Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko PPAT beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan segala kegiatan peralihan hak alas tanah menjadi terhambat. Kemudian Badan Pertanahan Nasional memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan blanko ini yaitu dengan mengeluarkan Surat Nomor 640-1884 tanggal 31 Juli 2003 yang berisi :"memberikan kewenangan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi untuk membuat foto copy blanko akta PPAT dengan syarat di bagian kiri atas ditulis:disahkan penggunaannya dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi atau pejabat yang ditunjuk Berta dibubuhi paraf dan cap dinas pada setiap halaman".Beberapa masalah yang dikaji dalam penulisan tesis adalah. Bagaimana keabsahan akta PPAT yang dibuat di atas blanko PPAT yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir dan bagaimana tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuatnya oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir.Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.Hasil penelitian memperlihatkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat dan PPAT untuk menggunakan akta PPAT yang difoto copy dan dilegalisir oleh Kanwil BPN. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya Pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam blanko akta PPAT ini agar permasalahan ini dapat diatasi secepatnya dan tidak dibiarkan berlarut-larut karena masalah kelangkaan blanko ini selalu terjadi setiap tahun dan di seluruh daerah Indonesia.

---

According to the Government Law No.10 year 1961 concerning Land Registration, which was subsequently replaced by the Government Law No.24 Year 1997, it is regulated that in every transfer of right of a land ownership, the concern party should use the form as had been already determined, often reffered as the blank form of the land certificate maker official (Blanko PPAT). However, the decreasing number of the form has caused burden to the land-ownership transfer activities. In responding this circumstances, the National Land Bureau provided a solution to overcome the problem, that is, by issuing the Verdict No.640-1884 dated July 31s` 2003. Ironically, there are plenty of such faked forms distributed among the people, issued by unauthorized parties (other than the one appointed by The National Land Bureau), in this case referring to the State Money Printing Company (PERURI).The problems to be addressed in this thesis are as follow: how's the validity of the certificate made on a form issued by an unauthorized party, or a photocopied form which is legalized, and how is the responsibility of the official in facing the certificate made by unauthorized party,m or the legalized photocopied form?The researcher applies the normative-empiric legal research method, and the result shows that the certificate made by unauthorized party is not valid according to the law, and thus, such a certificate is cancelled for the sake of law. Meanwhile the official made it is considered responsible for anything contain in the certificate, and for all possibilities could occur in the future. To solve this problem, it is necessary, that the government cooperates with the parties concerned with the form immediately and without much time letting such cases happen in other occasion, particularly recalling that the problem (the lack number of the forms) always happens annually throughout Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas jabatan PPAT tidak mengutamakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Karena itu permasalahan yang hendak dianalisis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang tidak ditandatangani dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan harga objek yang sebenarnya; dan, berkenaan dengan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menelaah permasalahan berdasarkan asas hukum dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya yaitu dengan melakukan pembacaan akta sebelum dilakukan penandatanganan, dengan begitu dapat dipastikan apa yang tertulis dalam akta telah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari para penghadap.

---

This study discusses the consequences of Land Deed Officials who made a sale and purchase deed without the presence of one party based on the deed blank that had been prepared by the Land Deed Official and does not match the real object. Land Deed Official are general officials appointed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial of the Republic of Indonesia to prepare and be responsible for making authentic deeds regarding land and properties, but in practice often the implementation of Land Deed Official's duties does not prioritize good services for the community. Therefore the problem to be analyzed in this thesis are about the validity of the sale and purchase deeds that are not signed before the Land Deed Official and are not in accordance with the actual price of the object; and, regarding the responsibility of the Acting Authority for Drafting Land that has taken unlawful acts (tort) in making the sale and purchase deed. The research method used in this study is juridical-normative which is examining the problem based on the principles of law and written and unwritten laws related to this research. The research method used in this study is juridical-normative namely to study topics based on the principles of law and positive law. The results of the study obtained stated that the Land Drafting Officials who could meet the requirements or did not meet the requirements approved in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek could be requested to be canceled by the Judge. Therefore Land Deed Officials must also make precautionary principles, one of which is by reading the deed before signing so that what is written in the deed is in accordance with the wishes and agreements of the parties."

"Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa Fotokopi Akta PPAT Lembar Pertama tidaklah tepat, sehingga sebaiknya PPAT mengeluarkan Pengganti Akta berupa Salinan, dimana kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Salinan dipersamakan dengan kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Salinan Akta/Minuta jika diperlukan oleh para pihak; Adanya Laporan Kehilangan Kepolisian dan Berita Acara tentang hilangnya asli akta PPAT Lembar Kedua yang dibuat oleh Kantor Pertanahan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah; Pihak Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas hilangnya Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang dengan memberikan sanksi kepada Pegawai yang lalai sesuai dengan Butir 5 dan Butir 48 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan. Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.

---

This thesis discusses the authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration. This research is a normative juridical research with analytical descriptive. The results suggest that the PPAT's authority in issuing the Original Substitute of the Second PPAT Deed in the form of a Photocopy of the First PPAT Deed is not appropriate, so that PPAT should issue a Substitute Deed in the form of a copy, where the PPAT authority in issuing a copy is equal to the Notary's authority to issue a Deed / Minute if necessary by the parties; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The Land Office is responsible for the loss of the original missing PPAT Second Sheet by giving sanctions to negligent Employees in accordance with Item 5 and Item 48 of the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2013 concerning the Type and Period of Disciplinary Punishment for Civil Servants Civilians in the National Land Agency of the Republic of Indonesia with a sentence of no longer than 3 (three) months, they cannot be promoted. If a violation of the same nature is given a more severe punishment."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang dibuatnya apabila pihak yang telah menghadap kepadanya telah memberikan keterangan palsu sehinnga dapat dikatakan bukanlah pihak berwenang, kemudian perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik karena kehilangan hak untuk menguasai objek tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Adapun analisis data dilakukan secara sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan melainkan berdasarkan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait tidak turut terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak penghadap, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun dapat diberikan sanksi administrasif, sedangkan karena Negara Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertedensi positif sehingga Negara tidak memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik apabila objek tanah yang dikuasainya diakui oleh pihak lain yang berhak secara sah untuk menguasainya. Namun, pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan baru baik secara perdata maupun laporan pidana kepada pihak yang merugikannya. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sengketa Pertanahan, Pembeli Beritikad Baik.

---

This research discusses the responsibility of the Land Deed Official to the authentic deed he made if the party facing him is not the authority and causes a land dispute so that the status of the Deed of Sale and Ownership issued by the Public Official and the relevant Land Office becomes invalid and has no legal force. The problem raised in this research is the responsibility of the Land Deed Official for the Deed of Sale and Purchase that he made if the party who has faced him has given false information so that it can be said that it is not the authorities, then the legal protection of the buyer is in good faith because of the loss of the right to control the object of his land. To answer the problem is used normative juridical research method, which is a research that emphasized library materials as the source of research. The data analysis is done secondaryly, namely data that is not obtained directly in the field but based on literature studies. The result of the analysis is that the relevant Land Deed Official is not involved in the Unlawful Acts carried out by the accuser, so that the Land Deed Official cannot be held accountable but can be given administrative sanctions, while because the State of Indonesia adheres to a system of negative publications that have a positive effect so that the State does not provide protection to the buyer in good faith if the land object he controls is recognized by other parties who are legally entitled to control it. However, good-faith buyers can file new lawsuits both civilly and criminally to those who harm them. Keywords: Land Deed Official, Land Dispute, Good Faith Buyer.

"

"Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan PPAT adalah perjanjian hibah atau pemberian seseorang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Dalam pembuatan akta hibah terkadang timbul suatu sengketa, karena ahli waris tidak menerima pewaris memberikan hibah kepada orang lain. Salah satu sengketanya, dimana sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa hibah yang telah dilakukan oleh pewaris dengan pihak lain di hadapan PPAT adalah sah, karena ahli waris dalam gugatannya hanya mempermasalahkan mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik PPAT dalam perjanjian hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998 serta peraturan-peraturan lainnya terkait dan untuk mengetahui bagaimana akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peranan PPAT dalam praktik hibah ditinjau dari PP 37/1998. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang mengutamakan tentang peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan PPAT dalam praktik hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998, karena dalam sengketa ini PPAT menurut Kantor Pertanahan setempat telah membuat akta Hibah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk itu. Akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT menurut PP 37/ 1998 tidak akan memperoleh izin pemindahan hak dari Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.

---

After the enactment of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, every land right transfer must be executed before an authorized Land Conveyancer. This provision is provided inter alia under Implementation regulations of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, namely Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration and Government Regulation Number 37 Year 1998 regarding The Regulation on the Land Conveyancer Duties. One type of land right transfers that must executed before the Land Conveyancer is deed on grant of land right or land right transfer to someone without consideration. Sometimes there is a dispute in the process of the execution of the land right deed caused by any heirs that does not agree the said grant of land right to other party. The Supreme Court of Indonesia in one case held that any grant performed by the deceased to other party before the Land Conveyancer is legally valid for the heirs in their lawsuit dispute only the validity of their status as legal heir of the deceased.The objective of this research is to get information whether the Land Conveyancer in practice has performed her duties in compliance with Government Regulation Number 37 Year 1998 and to get information in relation to legal consequences on the transfer of a land right performed without deed of Land Conveyancer. This research is based on analysisdescriptive, that is a research describing the role of Land Conveyancer in the practice of grant of land right in accordance to Government Regulation Number 37 Year 1998. the approach method used in this research is normativejuridical, means that the approach that weighs on the laws and regulations.Based on the result obtained from the research, it is known that the role of a Land Conveyancer in the practice of grant of land right has been in accordance with Government Regulation Number 37 Year 1998, for in this the lawsuit Land Conveyancer according to the Land Registry Office has executed the deed of Land Right Deed in compliance with the applicable procedure. The legal effect of the transfer of land right in the grant of land right agreement performed without a Land Conveyancer deed according to Government Regulation Number 37 Year 1998 is that the Land Registry Office shall not give an approval to said transfer and the Chief of Land Registry Office shall deny to record the transfer of land right."

"Tesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadap akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu peijanjian sehingga dapat dimohonkan pembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut membatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada dan pelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party and ils legal consequences towards the deeds drawn up in relation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. This research uses juridical normative method with qualitative approach which is used to provide qualitative illustration regarding the implementation of loan granting and the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over the legal action conducted by unauthorized party. Based on the result of research, it can be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party over the object of such security does not fulfiil the subjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can be requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage Right does not automaticaliy annul the Deed of Loan Agreement, therefore, the secured loan will remain to be valid and its fullrepayment must be satisfied by the Debtor."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang berada diluar wilayah jabatannya. Selain itu Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. juga melakukan pelanggaran kode etik Notaris, karena perbuatannya menahan uang dan dokumen milik para penggugat yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan maksud mengutungkan diri sendiri agar para penggugat tidak dapat membuat Akta Jual Beli kepada PPAT lainnya. Karena perbuatannya tersebut Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan dan dikenakan sanksi oleh putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berupa penyitaan terhadap kantornya yang bertempat di Tangerang. Putusan Mahkamah Agung hanya sebatas pemberian sanksi berupa penyitaan kantor milik tergugat, dalam tesis ini dijelaskan pula mengenai sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H., yaitu sanksi pidana dan sanksi sesuai dengan kode etik dari organisasi profesi.

---

This Thesis concerns about the lawsuit filled to a Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. in his position as Land Deed Official, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. considered having commited a malfeasance and violations of ethics code by accepting a plea making certificate of land located in Bekasi, while the office of Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. located in Tangerang. This is a malfeasance because Notary/Land Deed Official is prohibited to make land certificate outside the region of their term of office. Besides that, Notary/Land Deed official AndiIriansyah S.H. also commited an offense Notary’s ethics code because his act hold money and documents owned by the plaintiff illegally with the intent of self benefit, with the intention that the plaintiff did not make land certificate to another notary/Land Deed Official. Because of his acts, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. convicted of commiting malfeasance, and penalized by the Supreme Court in the form of confiscation of his office located in Tangerang. The verdict of the Supreme Court just in the form of confiscation of the property owned by Notary/Land Deed Official AndiIriansyah, S.H. only, in this Thesis also explained about the other punishment that can be imposed to Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H., that is criminal punishment and punishment in accordance with the ethics code of organization proffesion."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Notaris maupun PPAT. Sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara dengan dasar hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan para pihak dalam minuta akta jual beli adalah nonidentik dan berakibat merugikan klien, maka Notaris dan PPAT yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana dan hukum perdata.Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analistis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT.

---

This research discusses notary's responsibility as land deed official certifier in the making of land title deeds which are unsigned by the parties. The making of unsigned deed can be categorized as the violation of certifier ethics code as well as notary ethics code, given that it is breaking the honesty and responsibility principle that must be have within notaries or certifiers themself. As long as the conducted violation involves violation toward constitutional law supported with the criminology lab result stating the signature of the parties in the deed of sale and purchase is non identical and caused losses to the client, the relevant notary's and certifier's responsibility can also be asked, according to criminal law and civil law point of view.

The method used to write this research is normative juridical research approach because of the accentuation and the use of secondary data or written norm law, and, interview with two resources. The data analytical method done in a qualitative way so that this research have a form of analytical description that can give data as rigorous as possible about some conditions or other phenomenons related to notary's responsibility as the land deed official certifier."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berkenaan dengan kewenangan bertindak dalam. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai tanggung jawab dari PPAT dan akibat hukum atas tindakannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dalam melaksanakan jabatannya bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan akibat hukum bagi PPAT berkenaan dengan pelanggaran tersebut adalah penjatuhan sanksi.

---

Land Deed Official (PPAT) has an authority making an authentic deed when there is a legal act which related with land. Based on their authority, when PPAT performing their duties have to observe with the regulation and also code of ethics, but in practice, there is PPAT who violate the code of ethics or the regulation which related with PPAT. As an example violations of PPAT is in making mortgage (APHT) that performed by unauthorized person as the case study of this legal research. This legal research will explained about the responsibilities as an PPAT and also the punishment as an legal consequences of the legal deviations. This study is classified as a normative legal research. The research results showed PPAT as an public officer has their own responsibilities and PPAT can be subject to sanctions as their legal consequences of the legal deviations."

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan dalam hal suatu akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Sementara, yang diduga sebagai akta palsu, B. Dampak akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Sementara yang diduga palsu terhadap permohonan pendaftaran tanah yang diajukan berdasarkan akta tersebut, C. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya akta Jual Beli yang diduga palsu tersebut. Dalam hal tindak pidana pemalsuan surat ini, Camat sebagai PPAT Sementara, bertanggung jawab terhadap akta-akta jual beli yang dibuatnya. Terdakwa dianggap bertanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Akibat dari proses hukum yang sedang berjalan, tanah tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah bahwa Kantor Pertanahan harus lebih teliti dalam memeriksa surat-surat asal usul tanah, serta mengirim petugasnya ke lokasi tanah dengan mengikutsertakan pemilik-pemilik tanah bertetangga.

---

Land is a basic need for humans. Good land registry has positive benefits for public. The task of land registration conducted by Chief of Land Office assisted by Land Deeds Officer including Temporary Land Deeds Officer. Land Deeds Officer's deeds is one of the main sources of land registration data maintenance.

This thesis discusses : A. to whom the counterfeiting charges may be brought in the case of a Sale and Purchase Deed made before Temporary Land Deeds Officer which alleged counterfeit deed, B. The impact of Sale and Purchase which alleged counterfeit deed made before Temporary Land Deeds Officer on land registration application submitted under such deed, C. Legal protection against the aggrieved party by the counterfeit deed.

In terms of crime of counterfeiting this deed, District Head as Temporary Land Deeds Officer is responsible for the Sale and Purchase he made. The defendant is considered responsible for the crime of counterfeiting the deed. Due to the ongoing legal process, that land's certificate can not be issued by West Jakarta Land Office until there is a final and binding court decision. One of the form of legal protection is Land Office must more carefully in inspecting the letters of the origins of land and sending officers to the location of land by involving neighboring landowners."