Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan jumlah unit layanan syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (2) Untuk melihat berapa besar tingkat signifikansi pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (3) Untuk membuktikan bahwa terdapat perubahan struktural terhadap peningkatan DPK pada periode sebelum dan setelah kebijakan office channeling.Menggunakan metode pengolahan data regresi linier dengan uji chow, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah untuk seluruh periode data yang diteliti. (2) Pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah cukup signifikan, dengan nilai R2 sebesar 11,92% dan nilai nilai t statistik diatas 2 yaitu sebesar 2,18 serta nilai probabilitas uji t dibawah 5% yaitu 3,64%. (3) Hasil dari uji chow menunjukkan terdapat perubahan struktural peningkatan DPK yang disebabkan oleh jumlah unit layanan pada periode sebelum dan setelah office channeling."

"Penelitian yang terkait dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FDR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal hasil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FDR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FDR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FDR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FDR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FDR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FDR minimum limit. At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is found. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor sosial dan makro ekonomi terhadap performa keuangan bank syariah di 10 negara (2021-2023). Sampel mencakup 27 Bank Syariah dari 10 Negara urutan teratas dari skor IFCI tahun 2022. Metode data panel efek tetap dan efek acak diterapkan pada penelitian ini. Hasil menunjukkan FDR dan angka kemiskinan berkorelasi signifikan secara positif, sedangkan FDI dan NPF berkorelasi signifikan secara negatif. Negara Sudan dan Pakistan memiliki kebijakan pemerintah dan penerimaan sosial yang mendukung Bank Syariah, sedangkan Kuwait persaingan antar bank ketat dan masih tinggi ketergantungan pendapatan dari minyak.

---

This research analyzes the influence of social and macroeconomic factors on the financial performance of Islamic banks in 10 countries from 2021 to 2023. The sample includes 27 Islamic banks from the top 10 countries according to the 2022 IFCI score. Panel data methods, including fixed effects and random effects models, are applied in this study. The results indicate that the Financing to Deposit Ratio (FDR) and poverty rate are significantly and positively correlated, while Foreign Direct Investment (FDI) and Non-Performing Financing (NPF) are significantly and negatively correlated. Sudan and Pakistan have government policies and social acceptance that support Islamic banks, whereas in Kuwait, competition among banks is intense, and there is still a high dependence on oil revenue."

"Perilaku nasabah pemilik tabungan dan deposito di perbankan syariah, khususnya di Pulau Jawa, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat bagi hasil merupakan satu dari tiga faktor yang yang dapat mengarahkan keputusan nasabah untuk menggunakan sebuah bank syariah atau meninggalkan sebuah bank syariah yang diteliti dalam tesis ini. Ditemukan bahwa tingkat bagi hasil lebih berpengaruh saat nasabah mengambil keputusan untuk memilih sebuah bank syariah dibanding saat ia memutuskan untuk meninggalkan sebuah bank syariah. Hampir seluruh nasabah bank syariah di Pulau Jawa juga adalah nasabah bank konvensional. Sebagian dari mereka melakukan perbandingan antara tingkat bagi hasil yang mereka terima dari bank syariah dengan tingkat bunga simpanan mereka di bank konvensional. Mereka memiliki harapan agar bank syariah memberikan bagi hasil yang kompetitif. Mereka juga belum siap dengan prinsip profit and loss sharing yang seharusnya menjadi sifat akad mudharabah yang sesungguhnya.

---

Syari`a banking depositors behaviours, in Java Island, are affected by many factors. Rate of return of their saving and time deposit accounts is one of three variables that has been researched in this study and found correlated with depositor`s decision toward using a syari`a bank and leaving one. Even though, the correlation is higher when depositors choosing syari`a bank rather than leaving one. While almost all syari`a bank depositors are also depositors in conventional bank, almost half of them said that they were comparing the rate of return of their syari`a bank accounts with their conventional bank interest rate. They do have expectation that syari`a bank can give them a competitive rate of return. The study also found that these depositors are not ready yet with profit and loss sharing concept as mudharabah contract nature in Islamic financial system."

"Tesis ini ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan rekomendasi implementasi model pembiayaan syariah dengan pembiayaan supply chain finance dan implikasinya. Sektor perikanan merupakan sektor potensial, namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan rumah tangga tersebut untuk memperbesar usahanya karena permodalan hanya sebatas modal pribadi, tingkat kesadaran pelaku usaha rumah tangga perikanan tangkap (RTPT) terhadap keberadaan pembiayaan syariah serta kondisi geografis terkait akses pembiayaan antara Bank yang terletak di pusat kota dengan lokasi usaha yang menjadi kendala efektivitas pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis kinerja usaha rumah tangga perikanan setelah penerapan pembiayaan syariah dengan model supply chain financing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SCF dengan akad pembiayaan syariah berpotensi diterapkan dengan menggunakan usulan akad musyarakah sebagai dasar transaksi bagi RTPT dan BPRS, serta akad wakalah bil ujrah sebagai dasar transaksi koperasi syariah ke bank maupun ke nasabah. Implikasi bagi RTPT setelah penerapan model ini yaitu nilai NTN Kab Belitung sebesar 114,83 yang artinya dengan pembiayaan bagi hasil ini sektor perikanan ini masih berada di kategori surplus/sejahtera (nilai di atas 100). Implikasi bagi BPRS berpotensi dalam memperluas pasar ke nasabah dan memperoleh lebih banyak hasil yang didapatkan (pendapatan). Dan bagi koperasi syariah dapat memperluas jaringan usaha nasabah serta perolehan fee  dari transaksi sebagai perantara. Akan tetapi, dari sisi BPRS sendiri juga melihat skema ini perlu mempetimbangkan kebutuhan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan yang capable jika penerapan skema ini akan diterapkan di BPRS.

---

The thesis aims to introduce and provide recommendations for the implementation of an Islamic financing model with supply chain financing and its implications. The fisheries sector is a potential sector but has problems such as the limitations of these households to enlarge their business because capital is only limited to personal capital, the level of awareness of fisheries household (RTPT) businesses to the existence of Islamic financing and geographical conditions related to access to financing between banks located in the city center, with business locations that become obstacles to the effectiveness of Islamic financing. The research method used is the qualitative method. The research was conducted at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung and fisheries households in 5 (five) sub-districts of Belitung. This research uses quantitative data to calculate and analyze the business performance of fisheries households after the implementation of Islamic financing with the supply chain financing model. The results of this study indicate that the SCF model with sharia financing contracts has the potential to be applied by using the proposed musharakah contract as the basis of transactions for RTPT and BPRS, and the wakalah bil ujrah contract as the basis for transactions of Islamic cooperatives (Koperasi Syariah) to banks and customers. The implication for RTPT after the implementation of this model is that the NTN value of Belitung Regency is 114.83, which means that with this profit-sharing financing, the fisheries sector is still in the surplus / prosperous category (value above 100). The implication for BPRS is the potential to expand the market to customers and get more income. Islamic cooperatives can expand the customer's business network and obtain fees from transactions as intermediaries. However, from the BPRS side itself, it also sees that this scheme needs to consider the need for investment in the field of human resources (Human Resources) who have capable financing analysis skills if the application of this scheme is implemented in BPRS."

"ABSTRAKTujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, dengan pendekatan model logit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 110 sampel nasabah bermasalah Bank Syariah XYZ dengan kondisi 79 nasabah masuk dalam kategori nasabah yang berhasil disehatkan oleh bank dan 31 nasabah dalam kategori nasabah yang gagal disehatkan oleh bank.Dengan pendekatan model logit, diperoleh variabel yang secara statistik signifikan untuk menjadi indikator awal yang dapat memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, yaitu variabel sikap nasabah, prospek usaha nasabah dan variabel kecukupan jaminan (collateral coverage). Ditinjau dari ketepatan klasifikasi, pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 84,5%.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to obtain initial indicators in predicting the handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ is to implement logit analysis approach. This is a quantitative research, run sample by 110 non performing debtors of Bank Syariah XYZ, which 79 among them categorize as current and the rest is non current.Implementing logit model approach resulted in acquiring significant statistic variable which can be identified as initial indicators to predict handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ. These are attitude, debtor?s business prospect and collateral coverage variable. In term of classification accuracy, the logit analysis approach provide up to 84.5% exactitude."

"Terbatasnya produk perbankan syariah dalam menunjukkan ciri khasnya pada akad mudharabah menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan market share yang baru mencapai 7,09% per Desember 2022 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dilain sisi, penerapan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi bank syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial agar mampu menjaga stabilitas keuangan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi inovasi produk SRIA di perbankan syariah berdasarkan kerangka Concept Note yang telah disusun oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah karena instrumen tersebut masih belum mencapai konsensus dalam ketentuannya pada produk SRIA. Metode awal yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review (SLR) dengan teknik analisis konten secara empiris dan teoretis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Sebanyak 509 artikel diperoleh dan secara bertahap disaring berdasarkan kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 23 artikel final layak analisis. Secara garis besar, 15 artikel empiris mengenai PSIA (Profit Sharing Investment Account) dan instrumen makroprudensial mengemukakan bahwa implementasi produk PSIA membutuhkan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial yang akomodatif sesuai dengan karakteristiknya. Aspek risiko produk PSIA berupa risiko likuiditas dan risiko investasi menjadi yang paling dikhawatirkan mampu mengguncang kestabilan moneter perbankan syariah dalam jangka panjang. Sementara, 5 artikel teoretis lainnya menekankan konsep PSIA yang merupakan produk investasi sehingga hakikatnya akad mudharabah yang digunakan tidak menjamin nilai pokok pengembalian secara alamiah. Metode berikutnya menggunakan Delphi dua putaran dengan melibatkan persepsi responden ahli dalam bidang perbankan syariah maupun kebijakan makroprudensial di Indonesia. Temuan yang didapatkan yaitu seluruh ketentuan kebijakan makroprudensial terhadap mencapai konsensus pada putaran kedua dengan mekanisme GWM berada di rentang 2%-7,5%, RIM Syariah pada rentang 84-92%, dan PLM Syariah 4,5%. Khusus instrumen RIM dan PLM, hasil konsensus mengungkapkan diperlukan penyesuaian fleksibilitas kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia jika SRIA diterapkan. Sementara itu konsep akad mudharabah muqayyadah pada SRIA juga mencapai konsensus apabila akad mudharabah SRIA termasuk kedalam kategori mudharabah madhmunah sesuai fatwa DSN MUI No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

---

The limited products of Islamic banking in showing their characteristics in mudharabah contracts is one of the triggers for the slow growth in market share which only reached 7.09% as of December 2022 based on data from the Financial Services Authority's Islamic Banking Statistics. On the other hand, the implementation of the Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) as an innovation for Islamic banks requires macroprudential policy instruments to be able to maintain financial stability in the banking sector. This study aims to analyze and explore SRIA product innovation in Islamic banking based on the Concept Note framework that has been prepared by the National Sharia Economic & Finance Committee (KNEKS) on Macroprudential Policy Instruments in Indonesia in the form of Statutory Reserves (GWM), Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) because these instruments have yet to reach consensus on their provisions on SRIA products. The initial method used is the Systematic Literature Review (SLR) method with empirical and theoretical content analysis techniques for scientific articles published in reputable international journals. A total of 509 articles were obtained and gradually filtered based on eligibility criteria to produce 23 final articles worthy of analysis. Broadly speaking, 15 empirical articles on PSIA (Profit Sharing Investment Account) and macroprudential instruments argue that the implementation of PSIA products requires provision of accommodative macroprudential policy instruments according to their characteristics. The risk aspects of the PSIA product, in the form of liquidity risk and investment risk, are the most worrying about being able to shake the monetary stability of Islamic banking in the long term. Meanwhile, 5 other theoretical articles emphasize the concept of PSIA which is an investment product so that in essence the mudharabah contract used does not guarantee the natural principal value of return. The next method uses two rounds of Delphi involving the perceptions of expert respondents in the field of Islamic banking and macroprudential policies in Indonesia. The findings obtained are that all macroprudential policy provisions towards reaching consensus in the second round with the GWM mechanism are in the range of 2% -7.5%, Sharia RIM is in the range of 84-92%, and Sharia PLM is 4.5%. Particularly for the RIM and PLM instruments, the consensus results reveal that flexibility adjustments are needed again in accordance with Bank Indonesia regulations if the SRIA is implemented. Meanwhile, the concept of a mudharabah muqayyadah contract with SRIA also reached a consensus if the SRIA mudharabah contract was included in the mudharabah madhmunah category according to DSN MUI fatwa No. 118 concerning Guidelines for Guaranteeing Customer Deposits of Islamic Banks."

"Perbankan Syariah di Indonesia hari ini berkembang di banyak tempat. Kita bisa lihat banyak bank yang tadinya konvensional berbondong-bondong membentuk bank yang syar?i. Sekilas terlihat jika syariah Islam seakan masuk kedalam tubuh perbankan-perbankan yang tadinya tidak bersyar?i. Kajian-kajian sebelumnya mengatakan jika hal ini merupakan Islamisasi yang berhasil tumbuh dan juga mengatakan ini merupakan gerakan kapitalisme Islam. Selain itu pandangan lain juga melihat jika ini merupakan akibat adanya keinginan manifestasi diri sebagai Muslim. Tetapi penelitian ini melihat jika kemunculan ekonomi syariah yang subur merupakan keberhasilan komdifikasi kapitalis terhadap Islam. Dengan pendekatan kualitatif dalam kajian ini, Penulis akan menggambarkan bagaimana nasabah dan pihak bank membangun realitas mereka. Hasil temuan penelitian ini melihat jika tumbuh suburnya bank syariah akibat Islamisasi yang berkaitan dengan manifesatsi diri seorang Muslim.

---

Syariah banking in Indonesia today is very happening. As we can see many conventional bank in Indonesia today started to establish their own syariah bank. This phenomenon shown us if looks like Islam is started to getting inside many conventional bank. The studies before tell us if this is an Islamic capitalism movement. Other study tell us if this is an Islamic expresion as a muslim in banking system. In other hand in this study researcher have a different perspection. In this study researcher defining this phenomenom as a capitalist movement who commodification-ing syariah Islam in banking system. This commodfification can be happened is because the Islamization. With qualitative approach in this study, researcher wants to tell the more about this emergence of syariah bank from conventional bank. In this study researcher want to tell reader if there is a corelation between Islamization and commodification that makes Islamic symbol becoming commodified."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."