Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan por/wer/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang parfner/rekan kerjasama yang terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pihak tertentu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason.

---

National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 States that abroad loan must be decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5 Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach."

"ABSTRACT

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar

negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam

pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu

alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang

investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif

ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup

besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan

yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses

pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan

pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan

dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian

kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui

pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yang

terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses

pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau

menentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga

pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isu

persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya

menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU

menggunakan pendekatan rule of reason.

ABSTRACT

National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must be

decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the

national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund

mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private

sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure

without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a

mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government

can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set

of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender

intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the

tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the

winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5

Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue

cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of

reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach."

"Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan dalam tender sehingga berimbas juga terhadap perkara yang ditangani oleh KPPU. Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau persekongkolan tersebut dilakukan dalam suatu pelelangan barang/jasa. KPPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian menyusun pedoman dan atau publikasi sebagaimana disebutkan dalam tugas Komisi di Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pedoman Pasal 22 tersebut dijelaskan bahwa cakupan tender meliputi tawaran harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Dengan demikian, persekongkolan dalam pelelangan barang/jasa termasuk dalam yurisdiksi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason sehingga membutuhkan analisa mengenai dampak persaingannya. Pasal tersebut terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam membuktikan terjadi atau tidak terjadinya persekongkolan maka KPPU harus melakukan pemenuhan semua unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.

---

The characteristic of this study is Prescriptive; using the normative juridicai and law comparison research method with secondary data that obtained from the library research as the main source. Until now, the report conceming tender conspiracy still dominates the reports that enter the Supervisory Commission for Business Competition (KPPU). In year 2007, 75% reports are tender conspiracy assumptions that then have an impact on the case handled by KPPU. Tender conspiracy ruled in Article 22 Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That Article only ruled concerning the conspiracy to arrange or determine the tender winner. The later emerge matter are how if the conspiracy occurred on a goods/services tender. KPPU as an institution formed to execute the Law Number 5 Year 1999 then arrange guidance and or publication as mentioned in the Commission duty in Article 35 letter f Law Number 5 Year 1999. In the Article 22 guidance explained that tender scope includes price bids to do the entire jobs or execute a job, provide goods and or Services, buy goods and or Services, and sell a goods and or Services. According to the definition, the basic implementation scope of the Article 22 Law Number 5 Year 1999 is tender or bids to propose price that can be done through open tender, limited tender, public bids, and limited bids. Thus, conspiracy tender in goods/services tender include in the juridicai of article 22 Law Number 5 Year 1999. Article 22 Law Number 5 Year 1999 used the rule of reason approach, which needs analysis on the competition impact. That article consists of 5 (five) elements which are business subject element, conspiracy element, other parties’ element, arrange and or determine the tender winner element, and the result in unfair business competition element. To authenticates whether a conspiracy does occur or not, then KPPU must fulfill all the elements in the Article 22 Law Number 5 Year 1999."

"Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran persekongkolan tender oleh KPPU, bagaimana penerapan hukum oleh KPPU dalam putusan nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013, dan apakah KPPU telah konsisten dalam menerapkan UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaan pasal 47 terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 UU 5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori yang digunakan diantaranya teori koherensi, teori korespondensi, teori empiris dan teori pragmatis. Setelah dilakukan penelitian hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana yang kemudian diterapkan pada persoalan konkrit dalam putusan KPPU nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013 diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam putusannya, tidak konsisten terhadap undang-undang dan aturan pelaksananya

---

The KPPU`s decision is one of the Commission's legal products that can impose sanctions in the form of administrative action such as fines to business actors that are proven guilty. There are some differences in the levying of fines in Commission`s decision on conspiracy of tender, it is at the background in research. As for the formulation of the problem is how the existence of sanctions against violations of competition law, how the application of sanctions against violations of tender conspiracy by the Commission, how the application of the law by the Commission in decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013, and whether the Commission had been consistent in the implementation of Law 5/1999 and the guidelines of implementing for article 47 of the business actors that were found guilty of violating Article 22 of Law 5/1999. The method used is a method normative research with data analysis method uses a qualitative approach. Several theories used include coherence theory, the theory of correspondence, empirical theory and pragmatic theory. After doing research competition law is based on law and implementing rules are then applied to concrete problems in the Commission's decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013 the conclution is the Commission inconsistent in its decision, inconsistent with the law and its implementing rules"

"Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, dalam membuktikan temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu metode rule of reason dalam membuktikan setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Tender is one of the activities that must contain fair competition principles. Suspicion of tender conspiracy in order to regulate and determine the winning bidder was occurred in Tender of Reconstruction/Improvement Siborong-borong Cs Road in National Road Working Unit Regional II North Sumatra National Road Main Station I Director General of Highway Construction and Maintenance, Ministry of Public Works. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to uphold Competition Law, plays an important role in this case. Nonetheless, while analyzing the facts in this case, KPPU seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 of 1999 in . The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in order to prove every tender conspiracy cases."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri, dan bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha. KPPU menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam bentuk persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan (horizontal dan vertikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU masih memiliki kendala dalam membuktikan persekongkolan tender diantaranya adalah ketersediaan menjadi pelapor dan saksi, mendapatkan bukti tertulis, faktor internal dan eksternal KPPU serta kewenangan untuk menggeledah yang tidak dimiliki KPPU.

---

This thesis is deal with three major problems. First, views on how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law? Second, why the decision of KPPU being annulled in district court? And third, how to prove a tender conspiracy in Competition Law? The research is conducted by method of juridical normative, with the aim of this research is to find out how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law, why the decision of KPPU being annulled ins district court, and to prove a tender conspiracy in Competition Law. KPPU considering that there has been violation of article 22 Law Number 5 Year 1999 of Competition Law specifically the horizontal conspiracies, vertical conspiracies, and the combination (horizontal and vertical). The result showed that KPPU still has constraint in proving a tender conspiracy, which is the availability of a rapporteur and witnesses, obtain the written evidence, internal and external factors of KPPU and the authority to investigate that KPPU has not owned."

"ABSTRAKPersekongkolan dalam Tender merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus larangan melakukan Persekongkolan dalam Tender diatur di dalam Pasal 22. Tujuan dilaksanakannya Tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif berdasarkan penelitian literatur dan perundang-undangan.Dalam perkara KPPU No.03/KPPU-L/2016 KPPU tidak cermat dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur efisiensi dan Afiliasi selain unsur-unsur lainnya.Sehingga meskipun dalam tingkat persidangan di KPPU para Terlapor dinyatakan bersalah namun dalam tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung para Terlapor yaitu Husky-CNOOC Madura Limited dan PT COSL INDO dibebaskan dari tuduhan pelanggaran pasal 22 tentang persekongkolan tender.Pencapaian efisisensi merupakan roh dari hukum persaingan usaha di Indonesia,ketika efisiensi dapat tercapai dengan tujuan utama kesejahteraan konsumen maka faktor-faktor lain menjadi tidak begitu relevan untuk dituduhkan kepada pelaku usaha. Ditambah dengan ketidakcermatan KPPU dalam membuktikan pihak terafiliasi dalam perkara ini menjadi suatu pelajaran dan bahan evaluasi bagi KPPU ke depannya dalam penerapan pasal 22 UU No.5 tahun 1999.

---

ABSTRACT Conspiracy in Tender is an action that is prohibited under the Law No. 5 of 1992 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically, the prohibition to conduct Conspiracy in Tender is stipulated in Article 22. The objective of Tender execution is to provide the same opportunity to business actors in order to offer competitive prices and qualities. So that, eventually the said tender process, lowest prices with the best qualities will be obtained. This research is juridical normative based on research on literatures as well as laws and regulations. In the case KPPU No.03 KPPU L 2016, KPPU was not scrupulous in considering and proving the efficiency element and Affiliation apart from other elements. As a result, even though the Reported were sentenced to be guilty in the trial in the stage of KPPU, but in the objection stage in District Court and Cassation in Supreme Court, the Reported, namely Husky CNOOC Madura Limited and PT COSL INDO were exempted from the accusation of Article 22 regarding tender conspiracy. Efficiency accomplishment is the spirit of business competition law in Indonesia. When efficiency can be reached with main objective is consumer welfare, therefore other factors become less relevant for business actor to be accused of. Added with KPPU rsquo s imprecision in proving the affiliated parties in this case, it becomes a lesson and evaluation material for KPPU in the implementation of Article 22 Law No. 5 of 2009 in the future. "

"Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Namun mengenai kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.

---

This thesis discusses about the similarities of IP Address as an indicator in a tender conspiracy case. In accordance with the implementation of an egovernment, Presidential Regulation Number 54 of 2010 regulates that the acquisition of goods or services must be carried out electronically. Further development of technology and informatics has without a doubt brought the process of acquiring goods or services to a new level. Utilization of electronic systems has created a new perspective, which is the paradigm shift from paper based to electronic based. As a result there has also been a shift and wider interpretation of evidence that can be submitted in court. However, IP Address similarities as an indication of tender conspiracy are not regulated in any laws or regulations."