Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan membahas tentang persiapan, pelaksanaan penyusunan. dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Mencngah sebagai Unit Akuntansi Pcmbantu Pengguna Anggaran Eselon-l(UAPPA-El) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara!Lembaga yang beikewajiban menyelenggarak:an akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarnn dengan menyusun lapota.n keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan desk:riptif kualitati£ Hasil peneiitian ini diharapkan agar Direktornt Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggarnn Eselon-l(UAPPA-El)dapat dengan 1ebih trnnsparansi dan akuntabe1 dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon 1 berupa Lapornn Realisasi Anggaran, Nernca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diarnanatkan dalam tata kelola yang balk (good governance).

---

This thesis aim to study about preparation, execution of compilation, and resistance happened in compilation of Financial statement at Management Directorate General of Elementary Education and Menengah as Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-I(UAPPA-El) that is one of accountancy entity below (under Kementerian Negara!Lembaga whlch fs obliged to carry out accountancy and execution responsibility of budget by compiling financial statement in the form of Realisasi Anggaran and Neraca is accompanied by Note to Financial statement level ofEselon-1. This research is research with qualitative descriptive approach. Result of this research expected that Management Directorate General of Elementary Education and Mencngah as Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggar.m Eselon·l(UAPPA-El) with interest transparency and akuntabel in compiling and &1lbmits financial statement F..selon 1 in the form of Laporan Realisasi Anggaran, Balance and Note to Financial statement as commended in ammging good management {good governance)."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan dan keterkaitan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam upaya perwujudan good governance pada Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai agent pemerintah dalam melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naturalistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SLB meskipun sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun belum saling terkait dan belum tercapai perbaikan yang signifikan. Selain itu menunjukkan juga bahwa implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Pembinaan SLB belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai ciri-ciri penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.Hasil penelitian menyarankan perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur bagian perencanaan serta keuangan dari segi kuantitas dan kualitas, perlu adanya tim yang bertanggungjawab terhadap tugas penyusunan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan evaluasi kinerja dan perlu koordinasi serta sinkronisasi secara kontinyu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka reformasi manajemen keuangan.

---

This thesis discussed the application and relevance of financial accountability and performance and implementation of performance-based budgeting in the embodiment of good governance efforts in the Directorate of Special Need Education (SLB) as a government agent in the service of education for children with special needs. The research method used is descriptive qualitative approach with a naturalistic design.The results showed that financial accountability and performance of the Directorate of Special Need Education despite being in accordance with applicable legislation and inter-related but have not yet achieved a significant improvement. Also shows also that the implementation of performance-based budgeting system in the Directorate of Special Need Education has not fully apply the principles according to the characteristics of performance-based budgeting is an indicator of performance, cost and performance evaluation standards.The results suggest a need to increase the capacity of the apparaturs, and financial planning in terms of quantity and quality, there should be a team that is responsible for the cost of standard-setting task, the determination of performance indicators and evaluation of performance and need continuous coordination and synchronization in the application of performance-based budgeting in order to reform financial management."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana implementasi hukum tentang Keuangan Negara dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tanggung jawab hukum para pihak dalam proses pengadaan terkait produk hukum yang dihasilkannya. Selain itu, sebagai bahan pelengkap dalam tulisan ini juga dipaparkan satu contoh kasus Pengadaan Barang/Jasa dilihat dari sudut pandang Keuangan Negara. Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum tentang Keuangan Negara telah diimplementasikan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam 4 (empat) tahap/fase perkembangan menyangkut proses pengadaan itu sendiri dan proses pertanggungjawaban keuangannya. Terjadinya tahapan tersebut menandakan bahwa pengimplementasian hukum tentang Keuangan Negara terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Terakhir pengaturan perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan harapan proses pengadaan yang adil dan transparan akan segera terlaksana. Antisipasi yang diberikan oleh hukum tentang Keuangan Negara dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diberikan dalam bentuk sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi penyimpangan Keuangan Negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi (misalnya, penggantian pejabat/anggota ULP yang terbukti terlibat KKN dan berujung pada penurunan pangkat bahkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS jika dijadikan terpidana dalam kasus korupsi). Bentuk antisipasi tersebut telah dituangkan melalui peraturan tentang Keuangan Negara, perbendaharaan negara maupun tentang pengadaan itu sendiri. Berdasarkan pengaturan tentang Keuangan Negara maka para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tanggung jawab hukum masing-masing sesuai dengan pelimpahan wewenang yang didapatnya. Dalam menganalisa kasus Sisminbakum, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni : Aspek Pengadaan Barang/Jasa, Aspek Penerimaan negara Bukan pajak serta Aspek Hak Cipta Negara sebagai akibat dari perjanjian antara PT.SRD dan Koperasi Pengayoman."

"Pada tahun 2023 Kementerian BUMN menduga adanya manipulasi laporan keuangan PT X dengan adanya pelaporan laba selama bertahun-tahun namun arus kas negatif, gagal bayar sehingga digugat pailit. Penelitian bertujuan menganalisis indikasi manipulasi laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan (ICOFR) di PT X perusahaan dari tahun 2013-2022. Indikasi manipulasi laporan keuangan diperoleh dari  perhitungan Beneish M-Score. Analisis  ICOFR dilakukan dengan skoring menggunakan manual content method terhadap 90 indikator ICOFR A Compendium of Approaches and Examples. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi manipulasi laporan keuangan pada PT X kecuali pada tahun 2020 dan 2021 dan pengendalian internal atas laporan keuangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Nilai ICOFR yang bagus tidak menjamin laporan keuangan terbebas dari indikasi manipulasi laporan keuangan.

---

In 2023, the Ministry of State-Owned Enterprises suspects that there has been manipulation of the financial reports of PT X, with reporting profits for years but negative cash flow, failure to pay so that it was sued for bankruptcy. The research aims to analyze indications of manipulation of financial reports and internal control over financial reports (ICOFR) at PT X. The research uses secondary data in the form of company annual reports from 2013-2022. Indications of financial report manipulation are obtained from the Beneish M-Score calculation. ICOFR analysis is carried out by scoring using the manual content method of 90 ICOFR A Compendium of Approaches and Examples indicators. The research results show that there are indications of manipulation of financial reports except in 2020 and 2021 and internal control over financial reports is getting better from year to year. Good ICOFR score does not guarantee that financial reports are free from indications of manipulation."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kulitas audit terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah 172 perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Hasil pengujian terhadap sampel penelitian tidak menemukan pengaruh signifikan kualitas audit terhadap manipulasi laporan keuangan. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit juga tidak berpengaruh terhadap hubungan kualitas audit dan manipulasi laporan keuangan.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of audit quality towards the possibility of financial statement manipulation occurrence with effectiveness of the board of commissioners and audit committees as moderation variables. The samples are 172 public company of non-financial sector that are listed in IDX in 2010-2013.

The result shows that there is no significant effect of audit quality towards financial statement manipulation. The effectiveness of the board of commissioners and audit committees are also have no significant effect on the relationship of audit quality and financial statement manipulation."

"Sejak awal dekade 2000, "modernisasi" telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ?good governance? dan "pelayanan prima" kepada masyarakat demikian pula dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi stakeholder perpajakan. Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang masih rendah, integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih rendah melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governance bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mengisi pundi-pundi negara dalam pembiayaan APBN. Dengan didasari oleh alasan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana penerapan GCG yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selaku unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak serta mengukur keberhasilan GCG tersebut dengan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut yakni dari perspektif pemerintah dan wajib pajak, reformasi birokrasi yang telah dilakukan telah berjalan secara efektif dan berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan namun penerapan GCG tersebut belum berhasil menumbuhkan kepatuhan administrasi perpajakannya meskipun tingkat kepercayaan kepada petugas pajak sudah mulai tumbuh. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak melakukan pengukuran dari semua aspek stakeholder dalam menilai keberhasilan penerapan GCG seperti tingkat kepuasan karyawan, tingkat pelanggaran kode etik yang dapat memperkuat manfaat diterapkannya GCG, sehingga untuk penyempurnaan penelitian dimasa yang akan datang akan lebih baik bila peneliti selanjutnya bisa mendapatkan data-data komprehensif tersebut."

"Penelitian ini membahas hubungan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan serta pengaruh kepemilikan keluarga dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012 sebanyak 101 perusahaan sehingga terdapat 505 total observasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Kepemilikan keluarga terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak namun tidak berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Sementara tata kelola perusahaan tidak berpengaruh baik terhadap agresivitas pelaporan keuangan maupun agresivitas pajak.

---

This research discusses the relationship of tax aggressiveness and financial reporting aggresiveness and the effect of family ownership and corporate governance towards tax aggressiveness and financial reporting aggressiveness. This research is using 101 firms (manufacture and non-maufacture) that are listed in Indonesian Stock Exchange from 2008-2012 period as sample and resulting 505 observations in total.

This research shows a positive relationship between tax aggressiveness and financial reporting aggressiveness. Family ownership is proven to have a direct positive effect towards tax aggressiveness but no significant relationship towards financial reporting aggressiveness. Meanwhile, corporate governance has no relationship neither with financial reporting aggressiveness nor with tax aggressiveness."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan dan ukuran KAP terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan listed di Indonesia dengan pengawasan internal perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan metode regresi logistik dengan menggunakan 64 observasi dari 28 dan sampel kontrol perusahaan listed di BEI yang terdeteksi terkena sanksi pada laporan keuangan perusahaan dengan periode sampel 2011 ndash; 2016. Terbukti bahwa struktur kepemilikan oleh manajemen dan pemegang saham asing tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan, namun ukuran KAP terbukti mengurangi kemungkinan pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan. Efektivitas komite audit memperkuat kualitas auditor eksternal dalam mengurangi kemungkinan pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan, namun efektivitas dewan komisaris tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan secara statistik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi investor dalam menilai efektivitas tata kelola perusahaan untuk dapat melihat perusahaan yang sekiranya berpeluang melakukan pelanggaran laporan keuangan serta membantu regulator menentukan regulasi untuk dapat mendukung reformasi tata kelola perusahaan kedepannya.

---

This study aims to examine the effect of corporate ownership structure and the quality of external auditors on the possibility of violation in the financial statements of listed companies in Indonesia with internal control as a moderating variable company. The study used logistic regression method using 64 observations from 27 and control samples of listed companies in IDX that were detected violations in the financial statements with sample period 2011 2016. It was proved that the ownership structure by management and foreign shareholders did not affect the possibility of violations in the financial statements, but the quality of external auditors proven to reduce the possibility of violations on the financial statements.

The effectiveness of the audit committee strengthens the quality of the external auditor in reducing the likelihood of violations on the financial statements, but the effectiveness of the board of commissioners is not proven to have an effect on violations on the financial statements statistically. This study is expected to provide consideration for investors in assessing the effectiveness of corporate governance to be able to see companies that are likely to violate financial statements and help regulators to determine regulations to support corporate governance reform in the future."

"Tesis ini bertujuan membahas tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Peudidikan Dasar dan Menengab sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catalan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) dapat dengan lebih transparansi dan akuntabel dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Leporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance)."