Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional. Prinsip tersebut dijamin oleh Piagam PBB yang menyebutkan tidak adanya campur tangan (non-interference) dalam urusan domestik negara yang berdaulat. Prinsip non-intervensi merupakan prinsip fundamental dalam mengadakan hubungan internasional dewasa ini. Khususnya di kawasan Asia Tenggara prinsip ini sangat dijunjung tinggi mengingat sejarah pembentukannya pada saat sedang terjadinya Perang Dingin. Seiring dengan berjalannya waktu penerapan prinsip non-intervensi yang terlalu kaku kerap di kritik oleh dunia internasional. Akhirnya mendorong munculnya gagasan untuk melakukan pelembutan terhadap prinsip tersebut, dengan konsep alternatif seperti ?constructive intervention?, ?flexible engagement, atau ?enhanced interaction?. Berbagai teori, dokumen-dokumen ASEAN serta kasus-kasus yang terjadi akan dibahas untuk menjelaskan prinsip non-intervensi dalam perspektif ASEAN dan berbagai macam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.

---

The principle of non-intervention is one of the common universally accepted principles in international law. This principle is guaranteed by the UN charter, in which the principle of non-interference in internal affairs of sovereign states is mentioned. This principle happens to be a fundamental basis in the creation of international relations as of late. In particular, this principle is highly respected upon in the South East Asia region, regarding the establishment of ASEAN during the Cold War. As time goes by, application of the non-interference principle has been reputed as rigid, and it has come across many criticisms by the international community. In concern of said criticism, there have been talks about toning down the principle through alternative concepts such as ?constructive intervention?, ?flexible engagement? or ?enhanced interaction?. Numerous theories, related ASEAN documents and recent cases will be laid out to further explain the principle of non-intervention through the ASEAN perspective and the many problems that might appear in the application."

"Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan oleh peradilan Indonesia. Penerapan prinsip forum non conveniens dalam sengketa hukum perdata internasional di Indonesia berkaitan erat dengan hukum acara perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka penerapan prinsip forum non conveniens di Indonesia akan dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 dan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI.

---

In cases where there is more than one available forum for a dispute settlement, the court must determine the most appropriate forum out of all the available forums. The issue on the appropriateness of a forum goes beyond the question of jurisdiction. The issue is solved by applying the forum non conveniens principle. Such principle is justified by Indonesian courts. The application of the forum non conveniens principle in private international law disputes in Indonesia has a great link with Indonesian civil procedure. In this thesis, the application of the forum non conveniens principle will be observed through the analysis of the decision by Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 and the decision of Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI."

"ABSTRAKKenaikan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan diJakarta pada tahun 2014 menimbulkan protes dari masyarakat Jakarta. KenaikanNJOP yang rasional tidak diikuti adanya kenaikan NJOPTKP. Penelitian inimembahas mengenai dasar pemikiran, implikasi, dan faktor-faktor yang dapatdipertimbangkan dalam penetapan NJOPTKP PBB Perdesaan dan Perkotaan diDKI Jakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptifdengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran NJOPTKP dilakukandengan mengadopsi kebijakan sebelum dialihkan dari pemerintah pusat kepemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ditemukan metode penetapan yangjelas. Implikasi penetapan NJOPTKP PBB Perdesaan dan Perkotaan di DKIJakarta tidak berpengaruh banyak bagi wajib pajak (WP) namun sebagaikeberpihakan pemerintah terhadap WP yang kemampuan bayarnya rendah. Perlumempertimbangkan faktor filosofis dalam penetapan NJOPTKP PBB P2.

---

ABSTRACTThe increase in NJOP Rural and Urban Land and Building Tax in Jakarta in 2014generated public protests. The increase in NJOP of a rational not followed theincrease in The Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects. This research discussesconsideration, the implications, and the factors that can be considered in thedetermination Of The Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects Rural and UrbanLand and Buliding Tax in Jakarta Province. This thesis used qualitative approach,descriptive type with literature review and field research as a data collectiontechniques. The result showed that the background determination The Sale ValueOf Non-Taxable Tax Objects is done by adopting previous policy beforetransferred by central government to the provincial government of Jakarta and notfound a clear determination method. Implications of the determination The SaleValue Of Non-Taxable Tax Objects Rural and Urban Land and Buliding Tax inJakarta do not affect much to tax payer but as a concern from the government topoor cash tax payer. Need to consider the philosophical factor in determinationThe Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects Rural and Urban Land and BulidingTax"

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dapat dijalankan dengan prinsip non profit oriented. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor peghambat pelaksanaannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh yayasan-yayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with a social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No. 16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on the Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about the implementation of the Law Foundation and the factors inhibit the implementation process.

This writing method is using the juridical normative-empirical which focuses on existing regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice.

From the results of this study, regulation of the Foundation is not carried out by private foundations in the city of Bandar Lampung, for it is still needed a very active role of the government to socialize the Law Foundation and other regulations related to society and to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Interaksi Organisasi dan lingkunganya akan menciptakan usaha-usaha yang sangat dinamis demi keberlangsungan dan pertumbuhan. Kompleksitas dan ketdakpastiandalam lingkungan nirpasar menjadi penentu bagi organisasi dalam membuat strategi, struktur, dan proses. Usah-usaha organisasi tersebut diperkuat oleh penerapan kapabilitas dinamik dan kewirausahaan strategik yang terwujud dalam inovasi-inovasi nirpasar yang dibuat oleh organisasi. Semua usaha dan inovasi nirpasr tersebut akan terukur dan tercermin dalam kinerja organisasi tersebut."

"Kehadiran Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dimulai setelah berakhimya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan Negara Utara lainnya, keberadaannya semakin menguat setelah Perang Dunia ke-2. Sesuai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, terutama di kawasan Eropa yang hancur berantakan, seperti yang dilakukan oleh Catholic Relief Service tahun 1943. Sementara itu perkembangan ORNOP di Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa tahun 1970-an sewaktu pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun. Pada tahun 80-an, ORNOP mulai melakukan aktivitasnya yang membela korban pembangunan seperti penggusuran, dan korban pencemaran lingkungan.Salah satu ORNOP yang menonjol dalam pengangkatan isu-isu lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI selalu memunculkan berbagai isu mengenai lingkungan hidup. Dari beberapa isu tersebut penelitian ini memilih "Bagaimana strategi komunikasi WALHI dalam penangangan isu tailing PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1999 - 2002". Pengertian tailing adalah mineral ampas yang berukuran sangat halus sebagai sisa suatu proses pengolahan bijih. Pertimbangan mengambil tema tersebut dengan beberapa alasan secara internal, periode tersebut berada pada masa kepengurusan Emmy Hafid. Secara eksternal, periode tersebut adalah masa awal orde reformasi pada pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan semakin berperannya legislatif dan semakin disorotnya eksekutif.Selain itu tesis ini juga akan memfokuskan penelitian pada studi kasus isu tailing perusahaan pertambangan yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang menggunakan SISTEM PENEMPATAN TAILING DI DASAR LAUT DALAM (STPDL). Dalam mengangkat kasus tailing PT Newmont Minahasa Raya, WALHI mengambil berbagai isu untuk menarik perhatian stakeholdersnya. Isu tentang tailing yang diangkat adalah tailing berbahaya karena mengandung merkuri, tailing PT NMR tidak terlindung dengan baik karena ada proses up-welling, Tailing menyebabkan gatal-gatal, Tailing menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Walaupun dari segi hasil akhir tidak membuahkan pelarangan pembuangan limbah tailing, akan tetapi bisa memaksa pemerintah untuk tidak memberikan izin ke perusahaan-perusahaan lainnya. lni dianggap keberhasilan WALHI secara tidak langsung.Untuk selanjutnya tentunya program-program komunikasi ORNOP hendaknya menggunakan para expert yang kredibel dan trustwartiness yang bisa diambil dari para akademisi dan para praktisi dalam bidang lingkungan hidup. Untuk institusi ORNOP lainnya, hendaknya mengikuti konsistensi WALHI dalam mengkomunikasikan isu-isunya dengan memanfaatkan media. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya, ORNOP hendaknya memperhatikan pendapat McGuire agar komunikasi bisa efektif dan persuasif narasumber sebaiknya yang mempunyai kredibel dan expertise, menarik dan mempunyai otoritas dibidangnya."