Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi di mana berdasarkan data World Risk Report di tahun 2020 Indonesia menduduki posisi ke-35 di dunia. E-government menjadi salah satu upaya BMKG dalam memberikan pelayanan publik berupa informasi melalui Aplikasi InfoBMKG. Namun, dalam pelaksanaanya Aplikasi InfoBMKG menemui berbagai masalah, yaitu tidak bisa diakses, error, tidak dapat memuat data, tidak bisa diakses (blank page/force close), pencarian lokasi gagal, informasi tidak menyeluruh, dan tampilan aplikasi yang kurang menarik serta terkesan berantakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan publik, e-service, e-maturity level, dan COBIT 4.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-dimensi fungsionalitas proses bisnis, mengelola perubahan bisnis, dan produktivitas operasional dan staf berada di level 2 yaitu repeatable but intuitive yang dapat dikategorikan bahwasanya di tingkat ini BMKG sudah melakukan beberapa upaya untuk aplikasi InfoBMKG namun belum terdapat standar prosesnya. Sedangkan untuk sub-dimensi kebijakan internal mendapatkan skor level 1 yaitu non existing di mana di level atau tingkat tersebut menunjukkan bahwa sub dimensi kebijakan internal masih dalam tahap paling awal sehingga setiap proses yang terjadi belum terdefinisi dengan baik. Melihat dari tingkat atau level di setiap sub-dimensi di atas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1 mendapatkan nilai 1.8 yang berarti Aplikasi InfoBMKG belum mencapai tingkat kematangan level 2 (repeatable but intuitive).

---

Indonesia is one of the countries that has a fairly high potential for disasters where based on World Risk Report data in the previous year Indonesia was in the 35th position. E-government is one of BMKG's efforts in providing services in the form of public information through the InfoBMKG Application. However, in its implementation, the InfoBMKG application encountered various problems, namely inaccessibility, errors, unable to load all data, inaccessibility (blank page/force close), failed location search, incomplete information, and the appearance of the application was less attractive and impressed. untidy. This research was conducted to analyze the maturity level of the InfoBMKG application in the perspective of COBIT 4.1 internal business. The theory used in this research is public service, e-service, e-maturity level, and COBIT 4.1. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth data collection techniques and literature study. The results show that the sub-dimensions of business process functionality, managing business change, and operational and staff productivity are at level 2, namely repeatable but intuitive which can be categorized that at this level BMKG has made several efforts for the InfoBMKG application but there is no standard process yet. Meanwhile, for the internal policy sub-dimension, the score is level 1, namely the non-existing level, which indicates that the internal policy sub-dimension is still in the early stages so that every process that occurs is not well defined. Looking at the level or levels in each of the sub-dimensions above, it can be said that the maturity level of the InfoBMKG Application in the internal business perspective of COBIT 4.1 gets a score of 1.8, which means that the InfoBMKG application has not yet reached maturity level 2 (repeatable but intuitive)."

"Electronic Government atau e-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Implementasi e-Government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan e-Government melalui situs Imigrasi.go.id. Kendati telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade, keluhan terkait situs Imigrasi.go.id masih banyak disampaikan oleh para penggunanya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan pada situs Imigrasi.go.id melalui evaluasi dan pengembangan desain alternatif dengan metode Design Thinking. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring, wawancara, usability testing, dan heuristic evaluation. Sebanyak 31 solusi desain diajukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Melalui usability testing terhadap situs saat ini dan desain alternatif, diperoleh peningkatan persentase kesuksesan pengerjaan task dari 73,6% menjadi 92,4%.

---

Electronic Government or e-Government is the use of Information and Communication Technology (ICT) by a government in providing services that are more efficient for the public. The implementation of e-Government in Indonesia has started since 2003 and is continuously being developed until present time. The Directorate General of Immigration Republic of Indonesia is one of the government agencies which implement e-Government through the Imigrasi.go.id website. Although it has been developed for more than a decade, the Imigrasi.go.id website is still receiving many complaints from its users. This study attempted to provide solutions for the problem within Imigrasi.go.id site through the evaluation and the development of alternative design using Design Thinking method. The data was collected through online questionnaires, interviews, usability testing, and heuristic evaluations. A total of 31 design solutions were proposed to solve the problems found. Through usability testing of the current site and alternative designs, the percentage of successful tasks increased from 73.6% to 92.4%."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia."

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."

"ABSTRAKPenerapan e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden "Kebijakan tentang E-Government". Hal ini berdasarkan hasil asesmen PBB tahun 2016 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4478 dari 1 dan indeks e-participation 0,3729 dari 1. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat keterlibatan audiensnya dengan menganalisa penggunaan Facebook dan Instagram yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia terutama pesan yang di-posting di akunnya pada tahun 2016. Pesan yang dianalisa adalah bentuk, nada dan bentuk responnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada Facebook dan Instagram milik pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Indeks paling tinggi diperoleh Kementerian Pariwisata dengan nilai 4,617 (dari 100). Hasil analisa tingkat keterlibatan penggemar pada Facebook dan Instagram milik pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi adalah pesan yang di-posting pada hari rabu, jumat dan minggu dengan bentuk pesan video. Instansi dengan tingkat keterlibatan tertinggi adalah Kemendikbud. Analisa menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada partisipasi adalah frekuensi posting-an pada Instagram, sentimen positif terhadap instansi dan integrasi antara website instansi dengan media sosialnya. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah frekuensi posting-an pada Facebook dan variasi bentuk pesan pada kedua media sosial.

---

ABSTRACT E-government implementation in Indonesia does not meet the objectives of presidential regulation on "E-government Policy". Based on the report of the United Nations in 2016, Indonesia obtained 0.4478 out of 1 for e-government and 0.3729 out of 1 for e-participation. Social media is used as a tool to increase the index of e-government and e-participation. This study aims to identify the extent to which social media affect the level of its audience by analyzing the use of Facebook and Instagram by government agencies in Indonesia, particularly messages posted on social media profile in 2016. The message analyzed is the terms of form, tone and form of response. Additionally, the study aims at measuring the level of citizen engagement on government's Facebook and Instagram. The results showed that the use of social media in government agencies is not optimal. This is because of the low index of social media usage. The highest index is Ministry of Tourism (4.617 out of 100). The results of the analysis of engagement showed that post that attracts high participation is a message posted in Wednesday, Friday and Sunday, while the form of the message is video. Kemendikbud is the institution with the highest engagement rates. The analysis revealed that the factors do have significant influence on citizen participation is the frequency of posting on Instagram, positive sentiment toward the government agency and integration between government website and their social media. Meanwhile that does not have a influence is the frequency of posting on Facebook and the various forms of messages on both social media."

"Masa pandemi saat ini, membuat pemerintah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada kondisi pandemi yaitu dengan mengembangkan e-government sehingga pelayanan publik tidak harus dilaksanakan secara tatap muka dan dapat meminimalisir penyebaran virus. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai SPBE terbaik keenam di Indonesia dan terbaik pertama di Jawa Tengah mengembangkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Pancen Maen yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan berbagai permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dari Dispendukcapil Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Pancen Maen. Pengukuran e-government readiness pada penelitian ini dilakukan menggunakan Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini juga dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Centre for International Development (CID) Harvard. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh domain berada pada kategori siap dengan perolehan nilai STOPE yaitu 3,10 dan persentasenya yaitu 77,48%, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah siap dalam mengimplementasikan Pancen Maen.

---

During the current pandemic, the government must be able to adapt to the conditions that occur. One of the efforts that can be made during a pandemic is to developed e- government so that public services do not have to be carried out face-to-face and can minimize the spread of the virus. Therefore, Kebumen Regency as a district with the sixth best SPBE score in Indonesia and the first in Central Java develop population and civil registration administration services managed by the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency. However, in practice, there were various problems and complaints submitted by the community. This study aims to analyze the readiness of the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency in implementing online population administration services through the Pancen Maen application. Measurement of e-government readiness in this study was carried out using the STOPE Framework with five domains that can be adapted to research needs, namely strategy, technology, organization, people, and environment. This research is also combined with an e- readiness rating from Harvard's Center for International Development (CID). The data collection technique used is a mixed method through surveys, in-depth interviews and literature studies with the data analysis technique, namely descriptive statistics. The results of this study indicate that all domains are in the ready category with a STOPE score of 3.10 and a percentage of 77.48%, meaning that the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency is ready to implement Pancen Maen."