Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum.

---

The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle."

"Air harus dikelola dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Berdasarkan data, ketahanan air bersih di DKI-Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan baik segi ketersediaan dan kualitasnya. Dari 13 sungai di DKI-Jakarta, hanya Kali Krukut dan Sungai Cengkareng yang airnya layak dijadikan air baku, kualitas air di kedua sumber air ini juga telah diindikasikan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif, penelitian menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai bahan hukumnya dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait perkembangan pengaturan pemenuhan air minum di DKI Jakarta dan bagaimana pemenuhan air minum di DKI-Jakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yaitu: 1) perkembangan pengaturan pemenuhan kebutuhan air minum di DKI Jakarta menunjukkan beberapa kemajuan dan dalam hal lain masih terdapat peraturan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Pada Pergub DKI Jakarta No 62/2019, Pemda DKI menjadikan ketersediaan SPAM di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kepulauan Seribu. Disamping itu pada regulasi Pemprov DKI Jakarta yang lainnya, masih terdapat hal-hal lain yang perlu disempurnakan; 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, nyatanya masih mengandung aroma privatisasi air. Pemda telah menentukan tarif air di DKI Jakarta, namun kenyataan di lapangan swasta didapati masih menetapkan tarif air yang mahal sehingga kesenjangan terhadap masyarakat untuk membeli air masih terjadi.

---

Water must be managed properly so that humans can meet their daily drinking water needs. Based on the data, the security of clean water in DKI-Jakarta is currently very concerning, both in terms of availability and quality. Of the 13 rivers in DKI-Jakarta, only the Krukut River and the Cengkareng River whose water is suitable for use as raw water, the quality of water in these two water sources has also been indicated to be declining. This study uses a normative juridical method qualitatively, the study uses secondary data supported by primary data as legal material and produces a descriptive analytical research form. This study examines problems related to the development of drinking water supply in DKI Jakarta and how to fulfill drinking water in DKI Jakarta after the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The results of this study answer the problems, namely: 1) the development of regulations for meeting drinking water needs in DKI Jakarta shows some progress and in other cases there are regulations that need to be improved and their supervision increased. In Pergub DKI Jakarta No. 62/2019, the DKI Regional Government makes the availability of SPAM in the Thousand Islands region one of the main focuses to meet the drinking water needs of the people in the Thousand Islands. Besides that, in other DKI Jakarta Provincial Government regulations, there are still other things that need to be perfected; 2) The enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, in fact still contains the scent of water privatization. The local government has determined the water tariff in DKI Jakarta, but the reality in the private sector is that it is found that the private sector is still setting high water tariffs so that the gap between the people in buying water still exists."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"Tesis ini membahas strategi dan upaya penanganan keamanan maritim di area tumpang tindih antara Malaysia dengan Indonesia khususnya di perairan Selat Malaka. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku selama ini, proses penegakan hukum antar negara tetangga yang memiliki wilayah tumpang tindih dan belum ditetapkan batasnya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip proporsional dan didasari pada ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengamanan area tumpang tindih khususnya di perairan Selat Malaka ialah TNI AL, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai. Kendati demikian, tata kelola keamanan maritim masih belum jelas sehingga menyebabkan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Untuk mengatasi hal itu maka diperlukan suatu regulasi yang komprehensif didukung dengan satu gugus tugas khusus yang berperan mengkoordinasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengamanan area tumpang tindih di perairan Selat Malaka.

---

This study discusses strategies and efforts to handle maritime security in the undelimited water area between Malaysia and Indonesia, especially in the waters of the Malacca Strait. Based on the provisions of international law that have been in force so far, the process of law enforcement between neighboring countries that have overlapping areas and the boundaries have not been determined, need to pay attention to proportional principles and are based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law No. -Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zones, Law Number 6 of 1996 concerning Waters. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that the main actors in securing overlapping areas, especially in the waters of the Malacca Strait, were the Navy, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri and Customs. However, maritime security governance is still unclear, causing confusion in the authority of law enforcement in maritime border areas. To overcome this, a comprehensive regulation is needed supported by a special task force whose role is to coordinate the actors involved in securing overlapping areas in the waters of the Malacca Strait.

"