Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Dumping" adalah suatu persaingan curang dalam diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau harga jual di negara ketiga. Untuk mengatasi masalah "dumping" sejumlah negara telah memberlakukan perangkat hukum "anti-dumping". Masyarakat Eropa (ME) melalui oerangkat hukum "anti-dumping" telah menetapkan komisi khusus yang menangani masalah "dumping". Pembuktian "dumping" oleh komisi khusus ini meliputi "dumping" itu sendiri, kerugian (injury), dan kepentingan masyarakat (community interest)."

"Manajemen bencana dewasa ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada tindakantindakan penyelamatan pasca bencana, namun juga memfokuskan perhatian pada upaya melibatkan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana alam. Wilayah RW 03 Cawang merupakan wilayah rawan banjir dimana sebagian warganya membuang sampah rumah tangganya di kali Ciliwung. Fokus dari intervensi ini adalah pada upaya meningkatkan komitmen warga terhadap lingkungannya. Menurut Davis, Green dan Reed (2009), komitmen lingkungan dapat memprediksi perilaku pro lingkungan seseorang. Individu yang dengan komitmen lingkungan yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk berperilaku pro lingkungan (Davis et al, 2009). Teknik yang dianggap paling tepat untuk meningkatkan komitmen lingkungan adalah teknik Appreciative Inquiry. Analisis paired sample t-test terhadap peserta workshop Appreciative Inquiry menunjukkan adanya peningkatan rata-rata komitmen lingkungan yang signifikan t(19) = -6.662,p = .000. Dapat disimpulkan bahwa teknik Appreciative Inquiry dapat meningkatkan komitmen suatu komunitas terhadap lingkungannya.

---

Today's disaster management not only focuses attention on the actions of post-disaster rescue, but also focuses attention on efforts to involve the community to reduce the risk of natural disaster and to reduce the underlying factors. The area in RW 2003 Cawang is a flood prone area where some residents throw their domestic household waste into the Ciliwung river. The focus of this intervention is on the efforts to increase the commitment of people to natural environment. According to Davis, Green and Reed (2009), the commitment to environment can predict a person’s pro-environmental behavior. Individuals with a high commitment to the environment have a greater tendency of pro environmental behavior (Davis et al, 2009). A technique that is deemed most appropriate to improve commitment to environment is the Appreciative Inquiry technique. A paired sample t-test analysis on the participants of the Appreciative Inquiry workshop showed a significant change of mean of the commitment with t (19) = -6662, p = 000. It can be concluded that the Appreciative Inquiry technique can improve the community's commitment to the environment."

"Ratusan ribu korban meninggal akibat tsunami Aceh tahun 2004. Korban dalam jumlah yang sangat banyak itu mestinya tidak terjadi seandainya ada sistem peringatan tsunami pada saat itu. Begitu juga jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami di Pantai Pangandaran, Jawa Barat (2006) dan Palu (2018) mestinya dapat dikurangi . Tak terbilang lagi kasus-kaus yang terjadi di belahan bumi. Bahkan terlalu banyak manusia mati sia-sia karena menjadi korban bencana. Salah satu alasan utamanya: ketiadaan informasi (pada waktu sebelum, saat dan setelah bencana), keterlambatan menerima informasi, salah menerima informasi, tidak tahu cara merespons ancaman, atau pemahaman/persepsi yang kurang tepat serta penerapan keyakinan sehingga menolak sebuah informasi. Dengan semakin meningkatnya ancaman lantaran peristiwa alam dan kesehatan seperti di atas, maka langkah tepat yang harus diambil ialah merumuskan solusinya. Salah satu solusi dimaksud adalah mengadopsi dan menerapkan konsep atau pendekatan Komunikasi Risiko."

"Bencana longsor merupakan salah satu variabel dalam membentuk karakter,sifat dan perilaku masyarakat dalam mengembangkan sikap tanggap terhadap lingkungannya

---

"

"ABSTRAKScktor perbankan merupakan transmisi utama pelaksanaan kebijakan moneter. Melalui sektorperbankan. instrumen-instrumen moneter diarahkan untuk mempengaruhi besaran-bcsaran moneter.Kebijakan perbankan meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentraluntuk mempengaruhi pcnawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga denganmaksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangipenawaran modal dan apabila tingkat bunga rendah akan lebih banyak penawaran modal dilakukan.Dengan dernikian aktivitas sektor ñil dapat tetap dikendalikan pcmenntah melalul kebijakan moneteryang dijalankan oleh Bank Indonesia. Mengingat sedemikian pentingnya fungsi bank, maka adanya suatu industri perbankan yangsehat dan tangguh merupakan hal yang sangat vital. Tanpa dukungan dari industri perbankan yangsehat, sulit kiranya kebijakan moneter akan efektif dalam mendukung sasaran kebijakan ekonomimakro pada khususnya dan sasaran pembangunan nasional pada umumnya. Pengelolaan kegiatan usaha perbankan harus senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip kehatihatian mengingat dana yang dlkelola bank adalah milik masyarakai Pengelolaan yang demikiankiranya dapat menjaga kepercayaan rnasyarakat terhadap bank, di samping langkah tersebut jugaakan mengendalikan risiko. Hanya dalam keseimbangan antara kebebasan yang mendorongperkembangan dan kehati-haúan yang menjaga efisiensi dan kesehatan, upaya mewujudkan industriperbankan yang sehat, efisien dan tangguh akan terealisasi. Beberapa pennasalahan di sektor perbankan sat ini masih dijumpai, antara lain adalah kreditbermasalah dan bank bermasalah, ekspansi kredit yang berlebihan dan kecenderunganmeningkatnya kcsenjangan antara volume kredit perbankan dengan mobilisasi dari masyarakat.Permasalahan-permasalahan ini menuntut perhatian para pengelola dan pihak yang terkait untuk:bagaimana mengendalikan volume kredit perbaikan agar tetap dukimg tabungan masyarakat yangmemadai, selain produktifnya penggunaan - penggunaan dana itu sendiri. Mengingat sektor perbankanmasih mempunyai peran yang sangat dominan dalam sistem keuangan kita. Dalam kondisi sepertiini, terganggunya sektor perbankan akan dapat menjurus pada timbulnya krisis keuangan, yang akanmerugikan perekononian secara keseluruhan. Dalam kaitan dengan kredit bermasalah yang disirami bank-bank, Bank Indonesia telahmengambil langkah-Iangkah yang pada dasarnya dapat digolongksn dalam tiga kategori, pertamapenyelesaian krcdit bermasalah yang ada, yaitu kewajban melaporkan kredit bermasalah tersebutdan tindakan yang diambil bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut agar tingkatkesehatan bank membaik. Kedua, langkah-langkah mencegah timbulnya kredit bermasalah barudengan kewajiban bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kreditnya. Ketiga,langkah membina bank yang menghadapi kredit bermasalah melalui merger atau likuidasi. Bank yang menghadapi problem kredit bermasalah bukan hanya kredit yang tidak tertagihtersebut yang diderita, tetapi juga sebagian aktiva tidak dapat diberikan sebagai kredit karenademikan untuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktifiiya. Dengan tertanamnyasebagian aktíva produktif pada pencadangan penyisihan bank tidak leluasa untuk berekspsansimemberikan kredítnya kepada para nasabah. Oleh karena itu perolehan keuntungan bank juga turutdipengaruhi oleh kredit bermasalah yang dimiliki bank. Komposísi portopolio kredit PT Bank X terdiri dari kredìt Lancar sebesar 30.81%, KurangLancar 11.21%, Diragukan 34.82% dan Macet 23.13% Dengan portopolio krcdit yang sebagianbesarnya bermasalah, PT Bank X mencoba untuk bangkit dan bersaing dengan bank lain di dalampersaingan yang semakin tajam, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkannya. dalam bentuk kredit. Langkah-langkah yang penting dan perlu diambil PT Bank X adalahmenyelesaikan kredit bermasalahnya dan mencegah timbulnya kredit bermasalah baru. Dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah baru, aspek penting yang perlu dipertimbangkanoleh PT Bank X adalah risiko kredit, dimana semakin besar risiko kredit tersebut semakin besarpula kemungkìnan kredit menjadi bermasalah. Risiko kredit yang timbul dalam setiap pemberianKredit dapat dikurangi dengan membagi risiko (risk shining) kepada bank lain dan melakukananalisis kelayakan berkredit nasabah dengan sebaik-baiknya. Pembagian risiko kredit kepada banklain dan meningkatkan akurasi analisis kelayakan krcdit nasabahnya dapat ditempuh oleh PT BankX dengan memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk pinjaman sindikasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulls dengan mewawancarai pihak yang menanganipembukuan PT Bank X, diperoleh keterangan bahwa pemenuhan ketentuan Bank Indonesia cukupbaik. Pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 11.54%, pelampauan Batas MaksimumPemberian Krcdit (BMPK) nasabahnya sebesar Rp.11.901.000.000 yang terbagi dalam 3 nasabahindividu, dan Loan to Deposit Ratio (LOR) sebesar 109,27%, menunjukkan bahwa PT Bank Xsebenarnya masih mampu untuk melakukan ekspansi kredit. Akan tetapi karena besarnya kreditbermasalah dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dilakukandemikian besar, menyebabkan aktiva produktif yang tertanam dalam kredit macet dan yangdigunakan dalarn pencadangan penyisihan penghapusan tersebut tidak dapat digunakan untukberekspansi. Sehubungan dengan hal diatas, kredit sindikasi juga dapat membantu PT Bank X dalammemenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sekaligus melakukan ekspansi kredit. Denganmembagi kedit kepada peserta sindikasi Iainnya ketentuan BMPK kepada nasabah tidak terlampaui.CAR dan LDR juga dapat terpenuhi karena Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) jika kreditdiberikan dengan cara sindikasi akan menjadi lebih kecil, sehingga PT Bank X dengan aktivaproduktif yang terbatas dapat terus memberikan pinjaman kepada nasabahnya tanpa melampauiketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pembentukan penyisihan cadangan aktiva produktif"

"Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengamanatkan narapidana yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan pembinaan reintegrasi tentu saja dengan mempersiapkan narapidana dengan pembinaan kepribadian dan keterampilan. Program pembinaan mental, rohani, dan keterampilan dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang balk ditengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaan program tersebut banyak mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab adalah stigma yang diberikan masyarakat kepada narapidana. Stigma ini dapat mengakibatkan adanya perilaku diskriminasi, yang berakibat self-esteem semakin rendah. Akibatnya narapidana tidak mampu berjuang dan bertahan hidup ditengah masyarakat. Melakukan kejahatan kembali menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup. Berdasarkan analisa kegiatan maka disusun suatu program kampanye komprehensif untuk mengurangi stigma masyarakat pada narapidana. Program ini memuat berbagai kegiatan yang integral yang kemudian direkomendasikan sebagai strategi intervensi yaitu pertemuan dialog interaktif tokoh masyarakat. Program dengan teknik penyuluhan sosial (campaign) ini diharapkan akan terjadi perubahan pada kognisi dan sikap pada anggota komunitas lokal."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."