Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary?s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land?s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach.Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary’s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land’s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach. Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Tugas notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganya berbeda. Namun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta partai dan akta pejabat. Notaris harus menciptakan otentisitas pada akta notaris. Apabila akta notaris kehilangan otentisitasnya, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa peneguran, pemecatan sementara, atau pemecatan tetap, dan tuntutan ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, apabila terjadi pembatalan terhadap akta notaris, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pertanggungjawaban notaris untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan, kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris serta akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris adalah sebagai akta di bawah tangan. Dalam legalisasi, notaris harus mengenal (para) penghadap, membacakan dan menjelaskan isi akta di bawah tangan tersebut kepada (para) penghadap, serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal legalisasi, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi apabila notaris melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam waarmerking, notaris hanya mengesahan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-waarmerking. Sehingga, terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan."

"Sesuai ketentuan pasal 1 PJN notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan kepercayan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik tersebut notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata, agar dapat dipakai para pihak untuk membuktikan haknya yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuatnya yang dituangkan dalam akta otentik tersebut.Dalam pembuatan akta otentik disamping harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris juga harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang tertuang dalam suatu yurisprudensi, khususnya yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris maupun yurisprudensi yang di dalamnya memuat kaedah-kaedah hukum yang diciptakan oleh hakim sesuai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan akta-akta notaris.Berdasarkan penelitian penulis, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, ternyata bahwa yurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap pembuatan akta notaris dan karenanya yurisprudensi perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuatnya atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta notaris tersebut terhindar dari pembatalan oleh hakim. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa yurisprudensi yang membatalkan perjanjian yang dibuktikan dengan akta notaris maupun yurisprudensi yang membatalkan akta notaris."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta hibah wasiat harus mengandung tiga kebenaran yaitu kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran material. Khusus mengenai akta wasiat adalah berbeda dengan akta-akta yang lain, akta wasiat tidak dapat dirubah atau dicabut apabila si pewasiat telah meninggal dunia. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat, dapat mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Notaris dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai tanggungjawab hukum Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat apabila yang dilakukan tersebut ternyata melanggar hukum dan ada implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata atas Akta Wasiat yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan merupakan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Tanggungjawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta wasiat. Apabila ini terbukti, akta wasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan kode etik Notaris. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka Perseroan Terbatas belum sah sebagai badan hukum dan hubungan antara para pendiri masih merupakan hubungan kontraktual. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh setelah anggaran dasar Perseroan Terbatas telah disahkan oleh Menteri Kehakintan dan HAM. Dalam kasus yang dibahas, sebelum akta pendirian PT X mendapat pengesahan dari Menkeh dan HAM RI telah dilakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas saham yang seharusnya dibuat oleh notaris Y adalah akta perubahan atau akta perbaikan anggaran dasar PT X, (karena akta pendirian PT X sedang dalam proses pengesahan oleh Menkeh dan HAM RI) dan melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menkeh dan HAM RI untuk mendapat pengesahan. Namun, pada kenyataannya perubahan anggaran dasar PT X tidak dibuat dan tidak dilaporkan kepada Menkeh dan HAM RI sehingga, dalam akta pendirian PT X pendiri dan pemegang sahamnya adalah PT A, PT B dan PT C yang seharusnya dibuat adalah akta perubahan anggaran dasar yang merubah komposisi pemegang saham PT X menjadi PT A dan PT Q. Metode yang digunakan dalam pembahasan kasus ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menelaah serta mengkaji masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."