"
ABSTRAKPemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten paling inovatif di Indonesia,
khususnya dalam hal inovasi pelayanan kesehatan (IPK). Sama halnya dengan inovasi di
pemerintah daerah lainnya, praktik IPK di Kabupaten Banyuwangi juga tidak terlepas
dari tingginya peran kepala daerah. Artinya, keberlanjutan IPK di Kabupaten
Banyuwangi akan dipertanyakan jika Bupati Banyuwangi saat ini tidak menjabat lagi.
Studi ini merupakan pendekatan post-positivistik dengan jenis penelitian kualitatif untuk
menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan kesiapan Pemkab
Banyuwangi dalam menjaga keberlanjutan inovasi melalui Sistem Inovasi Total (SIT) Ato-
F. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method baik melalui kuesioner
dan wawancara mendalam serta dokumentasi. Penelitian yang dilakukan sejak 1 Oktober
2018 hingga 30 Mei 2019, menghasilkan 2 (dua) temuan penelitian. Temuan pertama,
kesiapan Pemkab Banyuwangi dalam berubah dapat dikatakan siap, namun kesiapan
tersebut belum disertai dengan adanya kesiapan sistem inovasi yang terlembaga di dalam
organisasi tersebut. Kasus IPK di Kabupaten Banyuwangi, keempat elemen SIT A-to-F
tidak hadir secara utuh. Di elemen proses inovasi, Bupati Banyuwangi memainkan peran
mulai dari A-to-F, namun bagaimana teknik inovasi, anggaran, waktu yang dialokasikan
masih belum terdokumentasi dengan baik. Begitu pula budaya kreatif yang saat ini mulai
terbentuk karena tingginya peran Bupati Banyuwangi dalam menginisiasi hal tersebut.
Sementara itu, 2 (dua) elemen lainnya yaitu perencanaan strategis inovasi dan metrikinsentif
inovasi masih belum ada di Pemkab Banyuwangi. Temuan kedua, untuk menjaga
keberlanjutan inovasi melalui SIT A-to-F, ada faktor-faktor yang menjadi pendorong dan
juga penghambat. Ada lima faktor pendorong yaitu adanya regulasi, adanya kompetisi
inovasi, perekrutan sumber daya manusia unggul, keterlibatan organisasi non pemerintah,
dan komitmen pimpinan organisasi. Sementara itu lima faktor penghambat yaitu belum
ada program inovasi secara khusus, belum ada peraturan daerah terkait inovasi, belum
ada studi-studi kebijakan terkait inovasi pelayanan publik, belum ada mekanisme insentif
khusus bagi inovator, dan tingginya intervensi Bupati Banyuwangi.
ABSTRACTRegency of Banyuwangi is the leader of all regencies in term of public health service
innovation (IPK). In line with innovation practices of local governments at general, IPK
practices cannot be removed from high role of a local leader of Banyuwangi. It means
that sustainable IPK practice will be questioned if the recent Regent of Banyuwangi will
be substituted in next period. The approach used in this study is the post-positivism with
type of qualitative research to yield descriptive data, aiming to describe readiness of
Regency of Banyuwangi in maintaining sustainable innovation through Total Innovation
System (TIS) of A-to-F model. Data collection technique were derived by means of mixed
method through questionare, depth interview and documentation as well. The duration of
research time which was started from October 1st 2018 up to May 30th, 2019, yielding
two study findings. First finding, readiness of Regency of Banyuwangi in context of
organizational change is ready, but this readiness has not been accompanied by the
readiness of an institutionalized innovation system within the organization. Case of IPK
in Banyuwangi Regency, those elements of TIS A-to-F are not present completely. At
innovation process element, the Regent of Banyuwangi plays role starting from A-to-F
functions, but how innovation technique, fund resouces, and time are not well
documented. At creative culture element, role of Regent of Banyuwangi is central in
creating this culture. While, two elemens both strategic innovation planning and metricincentive
of innovation are not appearing in Regency of Banyuwangi. Second finding, to
maintain sustainable innovation through TIS of A-to-F model, there are supporting and
hindering factors. The supporting factors are existence of regulation, existence of
innovation competition, excellent human resources recruitment, involvement of nongovernment
organizations, and leadership commitment. Whereas, the hindering factors
are absence of special innovation program, absence of local government regulation of
innovation, absence of policy and innovation studies, absence of special incentive
mechanism for innovators, and high intervention of Regent of Banyuwangi.
"
