Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tidak hanya merupakan masalah perbankan saja, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional, sehingga perlu penanganan secara seksama dan penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu contohnya adalah kasus restrukturisasi utang bermasalah pada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. Sekar Laut Tbk, sebagai debitor. Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu restrukturisasi atau penyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salah satu tujuan pengajuan PKPU maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian utang melalui restrukturisasi utang melalui PKPU pada Pengadilan Niaga, untuk mengetahui apakah restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU dimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih memadai yang dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif serta memberi kepastian dan jaminan hukum dalam penyelesaian utang dengan pola konversi piutang menjadi saham.

---

Loan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is not only a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly and comprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertainty seems to be main problem of NPL settlements. One of the examples is the loan restructuring in PT Bank BNI Tbk as a creditor and PT Sekar Laut Tbk as a debitor. In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefits all parties involved needs to be done. Looking at the importance of this matter as an objective of submitting PKPU, therefore the writer tries to do an analysis towards alternatives of loan settlement through loan restructuring through PKPU in Business Court, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanism mentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can give quicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guarantee in loan settlement with receivable conversion to stocks."

"ABSTRAKRestrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikankredit bermasalah tidak hanya merupakan masalahperbankan saja, akan tetapi sudah merupakan masalahnasional, sehingga perlu penanganan secara seksama danpenyelesaian secara konsepsional dan komprehensifberdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendalabagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satucontohnya adalah kasus restrukturisasi utang bermasalahpada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. SekarLaut Tbk, sebagai debitor. Untuk segera menyelesaikanmasalah ini diperlukan langkah pemecahan yaiturestrukturisasi atau penyelesaian hutang yangmenguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingatpentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salahsatu tujuan pengajuan PKPU maka penulis mencobamelakukan analisis terhadap alternatif penyelesaianutang melalui restrukturisasi utang melalui PKPU padaPengadilan Niaga, untuk mengetahui apakahrestrukturisasi utang dengan pola konversi piutangmenjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPUdimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupaperaturan perundang-undangan yang lebih memadai yangdapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensifserta memberi kepastian dan jaminan hukum dalampenyelesaian utang dengan pola konversi piutang menjadisaham.

---

ABSTRACTLoan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is notonly a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly andcomprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertaintyseems to be main problem o f NPL settlements. One o f the examples is the loanrestructuring in PT Bank BNI Tbk as a creditor and PT Sekar Laut Tbk as a debitor.In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefitsall parties involved needs to be done. Looking at the importance o f this matter as anobjective o f submitting PKPU, therefore the writer tries to do an analysis towardsalternatives o f loan settlement through loan restructuring through PKPU in BusinessCourt, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanismmentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can givequicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guaranteein loan settlement with receivable conversion to stocks."

"Skripsi ini membahas mengenai konversi utang menjadi saham sebagai salah pola restukturisasi utang yang dapat dipilih oleh perusahan debitor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar utang dikarenakan kemampuan operasional dan finansial perusahaan debitor yang kurang baik. Konversi piutang menjadi saham memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sekaligus memberikan hak bagi kreditor untuk turut serta dalam menjalankan perusahaan debitor sebagai pemegang saham.Skripsi ini mengupas kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk. yang mengajukan pola konversi utang menjadi saham sebagai cara penyelesaian utang-utangnya dalam Rencana Perdamaian yang diajukan bersama-sama dengan permohonan PKPU dan mengaitkannya kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the conversion of debt into shares as one restukturisasi patterns that can be selected debt by the debtor company is not can perform obligations due to the ability operational and financial firms that are less good debtor. Conversion receivable into shares provides an opportunity for the debtor to continue its efforts as well as giving the right of creditors to participate and in running the debtor company as shareholders.Thesis examines the case of PT Argo Pantes PKPU Tbk. and PT Sekar Laut Tbk. the proposed pattern of debt conversion into shares as a way debt settlement in the Peace Plan proposed together with the application and link it to PKPU provisions of applicable laws."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"ABSTRAKRestrukturisasi bertujuan untuk memfokuskan bisnis yang dijalani oleh perusahaan.Pemfokusan bisnis dilakukan untuk mengefisiensikan dan meningkatkan performaperusahaan di masa mendatang. Namun, yang terjadi pada PT Indosat Tbk., pertumbuhannet income mengalami penurunan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dampakrestrukturisasi perusahaan terhadap nilai dan kinerja perusahaan serta respon hargasaham atas strategi restrukturisasi yang dilakukan pada periode 2002-2004 terutama saatperusahaan melakukan merger dan divestasi aset menara. Penelitian ini bersifat studikasus eksplanatoris dengan metodologi pengumpulan data triangulation. Hasil penelitianini menunjukkan proses restrukturisasi menyebabkan terjadinya perubahan pada modelbisnis perusahaan, menghasilkan nilai EVA yang positif. Pasar merespon positif mergeryang dilakukan sedangkan merespon negatif divestasi yang dilakukan perusahaan

---

ABSTRACTThe purpose of restructuring to focus on the core business of the company. Focusingbusiness is done to increase the efficiency and performance of companies in the future.But in the case of PT Indosat Tbk., the groeth of net income has decreased. This studywanted to see the impact of corporate restructuring on the value and performance of thecompany and the stock price response on restructuring strategies undertaken during theperiod 2002-2004, especially when the companies merged and divested assets tower oftelecommunication. This is an explanatory case study with triangulation data collectionmethodology. The results of this study indicate that the restructuring process madechanges in the business model of the company and generating positive EVA. The responseof the market is positive to the merger and negative on the divestiture of the company"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan merekomendasikan metode restrukturisasi utang yang tepat untuk penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada industri dengan nilai belanja modal tinggi, yang dipicu oleh adaptasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Untuk pembiayaan belanja modal yang tinggi, perusahaan mengandalkan pembiayaan utang, yang sebagian porsinya dalam mata uang asing USD , sehingga perusahaan mengalami transaction exposure akibat currency risk. Dari analisis rasio keuangan dan financial distress, perusahaan tidak berada pada kondisi kesulitan likuiditas dan masih berada pada level di atas financial distress. Sehingga dari beberapa perbandingan metode restrukturisasi utang seperti metode penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali, dan kontrak lindung nilai. Kontrak lindung nilai direkomendasikan untuk dapat mengurangi transaction exposure perusahaan.Dari pilihan metode kontrak lindung nilai kontrak forward, pasar uang, dan kontrak opsi. Penggunaan metode lindung nilai kontrak forward dapat dipenuhi oleh ketersediaan kas perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi transaction exposure lebih besar dibandingkan metode lindung nilai lainnya, dari kerugian akibat selisih nilai tukar kurs utang USD perusahaan.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to recommend the proper method of debt restructuring for the firm PT. Indosat, Tbk because the firm suffered losses in three consecutive years from period of year 2013 2015.From this thesis results, it can be seen that the companies is belong in industry with high capital expenditure spending, which driven by adaptation to rapid technological progress. For high technology spending activities, companies rely on debt financing, which partly is in the portion of foreign currency USD , thus the company suffered due to transaction exposure of currency risk. From the analysis result of financial ratios and financial distress, the company is not in a state of liquidity problems and is at a level above financial distress. Hence from several comparison of debt restructuring methods such as debt reconditoning, debt rescheduling, debt restructuring, and hedging contracts. Hedging contracts is recommended to reduce transaction exposure of the company towards currency riskFrom the several selection of hedging contracts methods such as forward contract, money markets hedge, and options hedge. The use of forward contract hedge could be accommodated by availability of the firm rsquo s cash, and has the biggest potential to reduce transaction exposure compare to other hedge method, from the risk of losses due to the difference in the exchange rate of the firm debt in USD. "

"Kapal laut merupakan benda bergerak. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal laut yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diletakkan jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal laut adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan hutang dengan obyek jaminan berupa kapal laut yang terdaftar. Jaminan hipotik atas kapal laut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang. Akibat dari debitur yang tidak melunasi hutangnya adalah jaminan berupa kapal laut tersebut akan dieksekusi. Studi kasus penelitian ini didasarkan pada obyek jaminan kapal laut bernama Andara 2001 yang dimiliki PT Pelayaran Samudra Persada. Kapal laut ?Andara 2001 telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 18/EKS/2005/PN.JKT.UT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemasangan jaminan hipotik atas kapal laut pada PT Bank Agroniaga Tbk dan pelaksanaan eksekusinya. Penelitian ini merupakan analisis hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hambatan yang dihadapi PT Bank Agroniaga selaku kreditur adalah obyek jaminan berupa kapal laut yang selalu berpindah tempat. Hal tersebut menyulitkan pelaksanaan penyitaan dan penjualan kapal laut. Hambatan yang lain adalah kelemahan peraturan-peraturan mengenai hipotik kapal laut yang belum terkodifikasi dan masih tersebar di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Ship is qualified as movable good. Ship under the Indonesia Commercial Code with size at least twenty meter cubic gross tonnage can be registered in Indonesia. Based on Article 314, third paragraph of The Indonesian Commercial Code, a ship which has been registered in Indonesia can be installed as hypothec guarantee. The ship's hypothec is as one of securities for securing the full payment of debt, which its object is ship. Hypothec is as additional agreement qualified of its loan agreement as main contract. The consequence of non-payment, ship will be executed. The study case for this research based on a ship called "Andara 2001" owned by PT Pelayaran Samudra Persada. The secured hypothec on ship of ?Andara 2001? has been executed by The Determination of The North Jakarta District Court No. 18/Eks/2005/PN.JKT.UT. The purposes of this research are to study the establishment process of hypothec on ship and its execution for the full payment of debt conducted by PT Bank Agroniaga. This research constitutes as a legal analysis research by using normative legal method. The obstacles faced by PT Bank Agroniaga as the creditor among others are ships always moving from one place to the other place. This matter creates problem or difficulty in seizing and selling the ship. The other handicaps are the existing weakness of the hypothec rules which are not codified and stipulated in several prevailing regulations."

"Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis mengacu pada aturan -aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban dari bank itu sendiri apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak bank sendiri yang ditinjau dari berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam industri keuangan diharapkan dapat memberikan batas yang jelas mengenai kedudukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya sehingga kepentingan dan kehendak.

---

The increasing business and activities done by a bank could open a wide chance of criminal act in banking sector either done by the bank itself or other parties. This research examines about legal protection given to customer particularly customer saving fund relating to criminal act done by the bank or its employee. Based on this issue, banking sector rsquo s criminal act regulation stated in Undang Undang Perbankan and other regulations will also be discussed.

In terms of several conditions related to customer protection, one of law protection form against customer is the responsibility from the bank if there appears act done by the bank or its employee which is against the law. Law protection regulation against customer as the consumer in financial industry is expected to give clear lines between customer as consumer and bank as the party who runs the business. Therefore, whole parties interests and purposes would be perfectly done and protected. keywords Law protection, bank customer, criminal act in banking sector"

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rencana restrukturisasi PT Krakatau Steel yang dijalankan akibat kerugian yang dicatat perusahaan sejak tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pemodelan keuangan guna melihat keadaan posisi keuangan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di periode yang akan datang. Adapun penentu kesehatan perusahaan dilihat melalui rasio keuangannya yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio- rasio keuangan dihitung dari hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik studi ini ingin memperkenalkan loan life coverage ratio (LLCR) sebagai salah satu penentu kemampuan pembayaran utang perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi untuk menentukan asumsi dalam proyeksi keuangan perusahaan. Hanya dengan skenario peningkatan kapasitas dan utilisasi 75% perusahaan dapat memiliki LLCR, current ratio, debt capacity, dan struktur keuangan yang sesuai dengan ketentuan minimal perusahaan untuk beroperasi dengan sehat.

---

This research is performed to analyze the impact of debt restructuring of PT Krakatau Steel Tbk that was carried due to losses recorded by the company since 2012. Financial modelling method is used to evaluate company’s financial condition and to forecast company’s competencies to keep operating in the future. The determinants are seen through its financial ratios: liquidity, solvency, activity, and profitability which are calculated from the results of projected company financial reports. Specifically this study also wants to introduce loan life coverage ratio (LLCR) as one of the determinants of a company's debt repayment capability using company's financial statements data and macroeconomic data to determine assumptions for the financial projections. In conclusion, only with a scenario of increasing capacity and utilization of 75% a company can comply with the minimum requirements of the LLCR, current ratio, debt capacity, and financial structure."