Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Topik yang kita bahas ini , merupakan topik yang penting dan relevan kita perbincangkan sekarang ini mengingat kondisi dan perlakuan terhadap warga neagara kita, khususnya para pekerja kita, di Malaysia....."

"Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Ibukotanya, DKI Jakarta. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi lokus pada penelitian ini mengingat tingginya riwayat angka incidence rate (IR) COVID-19 yang menghambat penyelenggaraan pelayanan dan tingginya nilai Customer Satisfaction Index (CSI)-nya di tahun 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Expectancy Disconfirmation Model untuk Menguji Kepuasan Publik pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jakarta Pusat dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan publik (citizen satisfaction) pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jakarta Pusat dalam masa tanggap darurat COVID-19 berdasarkan analisis Expectancy Disconfirmation Model (EDM) yang dikembangkan oleh Van Ryzin (2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kuantitatif melalui instrumen kuesioner yang disebar secara daring. Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik accidental untuk penarikan sampel, dengan ukuran sampel 135 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan publik Kota Jakarta Pusat pada pelayanan Adminduk dalam masa tanggap darurat COVID-19 adalah rendah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam penggunaan teori EDM of Citizen Satisfaction oleh Van Ryzin (2013) dengan indikator-indikator yang berasal dari Perceived Service Quality oleh Brady & Cronin (2001), yang menggabungkan dua paradigma: disconfirmation dan performance, dapat menambah daftar penelitian terkait kepuasan publik di Indonesia selain dari penggunaan teori EDM itu sendiri, SERVQUAL, SERVPERF, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian berupa adanya kecenderungan menjawab mid-point oleh responden yang disinyalir berasal dari fenomena satisficing menjadi faktor yang mempengaruhi analisis EDM, khususnya pada hubungan inti yang ada di dalam model. Namun, kecenderungan menjawab mid-point oleh responden dapat diatasi dengan menggunakan beberapa solusi, seperti penggunaan teknik wawancara mendalam atau beberapa metode yang dapat ditambahkan pada kuesioner: Bogus Pipeline, menghubungkan suatu perilaku dengan identitas yang tidak diinginkan (undesirable indentities) terkait perilaku tersebut, Q-sort, dan Item Count.

---

COVID-19 pandemic is an inevitable phenomenon for all countries around the world, including Indonesia and its capital city, DKI Jakarta. Citizen administrative service in Central Jakarta is the locus of this research due to its high incidence rate (IR) COVID-19 which disrupts the implementation of public services and due to its high Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019. Based on those facts, the researcher conducts a study titled “Expectancy Disconfirmation Model Analysis to Test Citizen Satisfaction over Citizen Administrative Service in Central Jakarta during the COVID-19 Emergency Response Period”. This study aims to analyze citizen satisfaction over citizen administrative service in Central Jakarta during the COVID-19 emergency response period based on Expectancy Disconfirmation Model (EDM) by Van Ryzin (2013). This study uses a quantitative data collection technique through online questionnaires. The researcher uses nonprobability sampling with accidental technique and 135 respondents as the sample size. The result of this study shows that Central Jakarta’s citizen satisfaction over its citizen administrative service during the COVID-19 emergency response period is low. It can also be discovered that the result provides a new insight for the use of EDM theory of Citizen Satisfaction by Van Ryzin (2013) with indicators derived from Perceived Service Quality by Brady & Cronin (2001), which combines two paradigms: disconfirmation and performance, could contribute to the list of research related to public satisfaction in Indonesia apart from the use of the EDM theory itself, SERVQUAL, SERVPERF, and the Customer Satisfaction Index. Furthermore, the tendency to answer mid-point by respondents, which allegedly comes from the satisficing phenomenon, become a factor that influenced EDM analysis, especially on its core relationships. However, this tendency could be overcome by using several solutions, such as the use of in-depth interview techniques or several methods that could be added to the questionnaire: Bogus Pipeline, linking such behaviors with their associated undesirable identities, Q-sort, and Item Count."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara memiliki arti Citizen Lawsuit atau Actio Popularis, gugatan warga Negara kepada penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku. yakni umum yang memuat pengertian, gagasan pokok, karakteristik serta unsur-unsur. Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dari aspek yang dilannggap, dan hubungannya dengan penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar. Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum (rechtsvinding). Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada melalui pendapat para ahli hukum yang dalam hal ini adalah hakim sehingga diangkat sebagai sumber hukum formiil, mengingat peraturan tertulis belum ada. Dalam doktrin Citizen Lawsuit belum diatur secara khusus dan eksplisit konsep ini dimulai dengan adanya gugatan mengenai Imigran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia ke Kalimantan Timur Indonesia.Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengeketa adanya perbuatan melawan hukum oleh PT. PLN (Persero) sebagai tergugat serta David. M.L. Tobing dan Agus Soetopo sebagai Penggugat dalam menggugat haknya sebagai warga negara yang telah dilanggar oleh negara dengan adanya tindakan pemadaman listrik bergilir secara sepihak. Hal lainnya ialah mencermati kemungkinan-kemungkinan dari penerapan konsep Citizen Lawsuit ini dalam praktek peradilan di Indonesia yang pengaturannya melihat pada peraturan-peraturan perundang-undang yang ada dengan mengsinergiskan terhadap konsep dan doktrin Citizen Lawsuit.

---

Citizen Citizen Lawsuit or Class Action Lawsuit has a meaning or actio popularis Citizen, a citizen suit to the organizers state that does not run its legal obligation to hold the State in accordance with applicable law. namely general load sense, central idea, the characteristics and elements. Citizen Lawsuit have some attachment to the field of civil law in particular engagements which tort (PMH), and its relationship with the authorities have little legal ties to the administration of this unlawful act by the authorities. The existence of the doctrine of Citizen Lawsuit in Indonesia started from legal discovery (rechtsvinding). Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of legal experts in this case is the judge so appointed as a source of formal law, given that there are no written rules. In Citizen Lawsuit doctrine has not been specifically and explicitly set this concept began with a lawsuit regarding the Indonesian imigrants who were deported by the Government of Malaysia to East Kalimantan, Indonesia.This thesis is lifting cases between citizens and government about the dispute over the existence of an unlawful act by PT. PLN (Persero) as a defendant and David. M.L. Tobing and Agus Soetopo as plaintiffs in suing their rights as citizens who have been violated by the state by the act of rotating power cuts unilaterally. The other thing is to examine the possibilities of applying the concept of Citizen Lawsuit in practice the judiciary in Indonesia which settings look at the rules and regulations of existing laws to synergize to the concepts and doctrine Citizen Lawsuit."

"Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan hukum gugatan citizen lawsuit di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat dan India serta bagaimana akibat hukum jika warga negara sebagai pihak ketiga ingin membatalkan suatu perjanjian yang termasuk tindakan dalam ranah hukum privat dengan menggunakan mekanisme citizen lawsuit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/PDT.G/2020/PN.BJN. Bentuk hasil penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis dan hasil penelitian ini menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dapat menambah materi mengenai gugatan citizen lawsuit pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) agar terciptanya suatu kepastian hukum. Namun, dalam jangka waktu dekat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ini, Mahkamah Agung seyogyanya dapat segera membentuk pedoman mengenai gugatan citizen lawsuit yang dapat diformulasikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang diharapkan mampu menjelaskan hal-hal spesifik dalam gugatan citizen lawsuit. Kemudian warga negara yang nantinya akan mengajukan gugatan citizen lawsuit diharapkan dapat lebih teliti dalam menganalisis hubungan hukum dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan karena baik pihak penggugat maupun tergugat dalam suatu gugatan harus betul-betul mempunyai kedudukan serta kapasitas yang tepat menurut hukum.

---

Citizen lawsuit is a mechanism for citizens to sue the responsibility of state administrators for their negligence in fulfilling the rights of citizens. Citizen lawsuits have not been specifically regulated in the regulations in Indonesia so the reference that can be used by judges to decide on citizen lawsuits is the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/11/2013 concerning the Implementation of Guidelines for Handling Environmental Cases. This study will discuss the development of citizen lawsuits in Indonesia and their comparison within the United States and India and what are the legal consequences if a citizen as a third party wants to cancel an agreement which includes actions in the realm of private law by using a citizen lawsuit mechanism based on a case study Bojonegoro District Court Number 29/PDT.G/2020/PN.BJN. The form of the results of the research in this thesis is descriptive-analytical and the results of this study suggest that the House of Representatives should be able to add material regarding citizen lawsuits to the Draft Civil Procedure Law (RUU HAPER) to create legal certainty. However, soon for 1 (one) to 2 (two) years, the Supreme Court should be able to immediately form guidelines regarding citizen lawsuits that can be formulated in a Supreme Court Regulation (PERMA) which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the citizen lawsuits and hope through citizens who will sue lawsuits regarding citizen lawsuits they become more careful in which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the connection of law and legal basis of suing the citizen lawsuit, because both the plaintiff and the defendant in a lawsuit must have the right position and capacity according to the law."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaruh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam memperbarui undang-undang tentang hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, bersifat deskriptif dan preskriptif. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim harus mampu menguasai metode penemuan hukum terutama dalam mengadili gugatan warga negara agar menyamakan persepsi tentang konsep gugatan warga negara dan agar pembentuk undang-undang segera mengakomodir mekanisme gugatan warga negara ke dalam undang-undang hukum acara perdata dimana putusan-putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukumnya.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the effect of the lawmaking by the judge through a court decision on the citizen lawsuit against renewal the law of civil procedure. This study uses empirical and normative research, descriptive and prescriptive. The research data were analyzed using qualitative method. The researcher suggests that judges must have the ability of lawmaking method, especially in adjudicate of citizen lawsuit in order to make the perception of the concept of citizen lawsuit and that the legislators promptly accommodate citizen lawsuit mechanism in the law of civil procedure in Indonesia."

"ABSTRAKJurnal ini membahas peran dan keunggulan citizen journalist di media NET TV dalam menyajikan berita kepada publik sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kemunculan citizen journalism dipacu oleh teknologi dan iklim demokrasi di Indonesia yang semakin berkembang. Walaupun sempat dianggap memiliki sejumlah kekurangan, namun citizen journalist mampu membuktikan bahwa mereka juga dapat menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada khalayak. Sebagai bentuk kebebasan berekpresi, jurnalis warga mampu mengangkat sisi penting dalam masyarakat yang tak diliput sebelumnya oleh media, memiliki beragam sudut pandang, lebih memahami konteks lokal di masyarakat serta memberi wawasan dan informasi kepada khalayak. Selain itu, jurnalis warga juga ikut menjadi agen perubahan, melengkapi pemberitaan di media tradisional dan menjadi pengawas berjalannya demokrasi di indonesia. Program NET Citizen Journalist menjadi wadah untuk memberdayakan warga yang ingin menyampaikan informasi yang ada di sekelilingnya. Jurnal ini berkontribusi untuk memahami pentingnya praktik citizen journalist dalam memberi wawasan dan informasi kepada publik melalui video berita yang mereka kirim ke redaksi NET Citizen Journalist.

---

ABSTRACTThis journal discusses the role and advantages of citizen journalist in NET TV in presenting the news to the public as a form of freedom of expression. The emergence of citizen journalism is spurred by the development of technology and democracy climate in Indonesia. Despite once considered to have some disadvantages, but the citizen journalists are able to prove that they can also disseminate useful information to the audiences. As a form of freedom of expression, citizen journalists are able to raise important sides in a society that is not covered by the media, have multiple angles, more understand the local context in society and provide insight and information to the public. In addition, citizen journalists also become agents of change, complementing the news in traditional media and becoming a watchdog of democracy in Indonesia. NET CJ becomes a medium to empower people who want to convey information around them. This journal contributes to understanding and supporting citizen journalist practice in providing insight and information to the public through the news video they send to the NET Citizen Journalist editor."

"Di tengah pandemi COVID-19 penyelenggaraan pelayanan publik melakukan penyesuaian berupa pemanfaatan teknologi informasi (online). Salah satunya Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan (Yankesru dan PK) Dinas Kesehatan Kota Depok yang juga melakukan penyesuaian pada Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) menjadi online berbasis aplikasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan prima pada Pelayanan SJP Online saat pandemi COVID-19 sebagai perwujudan prinsip good governance. Desain penelitian berupa kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. Model evaluasi berupa sistem IPO (Input, Process, dan Output). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online sudah cukup prima sesuai standard pelayanan prima menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014, meskipun masih terdapat kendala-kendala seperti, kurangnya Pegawai Verifikator Medis dan Penanggungjawab SJP Online, sarana dan prasarana belum memadai, belum disahkannya SOP dan perencanaan kegiatan pelayanan prima, beban moriil bagi pegawai, pemahaman SJP yang belum optimal dari beberapa Pegawai, Puskesmas, dan Masyarakat Wilayah Kota Depok, serta kurangnya sosialisasi fasilitas pengaduan. Meskipun demikian, Seksi Yankesru dan PK terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pada Layanan SJP Online agar pelayanan prima dapat tercapai seutuhnya.

---

During the COVID-19 pandemic, many public services made adjustments to the online system, including the Service Guarantee Letters (SJP) in the Health Referral System and Health Financing Section that using application-based online. Therefore, this study aims to know the overview of excellent service evaluation in the SJP Online Services in the era of the COVID-19 to realize the principles of good governance. This research uses qualitative methods with descriptive analysis through observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. The evaluation model is using an IPO system (Input, Process, and Output). The results found that the excellent service aspects in the SJP Online Services were quite good because most of them were relevant with Law Number 25 of 2009 and Ministerial Regulation Number 15 of 2014. However, there are still problems going on like inadequate of Medical Verification Staff, Coordinator of SJP, and facilities, not yet ratified SOP and planning of excellent service activities, the moral burden felt by officers, the understanding of users and providers are not optimal yet, and complaint facilities are less socialized. Although, the Health Referral System and Health Financing continue to improve the SJP Online Services."