Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melihat: Pertama, apakah tujuan pemerintah dalam membentuk kawasan berikat telah dirasakan manfaatnya baik oleh negara maupun perusahaan yang melakukan investasi di kawasan ini. Kedna, sejauh mana penerapan undang-undang perpajakan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan di daerah kawasan bebas pabean. Ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui dalam penerapan undang-undang perpajakan di daerah bebas pabean. Data penulisan bersumber dan Kawasan Berikat Nusantara dan dan Peraturan- Peraturan Pemerintah. Penulisan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan peninjauan langsung ke lapangan serta membuat analisa trend dan data yang diperoleh. Hasil penelitian penulis mengenai keistimewaan kawasan berikat di Indonesia, yaitu tidak dipungutnya PPN dan PPn BM untuk barang-barang impor serta transaksi lainnya, selama produksi yang dihasilkan untuk tujuan ekspor. PPN dan PPn BM dipungut bila barang-barang yang dihasilkan dijual ke dalam negeri. Hambatan juga ditemui di kawasan ini yaitu kekurangpahaman dunia usaha di luar kawasan ini sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun adanya hambatan-hambatan, kawasan ini ternyata tetap menarik investor baik dan dalam maupun luar negeri. Penyerapan tenaga ketja kawasan ini cukup besar baik dan sektor formal maupun informal serta usaha-usaha penunjang kawasan ini. Peningkatan nilai ekspor dan tahun ke tahun tentu saja akan menguntungkan pemerintah, karena seluruh ekspor kawasan ini adalah produk non migas. Meskipun kawasan ini telah menguntungkan pengusaha, rakyat dan pemerintah namun ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian, yaitu jasa-jasa di seluruh kawasan berikat di Indonesia sebaiknya juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 0% tanpa adanya diskriminasi. Untuk dapat meningkatkan ekspor non migas sebaiknya peraturan yang diterapkan di kawasan berikat dapat juga diterapkan di pabean Indonesia lainnya terutama untuk kelancaran arus barang."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies."

"ABSTRAKKawasan berikat (Bonded Zone) merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahankemudahan yang diberikan.Apabila dibandingkan dengan kawasan berikat yang berada di negara lain, dalam hal ini China atau lebih dikenal dengan nama Zhuhai Free Trade Zone (ZHFTZ), keberadaan kawasan berikat di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal kualitas pelayanan, kepastian hukum, promosi yang tidak disosialisasikan dengan baik, pembatasan-pembatasan yang memagari ruang lingkup pengusaha sehingga pertumbuhan kawasan berikat di Indonesia masih tertinggal dari negara lainnya.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk menjelaskan gambaran kawasan berikat Indonesia di masa depan, mengidentifikasi strategi pengembangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat serta mengkonstruksi konsep model bisnis dalam rangka pengembangan Kawasan Berikat Indonesia yang bernilai bagi pemakai.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari beberapa pengusaha di kawasan berikat (PDKB) serta PKB merangkap PDKB sebagian besar berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara Tanjung Priok (PT. KBN Tanjung Priok). Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi merupakan faktor-faktor yang terdapat pada model bisnis dengan tujuh unsur meliputi posisi kompetitif, kegiatan terkait, lingkungan industri, sumber daya dan kapabilitas serta faktor biaya.Analisa kawasan berikat dimulai dengan menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menetapkan model bisnis yang secara tidak langsung telah dijalankan oleh PKB atau PKB merangkap PDKB. Dengan memilih salah kawasan berikat di dunia yang dianggap berhasil, yang selanjutnya dipakai sebagai benchmarking, dapat dianalisa kelemahan-kelemahan faktor internal maupun ekstemal yang harus diperbaiki serta kekuatan-kekuatan yang dimiliki suatu kawasan berikat untuk dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan kawasan berikat yang efektif Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi inti dan strategi internal ada yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Faktor internal yang yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelayanan, jaminan kepastian hukum, jaringan infrastruktur, sosialisasi pemasaran kawasan berikat, mengurangi ekonomi biaya tinggi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan berikat adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik. Strategi yang paling tepat dalam upaya pengembangan kawasan berikat nusantara adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan melihat faktor-faktor kunci yang menjadi kelemahan dan kekuatan.Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Indonesia akan lebih efektif dalam implementasinya."

"Value stream mapping adalah sebuah pendekatan konsep lean yang memiliki tujuan dalam memetakan aliran material dan informasi pada suatu bisnis untuk mendeteksi dan mengurangi pemborosan guna menciptakan waktu dan proses yang lebih efisien. Industri logistik tumbuh dan menerima dorongan sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat selama pandemi. Akibatnya, perusahaan logistik harus terus mengembangkan dan meningkatkan layanan pelanggan mereka sehingga kebutuhan masyarakat dan pengiriman barang dapat ditangani secara efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan yang dialami oleh PT. XYZ Nusantara, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor logistik; akibatnya, perusahaan harus meningkatkan efisiensi prosesnya dan meminimalkan pemborosan dalam penyimpanan. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan konsep lean warehousing dan pendekatan value stream mapping, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses pergudangan, serta menghilangkan operasi yang tidak memberikan nilai. Penggunaan value stream mapping dan root cause analysis dengan menggunakan diagram fishbone analysis dan FMEA, bertujuan untuk mengembangkan rencana perbaikan proses agar dapat menghilangkan pemborosan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa process time berkurang 39% dan lead time berkurang 3% pada proses pergudangan PT. XYZ Nusantara. Strategi yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan adalah penggunaan forklift, pembuatan Standard Operating Procedure dan scheduling, penerapan lean 5S, dan penerapan sistem FIFO untuk penempatan barang serta pengaturan tata letak.

---

Value stream mapping is a lean concept approach that aims at the flow of materials and information in a business to detect and reduce waste to create more efficient time and processes. The logistics industry is growing and receiving a boost as a result of society's needs during the pandemic. As a result, logistics companies must continue to develop and improve their services so that people's needs and freight forwarding can be handled effectively. This can be seen from the increase in the number of customers experienced by PT. XYZ Nusantara, a state-owned company engaged in the logistics sector; As a result, companies have to increase the efficiency of their processes and increase wastage in storage. In this case, this research uses the concept of lean warehousing and a value stream mapping approach, with the aim of identifying and reducing waste in the warehousing process, as well as eliminating operations that do not provide value. The use of Value stream mapping and root cause analysis using fishbone analysis diagrams and FMEA, aims to develop improvement plans in order to eliminate waste that occurs. The result is that the processing time is reduced by 39% and the lead time is reduced by 3% in the warehousing process of PT. XYZ Nusantara. The strategies used to eliminate waste are the use of forklifts, the manufacture of Standard Operating Procedures and scheduling, the application of lean 5S, and the application of the FIFO system for the placement of goods and layout arrangements."

"Pemerintah Indonesia telah menggariskan kebijakan dengan menetapkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Presiden Megawati Soekarnoputri pads tanggal 27 Februari 2003, dengan harapan bahwa iklim investasi di Indonesia kembali bergairah setelah mengalami keterpurukan akibat krisis multidimensi sejak tahun 1997, sehingga para investor, baik investor lokal maupun investor asing tertarik kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini maka seluruh potensi pemerintah dan masyarakat, yang terkait perlu didayagunakan untuk dapat menyerap modal asing maupun modal dalam negeri.Sebenamya pencanangan Tabun 2003 sebagai Tahun Investasi dapat dilihat dari dua pendekatan: pendekatan pesimistis dan pendekatan optimistis. Yang pesimistis beranggapan tahun ini sulit untuk bisa menggaet investasi karena ada beberapa faktor penghambat masuknya investasi. Misalnya, masalah kenaikan harga yang mendongkrak biaya produksi yang tinggi, ketidakpastian jaminan keamanan karena menjelang agenda politik Pernilu 2004, adanya teror born di dalam negeri seperti di Bali, Bursa Efek Jakarta, Gedung MPRIDPR, dan terakhir Hotel JW Marriot.Sementara itu situasi luar negeri juga tidak menentu dengan adanya wabah penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Perang Irak dengan Amerika Serikat yang baru saja selesai, Tragedi peruntuhan gedung WTC di Amerika Serikat, dan persaingan yang berat dengan Cina, Vietnam, Thailand, dan Asia. Tidak kompetitif karena faktual dan sentimen negatif bagi iklim investasi di Indonesia melalui melalui pemberitaan juga mengalir deras. Padahal investasi merupakan hal yang sangat panting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila mengharapkan ralcyat dapat bekerja dengan baik, dan lapangan pekerjaan dapat tersedia dengan baik. Persoalan panting yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikerjakan, sekaligus didukung oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat.Sementara dari sisi optimistis, semangat bahwa investasi harus terns meningkat, apa pun situasi dan kondisinya, seharusnya menjadi spirit dari semua prang. Dengan demikian, berbagai faktor penghambat investasi bisa dieliminasi.Menjadi tugas pemerintah, termasuk politisi dari DPR, untuk bisa membuat iklim yang kondusif sehingga Indonesia dapat menjadi pilihan investasi yang baik bagi pars investor asing. Bahkan, bukan hanya investor asing, investor lokal pun kelihatannya hams dirangkul agar pertumbuhan ekonomi terjadi dari investasi ini.Pemerintah berharap tahun 2003 jum.lah investasi yang rnasuk akan meningkat, balk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan segera menyelesaikan RTJU Investasi dan akan memberikan insentif bagi pars investor. Pemerintah memang harus berbenah din agar para investor, khususnya pemodal asing, tertarik menginvestasikan dananya ke Indonesia."