Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini antara lain:1. Bagaimanakah pengaturan tenaga kerja outsourcing dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia?2. Bagaimanakah upaya hukum bagi tenaga kerja outsourcing yang dirugikan sehubungan dengan terjadinya sengketa antara Perusahaan Outsourcing dengan Pemberi Kerja;3.Bagaimanakah problematika dalam kerangka hubungan industrial yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing Maksud dan tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:1. Memberikan pemahaman tentang kedudukan hukum tenaga kerja outsourcing dalam kerangka pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia;2 . Memberikan pemahaman tentang upaya hukum yang dapat ditempuh bagi tenaga kerja outsourcing yang dirugikan sehubungan dengan terjadinya sengketa antara Perusahaan Outsourcing dengan Pemberi Kerja;3. Memberikan pemahaman tentang problematika dalam kerangka hubungan industrial yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing."

"Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing banyak digunakan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan outsourcing di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pengaturannya masih kurang jelas. Kedua, hubungan hukum hanya antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sedangkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Keterkaitan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

---

The focus of this study is on outsourcing system used in business which is booming nowadays. With this system companies do not need to provide budget and time in course of workers recruitment. Because it has already been done by worker supplier companies. Besides that, the increasing number of unemployment, while fields of works are not available make outsourcing system is used.

This study used normative legal research method with secondary data as a source from study on documents. The problems are how is the arrangement on outsourcing in Indonesia and how is contractual terms of the parties in outsourcing agreement.

The result of this research can be concluded: first, outsourcing is arranged in section 64 up to section 66 in The Labor Act No. 13 Year 2003, but the arrangement still less be clear. Second, contractual terms only between the user with worker supplier companies while worker only own contractual terms with worker supplier companies through agreement of job. The relationship between worker with the user caused by the agreement which made between worker with worker supplier companies."

"Pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain biasa disebut dengan tanggung gugat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah (Vicarious Liability). Salah satu bentuk Vicarious Liability adalah tanggung jawab majikan terhadap bawahannya yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkembangan zaman saat ini memungkinkan lahirnya sistem-sistem ketenagakerjaan yang baru, salah satunya adalah sistem outsourcing. Pada sistem outsourcing perusahaan dapat melimpahkan atau mendelegasikan proses produksi kepada pihak lain atau pihak ketiga yang dapat disertai dengan tenaga kerja. Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa outsourcing apabila terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas perbuatan karyawan outsourcing tersebut. Dengan lahirnya sistem tersebut sering terjadi kesalahpahaman mengenai siapakah yang pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing. Penulisan skripsi ini akan menganalisis masalah pertanggungjawaban perusahaan terhadap kesalahan karyawan outsourcing dalam Putusan No. 634/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Utr, dimana terdapat dua majikan yang dimiliki karyawan outsourcing tersebut. Dengan adanya dua pihak yang menjadi majikan karyawan outsourcing menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapakah majikan yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing. Ditambah pihak yang merasa dirugikan tidak mengetahui bahwa karyawan yang telah menyebabkan kerugian kepadanya merupakan karyawan outsourcing. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan penerima jasa outsourcing tetaplah bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing.

---

Vicarious Liability is a concept that states someone will be liable for mistakes made by others. One of the concepts of vicarious liability is the master will be liable for any tort committed by the servant which is regulated by Article 1367 paragraph 3 of Indonesian Civil Law. The development of the current era allows for the new invention of new employment systems, such as outsourcing systems. In the outsourcing system, companies can delegate or delegate the production process to other parties or third parties. Article 81 Indonesian Omnibus Law on Job Creation which amended Article 66 of Indonesian Labour Law explains that any tort committed by outsourcing employees is the responsibility of the outsourcing provider service company if anyone aggrieved by the outsourcing employee’s action. Because of this system, there are often misunderstanding about who will be liable for any tort committed by outsourcing employees. This thesis will analyse the issue of vicarious liability in Indonesian Court Decision No. 634/Pt./2020/PN. Jkt. Utr., where there are two employers owned by the outsourced employee at this verdict, creates ambiguity regarding which employer can later be liable for any tort committed by outsourcing employees. Also at some point, the victim of the tort committed by outsourcing employees did not know that the employee who committed the tort was an outsourced worker. The result of this thesis suggests that the contracting enterprise will be liable for the tort committed by outsourced employees."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenaioutsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

---

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary

data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail."

"Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan sektor ekonomi, tenaga kerja menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Pemberlakuan perjanjian kerja merupakan alternatif yang terbaik, sebab merupakan wahana bagi hubungan kemitraan yang memungkinkan masing–masing pihak saling memahami dan menghormati peranan serta hak dan kewajibannya. Perbedaan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan sering menjadi permasalahan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam hal pembidangan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh. Perbedaan pembidangan ini tentunya juga akan menimbulkan perbedaan terhadap hak, kewajiban serta perlindungan hukum yang didapat bagi mereka yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada pekerjaan satuan pengamanan pada PT.Gedung BankExim Jakarta. Pada perusahaan ini, mempekerjakan pekerja/buruh satuan pengamanan yang terdiri atas pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh kontrak outsourcing yang terikat pada bentuk perjanjian kerja yang berbeda dengan pengusaha pemberi kerja. Perbedaan bentuk perjanjian kerja yang dilakukan, tentunya akan mengakibatkan pula perbedaan dalam hal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut. Perlindungan tentunya wajib diberikan terhadap pihak pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh outsource yang berada dipihak yang lemah dan sering dirugikan akibat sistem hukum perburuhan yang ada sekarang ini. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diberikan oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun perlindungan yang diberikan dalam perjanjian kerja tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

Within realization in national development, labor has important role and position as an actor and as an objective to the development it self. In economic development sector, labor was one of the important component to pushing economic progress beside any other support factor. Put the labor aggrement to be effective was the best alternatif, because it was a medium to have a friendship relation that make eachside understand and respect his role along with his rights and obligation. The different between the theory and the practical it has been a problem for the application of laboring law in Indonesia, specialy in sort of working chategory that the workers do. This different chategory also can cause a different chategory also can cause a different concerning in rights, obligation and also law protection for them who do this kind of labor aggrement. One of them it happens to security work at PT.Gedung BankExim Jakarta. This company, employ security workers consist of permanent workers and Outsourcing contract workers that being bound to a different kind of labor aggrement with the entrepreneur workgiver. The different kind of labor aggreement that they do, also can cause the different about rights and obligation from eachside that being bound in this labor aggrement. Protection must be given to workers, specialy outsource workers that in the weak side and ussually suffer the most because of the labor law system that prevails this day. Protection to worker given by act number 13 (theerteen) year 2003 about laboring and also protection given on the labor aggrement. Research method that would use by the writter is a literature method that have yuridis normatief characteristic."

"ABSTRAKObyek studi dalam penelitian ini adalah status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing (tinjauan yuridis terhadap Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dimana angka pengganguran yang semakin tinggi padazaman sekarang ini mengakibatkan banyaknya perusahaan mengunakan sistem outsourcing, sistem outsourcing ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi perusahaan tetapi di satu sisi jelas merugikan bagi para pekerja outsourcing. Inidikarenakan outsourcing tidak dapat memberikan suatu status hukum yang jelas dan haI tersebut akan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagipekerja outsourcing tersebut.Tujuan Penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana status hukum para pekerja outsourcing tersebut sebenarnya dalam Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003. selain itu yang panting bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing tersebut jika ditinjau dari Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang undangan, terutama dalam Undang - Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2001Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, peneliti mendapatkan hasil, bahwa para pekerja outsourcing tersebut status hukumya disamakan dengan para pekerja waktu tertentu, dmana para pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang jangka waktu kerja ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati oleh perusahaan penyedia jasa kerja dengan perusahaan penyewa. Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing juga disamakan dengan perlindungan pekerja waktu tertentu, tetapi realita yang ada perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. SaIah satunya banyak perusahaan penyedia jasa yang tidak memilki status hukum yang jelas. sehingga sangat menyulitkan para pekerja outsourcing untuk meminta perlindungan hukum jika adanya permasalahan dalam perjanjian kerja mereka dengan perusahaan penyewa. Para pekerja outsourcing dikarenakan mereka bekerja berdasarkan PKWT maka jaminan perlindungan mereka di masa akan mendatang juga tidak terpenuhi, dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang pasti karena belum adanya peraturan perundang - undangan yang jelas mengatur tentang sistem outsourcing tersebut.Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing belum jelas, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian bagi generasi muda pekerja pada zaman modern sekarang ini, tetapi para pekerja tersebut tidak dapat banyak berbuat apa-apa hal tersebut dikarenakan banyaknya angka pengganguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menyelesaikan permasalahan pengganguran yang semakin hari semakin meningkat dan pemerintah jugalah yang seharusnya memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing tersebut agar sistem ini tidak merugikan baik bagi para pekerja maupun bagi perusahaan."

"Krisis Energi Listrik di Indonesia ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir di sebagian besar wilayah negeri ini khususnya daerah di luar pulau Jawa Situasi tersebut menuntut PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola ketenagalistrikan di Indonesia mengambil langkah langkah strategis untuk segera mengurangi bahkan menghapus kondisi krisis energi listrik Untuk itu PLN menetapkan langkah strategis Program Percepatan Diversifikasi Energi PPDE 10 000MW yakni dengan membangun pembangkit listrik baru guna menutupi kekurangan pasokan listrik yang terjadi di tanah air Selain pemenuhan tuntutan atas defisit energi PLN Grup juga mendapat tantangan efisiensi biaya PLN dituntut untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik yang dimilikinya dengan Low Cost meskipun harga listrik di Indonesia tidak lebih mahal dibandingkan negara negara tetangga PLN harus mampu setidaknya memproduksi listrik dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang selama ini dikeluarkan PLN dan hal ini mendorong PLN untuk melakukan beberapa perubahan strategi bisnis dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik yang dimilikinya Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang mekanisme Outsourcing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap program PPDE 10 000MW Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1 Mekanisme Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan PLTU Tahap Supporting antara PT IP dan PT CDB telah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh Undang undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 19 tahun 2012 Tentang Syarat syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 2 Dengan analisa keuangan biaya dalam pengoperasian PLTU 10 000MW khususnya biaya Kepegawaian menunjukkan bahwa skema kontrak OM dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Program 10 000MW tersebut telah memenuhi tuntutan efisiensi dan efektifitas

---

Power and energy shortage in Indonesia is marked by frequently power cuts in most of Indonesian cities especially outside Jawa island This situation has demanded PLN to take strategic steps through electrification acceleration program known as the 10 000 megawatt MW fast track program The program is to build new power plant to cover the power shortage Furthermore PLN has to deal with in cost efficiency PLN must reduce their cost to operate power plants with low cost It also requires several change in PLN rsquo s business strategies especially in operation and maintenance of power plants Purpose of this research is to describe the outsourcing mechanism in Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program 10 000MW Steam Power Plat Operation dan Maintenance Agreement Researcher comes to conclusion 1 Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program between PT IP and PT CDB comply with Law Number 13 Year 2013 concerning Labor and Ministerial Decree No 19 Year 2012 2 analysis of personnel cost in operational of 10 000 MW coal fired steam power plant has proven that Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program is efficient and effective."