Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Departemen Hukum dan HAM RI. Keberadaannya memang kurang populer dibandingkan UPT lain dibawah naungan Ditjenpas. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran Rupbasan dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan tidak berjalan secara optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan peran Rupbasan antara lain kendala sumber daya manusia petugas maupun sarana dan prasarana, dan kendala anggaran yang minim yang dialokasikan untuk Rupbasan.Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan peran Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain memaksimalkan gudang penyimpanan yang ada, melakukan diklat-diklat tekhnis bagi petugas Rupbasan, meminta alokasi tambahan personel khususnya tenaga ahli dan sosialisasi peran Rupbasan ke pihak-pihak terkait, sosialisasi oleh pihak Ditjenpas Departemen Hukum dan HAM RI, pengadaan struktur tertinggi yang menaungi Rupbasan dalam bentuk Direktur Rupbasan.Berdasarkan analisis teori Organization Development (OD) ditemukan bahwa upaya pengembangan organisasi yang dilakukan baik oleh Rupbasan maupun pihak Ditjenpas masih pada tahap Joint Diagnosis of Problem. Kondisi ini mengakibatkan tiga tahapan berikutnya masih jauh dari pelaksanaan sehingga bisa disimpulkan bahwa Organization Development (OD) organisasi Rupbasan masih sebatas riset dan belum menyentuh substansi organisasinya secara langsung.

---

The organisation of the Storage House of the Object Seizure the Country (Rupbasan) was one of the technical executive units (UPT) that was supervised by the protection of Correctional General Directorate (Ditjenpas) the Department of the Law and human rights of RI. His Existence was indeed more unpopular compared with UPT other was supervised by the Ditjenpas protection. Was based on results of the research was found that the role of the Rupbasan in the object seizure the country management and the Thing of loot did not go optimally. Hindrances that were dealt with in the implementation of the Rupbasan role including the hindrance and means of the official's human resources and the infrastructure, and the minimal budgetary constraint that were allocated for Rupbasan.The strategy that was carried out in the increase in the Rupbasan role in the object seizure the country management and the loot thing in part maximised the available storage warehouse, carried out technical educations and trainings for the official Rupbasan, asked for the allocation of the addition of the personnel especially the expert and the socialisation of the Rupbasan role to related sides, the socialisation by the side of Ditjenpas of the Department of the Law and RI human rights, the procurement of the highest structure that protected Rupbasan in the form of Director Rupbasan.Was based on the analysis of the Organization Development theory (OD) was found that development efforts of the organisation that was carried out both by Rupbasan and the side of Ditjenpas still in the stage of Joint Diagnosis of the Problem. This condition resulted in three following stages still far from the implementation so as to be able to be concluded that Organization Development (OD) the organisation of the Rupbasan still was limited by the research and did not yet touch his organisation substance directly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan. "

"Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan tersebut diatas belum ada yang mengatur mengenai barang sitaan negara yang tidak bergerak dan memiliki nilai tinggi tanah dan bangunan khususnya pengamanan aset sedangkan di lembaga kejaksaan sudah ada tentang pengamanan aset berupa tanah dan bangunan dalam PERJA Tentang Pedoman Pemulihan Aset . Hal ini menimbulkan permasalahan , yaitu : Bagaimana aturan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak yang dikelola Rupbasan , Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak selama ini di dalam Rupbasan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai barang sitaan negara berupa tanah dan bangunan. Saran permasalahan ini adalah perlunya aturan dirjen pas mengenai pengelolaan benda tidak bergerak yang ada dalam rupbasan terkait pengamanan aset tanah dan bangunan , memperhatikan anggaran perawatan benda sitaan negara khusunya berupa tanah dan bangunan.

---

he laws and regulations governing state confiscated goods consist of Law No. 8 of 1981, Permenkumham R.I. Number 16 of 2014, Kepmen. RI Justice Number : M.04.PR.07.03 of 1985, Decree of the Director General. Correctional Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number PAS-140.PK.02.01 of 2015, Joint Regulation of the Head of the Indonesian National Police, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian Corruption Eradication Commission, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. No: 2 of 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; However, from the above regulations, there is no regulation regarding state confiscated goods that do not move and have a high value of land and buildings, especially asset security, while at the prosecutor's office there is already something about securing assets in the form of land and buildings in PERJA concerning Guidelines for Asset Recovery. This raises problems, namely: What are the rules for managing immovable State confiscated goods managed by the Rupbasan, how is the implementation of the management of immovable State confiscated goods in the Rupbasan. The method used in this study is a normative juridical method, using primary data and secondary data. The results of this study conclude that there are no regulations regarding state confiscated goods in the form of land and buildings. Suggestions for this problem are the need for regulations from the Director General of Past regarding the management of immovable objects in the General Meeting of Shareholders related to securing land and building assets, paying attention to the maintenance budget for state confiscated objects, especially in the form of land and buildings."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi pegawai tentang efektivitas program pendidikan dan pelatihan, kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan populasi penelitian adalah pegawai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Barat Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner atau angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi statistik parametris (1) korelasi bivariat (2) Korelasi multivariate.Metode penelitian menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) Model Persamaan Struktur adalah ?sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 'remit', secara simufan". Analisis data menggunakan Program Statistical Package for Statistical Science (SPSS) for windows release 13 dan software LISREL 8.54Penggunaan SEM secara statistik membenkan keuntungan yaitu efisiensi, dengan metoda SEM dapat dihitung secara simuttan berbagai macam pola hubungan yang sudah dibuat sebelumnya. Melalui LISREL dapat dibuat diagram jalur yang merupakan basis analisis jalur. Diagram jalur merupakan prosedur untuk melakukan estimasi dari kekuatan setiap hubungan atau jalur. Analisis jalur dapat menghitung kekuatan hubungan hanya dengan menggunakan matrik korelasi atau kovarian sebagai masukan.Hasil penelitian adalah sebagai berikut :1. Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh butir yang digunakan pada variabel Efektiftas Program Diktat, Kemampuan, Motivasi dan Kinerja menunjukkan nilai yang dapat dikategorikan cukup erat dan dapat dikatakan signifikan hingga disimpulkan keseluruhannya valid.2. Uji Reliabilitas untuk keempat variabel yang diikutsertakan dalam analisis menghasilkan nilai koefisien. reliabilitas berkisar antara sebesar 0,9380 untuk Variabel Efektifitas Diktat, 0,7143 untuk Variabel. Kemampuan, 0,8318 untuk Variabel Motivasi dan 0,9133 untuk Variabel Kinerja pegawai.3. Variabel Efektifitas Diktat memberikan pengaruh langsung terhadap Kemampuan Kerja Pegawai sebesar 0,562 = 0,3136 atau 31,36%. Karena tidak ada jalur yang menghubungkan Variabel Efektifitas Diktat terhadap Kemampuan Kerja Pegawai secara tidak langsung maka nilai pengaruh tidak langsungnya adalah 0%. Sehingga total pengaruh dad Variabel Efektivitas Diktat terhadap Kemampuan Kerja Pegawai sebesar 31,36%.4. Variabel Efektifitas Diktat memberikan pengaruh langsung terhadap Motivasi Kerja Pegawai sebesar 0,462 = 0,2116 atau 21,16%. Pengaruh Variabel Efektifitas Diktat terhadap Variabel Motivasi Kerja yang melalui Variabel Kemampuan Kerja adalah 0,56 x 0,34 = 0,1904 atau 19,04%. Sehingga total pengaruh dari Variabel Efektivitas Diklat terhadap Motivasi Kerja Pegawai adalah sebesar 21,16% + 19,04% = 40,20%.5. Variabel Kemampuan Kerja memberikan pengaruh langsung terhadap Kinerja sebesar 0,682 = 0,4624 atau 46,24% Pengaruh Variabel Kemampuan Kerja terhadap Kinerja yang melalui Variabel Motivasi adalah 0,34 x 0,28 = 0,0952 atau 9,52%. Sehingga total pengaruh dan Variabel Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja Pegawai adalah sebesar 46,24% + 9,52% = 55,76%.6. Variabel Motivasi Kerja Pegawai memberikan pengaruh langsung terhadap Kinerja sebesar 0,282 = 0,0784 atau 7,84%. Karena tidak ada jalur yang menghubungkan Variabel Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kinerja secara tidak langsung maka nilai pengaruh tidak langsungnya adalah 0%. Sehingga total pengaruh dari Variabel Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kinerja sebesar 7,84% + 0% = 7,84%.7. Sementara pengaruh total dan tiga Variabel yakni Efektivitas Program Pendidikan dan Pelatihan, Kemampuan Kerja Pegawai, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja pegawai adalah sebesar 76%. (lihat lampiran output lisrel)Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi pegawai tentang efektivitas program pendidikan dan pelatihan, kemampuan kerja, motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan data terhadap persepsi pegawai tentang efektifrtas program diklat, kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja yang dilakukan, dengan hasil Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi dimana korelasi positif terbesar adalah satu dan korelasi negatif terbesar adalah minus satu.Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menemukan pemodelan yang cocok, artinya model tersebut merupakan pemodelan yang baik. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel kemampuan kerja terhadap variabel kinerja pegawai. Sedangkan variabel yang nilainya paling rendah yaitu variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, yang koefisien korelasinya menunjukkan hubungan yang kecil (tidak erat)."

"Tesis ini membahas peran dan fungsi Dewan Pendiidkan serta strategi revitalisasi yang perlu dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam peningktan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Pendidikan sebagai organisasi mandiri dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan/advisory, pendukung/supporting, pengontrol/controlling , mediator sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun ditemukan kesenjangan dengan apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan oleh stakeholder sehingga perlu dilakukan revitalisasi agar lebih optimal. Revitalisasi (Gouillart Kelley) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pencapaian fokus pasar, penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi sendiri memerlukan manajemen perubahan untuk mempertahankan proses perubahan. Dewan Pendidikan harus lebih proaktif serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dalam melakukan sosialisasi dan Pemerintah diharapkan untuk segera menerbitkan PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan agar Dewan Pendidikan dapat lebih "powerfull" dan juga membantu dari sisi anggaran.

---

This thesis discuss Education Board?s role, function and revitalization strategy carried out by Education Board and upgrading of education quality in DKI Jakarta. This research uses qualitative method. The result of this research shows that Education Board as independent community in its role as advisory, supporting and monitoring institution has already been in line with The National Education Minister Decree Number 044/U/2002 on Education Council and School Committee but turn out there is a gap with the stakeholder felt and expectation of their role, therefore Education Board need to be revitalize in order to optimize their role. Using Gouillart Kelley three approaches, which are achieve market fokus, invent new business and changing the rules through information technology. The revitalization must refer to management of change principle. The Education Board must be more active in socializing their existence and the government expected to assist not only in funding but also in issuing immediately the Government Regulation of Management and Implementation of Education in oeder to give Education Board so that the Education Board become more powerful in doing their tasks."

"Secara umum, luas areal dan kepadatan penduduk kota menjelaskan bahwa kota adalah tempat dimana semua manusia dengan karakteristik masingg-masing hidup bersama dan bersosialisasi. Perbedaan ini menimbulkan tekanan tersendiri yang dapat berperan sebagai pemicu terjadinya konflik. Tingkat heterogenitas, faktor ekonomi, sosial dan budaya kerap menjadi faktor pemicu terjadinya konflik sosial di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konflik yang terjadi dalam struktur kota serta faktor yang menjadi penentu terjadinya konflik dalam masing-masing zona struktur kotaDengan menggunakan analisis faktor, dapat diketahui faktor penentu konflik dalam tiap zona struktur kota DKI Jakarta. Selanjutnya analisis keruangan digunakan untuk mengetahui perbedaan masing-masing zona berdasarkan faktor penentu konflik pada tiap zona tersebut.Konflik perkotaan dapat terjadi dalam ruang kota yang berbeda dengan penyebab yang berbeda pula. Untuk mengetahui perbedaan konflik dalam tiap ruang kota, maka DKI Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu: zona inti kota, zona peralihan (transisi), dan zona pinggiran. Zona inti kota terdapat di bagian tengah, meliputi Kecamatan Kebayoran Baru, Setia Budi, Tanah Abang dan Senen. Zona peralihan berada di bagian selatan dan utara zona inti kota, meliputi Kecamatan Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Kramat Jati, Jatinegara, Menteng, Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, dan Tanjung Priok. Di luar kedua wilayah itu dikelompokkan sebagai zona pinggiran kota.Berdasarkan zona struktur kota tersebut, diketahui bahwa konflik yang terjadi di DKI Jakarta terjadi di dalam zona struktur kota yang berbeda dengan faktor penentu yang berbeda pula. Dengan analisis faktor dan analisis keruangan didapatkan bahwa faktor penentu konflik di zona inti kota dan zona peralihan adalah faktor fasilitas, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penentu konflik di zona pinggiran"

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda."

"

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset tindak pidana hanya KUHAP dan PP KUHAP, bahwa Rupbasan sebagai tempat menyimpan dan mengelola aset tindak pidana. Tetapi, masih terdapat pengelolaan aset tindak pidana di luar Rupbasan. Sehingga, Peran Rupbasan belum optimal. Tanggung jawab atas pengelolaan aset tindak pidana tersebut akan berdampat pada terpenuhi atau tidaknya upaya pemulihan aset dan hak-hak korban atas benda. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan KUHAP beserta ketentuan pidananya, bagaimana hubungan antara Rupbasan dengan sub-sistem peradilan pidana lainnya terkait aset tindak pidana, serta bagaimana peran Rupbasan sebagai pelaksana asset recovery. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terlaksananya KUHAP dan PP KUHAP dengan baik masing karena adanya peraturan internal masing-masing instansi dan ketentuan pidana tentang tindakan melawan hukum terhadap aset tindak pidana diatur dalam KUHP dan RKUHP. Peran Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana ada pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi sehingga Rupbasan memiliki hubungan dengan semua sub-sistem peradilan pidana berkaitan dengan aset tindak pidana. Peran Rupbasan juga sangat besar dalam upaya asset recovery yang dimulai pada tahap securing sampai dengan repatriation, tetapi belum ada aturan yang mengatur mengenai asset recovery dan lembaga pengelola asetnya. Saran atas permasalahan ini adalah pengembangan peraturan setingkat UU mengenai Rupbasan dan pengelolaan aset tindak pidana. Peran Lembaga Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset dilaksanakan oleh Rupbasan.

---

The regulation legislate about criminal asset management only Criminal Procedures Code of Indonesia and implementary regulation, that Rupbasan as an asset management institution. However, there still criminal asset management are outside of Rupbasan. So, role of Rupbasan does not optimal yet. The responsibility for the criminal assets will has an impact on fulfilled or not of the asset recovery and the human rights of properties. The problems is how the implementation of the Criminal Procedure Code along with criminal law, how is the relationship between Rupbasan and other sub-system of criminal justice system related to criminal asset management, and how is role of Rupbasan as implementer of asset recovery. The method used in this research is a normative juridical method, using primary and secondary data. The results of the research conclude that the implementation of the Criminal Procedure Code and implementary regulation has not been implemented properly because there are internal regulations of each institution and the punishment about illegal action against criminal assets regulated in Criminal Code of Indonesia and Bill of Criminal Code of Indonesia. Rupbasan’s role in Criminal Justice System is in pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication, so Rupbasan has relationship with each sub-system relate to seizure and forfeiture. Rupbasans role also in asset recovery which starts in the securing until to repatriation, but there are no rules about asset recovery and asset management. Suggestions for the problems are the development of regulations regarding Rupbasan and the criminal asset management. Role of Lembaga Pengelola Aset in Bill of Asset Recovery was handled by Rupbasan.

"