Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada masalah pelayanan di sektor pemerintahan yang tidak kalah pentingnya mengingat peranannya menjadi lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh aparat pegawai negeri sipil makin terasa dengan semakin meningkatnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga secara gradual layanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yakni hak atas pelayanan. Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.Gambaran kesenjangan secara menyeluruh dan puncak penilaian terhadap seluruh kesenjangan/gap antara harapan dan persepsi dari kualitas pelayanan tergambar pada kesenjangan ke-5. Sebagai salah satu strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan, Peters dan Waterman (1984) menjabarkan unsur-unsur yang saling berhubungan yang menjadi dasar pemandu komprehensif, yang dikenal dengan Seven S (7?S ) yaitu: Strategy, structure, system, staff, style and shared values. Model 7?S merupakan alat bantu untuk menganalisa permasalahan internal dan eksternal dalam tubuh organisasi sehingga dapat diterapkan strategi untuk dikembangkan dan diimplementasikan.Jenis metode pendekatan adalah metode deskriptif analitis. Metode analistis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berlokasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yaitu :Pejabat (eselon II, eselon III dan eselon IV) pada jajaran Direktorat Perdata; Pejabat notaris, staf notaris dan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan sebanyak 100 responden dijabarkan dalam 20 pertanyaan indikator.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh secara keseluruhan kualitas pelayanan di Direktorat Administrasi Hukum Umum khususnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas belum menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan dari persepsi dan harapan masyarakat yang menunjukkan hasil nilai kesenjangan atau gap dengan nilai skor negatif dari keseluruhan dimensi baik dimensi Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimana dimensi responsiveness menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya. Sementara kondisi sistem, struktur dan staf dalam konteks kualitas pelayanan pengesahan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum maksimal. Terkait dengan penanganan dimensi responsiveness upaya meningkatkan kemampuan ,pengetahuan dan perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan dengan selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik

---

The Background of this Thesis title is based on importantly service issue in the government which its role become higher related to public interest. The role of public service is conducted by government and involving every public servant with increasingly awareness of society. It is develop into same level in society to be rights i.e. right to service. The primary of the writing thesis theory is the qualities theory of service which addressed by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) through five dimensions of Service qualities which consists of Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.The fifth dimensions shown overall gap and assessment between hopes and perspective of service quality. As one of the strategy to enhance the service quality, Peters and Waterman (1984) elaborates the interrelating elements to be a basic of comprehensive direction. It is known as Seven S (7?S) i.e. Strategy, Structure, System, Staff, Style and Shared values. The Model of 7?S is strategic equipment for analyzing internal and external problems in Organization body in order to be developed and implemented.The approach of this research is using descriptive analysis method. The descriptive analysis method is a research method with take sample from population and its using questioner as gathering data. The Research is located in Directorate General of Legal Administrative Fair. Target of this research are all of Public Servants who involving into registration service of institution/ foundation or PT. such as Echelon I, Echelon II, Echelon III and Echelon IV at Directorate of Civil; Notaries, Staff of Notary and Societies whose applied and its number 100 respondents with detailed in 20 indicators questions.Based on research and analysis results obtained overall service quality in Directorate General of Legal Administrative Fair especially for division of registration service of the institution/ foundation or PT that its have not yet to enhance the quality which is required by consumer. It was emerging gaps Hence, in largely, for satisfaction of consumer to the registration service of institution/ foundation or PT is negative point. The identification of the satisfaction of consumer has not reach what they are expected. Through implementation system, structure and staff in simultaneously in order to improve the service quality registration of institution/foundation could be achieved by pay attention to Responsiveness Dimension without denied others dimensions. In order to conduct their task and function, the impact of dimension should affirm consciousness which is reflected from public service performance. Therefore, the attempt to improve public servant assignment is continually necessary in order to perform public service. In facing globalization era which is fully challenges and opportunities, the public servant shall more increase their capacity and skills in order to provide better service, oriented to the needs and satisfaction of relation and to advance competitive sector in providing public service."

"ABSTRAKStudi dilakukan di unit pelayanan Sisminbakum yang merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Studi ini menggunakan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai alat ukur pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia, dengan harapan proses pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sisminbakum menggunakan sistem internet, dimana proses pendaftaran permohonan hingga terbitnya SK dapat diakses melalui internet. Dibalik adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada Sisminbakum, pada kenyataannya masih dijumpai permasalahan pengurusan Badan Hukum yang menyebabkan berlarutnya proses permohonan.Untuk itu tujuan dan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan yang ada di dalam prosedur pelayanan Sisminbakum dan untuk mengetahui Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan pada Sisminbakum hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara.Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada pelayanan Sisminbakum, dilakukan analisis Prosedur Operasional Standar (POS) yang meliputi analisis lingkungan opersional, analisis Kebutuhan Organisasi, dan analisis Peraturan Perundang-undangan.Analisis hasil penelitian diperoleh hambatan-hambatan dalam POS (Prosedur Operasional Standar) pelayanan Sisminbakum. Penulis memberikan rekomendasi perubahan POS Sisminbakum dengan POS yang penulis namakan sebagai "POS Rekomendasi. Diharapkan dengan POS Rekomendasi pelayanan Sisminbakum menjadi lebih baik

---

ABSTRACT

Study conducted at Sisminbakum service unit which forms of public service which carried out by Sub Directorate Law Agency, Directorate General of Public Administration Law. This study applies Procedure of Standard Operational as measure tool of Sisminbakum service.

Sisminbakum formed based on needs and demands which arise in the community and entrepreneurs in Indonesia, which look forward to the legal application process and approval by Law Agency effectively and efficiently. Sisminbakum uses internet system which registration process until issued the decision letter could be accessed through the internet. In spite of redundancy which has at Sisminbakum, but in reality still find the problems of Law Agency process that cause of the application process lengthy.

Therefore, the purposes for this research are to identify of the barriers which have in the service procedure of Sismibankum and to identify the research outcome of Procedure of Standard Operational service at Sisminbakum. Data collection conducted by survey and interview manner.

To identify the barriers on Sisminbakum service, performed by analysis of Procedure of Standard Operational which includes of analysis of operational environment, organization needs and legislation.

Analysis of research outcome obtained from barriers in Procedure of Standard Operational at Sisminbakum service. The writer gives changes recommendation of Procedure of Standard Operational which called "Recommendation of Procedure of Standard Operational". Hopefully with this Recommendation of Procedure of Standard Operational could be better."

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai suatu organisasi dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima demi terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional. Pada kenyataannya, justru kinerja DJHKI dipertanyakan, terutama mengenai lamanya proses suatu pendaftaran permohonan HKI khususnya untuk pendaftaran Merek. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pemeriksa Merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan pemeriksa merek, sehingga penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi sensus. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam obyek penelitian maka penulis menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Adapun data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah data interval dengan menggunakan skala likert. Kemudian Uji validitas yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini menggunakan Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) sedangkan untuk uji realibilitas, teknik penghitungan koefisien reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja, dimana faktor Kontrol dari variabel Budaya Orrganisasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan positif dengan Kinerja Pemeriksa Merek dan faktor Penghargaan dari variabel Kinerja mempunyai pengaruh yang kuat dan positif dengan Kinerja Lebih kanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hasil temuan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan struktur organisasi yang ada dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

---

Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) is obliged to provide good public service of the IPR registration. But in order to do that the DGIPR keep facing the problem regarding the applicants complains about the registration process that take more than 2 years. It is obviously longer that it is supposed to be as it is stated in the Trademark Law No. 15 year 2001. This research is conducted basically to find the cause of the low performance of the trademark examiners. As we all know the trademark examiner are persons who perform the substantive examination in trademark registration process. So the examiners has the most important role and of course maybe the source of this problem. This research is to find out how Organizational Culture and Motivation affect the Performance of trademark examiner. Do they have a good and significant influence on Trademark examiner's performance. The assumption is that Organizational Culture and Motivation have strong influence on employee performance. The assumption is based on experiences as one of the trademark examiner and also based on theories of many experts on Cultural Organization, Motivation and Employee's Performance such as Stephen Robbins, Herzberg, Chung and Meggison I used the quantitative approach in my research, and the object of this research is the whole population of trademark examiners (46 examiners). So it is a census population. All data and information are gathered from Literature study and Questioner, and then I conduct the validity and reliability test, using Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) and Alpha Cronbach's reliability coefficient. The findings of the research are that The Cultural Organization and Motivation really do have strong and positive influence on Performance of Trademark Examiner. The Control Indicator of Cultural Organization has the strongest influence on the performance of the Examiners, and the Reward Indicator of Motivation has the strongest influence on the performance of examiners I hope that through this research we can identify most of our problems in DGIPR and also have the solution to overcome the problems. The research findings are also can be use as guidelines for Organizational Structure Planning and Development with Human Resources Orientation for Good Public Service."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

""Changing the face" can change nothing. But ?facing the change? can change everything. Tesis ini membahas persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Dengan menggunakann konsep Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman dan Berry dilakukan analisis terhadap level persepsi dan harapan peserta pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian menyarankan perlunya membentuk sebuah tim untuk memperbaiki kurikulum, dan metode pengajaran yang melibatkan para akademisi, praktisi dan lain-lain, secara terus menerus atau berkelanjutan agar kurikulum dan metode pengajaran selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan; meningkatkan kompetensi para pengajar, menekankan pentingnya pimpinan dan pegawai yang memiliki minat, latar belakang dan kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia; serta terus menerus meningkatkan dan memperbaiki sarana dan fasilitas pendidikan dan pelatihan.

---

"Changing the face" can change nothing. But ?facing the change? can change everything. This thesis is to discuss about the perception of training and education trainee for the quality of training and education representation in The Board of Human Resources Development of Law and Human Right. This research is quantitative approach with descriptive design. By using Service Quality Concept from Zeithaml, Parasuraman and Berry is analyzed for level of perception and expectation of training and education trainee. Result of this research suggest to build a team for restructure the curriculum and teaching methods that are involving the academician, the practicioner, etc, continuously, in order to curriculum and teaching methods are always to supervise the knowledge development; to increase the competency of teachers; to emphasize that it?s necessary for the leaders and employess to have human resources development?s basic, experiences and interest; improving and restructuring the training and education facilities constantly."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan disain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 99 responden. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive accidental.Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan SABH mempunyai dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.

---

This research is done to measure serivece quality with usedAdministration System of Corporate Body. The research was use quantitavie methode with descriptive design. The Collecting of data is done with expand quessionner to 99 of respondents. The polling of sample is done with used purposive accidental.

The result of research explained that using Administration System og Corporate Body have positive impacted and increase quaiity Service of legalization limited liability company."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."