Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunak9n pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan d 3n wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara m3ndalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendanat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola, penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentUkan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasarna antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di lndonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut."

"ABSTRAKKebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.

---

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised."

"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang sering terjadi kelebihan pembayaran pajak terutama terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor maupun yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Adanya fakta bahwa per tanggal 15 Agustus 2006 terdapat 7.111 berkas permohonan restitusi pajak pertambahan nilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,02 triliun untuk periode 2001 s.d 2006 menunjukkan adanya kelemahan disisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan tunggakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PER- 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 di salah satu Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak tersebut merupakan kantor yang pertama kali menerapkan sistem administrasi modern, di lain pihak wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteria wajib pajak tersebut tergolong besar baik dari skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimanaan negara, relatif patuh terhadap peraturan perpajakan serta telah menjalankan administrasi dengan baik. Wajib pajak tersebut besar sehingga identik dengan transaksi banyak serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan restitusi PPN juga banyak, sedangkan kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat serta pelaporan PPN dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Apakah kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menyangkut aspek kepastian hukum, pelayanan dan pengamanan penerimaan negara Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang kompeten Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu Laporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak X tahun 2002 sampai dengan 2007. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, telah memberikan kepastian hukum (certainty) dan pengamanan penerimaan (revenue productivity), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigit tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity) dan menambah beban perpajakan (cost of taxation) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap kantor pajak sehingga tidak sesuai dengan asas economy. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya kantor pajak modern yang mengedepankan pelayanan (client oriented). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah model yang cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak X. Berdasarkan analisis terhadap PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnya yaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000 dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda."

"Tesis ini melakukan penghitungan dan analisis terhadap potensi dan tax coverage ratio dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada tahun 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini memfokuskan pada penghitungan potensi penerimaan PPN dengan menggunakan data pada tabel input-output updating tahun 2008 yang kemudian akan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi PPN dari masing-masing sektor usaha dan apakah potensi tersebut sudah digali secara optimal. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang belum optimal dalam penggalian akan potensi PPN yang dimiliki adalah sektor industri lainnya, industri makanan, minuman dan tembakau, tanaman bahan makanan lainnya, peternakan, serta perikanan.

---

The thesis performed estimation and analysis of Value Added Tax potential revenue and coverage ratio in Inonesia at 2008. Analysis method that developed in this research is quantitative descriptive analysis, which is focused on VAT revenue estimation by using updating input-output table of 2008, and then compared the result with VAT revenue realization data from Directorate General of Taxes.

The research is designed to identify the amount of potential revenue from each economic sector and to evaluate whether that potential have been optimized collected. The results concluded sectors which VAT revenue collection still not reaching their potential are other industry, food, beverages and tobacco, other crops, livestock and fishery."

"Permasalahan penerapan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemerintah selalu saja menjadi sorotan dan perhatian setiap pelaku usaha maupun para praktisi termasuk kalangan akademisi untuk dikritisi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kepastian hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masalah perpajakan selalu terkait erat dengan usaha atau bisnis maupun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang ada. Peranan politik hukum dalam rangka menyeimbangkan kepentingan pemerintah (baca : negara) dengan kepentingan masyarakat yang terkena pajak menjadi penting untuk dipahami agar terjadi harmonisasi antara keduanya. Sejak tahun 1951, Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan nama sebelumnya yaitu Pajak Penjualan. Prinsipnya adalah mengenakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai obyek pajak apabila terjadi suatu transaksi atau penjualan atas barang atau jasa.Penelitian ini meninjau politik hukum penerapan atau pengenaan pajak pada saat itu diteruskan sampai dengan saat ini dengan nama Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah, termasuk penundaon penerapannya di daerah pabean tertentu yang dimaksudkan agar pelaku dunia usaha mau berinvestasi di daerah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian secara khusus akan penegakan hukum (law enforcement) dalam beberapa kasus menjadi sorotan penting dalam konteks keadilan dan kesamaan hak Wajib Pajak dan fiskus atas ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui cara penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai politik hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia."

"ABSTRAKSalah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah pada tanggal 31 Desember 1983 adalah mengganti Undang undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dengan tujuan utama untuk penerimaan yang sebanyak-banyaknya mendapatkan Dalam membahas masalah Undang-undang Perpajakan perlu diperhatikan tentang syarat-syarat umum yang merupakan penerapan asas perpajakan baik secara yuridis, ekonomis dan finansial yang dijabarkan dalam beberapa pokok pembahasan, baik terhadap Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan menggunakan asas perpajakan diharapkan dapat diketahui apakah secara yuridis, ekonomis dan finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Penelitian yang dilakukan guna penulisan skripsi ini bersifat Deskriptis-Analitis, dan untuk pengumpulan data digunakan metode Library Research serta Field Research. Dari hasil penelitian didapatkan ternyata baik Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 telah mengikuti asas perpajakan yang ada baik yuridis, ekonomis maupun finansial walaupun dari masing masing undang-undang ada terdapat pokok bahasan yang tidak diindahkan. Dan ternyata secara yuridis, ekonomis maupun finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 lebih baik dibandingkan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, sehingga mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Yang perlu diperhatikan kembali adalah mengenai penerapan prinsip accrual basis dalam Undang-undang Pajak Pertam bahan Nilai 1984, terutama terhadap penjualan dengan cara kredit jangka panjang. Perlu diperhatikan pula adanya dualisme penerapan prinsip saat terhutangnya pajak baik accrual basis untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendahului pernbayaran, maupun cash basis untuk pembayaran yang mendahului penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hendaknya diupayakan pula agar setiap keputusan dan penegasan yang dikeluarkan dapat berlaku secara umum dan untuk jangka waktu yang cukup lama."