Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance menuntut organisasi publik meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Salah satu metode untuk mengukur kinerja adalah dengan Balanced Scorecard. Biasanya metode tersebut dilakukan untuk sektor privat, akhir-akhir ini dikembangkan untuk sektor publik. BPK RI telah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard dalam bentuk SIMAK.Tesis ini mengevaluasi ketepatan indikator yang telah digunakan oleh SIMAK, kemudian diberikan alternative pengukuran kinerja perwakilan BPK RI di Jakarta dengan lebih obyektif, terukur dan komprehensif berdasarkan perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, selanjutnya membandingkan antara sistem pengukuran kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan SIMAK dan dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat indikator yang kurang tepat sehingga diajukan sebuah alternatif penyempurnaan. Sesuai pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penelitian ini, prestasi kinerja Perwakilan BPK RI di Jakarta sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek.

---

Transparency and accountability in order to achieve Good Governance requires the public organizations improve their performance in serving society. One of method to measure the performance is Balanced Scorecard. Usually the method conducted for the privat sector, recently developed for the public sector. BPK RI has implemented the performance measurement by using method of Balanced Scorecard in the form of SIMAK.

This Thesis evaluates the accuracy of indicators have been used by SIMAK, give alternative of performance measurement BPK RI representative in Jakarta with more objective, measurable and comprehensive based on the perpective of customer, finance, internal business process, and also learning and growth, and then compare between system of performance measurement BPK RI representative in Jakarta by SIMAK and with the method of Balanced Scorecard. This Research is quantitative study with the descriptive analysis.

From the results of research, found that there are indicator which less precisely so that raised by a completion alternative. Appropriate performance measurement that have been done in this study, performance of BPK RI Representative in Jakarta is good enough, but still needs to be improved to some aspects."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kondisi knowledge management di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi menurut pendekatan 5 enabler Nonaka, kondisi yang seharusnya dimiliki organisasi yang memenuhi persyaratan penerapan knowledge management dan untuk mengetahui strategi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kondisi organisasi yang mendukung penerapan knowledge management. Penerapan knowledge management di dalam organisasi merupakan suatu proses mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan pengetahuan bagi organisasi. Dengan demikian organisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena berusaha mengungkapkan dan menjelaskan adanya gejala, fakta dan kejadian secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Setjen Mahkamah Konstitusi memenuhi persyaratan diterapkannya Knowledge Management, yaitu intention, autonomy, fluctuation and creative chaos, redundancy dan requisite variety. Motivasi organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan manajemen pengetahuan, yaitu: knowledge centric driver, personal driver, structure based organization driver, dan techonology driver. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapan knowledge management adalah budaya sharing knowledge, organisasi/infrastruktur IT yang mendukung, proses pengelolaan pengetahuan yang efektif dan efisien, serta adanya pengukuran keberhasilan yang jelas. Sedangkan organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki hirarki rendah, intensitas administrasi cukup serta formalisasi, kompleksitas dan sentralitas organisasi yang tinggi. Untuk itu strategi yang dapat digunakan oleh organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan knowledge management adalah strategi pembelajaran organisasi dengan pendekatan spiral SECI dari Nonaka.

---

The research based-paper discuses about the analysis of knowledge management at Secretariat General of the Constitutional Court of Indonesia. It is aimed to find out the condition of the organization through the 5 enabler Ba Nonaka, a set of condition the organization should have to implement the knowledge management. Knowledge management is a set of processes, practices, and management philosophies that exist to collect, process, store, and make available the organizational knowledge that enables government agencies to be more proficient and competitive in the delivery of public services. The research is qualitative with descriptive design. The qualitative design is to explore and explained the reality descriptively.The result shows that the secretariat general of the Constitutional Court has fulfilled the prerequisites to implement knowledge management, namely intention, autonomy, fluctuation, and creative chaos, redundancy, and requisite variety. The motivations of the organization in implementing knowledge management are knowledge centric driver, personal driver, structure based organization driver, and technology driver. The success defining factors of the implementation are sharing knowledge custom, the infrastructure of information technology, the effective and efficient process of knowledge management, and exact measurement of success. The organization is said to have low hierarchy, medium administration intensity, and high in complexity, formalization, and centralization of the organization. Therefore, the strategy to be applied for the organization in order to implement the knowledge management is the spiral SECI and Nonaka approach."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 14 variabel independen yaitu nilai TPA, TOEFL, IPK S1, pengalaman kerja, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, motivasi belajar, kehadiran, faktor kondisi keluarga (status perkawinan dan jumlah anak) dan kondisi ekonomi (pekerjaan pasangan, kecukupan penghasilan dan pekerjaan sampingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI, yaitu IPK S1, pengalaman kerja dan nilai TPA.

---

The objective of this study is to examine determinant factors of postgraduate student?s academic achievement who received BPK-RI?s domestic scholarship. Method of analysis used in this study is multiple linear regression with 14 independent variables, including grade of TPA, TOEFL, Undergraduate Grade Point Average (UGPA), working experience, age, educational background, gender, learning motivation, attendance, family condition (marital status and number of children) and economic condition (spouse?s working status, income sufficiency and part time work). The result shows that only three factors that significantly affect postgraduate student?s academic achievement, namely UGPA, working experience, and grade of TPA."

"Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan.Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN.Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg.Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

---

This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl).

PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women.

Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates.

This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate.

The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament."

"Tesis ini mengkaji strategi kampanye seorang calon presiden RI. Studi sejenis ini belum banyak dilakukan di Indonesia karena pemilihan presiden secara langsung barn pertana kali diadakan. Amien Rais sebagai kandidat presiden pada pilpres 2004 memperoleh kekalahan dengan sangat telak. Padahal ia adalah kandidat yang paling kompeten di antara kelima pasangan. Mengapa ia gagal, apakah ia telah menjadi korban dari pemeo yang berlaku di Amerilra Serikat bahwa kandidat terbaik tidak akan pernah terpilih.Kajian tentang kampanye politik dalam tesis ini didasari oleh perkembangan riset kampanye politik yang kini telah memasuki sebuah era di mana kampanye modem menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan strategi komunikasi (Kotler,1996 dan Kavanagh,1997). Perkembangan ini di motivisir oleh kemajuan dnnia industri yang telah terbukti jitu menaikkan angka penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran. Seiring dengan itu pula proses politik yang terjadi semakin menjurus ke arah manipulasi uang atau korupsi, sehingga memaksa pars aktivis politik untuk menerapkan prinsip-¬prinsip pemasaran agar kampanye berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut mendorong tim kampanye untuk bertindak dan mencapai tujuan berdasarkan riset yang ketat. Apalagi antara dunia pemasaran dan kampanye sesungguhnya memiliki kesamaan, jika dalam pemasaran, penjual menawarkan barang dan jasa guna menperoleh keuntungan maka kampanye menawarkan janji dan kepribadian kandidat untuk memperoleh dukungan suara darn pemilih. Meski demikian keduanya juga memiliki perbedaan, kampanye politik selalu diliputi persoalan kepercayaan, emosi bahkan juga konflik.Teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian dalam tesis ini dilakukan melalui wawancara terhadap sembilan informan, dan didukung oleh studi yang memanfaatkan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik analisa data ideal types digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan teknik ini menyajikan model atau abstraksi Bari sebuah relasi sosial ataupun proses-prosesnya, dengan cara menyandingkan konsep dengan realitas (Neuman,2000:431-432). Dengan kata lain dengan teknik analisa data ideal types, peneliti akan membandingkan strategi kampanye yang telah berlangsung di banyak negara di dunia dalam hal ini strategi kampanye yang ada di Amerika dan Eropa dengan strategi kampanye yang dijalankan oleh pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama kegagalan kampanye pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo bersumber dari langkah politik Amien Rais yang cenderung konfrontatif dan sikapnya yang tidak tegas dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi tim kampanyenya. Hal ini berimplikasi pada kinerja tim kampanye yang cenderung diliputi oleh suasana rivalitas antara kepentingan untuk mengusung Amien Rais sebagai tokoh pluralis atau tokoh Islam modern (sektarian). Rivalitas yang terjadi dalam tim kampanye Amien Rais membuat strategi kampanye menjadi tumpul. Tahapan pemasaran politik dilalui tanpa ketelitian karena menafikan beberapa hasil riset popularitas dan riset segmentasi pemilih, sehingga aktivitas kampanye tidak sinkron dengan hasil riset. Di samping itu terbatasnya dukungan finasial dan menurunnya perolehan suara Partai Amanat Nasional juga menjadi kelemahan dari aktifitas kampanye pasangan iai. Namun demikian media massa telah berjasa dalam menggambarkan Amien Rais secara positif dalam berbagai program berita. Hal tersebut didukung oleh kejelian tim kampanye dalam merancang aktivitas kampanye yang berpeluang memiliki nilai berita sehingga mengundang liputan media massa. Sayangnya iklan politik pasangan Amien Rais-SiswonoYudo Husodo kontraproduktif dengan upayanya dalam membangun citra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas kampanye pasangan ini belum termasuk pada penerapan strategi kampanye modem.Dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa implikasi teori, antara lain: (1) Langkah politik kandidat presiden turut menentukan upaya pembangunan citra. Hal ini berkaitan dengan langkah politik konfrontatif dan akomodatif. Semakin konfrontatif langkah politik sang kandidat maka citra positifnya akan cenderung menurun, demikian pula sebaliknya; (2) Ikan politik yang mengandung pesan berupa visi, nisi dan program kandidat presiden tidak efektif bagi pemilih tradisional, karena karakteristik pemilih seperti ini lebih peka dalam menangkap pesan non verbal (visualisasi kepribadian kandidat presiden); (3) Sikap positif media (pemberitaan media massa) terhadap kandidat presiden tidak serta merta mempengaruhi pilihan pemirsa dalam hal ini pemilih."

"Amanat Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 23 menjadikan reformasi intern dan desentralisasi BPK dalam pelaksanaan audit sebagai suatu keharusan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran dan kinerjanya di dalam era reformasi, otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan stakeholder akan BPK. Indikator bagi peningkatan kinerja BPK adalah peningkatan kualitas audit dan laporan hasil auditnya, sehingga tujuan audit dapat tercapai dan akan dapat meningkatkan fungsi dan kredibilitas BPK, dan kepercayaan masyarakat akan BPK. Hal ini akan membuat hasil audit BPK semakin berguna bagi DPR, DPD dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.Penelitian ini dimaksudkan, pertama untuk memperoleh bukti empiris mengenai kondisi/tingkat faktor-faktor penunjang kinerja tim-audit dan efektivitas pencapaian tujuan audit di BPK saat ini. Yang dimaksud sebagai faktor-faktor penunjang kinerja tim audit dalam penelitian ini adalah faktor Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Obyektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, Aturan Jabatan Fungsional Auditor (IPA), Kode Etik. Kedua, untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antar kesembilan faktor penunjang kinerja tim auditor dan mengenai hubungan masing-masing variabel dengan efektivitas pencapaian tujuan audit. Ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ada atau tidak perbedaan efektivitas pencapaian tujuan audit antar Ketua Tim berdasar kantor Perwakilan BPK, antar Ketua Tim berdasar statusnya, antar Ketua Tim berdasar jenjang studinya, antar Ketua Tim berdasar latar belakang pendidikannya, antar Ketua Tim berdasar rentang waktu bekerja di BPK.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori dan praktek audit. Juga hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif kepada institusi BPK﷓RI yang berguna untuk peningkatan kualitas audit, peran dan kinerja BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara.Penelitian dilaksanakan di kantor-kantor Perwakilan BPK-RI yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palembang, Medan dan Makassar, dengan pertimbangan potensi perkembangan desentralisasi BPK. Data dikumpulkan dengan metode mail survey melalui penyebaran kuesioner dalam periode pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2004. Responden sejumlah 143 auditor BPK.Penelitian ini berhasil memperoleh bukti bukti empiris mengenai kondisi/tingkat faktor-faktor penunjang kinerja tim audit dan efektivitas pencapaian tujuan audit di BPK. Tingkat perhatian auditor komposisi tim sebesar 67,90% dan tingkat independensi auditor sebesar 79,60%. Tingkat integritas dan objektivitas auditor 87,41%, tingkat pemanfaatan program audit sebesar 78,07%. Tingkat supervisi yang diterima auditor BPK sebesar 69,06%. Tingkat kepuasan kerja yang dirasakan auditor BPK sebesar 69,15% sedangkan tingkat profesionalisme auditor 83,75%. Tingkat penerimaan aturan JFA oleh auditor BPK hanya sebesar 43,76%. Tingkat kepatuhan atas kode etik oleh auditor BPK sebesar 78,97% dan tingkat efektivitas audit yang dicapai oleh auditor BPK sebesar 77,92%.Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dari kesembilan faktor-faktor penunjang kinerja audit tersebut, tujuh faktor memiliki korelasi positif dan signifikan secara langsung dengan efektivitas pancapaian tujuan audit. Ketujuh faktor tersebut adalah Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme serta Kode Etik. Bukti empiris mengenai korelasi antar kesembilan faktor tersebut juga berhasil diperoleh dengan hasil bahwa tidak semua faktor saling memiliki korelasi positif dan signifikan.Selain menguji masalah asosiatif di atas, penelitian ini juga menguji hubungan komparatif untuk Efektivitas Pencapaian Tujuan Audit antara ketua tim yang satu dengan ketua tim yang lain berdasarkan asal kantor, statusnya, berdasar jenjang studinya, berdasar latar belakang pendidikannya, berdasar rentang waktu bekerja di BPK. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang berlatar belakang akuntansi dan non akuntansi tidak ada perbedaan yang signifikan atau bisa dikatakan sama. Demikian juga untuk efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang lulusan Diploma, Strata I, Strata 2/3 bisa dikatakan sama. Juga untuk tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang bekerja lebih dari 10 tahun, 5-10 tahun, dan yang kurang dari 5 tahun, tidak ada perbedaan signifikan.Efektivitas pencapaian tujuan audit jika dilihat dari status dan asal kantor ketua tim, diperoleh tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim senior, yunior dan belum berstatus terdapat perbedaan yang signifikan, juga tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim dari Perwakilan BPK 1,2,3,4,5,6 dan Khusus berbeda."

"Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai tantangan dan tuntutan di era globalisasi yang rnenjadikan perubahan yang sangat cepat, merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Pengembangan SDM dilakukan dan dihasilkan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang merupakan cara yang strategis bagi peningkatan kualitas manusia serta harkat, martabat dan kesejahteraannya.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Studi Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Auditor Ahli pada Pusdiklat Pegawai BPK-RI. Evaluasi terhadap pelaksanaan diklat ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan diklat baik yang menyangkut jenis layanan (layanan penyelenggara dan dukungan sarana dan prasarana) maupun mengenai layanan proses belajar mengajar (kebutuhan diklat, kurikulum dan widyaiswara).Evaluasi dilakukan dengan mengadakan penelitian untuk menguji efektivitas penyelenggaraan diklat tersebut dan dalam penelitian ini melibatkan 60 responden yang dipilih dari 308 orang yang merupakan populasi penetitian.Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptip statistik untuk menganalisis dan mendiskripsikan persepsi peserta terhadap pelaksanaan penelitian yang meliputi aspek kebutuhan diklat, kurikulum, peserta diklat, penyeienggara, widyaiswara, sarana dan prasarana serta pendanaan, sedangkan uji perbedaan yang berupa pre-test dan post-test digunakan untuk menguji pengaruh pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan peserta.Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai hasil uji t-test yang menunjukkan perbaikan yang signifikan bagi para peserta Diklat Auditor Ahli dalam mengikuti program pelatihan. Selain itu juga studi evaluasi penyelenggaraan diklat secara umum menunjukkan relatif telah berjalan cukup baik, hal tersebut tampak dari skor penilaian atas layanan penyelenggaraan yang meliputi layanan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana, demikian juga dalam hal layanan proses belajar mengajar yang meliputi penilaian terhadap kebutuhan diklat, kurikulum dan tenaga pengajar/widyaiswara."