Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah saat ini, diperlukan adanya pemanfaatan terhadap potensi-potensi di daerah. Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata, kabupten Simalungun berupaya untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata sebagai wujud dari pemanfaatan potensi daerah. Potensi pariwisata yang di unggulkan di kabupaten Simalungun berada di Kecamatan Girsang Sipanganbolon tepatnya di kota Parapat.Keindahan alam yang dimiliki kota pariwisata Parapat merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pariwisata di kota Parapat. Daya tarik utama dari keindahan alam tersebut terdiri dari danau yang berhawa sejuk yang dikelilingi perbukitan. Namun kesemuanya itu tidak didukung dengan kunjungan wisatawan yang datang dan pembangunan yang layak bagi sebuah kota tujuan wisata. Pertumbuhan kota Parapat yang mengalami stagnasi membuat kurang bergairahnya kota wisata tersebut. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Permasalahan tersebut diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat.Penulis mengungkap permasalahan yang dialami kota pariwisata Parapat, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuatitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian diperoleh melalui teknik "snowball" yang berjumlah tiga orang, terdiri dari Sekda Simalungun, Kepala tata usaha Dinas Pariwisata, dan Camat Girsang Sipanganbolon. Penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir Carley dan Kumar tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Siamalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Dengan adanya sistematka dari Casley dan Kumar akan memudahkan untuk merganlisis kebijakan apa yang akin kita lakukan untuk menanggapi permasalahan yang ada.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Parapat pemerintah kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota wisata Parapat. Sejalan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisata tersebut, terdapat beberapa temuan permasalahan dalam kebijakan yang diaaakukan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui kerangka berfikir yang sistematis. Selain itu terdapat pula keluhan dari para pengambil kebijakan terhadap masyarakat yang belum siap sebagai tain rumah yang baik.Dari temuan lapangan yang diteliti dengan menggunakan kerangka berpikir Casley dan Kumar penulis memperoleh analisa bahwasanya permasalahan yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang tidak direncanaakan secara sistematis menyebabkan pada pelaksanaanya cenderung menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya dihadapi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengahadapi setiap permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut selalu dihadapi dengan cara mencoba-coba berdasarkan pengalaman terdahulu, tidak ada upaya pengembangan solusi yang dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan yang terencana secara sistematis agar memudahkan pada pelaksanaannya, serta peningkatan sumber daya manusia di berbagai sektor, agar para pelaku kebijakan maupun masyarakat bisa lebih sinergis dalam mengatasi permasalahan yang ada serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kebijakan yang dilakukan. Melakukan pemantauan terhadap penyimpangan dari perkembangan yang tidak direncanakan agar dapat di atasi secara dini sehingga efek dari penyimpangan tersebut tidak meluas."

"ABSTRAKKarya tulis ini mendeskripsikan penggunaan, fungsi dan perkembangan nyanyian rakyat Simalungun bagi masyarakat pendukungnya dengan mengaitkannya dengan unsur-unsur kebudayaannya. Namun demikian, tidak hanya melulu mendeskripsikan kegunaan, fungsi dan perkembangannya, tetapi melihat perubahan yang terjadi terhadap penggunaan dan fungsi sebagai akibat perubahan kebudayaan orang Simalungun itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi oleh karena masuknya kebudayaan asing, terutama datangnya orang-orang Eropa menyebarkan agama Kristen kepada orang Simalungun, dimana orang Simalungun masih memeluk agama Aslinya. Datangnya para misionaris Eropa ke daerah Simalungun turut membawa kebudayaannya dalam penyebaran agamanya, oleh karena itu bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan dalam kebaktian agama Kristen selalu menggunakan nyanyian yang berasal dari nyanyian rakyat Eropa. Namun demikian, orangorang Simalungun yang tergabung dalam wadah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) memasukkan unsur-unsur nyanyian rakyatnya menjadi nyanyian gereja, bahkan ada yang secara utuh melodi nyanyian rakyat Simalungun menjadi nyanyian gereja, -- hanya mengganti teksnya. Selain itu, cara melagukan nyanyian gereja, masih terbawa-bawa seperti melagukan nyanyian rakyat Simalungun -- khususnya bagi orang Simalungun di pedesaan. Punahnya nyanyian rakyat Simalungun akibat perubahan kebudayaan Simalungun, tidak berarti "mematikannya" begitu saja, tetapi perlu dicari fungsi lainnya, sehingga ia "hidup" kembali. Tentu mengangkatnya menjadi sebuah seni pertunjukan yang dapat dikembangkan, yaitu meningkatkan pembinaannya serta meluaskan wilayah penyebarannya."

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."

"PEMBERDAYAAN PETANI GAMBIR (Studi Tentang Upaya PeningkatanKeberdayaan Petani Gambir Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IXKabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat)Ix+5 BAB, 107 Hal, 41 Kepustakaan, 2 LampiranABSTRAKTesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan petani gambir di desa Muaro Paiti Kecamatan kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan petani gambir dirasa penting karena gambir merupakan komoditi ekspor dari propinsi Sumatera Barat khususnya bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Desa.Muaro Paiti mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan tanaman ini karena sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani ganibir dan masih banyak lahan yang dapat diolah untuk pengembangan usaha.. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan petani gambir. Kedua, mempelajari penerapan kebijakan peraberdayaan petani gambir. Dan ketiga, mempelajari kendala-kendala yang ditemui di lapangan dan upaya-upaya untuk menanganinya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam serta observasi di lapangan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pemberdayaan ini telah melibatkan warga masyarakat khususnya petani gambir, dengan mengikutsertakan mereka dalam menentukan apa yang dibutuhkan, misalnya dalam menentukan apakah mereka membutuhkan peningkatan kesuburan tanah atau perluasan kebun gambir. Kemudian dalam proses pemberdayaan terlihat bahwa petugas belum memahami kebijakan serta fungsinya sebagai enabler dengan baik. Frekwensi petugas dalam proses pemberdayaan petani gambir terutama dalam kunjungan lapangan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program peningkatan hasil perkebunan gambir, manfaat dan bagaimana penerapan dana bergulir, mendorong masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kelompoknya secara bersama, masih kurang. Dia secara berkala hanya mendatangi kebun-kebun gambir yang dekat dengan perkampungan, sedangkan kebun-kebun yang jauh dari perkampungan lepas dari pantauannya, sehingga hanya petani yang mempunyai kebun dekat dengan perkampungan saja yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampifan untuk mengelola perkebunan gambir. Pada pelaksanaan program pemberdayaan petani gambir khususnya bantuan dana bergulir kepada petani, untuk rehab.ilitasi kebun gambir melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)'sub sektor perkebunan, belum dapat terlaksana. Pengguliran dana belum terjadi, sehingga petani yang lain belum menikmati bantuan dana bergulir.Perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk program pemberdayaan petani gambir dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan iungsi petugas yang diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok petani gambir, memberikan fasilitas yang memadai kepada petugas agar dapat menjangkau wilayah tugasnya dengan frekwensi sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu dalam melaksanakan tugas diperlukan supervisi terhadap petugas dan pemantauan penerapan program oleh Dinas Perkebunan. Ke depan perlu dikembangkan teknik-teknik baru yang lebih efektif dalam pemasaran sosial program atau dalam penyampaian informasi dan penguasaan keterampilan kepada kelompok petani gambir."

"Pada 2019, realisasi target investasi Sei Mangkei hanya sekitar Rp5.46 triliun dari total kebutuhan Rp128.10 triliun, sementara realisasi target investasi Tanjung Lesung hanya sekitar Rp300 miliar dari total kebutuhan Rp96.60 triliun. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang menjadi penghambat tercapainya realisasi target investasi dan serapa tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung menggunakan teori Collaborative Governance dengan berfokus pada interaksi antara Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Badan Usaha/Pengelola. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset-riset terdahulu sebagai sumber data primer. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini yakni terkait infrastruktur yang tidak memadai, minimnya koordinasi antara aktor, dan adanya antagonisme antara aktor menjadi penghambat realisasi target di kedua wilayah KEK ini.

---

In 2019, the realization of Sei Mangkei's investment target was only around IDR 5.46 trillion out of a total requirement of IDR 128.10 trillion, while the realization of Tanjung Lesung's investment target was only around IDR 300 billion out of a total requirement of IDR 96.60 trillion. This thesis aims to identify and analyze the problems that are hindering the realization of investment and employment targets in Sei Mangkei SEZ and Tanjung Lesung SEZ using Collaborative Governance theory by focusing on interactions between the National SEZ Council, Regional Council, and Business Entities/Administrator. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source. There are three findings in this thesis, namely related to inadequate infrastructure, lack of coordination between actors, and the existence of antagonism between actors which hinders the realization of targets in these two SEZ regions."

"Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regional antar Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara dari Tahun 2000 - 2008. Selain melihat disparitas di penilitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan disparitas itu sendiri. Hasil dari penelitian di indikasikan naiknya angka disparitas di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2000-2008. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas tersebut antara lain , Alokasi Pembentukan Modal Tetap, Tingkat pendidikan , Jumlah Tenga Kerja

---

This research is aimed at analyzing regional disparity among regencies North Sumatera Provinces from 2000 up to 2008. Williamson?s weighted coefficient of variation is used to measure the regional disparity in North Sumatera. Besides of regional disparity , this research has identified any factors that have been influencing the regional disparity. The result of analyzes indicates that there is increasing regional disparity among regencies in North Sumatea during 2000 -2008. Many factors caused disparity are Lag PDRB Per Capyta, Investment Allocation (PMTDB) Human Capital, and employer."

"Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan terutama ketidaksamaan dalam hal potensi yang dimililki daerah diantaranya adalah potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya Perbedaan kepemilikan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah bahkan semakin melebarnya jurang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Apalagi kepemilikan sumber daya yang adat tersebut belum dikelola secara optimal sehingga antar daerah satu dengan daerah lainnya nampak jelas perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita, prasarana dan sarana ekonomi dan sosiai, struktur kegiatan ekonominya dan sebagainya.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota melalui indeks Willianson, menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan perekonomian antar daerah di Propinsi Lampung seperti jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, sumbangan dan faktor-faktor lainnya dan menganalisa pengaruh perubahan variabel kebijakan terhadap kondisi kesenjangan petekonomian antar daerah di masa yang akan datang.Studi ini menggunakan model ekonometrika dengan model persamaan simultan yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 8 persamaan struktural dan 3 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 19 dengan variabeI endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 8 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyak 3 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,70 hingga 0,92 dan 4 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,62 hingga 0,69. Bila dilihat dari nilai F hitung berkisar antara 15,8039 hingga 246,845, dan nilai Durbin Watson berkisar airtara 1,695 hingga 2,258.Daya validasi model dengan melihat nilai koefisein U-Theil hampir 85 per= mempunyai nilai koefisien U-Theil di bawah satu, hal berarti sebagian besar model dapat dipergunakan atau valid untuk dilakukan simulasi baik simulasi maupun proyeksi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah teijadi kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang diperlihatkan oleh besarnya nilai indeks Willianson antara 4 kabupaten/kota. Selain itu tingkat kesenjangan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan yang diterima daerah, jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut dan adanya dummy krisis. Dari ke-4 variabel tersebut jumlah tenaga kerja lebih resposif terhadap tingkat kesenjangan dibandingkan variabeI yang lain. Hal ini akan semakin besar bila dalam suatu daerah tersebut telah terjadi aglomerasi tenaga kerja.Dari hasil proyeksi dari tahun 2000-2005 terhadap model persamaan simultan menunjukkan bahwa semua variabel endogen mengalami pertumbuhan yang meningkat untuk semua skenario kecuali variabel pendapatan per kapita mengalami penurunan pada tahun 2001 skenario moderat di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara.Hasil proyeksi variabel target menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan dipengaruhi tenaga kerja, sumbangan, jumlah investasi dan adanya dummy krisis tahun 1997-1998 menghasilkan hasil proyeksi yang meningkat Hal ini berarti daerah kabupaten/kota harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan taraf pembangunan di daerahnya agar tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah lainnya dengan berbagai upaya seperti menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, perizinan yang mudah dan sebagainya terutama agar para investor mau datang menanamkan investasi di daerah. Akibat lebih lanjut ketertinggalan antar daerah dapat dikurangi/diperkecil."

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan budaya bisnis dalam menggerakkan rode perekonomian masyarakat etnis Cina yang senantiasa menjaga kepercayaan (trust) dari masyarakat pelanggan dan rnembangun jaringan-jaringan yang memperkuat kelangsungan bisnis-bisnis mereka.Penelitian ini sangat penting mengingat paradigma budaya bisnis diperlukan sekali dalam kegiatan dunia usaha. Dalam pelaksanaan dunia usaha dan perdagangan metode budaya bisnis sangat mengedepankan nilai-nilai budaya/moral dari para pelaku bisnis sehingga dapat mengatasi berbagai masalah dalam setiap kinerja perekonomian. Budaya bisnis pada tiap-tiap kelompok memiliki variasi yang berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan iktikad yang baik dan kemauan yang kuat sehingga mampu membentuk suatu kekuatan yang dapat menciptakan bentuk-bentuk kepercayaaan (trust) dalam kegiatan untuk mewujudkan efisiensi ekonomi dalam dunia usaha.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang telah menghasilkan data deskriptif dan diperoleh melalui wawancaraa yang mendalam (indepth interview) dengan informan-informan. Sementara pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan lingkup informan yang mencakup unsur pelaku bisnis kue bika, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan masyarakat konsumen bika. Dari hasil penelitian ini akan diketahui bahwa peranan budaya bisnis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat ethnis Cina sangat efektif membantu mereka dalam menciptakan iklim berusaha yang baik pada dunia bisnis.Budaya bisnis etnis Cina yang berakar dari konfusianisme menegaskan adanya konvensi moral untuk mengabdi pada masyarakat telah membentuk para pengusaha emis Cina menjadi pengusaha-pengusaha yang mampu memiliki budaya/ moral yang baik, sehingga pada akhimya mereka mendapatkan kepercayaan dan masyarakat pelanggan dan selanjutnya mampu untuk melestarikan kepercayaan-kepercayaan dari para pelanggan tersebut.Berkat budaya bisnis ini telah membuat kegiatan produksi makanan dari pengusaha bika etnis Cina menjadi kegiatan yang semakin besar dalam bisnis makanan yang bermutu dan bernilai gizi tinggi. Kepercayaan yang mereka bentuk itu dimulai dan yang kecil sampai pada terbentuk kepercayaan yang besar. Pengusaha yang jujur dan bermoral baik yang dilakonkan oleh masyarakat ethnis Cina telah membangun kepercayaan para pelanggan bika terhadap pengusaha etnis Cina.Disamping kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari para pelanggannya, masyarakat etnis Cina juga sangat rajin membangun jaringan jaringan bisnis yang dikelola oleh keluarga, keluarga menjadi tempat pertemuan yang sakral sehingga kebanyakan produksi kue bika ini telah menjadi bisnis keluarga. Selain itu para pengusaha juga menjalin hubungan persahabatan dengan para pejabat di Iingkungan Kota Medan. Hubungan ini sangat berguna bagi kelangsungan bisnis-bisnis yang mereka kelola. Para pejabat yang telah bermitra dengan pengusaha etnis Cina memiliki kecenderungan untuk membela kepentingan bisnis mereka, termasuk melindungi perusahaan makanan itu dari gangguan pemuda berandalan yang sering memalak toko-toko bika Ambon.Tingginya nilai-nilai budaya bisnis etnis Cina lebih disebabkan oleh tuntutan untuk memiliki kemampuan mencari nafkah dan kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat. Masyarakat etnis Cina memandang kegiatan bisnis Iebih menjanjikan keuntungan untuk menghidupi keluarga dan untuk mendapatkan jaminan hari tua. Oleh karena itu mereka juga merupakan kelompok minoritas yang jarang sekali memilih profesi sebagai aparat negara. Bisnis telah menjadi suatu pilihan bagi masyarakat etnis Cina di Petisah Tengah dalam berkarir. Untuk itu bisnis-bisnis yang mereka tekuni benar-benar dijalankan sesuai dengan ajaran konfusius sebagai jantung dari kebudayaan etnis Cina.Semakin optimalnya penerapan budaya bisnis etnis Cina telah menjadi suatu metode yang mengantarkan bisnis mereka ke depan pintu kesuksesan yang ditandai dengan semakin banyak jumlah pelanggan/ konsumen kue bika di Kota Medan, baik yang datang dari lokal Kota Medan maupun yang datang dari luar kota. Bisnis kue bika dapat tetap hidup dan bertahan dalam krisis moneter tidak lain dikarenakan mereka memiliki konsumen - konsumen yang setia dan para konsumen tersebut masih sangat mempercayai produk unggulan Kota Medan ini.Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha yang baik dan tidak terguncang oleh badai krisis ekonomi, maka diperlukan optimalisasi peran budaya bisnis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Budaya bisnis yang selalu berorintasi pada upaya menjaga kepercayaan (trust) dari para konsumen /pelanggan serta penegakan nilai-nilai moral dan etika dalam melakukan bisnis akan dapat menjaga kelangsungan hidup usaha-usaha masyarakat."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."