Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."

"Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan luar negeri terhadap identitas kolektif suatu negara dengan menggunakan disain penelitian studi kasus dimana kasus yang digunakan adalah hubungan internasional di Semenanjung Korea. Analisis dilakukan melalui dua tahap: (1) analisis pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri, (2) analisis yang menjelaskan hasil kebijakan luar negeri pada empat aspek identitas kolektif: ketergantungan, kesenasiban, keseragaman, dan ketahanan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Trust Building Process Korea Selatan dan kebijakan denuklirisasi Amerika Serikat serta Tiongkok terhadap Korea Utara mempunyai pengaruh pada identitas kolektif Korea Selatan.

---

This study focuses on the impact of foreign policies toward a state?s collective identity. The study was conducted by implementing a case study design which used international relation in Korea peninsula as the main case. The data of the study was analyzed in two phases: first, analysis focused on the outcomes of South Korea's, China?s, and the U.S.? foreign policies and, second, analysis on the results of the foreign policies in four aspects of collective identity, which are interdependence, common fate, homogeneity, and self-restrain. Eventually, the study concludes that South Korea's Trust Building Process policy, as well as the U.S.? and China?s denuclearization policy toward North Korea had an influence on South Korea?s collective identity."

"Tesis ini membahas mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kaitan ini penulis ingin melihat faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang tahun 2000. Dialog reunifikasi telah lama dilakukan yang membahas proposal-proposal masing-masing. Namun karena dialog tersebut harus selalu mengakomodasi kepentingan negara~negara besar AS, Rus, Cina, dan Jepang, maka hasil yang diinginlcan selalu menemui kegagalan.Kemajuan penting yang dicapai dalam dialog tersebut adalah penandatanganan Joint Communique tahun 1972 dan Basic Agreement tahun 1992 yang didalamnya :nemuat upaya-upaya penyelesaian konilik antar Korea dengan prinsip independen, cara-cara damai dan co-eksistensi bersama Apa yang telah dicapai tersebut akhirnya mentah lagi oleh politik provokasi Korea Utara melalui program pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massalnya (WMD). Tahun 1994, dengan melalui engagement policy-nya presiden Clinton, isu nuklir Korea alchimya bisa diatasi. Dengan naiknya Presiden Kim Jong Il, kita melihat perkembangan positif dalam dialog antar Korea yang dicapai melalui kebijakan sunshine policy-nya, KTI' antar Korea yang pertama akhimya dapat dilaksanakan pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang.Pembahasan permasalahan di atas dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori Morrison yang melihat kebijakan luar negeri suatu negara pada dasamya dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Selanjutnya lima variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri, dalam tesis hanya tiga variabel yaitu ideosinkretik, nasional, dan sistemik, digunakan untuk mengalisis kebijakan luar negeri Korea Utara. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan situasi di Korea Utara dan semenanjung Korea.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Korea utara untuk mengadakan KTT dengan Korea Selatan adalah dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan upaya-upaya Korea Utara menormalisasi hubungannya dengan AS supaya sanksi ekonorni dapat dicabut. Pencabutan sanksi ekonomi ini diharapkan mendatangkan bantuan ekcnomi dari negara-negara barat. Di samping itu, falctor Kim Jong Il sebagai pemimpiri tertinggi Korea Utara juga mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengadakan KTT antar Korea tahun 2000. Menurunnya legitimasi Kim Jong Il menyebabkannya harus mengambii kebijakan yang lebih pragmatis, yaitu untuk mempertahankan kekuasaannya. KTT antar Korea juga berhasil memperkuat dialog reunifikasi dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Namun dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di kawasan ini kembali terganggu dengan naiknya presiden Bush menggantikan Bill Clinton. Kebijakan AS terhadap Korea Utara berubah dari engagement menjadi hardline posture."

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Dari berbagai adaptasi sejarah Korea ke dalam budaya modern, tidak pelak kita akui bahwa bangsa Korea mengalami pasang surut peradaban yang mengantarkannya sebagai salah satu poros kemajuan dunia. Sebagai tanah tua dengan perjalanan selama lebih dari 5.000 tahun, tercatat berbagai tradisi dan budaya yang mengakar kuat pada masyarakatnya.Ditulis dan disarikan dengan apik oleh seorang profesor yang mencintai Indonesia, Sejarah Korea: Semenanjung Korea dari Masa ke Masa mampu memberikan paparan yang komprehensif mengenai sejauh mana keragaman sosial budaya membawa negeri tersebut pada gejolak dan persatuan. Melacak asal-usul dan perkembangan orang Korea serta budaya Korea dari beragam suku yang menetap di Semenanjung Korea hingga pada masa dua Korea saat ini, buku ini membahas berbagai periode kepemimpinan, mulai dari Tiga Kerajaan, Silla Bersatu, Balhae, Goryeo, Joseon, hingga imperialisme dan kemerdekaan Korea.Sejarah Korea: Semenanjung Korea dari Masa ke Masa diharapkan mampu menjadi literatur yang tidak hanya menandai kuatnya pengaruh budaya Korea dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi bentuk pendalaman kultur sejarah dan budaya yang layak kita refleksikan kepada Indonesia sebagai sebuah bangsa."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah nuklir Korea Utara, khususnya pada masa pemerintahan Clinton kedua dengan implementasi Kerangka Kesepakatan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana faktor eksternal, yakni dinamika politik keamanan di Semenanjung Korea dan faktor internal, yakni sikap Kongres AS terhadap isu nuklir Korea Utara mempengaruhi kebijakan luar negeri Clinton. AS mempunyai kepentingan untuk mempertahankan wilayah Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Kapabilitas nuklir Korea Utara tidak hanya membahayakan kawasan regional dengan adanya kemungkinan perlombaan nuklir di Asia Timur; tetapi juga membahayakan rejim non-proliferasi internasional. Pembahasan permasalahan tesis ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran : Russet dan Starr mengenai konsep kebijakan luar negeri; pemikiran Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri; dan pemikiran Kegly dan Wittkopf mengenai peranan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Hasil dan penelitian bahwa kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan kawasan Semenanjung Korea yang bebas nuklir dengan upaya meminimalisir ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan kapabilitas nuklir Korea Utara. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kerangka Kesepakatan merupakan upaya yang paling rasional untuk menangani isu nuklir tersebut. Baik Jepang dan Korea Selatan, sebagai sekutu-sekutu AS, maupun kalangan Kongres sebagai faktor politik domestik yang mempengaruhi implementasi Kerangka Kesepakatan, ternyata mendukung implementasi kesepakatan tersebut."