Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Judul Penelitian 'Kajian Tentang Kebijakan Outsourcing Pada Perusahaan PT. NKP' ini diambil mengingat pengalaman penulis sendiri selama berkarir di PT. NKP dan tertarik mengenai fenomena tenaga outsourcing di kantor maupun di berbagai proyek yang dijalani penulis, terutama di konstruksi bangunan gedung. Sebagian besar personil kantor maupun proyek PT. NKP adalah outsourcing 1. Personil inti perusahaan (Organik) sebagian besar ditempatkan di posisi strategis 'managerial' maupun 'keuangan', dan di bagian 'keteknikan', posisi lainnya yang dianggap non-strategis kebanyakan adalah outsourcing yang direkrut secara kontrak project by project. Posisi 'managerial' itu sendiri di kantor meliputi Kepala Biro, Kepala Wilayah, Kepala Cabang baik di kantor pusat maupun kantor wilayah, maupun beberapa staf baru yang disiapkan untuk menempati posisi itu, sedangkan di proyek meliputi Project Manager/ Deputi Project Manager dan Office Engineer/Cost Control,posisi 'keuangan' meliputi Finance Manager, serta posisi 'keteknikan' meliputi Site Manager. Tolak ukur pegawai organik meliputi kenaikan jenjang dan kenaikan gaji berbeda dengan tolak ukur kinerja tenaga outsourcing yaitu me-review kinerja project by project mereka sebelumnya. Peningkatan, kepastian maupun kejelasan status kepegawaian yang lama setelah lama mengabdi di berbagai proyek di PT. NKP dan keterbatasan umur maupun peluang kerja di bidang lain merupakan faktor utama kenapa tenaga outsourcing menjadi begitu banyak di berbagai proyek PT. NKP, sedangkan untuk menjadi pegawai organik sendiri membutuhkan persyaratan yang kompleks dan tidak gampang untuk dicapai.

---

This research titled 'Study About Policy of Outsourcing at Company PT. NKP' was taken becouse of an experience of the writers itselt while working at PT. NKP and interested about phenomenon of outsourcing power at the office and any project that the writers concerned, especially in building construction. Most of office and project staff / personnel of PT. NKP is outsourced 1. Most of the permanent staff (organic) was placed in strategic position at 'managerial' or 'finance', or in 'engineering', most of the other position that considered non-strategic is outsourced that hired with contract project by project. Those 'managerial' at office are 'Kepala Biro', 'Kepala Wilayah', 'Kepala Cabang' in central office or in district office, or a new fresh graduate who's prepare to switch the older generations in that position., in the project those 'important position' is like Project Manager/ Deputi Project Manager and Office Engineer/ Cost Control, 'finance' is like Finance Manager, and 'engineering' is like Site Manager. The rules of between permanent staff or personnel consist of promotion or salary increased is different with the rules of the outsourced, is by review their competencies project by project. Hopes, or wishes of a good career after working for a long time in any project at PT. NKP cannot be easy to reach, limited of age or limited of vacancy in other field or company in the principal why the outsourced is become growing up in any project at PT. NKP, while to become the permanent staff or personnel is needs complicated term and hard to achieve."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sistem outsourcing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan secara kualitatif. Dari penelitian yg dilakukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan basil penelitian, diketahui bahwa setiap perusahaan mengeluarkan produk atau jasa yang merupakan hasil akhir proses kerja dalam suatu pe sahaan. Kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi kegiatan pokok perusahaan (core business) serta kegiatan penunjang perusahaan (non core business). Bisnis utama harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, sedangkan akti\'itas penunjang (non core business) d pat dilakukan outsourcing. Hal ini diatu[ secara khusus Clalarn pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal hubungan hukum antara karyawan out.sourcin!§ dengan perusahaan pengguna j asa au/sourcing menimbulkan suatu pennasalahan hukum, karyawan outsourcing dalam penempatannya pada J1erusa11aan pengguna outsourcing harus tund pada Peraturan Perusahaan (P,P) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB-') yang berlaku pada perusahaan pengguna ouslourcing tersebut, sementara secara hokum tidak ada hubungan ke~a antara keduanya. Pekerjaan sebagai hak setiap warga Negara harus dilindungi o1eh hukwn. Dan semua pihak wajibmelakukan segala upaya untuk menye esaikan perselisihan antara pengusaha denganpekerja, yang disebut dengan Perselisilian Hubungan Industrial."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sistem outsourcing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan secara kualitatif. Dari penelitian yg dilakukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan basil penelitian, diketahui bahwa setiap perusahaan mengeluarkan produk atau jasa yang merupakan hasil akhir proses kerja dalam suatu pe sahaan. Kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi kegiatan pokok perusahaan (core business) serta kegiatan penunjang perusahaan (non core business). Bisnis utama harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, sedangkan akti\'itas penunjang (non core business) d pat dilakukan outsourcing. Hal ini diatu[ secara khusus Clalarn pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal hubungan hukum antara karyawan out.sourcin!§ dengan perusahaan pengguna j asa au/sourcing menimbulkan suatu pennasalahan hukum, karyawan outsourcing dalam penempatannya pada J1erusa11aan pengguna outsourcing harus tund pada Peraturan Perusahaan (P,P) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB-') yang berlaku pada perusahaan pengguna ouslourcing tersebut, sementara secara hokum tidak ada hubungan ke~a antara keduanya. Pekerjaan sebagai hak setiap warga Negara harus dilindungi o1eh hukwn. Dan semua pihak wajibmelakukan segala upaya untuk menye esaikan perselisihan antara pengusaha denganpekerja, yang disebut dengan Perselisilian Hubungan Industrial."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi. Dari ketiga komponen komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling besar terhadap komitmen afektif.Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi. Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.

---

The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study indicate that psychological contract has a significant impact on organizational commitment and the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance, and normative. Among the third component of this commitment, psychological contract has a biggest impact and contribution to affective commitment.

Furthermore, transactional contract has a significant impact on organizational commitment level and each of components of organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing employees in this study."

"Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcing merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulai marak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tak terkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkan oleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktek outsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkan dengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcing yang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindungan hak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanya implementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentuk pekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankan agar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

Policy in the protection of outsourcing worker/labor’s rights commits the government to provide protection to workers and fulfill their rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied by companies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrences from various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMN could implement the practice of outsourcing with the highest number of outsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, the researcher aimed to determine how the application outsourcing labor rights protection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the protection of rights of outsourcing workers in PLN not reflect any policy implementation in accordance with the applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basic forms of work. The results of the study suggest that the nature and type of inventory PLN principal activities of the company accordance with Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012."

"Tesis ini membahas anallsa dan perancangan Sistem Informasi Penggajian yang mencakup Sistem Personalia, Sistem Penggajian dan Sistem Penagihan pada PT. KNE. Tekhnik analisa dan perancangan yang dignnakan adalah metode FAST (Framework for the Applicolion of Systems Techniques). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi-informasi sebagai bahan penelitian berupa hasil wawancara dengan manajemen dan karyawan PT. KNE dan juga basil dokumentasi data. Hasil . penelitian ini menyarankan agar PT. KNE - Jakarta segera mengimplementasikan Sistem HRD, agar proses bisnis yang ada menjadi Jebih efisien danefektif.

---

The focus of this study is about Payroll Infonnation System analysis and design. This system including Personeel System, Payroll System and Invoicing System in PT.KNE. Systems analysis technic and·design methods in this thesis is FAST (For the Application of Systems Techniques) methods. This research .is a qualitative research that documenting all informations as a research resources such as direct interview with PT. KNE employee and management and also data documentations. The research shows that PT. KNE have to implemented the Payroll Infonnation Systems in order to gain a more efficient and effective business process."