Jakarta Pusat. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya fenomena kekerasan pada Rutan Klas I Jakarta Pusat. Hal tersebut terlihat pada data-data historis, termasuk data terkini dari pihak keamanan Rutan, dimana fenomena kekerasan tersebut terus meningkat pada tahun-tahun terakhir, seiring dengan overkapasitas yang terjadi pada Rutan. Menghadapi kondisi demikian, meskipun selama ini telah dilakukan pencegahan dan tindakan represif oleh pihak institusi RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat sesuai dengan prosedur-prosedur standar yang ada, namun tindak kekerasan yang terjadi dalam RUTAN masih kerap kali terjadi. Oleh karena itu, dirasakan perlunya suatu metode atau strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan tersebut. Penelitian ini menggambarkan fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada Rutan Klas I Jakarta Pusat, upaya-upaya yang dilakukan otoritas keamanan, serta perumusan strategi yang dapat menanggulangi tindak kekerasan tersebut secara efektif dan efisien dengan menggunakan metode analisa SWOT, yang diawali dengan analisis lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat hingga terformulasikan empat alternatif strategi yang dapat diterapkan.
Hasil penelitian tesis ini menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) Adanya beberapa faktorfaktor penyebab terjadinya tindak kekerasan (2) Adanya gap antara penerapan aturan pengamanan yang tertuang dalam Protap, Juklak dan Juknis dengan pelaksanaan pengamanan, terutama dikarenakan tuntutan kondisi overkapasitas Rutan (3) Adanya sumber daya potensial dari Tahanan/Narapidana untuk membantu petugas keamanan dalam menanggulangi tindak kekerasan (4) Adanya ancaman keberlanjutan dan memburuknya kondisi overkapasitas akibat menurunnya tingkat harapan hidup, tingginya persaingan hidup serta meningkatnya penggunaan dan peredaran narkoba di Jakarta (5) Kurangnya sarana dan prasarana keamanan yang ada serta penggunaannya yang belum maksimal (6) Adanya semangat kesukuan dan kelompok yang berlebihan sehingga berpotensi memicu timbulkan konflik kekerasan antar kelompok (7) Adanya kebutuhan akan suatu sistem penanggulangan tindak kekerasan yang lebih efektif dan efisien untuk menangani tindak kekerasan saat ini dan masa yang akan datang. Strategi Pamswakarsa (strategi strength + opportunity) adalah strategi terbaik dari empat alternatif yang dipilih berdasarkan uji kriteria. Strategi tersebut menitik beratkan pada pemberdayaan Tahanan/Narapidana dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam Rutan, dengan visi ?Keamanan dan Ketertiban dari dan untuk Tahanan/Narapidana?.

The purpose of this thesis is to formulate an effective and efficient strategy to cope with violent acts in the first class detention center of central Jakarta.. The background of this inquiry is the existence of violence phenomenon in first class detention center of central Jakarta. The matter can be seen in historical data, and also upto-date information compiled and issued by the security department of the detention center, where cases of violent acts phenomena have increased continuously over the last few years, inline with overcrowding occurring at the detention center. In order to overcome that condition, preventive and repressive action has been taken by the institution of first class detention of central Jakarta, according to existing standard procedures, yet the violent actions still continue to occur at the detention center, furthermore are intensifying. Therefore there is a real need for an effective and efficient method and strategies to cope with all kinds of violent acts committed. This inquiry describes the phenomenon of violent acts that occur in the first class detention center, actions which have been carried out by the security department, and also the formulating of the strategy which can effectively and efficiently deal with the phenomena of violent acts using SWOT analyzing method, started with environment analysis of the first class detention center, until four alternative applicable strategies been formulated.
Several points showed by the thesis result: (1) The existence of several factors that cause violent acts (2) The real gap between the implementation of security rules from Protap, Juklak and Juknis with security method implemented caused by overcapacity condition of the detention center (3) The existence of potential resources from inmate/prisoners to help security officers on dealing the violent acts (4) Threats of contingency and decreasing overcapacity condition caused by decreasing level of living expectation, the high competition of living, and increase of drugs abuse and underground circulation (5) The lack of existing security facility and infrastructure, a long with unmaximized usage of it (6) The existence of ethnics and gangs fanaticism that potential triggering the inter-gangs/groups violent conflict (7) The real need for an effective and efficient method and strategies to cope with all kinds of violent acts committing in present and future. Pamswakarsa strategy (strength + opportunity strategy) is the best strategy of the four alternatives, which was chosen from proven criteria tested methods. This strategy puts focus on the prisoner resources, to deal with violent acts at the first class detention center, with the vision ?Security and Orderliness for the inmate/prisoners by the inmate/prisoners?."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T 24919
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Suparno
"Didalam studi ini akan dibahas mengenai Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Tujuan penulisan mengadakan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan pembimbingan yang diiaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).
Kemudian penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat (PB). Guna memperoleh gambaran yang senyata tentang pelaksanaan pembimbingan klien PB, penulis melakukan studi literatur. Tehnik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian bersifat deskriftif, dan pelaksanaannya menggunakan data : Wawancara mendalam terhadap PK, masyarakat dan klien. Pengamatan terlibat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan.
Dari hasil penelitian pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa faktor kendala dan faktor pendukung kinerja sebagai berikut :
Faktor Internal :
1. Kuantitas dan kualitas petugas
Bahwa petugas Bapas Kelas I Jakarta Selatan secara kualitas kurangnya pengetahuan/kemampuan petugas menangani klien PB.
2. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan sarana dan prasarana transportasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, sangat jauh dari mencukupi.
3. Dana
Terbatasnya jumlah dana yang ada sehingga pelaksanaan tugas pembimbingan tidak sesuai
Faktor Eksternal
1. Masyarakat
Pandangan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang dibina di luar lembaga pada Balai Pemasyarakatan masih bersifat negatif dalam masyarakat masih memandang curiga dan memberi stigma atau cap terhadap kehadiran klien di tengah-tengah masyarakat.
2. Keluarga Klien
Pada umumnya orang tidak mampu, rasa rendah diri yang melekat pada diri klien.
3. Instansi Terkait
Banyak instansi lain yang belum mengetahui serta mengerti tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini bahwa secara umum pengawasan pada pidana bersyarat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Belum adanya undang-undang yang menunjang pelaksanaan tugas Bapas.
5. Persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam usulan pembimbingan klien baik mengenai keadaan lingkungan baik di masyarakat tempat tinggal klien maupun di lembaga dengan adanya juklak maupun juknis tersebut sangat membantu kelancaran tugas pembimbingan."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T7717
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yatiman
"Setiap waranegara berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum, yang terpaksa dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang menyelenggarakan pendidikkan formal dan non-formal.
Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum, Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
Penelitian ini membahas penyetenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan kesesuaiannya dengan peraturan Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian berpedoman pada kerangka berfikir yang dikemukakan oleh Engkoswara (2001) yang menggambarkan wilayah kerja manajemen pendidikan dan Fungsi - fungsi Pendidikan ( Depdiknas 2001 ). Peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 14 informan.
Pembahasan memadukan hasil temuan lapangan dengan kerangka berfikir, yang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memadukan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Umum , Kurikulum Pendidikan Luar Biasa dan Kurikulum Pendidikan Luar Sekotah tetapi masih perlu pembenahan dan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan peraturan dari Departemen Pendidikan Nasional.

Every citizen is entitled to obtain get is same education without discrimination, including in it child which is have conflict to with law, what pet-forced to be constructed in Institute of Society Child. In accomplishment context the right to get teaching and education to protege of society, in Institute Society Child Man Tangerang carries out formal education and non formal.
Management of Education in Institute of Society Child related to Directorate Education of Base and is Middle of Public, Extraordinary Directorate Education and External Directorate Education of School.
This research study management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang and it?s with regulation of Department Education National. Research of guidance at framework thinking told by Engkoswara (2001) depicting region work education management and education functions (Depdiknas 2001). This research use approach qualitative by 14 informant.
Solution all result of field finding with framework of thinking, which can concluded that management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang all Curriculum Education of Base and is Middle Public, Extraordinary Curriculum Education and External Curriculum Education of School, but still need correction and improvement of performance to be able to reach result of which is expected as according to regulation of Department Education National.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15223
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>