Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMaraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."

"ABSTRAKTesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan DaerahDKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKIJakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah KecamatanJagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahandalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagaimanakahpenyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PelaksanaanRRTRWK-Jagakarsa terbagi menjadi dua kelompok yaitu penggunaaan tanahyang sesuai dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWKJagakarsa.Penggunaan tanah yang sesuai RRTWK-Jagakarsa telah mematuhipersyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB seperti memenuhi unsurperuntukkan, KDB, GSJ dan GSB, perpetakan dan ketinggian lantai maksimal.Sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWK-Jagakarsajustru sebaliknya. Penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai denganRRTRWK-Jagakarsa adalah dengan dikenakan sanksi administratif kepadapemilik bangunan. Pemberian sanksi administratif itu merupakan kewenanganSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa.Sanksi administratif tersebut berupa SP4 (Surat Penghentian PelaksanaanPekerjaan Pembangunan), segel, SPB (Surat Perintah Bongkar) dan EksekusiBongkar yang merupakan kewenangan Dinas P2B Kotamadya Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of land that is not accordance with the RegulationSpecial Distrist of Jakarta Number 6 in 1999 About the Territorial of spaceplanning for Special District Jakarta (Juridical Analysis of Land Use in RegionDistrict Municipality Jagakarsa, South Jakarta). Formulation of problems in thisresearch are how the implementation of the Plan Detailed Spatial Region District(RRTRW-K) in the region District Jagakarsa, South Jakarta Municipality SpecialDistrist of Jakarta, how the settlement of the use of land that is not in accordancewith the Detailed Spatial Plan Area District (RRTRW-K ) in the region JagakarsaDistrict Municipality South Jakarta Special Distrist of Jakarta. ImplementationRRTRWK-Jagakarsa divided into two groups namely use land and the appropriateuse of land that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa. The appropriate useof land-RRTWK Jagakarsa have to comply with the requirements that must befilled in the application meet the elements such as Used License to Build , KDB,GSJ and GSB, maping and a maximum height of the floor. While the use of landthat does not comply with RRTRWK-Jagakarsa exactly vice versa. The settlementof land use that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa is to applyadministrative sanctions to the owner of the building. The provision ofadministrative sanctions that Tribal Affairs is the authority and supervision MapeBuilding (P2B) District Jagakarsa. Administrative sanctions in the form of SP4(Implementation Letters Termination Employment Development), seal, SPB(Letters Command loading) and unloading of execution is the authority P2BMunicipality Office of South Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (Perda Nomor 6 Tahun 1999) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 dikaitkan dengan kebutuhan akan tanah pemakaman. Ternyata keterbatasan tanah bukan terjadi bagi orang yang hidup saja akan tetapi berlaku pula bagi orang yang sudah meninggal. Besarnya angka kematian dalam setiap harinya dan kebutuhan akan tanah pemakaman yang terbatas di wilayah DKI Jakarta ditekankan dalam penulisan ini. Dalam Perda tersebut diatur mengenai Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditargetkan untuk DKI Jakarta sampai tahun 2010, dimana tempat Pemakaman merupakan salah satu klasifikasi dari Ruang Terbuka Hijau.Tempat Pemakaman dalam Pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 1999 di kategorikan sebagai kawasan hijau binaan sedangkan dalam Pasal 5 dan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik. Dalam Pasal 14 ayat (5) Perda Nomor 6 Tahun 1999 diatur bahwa kawasan yang termasuk dalam bagian kawasan hijau binaan tidak dapat diubah peruntukannya dan Pasal 12 ayat (3) PMDN juga dijelaskan bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialih fungsikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian dilapangan terdapat penyimpangan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) PMDN, salah satunya Perubahan peruntukan sebagian tanah pemakaman yang menjadi areal hunian dan non hunian milik swasta, yakni TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan yang ditukar oleh pemerintah dengan pihak swasta dengan cara ruilslag atau tukar guling.Banyak pertimbangan pemerintah memberikan izin perubahan peruntukan tersebut akan tetapi hasil penelitian menyarankan agar pemerintah konsisten terhadap Perda nya dan lebih selektif dan bijak dalam memberikan izin perubahan peruntukkan lahan terutama apabila tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari urgensi kepentingan umum. karena pemberian izin yang menyimpang dengan RTRW dikenakan sanksi pidana dan apabila Perda tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi perkembangan kota DKI Jakarta baiknya Pemerintah meninjau kembali dengan merubah atau merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Perda tersebut.

---

This thesis discusses the effectiveness of the Regulation of the Special Region of the Capital City of Jakarta Number 6 of the Year 1999 (Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999) regarding the regional spatial planning of 2010 linked to the needs of cemetery area. Apparently the scar city of land is not only towards the living but it is also applicable to the dead. The mortality rate each day and the needs of limited cemetery area in the territory of the Special Region of the Capital City of Jakarta are emphasized in this thesis. In the Local Government?s Regulation, it is stipulated that the percentage of Green?s Opened Spaces which is targeted for the Special Region of the Capital City of Jakarta up to the year 2010, in which cemetery Area constitutes one of the classifications of Green?s Opened Spaces.Cemetery Area in Article 14 of the Local Government?s Regulation Number 6 of the year 1999 is categorized as fostered green zone, whereas in Article 5 and Article 1 paragraph (19) of the Regulation of the Minister of Domestic Affairs no. 1 of the Year 2007 regarding the Structure of Green?s Opened Space of Urban Area, it constitutes Public Urban Area?s reen?s Opened Spaces. In Article 14 paragraph (5) of the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, it is stipulated that zones included in fostered green zones cannot be changed/replace with regard to its allocation and in Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, it is normative and empirical law research with descriptive analitycal research?s typology.From the result of field research, there are difference between the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, Article 14 paragraph (5) and Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, one of them is the change of allocation of parts of cemetery area to become privately owned residential and non residential area, which is Menteng Pulo Public Cemetery Area, Tebet, South Jakarta, which is replaced by the government and the private party by menas of exchange or swap.There are many considerations of the government in granting such permit for the change of allocation, however, the result of research suggests that the government should be consistent with is own Local Government?s Regulation and should be more selective and wise in granting permit for the change of allocation of area, especially if such area previously constitutes a part of public interest urgency, because the granting of permit which is deviating from Local Spatial Planning will be penalized by criminal sanction and if such Local Government?s Regualtion is no longer considered accommodating the urban development of the Special Region of the Capital city of Jakarta, it would be better that the Government review it by menas of amending or revising the Local Spatial Planning or such Local Government Regulation."

"ABSTRAKMelihat pada kenyataan, tingkat kesadaran warga masyarakat Jakarta mengenai kebersihan lingkungan dan sikap perilaku untuk tidak membuang sampah disembarang tempat belum sepenuhnya menjadi budaya kehidupan sehari-hari dan Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1988. Maka perlu upaya-upaya memasyarakatkannya, dengan tujuan agar terbentuk perilaku kehidupan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui pemasaran sosial. Sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk menyampaikan ide atau perilaku tertentu. Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survey lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui media-media yang digunakan Dinas Kebersihan untuk mengkampanyekan Peraturan Daerah tersebut. Penulis juga meneliti sejauh mana tanggapan masyarakat atas pemasaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini merupakan bagian dari pengumpulan data primer. Sedangkan pengumpulan data sekundemya dilaksanakan melalui studi kepustakaan.Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pemasaran sosial yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta selama ini lebih menitik beratkan pada penyuluhan tatap muka. Sehingga cakupan masyarakat yang dapat dijangkaunya sangat terbatas. Disamping itu kompetensi komunikasi penyuluhnya juga terbatas, keadaan ini sudah barang tentu berdampak pada tingkat kesempurnaan penerimaan pesan dari para peserta penyuluhan. Pemanfaatan media massa seperti Televisi, Radio, terbatas sekali terbentur pada pembiayaan.Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi komunikasi pemasaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 agar dapat meningkatkan kesadaran dan adanya perubahan perilaku di masyarakat antara lain : lebih mengoptimalkan media masa, meningkatkan kompetensi komunikasi para penyuluh. Perlunya perencanaan strategi komunikasi pemasaran yang diawali penelitian tentang khalayak sasaran, media dan isi pesan. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Mengingat peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah ini sangat penting dalam menunjang citra kota Jakarta maka anggaran yang lebih proporsional perlu dialokasikan untuk kegiatan strategi komunikasi, memasyarakatkan Perda Nomor 5 tahun 1988 ini."

"Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diberikan atas tanah negara, pendapat pertama mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat diwariskan, sehingga ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada umumnya, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya, ahli waris diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam hal perolehan hak terjadi karena waris atau hibah wasiat, maka yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibayar dan dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada masing-masing Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada di setiap kabupaten.

---

A study of an Acquisition Duty of Right on Land and Building that may be imposed on inheritance of a terminated Right to Build, includes the calculation and payment procedure in the territory of Special Regional Capital of Jakarta as regulated based on Regional Government Regulation of Special Regional Capital Jakarta Province Number 18 of 2010 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. There are differences of opinions growing in the society in the event if the Right to Build is granted on the land of the country, first opinion states that the terminated Right to Build on the land of the country can not be inherited, therefore the heir may only submit the conferral of new right application and of which the general Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be payable, another opinion states that against the terminated Right to Build on the land of the country, the heir is granted the opportunity to submit the renewal right application and of which the Acquisition Duty of Right on Land and Building on the acquisition right due to inheritance and bequeathed granting shall be payable. Specifically to the territory of the Special Regional Capital of Jakarta, the Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be 5% (five percent) times the tax base after be reduced by the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 80.000.000,- (eighty million rupiah), however in the tax of the acquisition right occurred due to inheritance and bequeathed granting, therefore the imposition shall be 50% (fifty percent) of the Acquisition Duty of Right on Land and Building with the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah), which shall be paid and reported using the Regional Tax Payment Slip at each Tax Service Tribal Offices of the Administration City of the Province of the Special Regional Capital of Jakarta at every regency."

"Sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan telah disusun suatu system pengawasan ketenagakerjaan, yang melibatkan peran serta fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Jika diamati lebih jauh maka tugas dan fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai tugas untuk memberikan : 1. protection, 2. personal and maintanance services, dan 3. Information and advising dalam skala kepentingan tenaga kerja secara langsung dan kepentingan pengusaha secara tidak langsung. Dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan ketenagakerjaan yang bertumpu pada keberhasilan perencanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, perlu didukung oleh kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dilapangan yang tangguh, dimana kinerjanya pada saat ini nampak sangat rendah. Untuk itu maka telah dilakukan-penelitian di Kanwil Depnaker DKI. Jakarta terhadap k.inerja pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan metode survey, dilakukan terhadap 40 (empat puluh) responden. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data temuan hasil penelitian, yang di analisis dengan menggunakan perhitungan dalam bentuk rumus Chi Kuadrat, ditemukan indikator bahwa faktor-faktor kepemimpinan, kemampuan dan motivasi, organisasi dan tata kerja, ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut : Dari aspek Kepemimpinan perlu dilakukan upaya : a. meningkatkan waskat, b. pemberian reward and punishment berdasarkan prestasi, c. mengisi DP3 secara obyektif dan d. melaksanakan bintal rohani, dan memberikan teladan intensif.Dari aspek kemampuan dan motivasi perlu dilakukan upaya : a. melaksanakan seleksi ketat terhadap calon pegawai pengawas, b. mengadakan reformasi diklat agar sesuai dengan kebutuhan jabatan pengawas ketenagakerjaan.Dari Aspek organisasi dan tata kerja : a. penyederhanaan struktur organisasi, b. menerapkan standar operatif, c. pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional, d. melaksanakan rotasi , e. melaksanakan evaluasi secara rutin."

"Rokok merupakan salah satu industri yang besar dan memiliki pengaruh yang luas bagi perekonomian Indonesia, berdasarkan data Survey Kesehatan Nasional (Sukernas) tahun 2001, 69% dari laki-laki dewasa di Indonesia merokok. Sebuah angka yang termasuk fantastis mengingat jumlah penduduk Indonesia,yang mencapai 200 juta jiwa, dan 50% dari Jumlah penduduk tersebut adalah pria.Selain memiliki potensi yang sangat besar dalam sisi ekonomi, Merokok juga memiliki potensi merusak yang besar, tidak hanya pada perokok sendiri tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Biaya yang ditanggung pemerintah untuk menyembuhkan orang yang terkena efek negatif dari rokok tidaklah sedikit, ditambah dengan kerugiankerugian yang tidak kasat mata, seperti berkurangnya kualitas kesehatan pada penduduk usia produktif yang memiliki pengaruh terhadap kualitas kerja.Selain aktif meningkatkan kesadaran para perokok dan masyarakat mengenai bahaya dari kebiasaan merokok, Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah juga dilakukan dalam bentuk peraturan yang membatasi perusahaan rokok untuk mempromosikan produk mereka dan juga beberapa peraturan yang membatasi para perokok untuk merokok.Dengan diberlakuan peraturan-peraturan ini. pihak pemerintah tentunya berharap dapat menekan jumlah perokok schingga dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalam mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah mempengaruhi perilaku perokok, terutama untuk mengidentifikasi apakah peraturan-peraturan terutama Perda no 2/2005 mengenai Larangan merokok di tempat umum berpengaruh pada konsumsi perokok_ Dan juga mengkaji persepsi konsumen tehadap penerapan Perda no 2/2005.Pemberlakuan Perda No2/2005, diawali oleh sosialisasi balk yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Proses sosialisasi tersebut menghasilkan persepsi diantara konsumen mengenai Perda tersebut bahkan sebelum Perda tersebut diberlakukan. Beberapa persepsi kemudian berubah seiring dengan pemberlakuan Perda tersebut, dan ada bebeberapa persepsi konsumen tidak berubah.Diantara beberapa persepsi konsumen yang berubah setelah pemberlakuan Perda antara lain:1. Perokok akan kesulitan menemukan tempat khusus untuk merokok,2. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok pasif3. Peraturan ini akan membantu perokok untuk berhenti merokok.4. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok.Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang baru sudah selayaknya didahului oleh proses sosialisasi yang baik. Proses sosialisasi akan sangat ideal jika didahului oleh sebuah baseline Survey. sehingga bisa didapatkan indikator awal. Indikator awal ini akan sangat berguna bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses sosialisasi yang dilakukan.Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil relatif kecil dan tidak mewakili Jakarta secara keseluruhan, sehingga sebuah survey yang lebih besar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

---

Cigarette is one of the biggest industries in Indonesia and thus having a significant influence to the Indonesian economy. Based on Survey conducted by Kesehatan Nasional (Sukeernas) which was held in 2001, around 69% of the adult male population in Indonesia is a smoker. The figure is quite fantastic, considering the total population of Indonesia is about 200 million and 50% of are male.

Besides having a big potential from an economic point of view, smoking has some negative effects, not only to smokers but also to society as a whole. The expense paid by the government to heal the people who are affected by the negative factors of smoking is not small. In addition to that is an invisible detriment, such as the descending health quality among productive age people which has a negative consequence on their working quality.

Besides actively trying to increase the awareness level to smokers and society about the dangers of smoking behavior, the government also initiates regulations which are intended to curtail the cigarette producers to promote their products and regulations to curtail the smokers to smoke in public areas.

By adopting these rules, the government endeavors to reduce the number of smokers and also to reduce the negative effect of smoking. This research is intended to asses how effective the regulations are, especially the "Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalarn mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum." Furthermore the research investigates the consumer's perception toward the bill.

Prior to the implementation of the bill, the government had already conducted some socialization process. The results of this process are perception among consumers toward the bill. Some of these perceptions are changing with time, and some are not.

Some perceptions which altered after the implementation of the bill are as follows:

1. Smokers will have a difficulty to find a special place to smoke.

2. The bill will reduce the number of passive smokers.

3. The bill will help smokers quit smoking

4. The bill will reduce the number of smokers.

The survey is far from ideal, since the sample number is relatively small and conducted in a limited area of Jakarta. Therefore a big scale survey will give a more comprehensive findings."