Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5171 dokumen yang sesuai dengan query
cover
B.S. Kusmuljono
Bogor: IPB Press, 2009
338.642 KUS m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nining Indroyono Soesilo
Jakarta: UKM Center FEUI, 2008
331.255 NIN m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ganesha Bayu Murti
"Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan terjadinya Pergeseran-Misi (Mission Drift) pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini juga ingin membuktikan adanya pengaruh faktor – faktor lain seperti karakteristik peminjam, karakteristik bisnis, faktor eksternal, dan kompetisi terhadap Pergeseran-Misi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk pendalaman terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Lainnya dan juga tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi, BMT di sisi permintaan dan tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi dan PT di sisi penawaran. Dengan menggunakan mix method dengan sequential mixed design, ditemukan bahwa adanya hal-hal sebagai berikut: 1) adanya pergeseran misi pada LKM di Indonesia pada tahun 2015 untuk kelompok lainnya selain koperasi dan BMT. 2) Dari sisi penawaran terlihat bahwa tidak terjadi pergeseran misi setelah di awasi oleh OJK baik untuk koperasi maupun PT. 3) Karakter peminjam, karakter bisnis, faktor eksternal dan kompetisi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pergeseran-misi. 4) Bahwa Koperasi dan BMT tetap memegang teguh misi utama mereka untuk mensejahterakan anggotanya.

The main focus of this research is to prove the existence of Mission Drift at Micro Finance Institution (LKM) in Indonesia in 2015. This study also wants to prove the influence of other factors such as borrower characteristics, business characteristics, external factors, and competition against the Mission Drift. Furthermore, this study also aims to deepen the understanding of Mission Drift in Other Groups and also the non occurance of Mission Drift in Cooperative and BMT group on the demand side and no Mission Drift in Cooperatives and PT group on the supply side. By using mix method with sequential mixed design, it is found that the following things: 1) the existence of mission drift in MFI in Indonesia in 2015 for other groups besides cooperatives and BMT. 2) From the supply side, it is seen that there is no mission drift after being supervised by OJK for both cooperatives and PT. 3) The borrower characteristic, business characteristic, external factors and competition together positively influence the mission drift. 4) That Cooperatives and BMTs continue to uphold their primary mission to the welfare of its members."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridwan
"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.

Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhitya Wira Immanuel
"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.
This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.
The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Laura Anggita
"Pertanyaan menyeluruh bagi pemerintah sebagai satu-satunya pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengapa perusahaan perlu dimiliki oleh negara. Di sisi lain, ada BUMN yang melakukan kegiatan bisnis serupa seperti PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis, kinerja dan daya saing serta untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT. PPI itu sendiri sebagai fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan penerapan model Altman dan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sebagai hasil penelitian tentang kesehatan keuangan PT. PPI, itu belum menunjukkan kinerja positif dan bahkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari Altman Z-Score yang berada di area abu-abu dan juga saat menggunakan metode DEA, skor efisiensi menunjukkan kurang dari satu. Studi ini merekomendasikan bahwa restrukturisasi PT. PPI dapat dilakukan untuk membuat BUMN sehat, sehingga dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Untuk merealisasikan hal ini, penelitian ini menemukan kemungkinan Perum Bulog untuk mengakuisisi PT. PPI.

The overarching question for the government as the sole owner of the State-Owned Enterprise (SOE) is why the companies need to be owned by the state.  On the other hand, there are SOEs that conduct similar business activities like Indonesia Trading Company (ITC)-PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). This study aims to measure the financial health of business, performance and competitiveness as well as to predict the risk of bankruptcy of ITC itself. This research was conducted by using secondary data from the company's financial statement and the application of the Altman model and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. As the result of the research about the financial health of the company, it has not shown positive performance and even loss. It can be seen from the Altman Z-Score which is in the gray area and also while using the DEA method, the efficiency score shows less than one. This study recommends that a restructuring of ITC can be carried out to make a SOE healthy, so that it can operate efficiently, transparently and professionally. To realize this, this study finds the possibility of Perum Bulog to acquire ITC."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panji Yusman
"Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28945
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Hamzah
"Pemerintah telah mencanangkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan program KUR, pemerintah telah bekerja sama dengan perbankan dalam program penyaluran KUR untuk mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada layanan kredit dari perbankan dengan adanya skema dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati, dan untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati.
Untuk mengetahui dampak dari program KUR dilakukan perhitungan dampak dengan membandingkan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol dan juga dengan uji statistik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon, yang selanjutnya dijelaskan atau dideskripsikan keberhasilan program KUR tersebut. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden dengan menggunakan model logit, sehingga akan diperoleh gambaran dan informasi penting serta umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi program KUR tersebut.
Hasil penelitian menyarankan bahwa Program KUR layak dipertahankan karena keberadaan program bantuan permodalan berupa program KUR tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan manfaatnya dalam membantu masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja., akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program dengan beberapa perbaikan sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk usaha produktif sebagaimana tujuan diluncurkannya program KUR.

The Government has launched KUR (Credit for Businesses) program to stimulate economic growth. In this program, the Government has been working closely with banks to facilitate micro, small and medium enterprises (SME) to access credit from banks with the guarantee fund schemes provided by the government through a guarantor company.
The aim of this study is to examine the impact of the KUR program to micro and small enterprises income and to assess the impact of KUR program to micro and small enterprises employment opportunities in Pati region.
To determine the impact of KUR be calculated by comparing the impact of the action group and the control group with statistical test Wilcoxon signed-rank test, which is further illustrated or described the success of the KUR program. Meanwhile, to measure the respondents' satisfaction with using the logit model, so that would be obtained overview and important information and feedback on the policy and implementation of the KUR program.
The results of the study suggest that the KUR program is worth kept because KUR as capital fund program had a positive impact and the people feel the benefits of this program by helping capital problem and increased income and employment opportunities. However, this program must be evaluated with some improvements so as the objectives of KUR program, it can provide additional capital for productive business.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42754
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransina Murni
"Bank merupakan lembaga yang beroperasi dengan berlandasakan kepercayaan. Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Olch karena itu bank sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Tutupnya sebuah bank dapat menyebabkan contagian/domino effect pada bank lainnya dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
PT Bank Global Internasional, Tbk merupakan salah satu bank yang dicabut ijin usahanya pada tanggal 13 Januari 2005 karena penurunan kinerja secara drastis yang ditandai dengan CAR bank sebesar -39,11% dan bank tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan CAR menjadi minimal sebesar 8%.
Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisa permasalahan Bank Global melalui analisa trend, common size, rasio dan CAMEL. Dari hasil analisa, permasalahan Bank Global disebabkan fraud berupa kepemilikan surat berharga dan penyaluran kredit fiktif sehingga terdapat kekurangan PPAP yang berdampak pada CAR. Laporan publikasi tidak menunjukkan permasalahan tersebut dan secara umum, rasio CAMEL yang disajikan baik. Beberapa hal yang dapat diketahui dari analisa rasio tersebut adalah jumlah penanaman surat berharga Bank Global selama periode pengamatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang ditandai dengan meningkatnya Investing Policy Rasio. Namun demikian pengakuan beban atas penurunan nilai surat berharga pada laboran rugi laba selalu nihil sedangkan pada pos laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga di neraca jumlahnya relatif kecil. Sementara kepemilikan surat berharga pada tahun 2001 adalah tersedia untuk dijual (available for sale) dan dimiliki hingga jatuh tempo (hola until maturity), pada tahun 2002 dan 2003 untuk diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) dan pada tahun 2004 untuk diperdagangkan (trading). Sclain itu terdapat indikasi awal permasalahan NPL karcna adanya kenaikan krcdit, interest margin on loan relatitetap dan rate return on loan mcnunjukkan penurunan.
Fungsi pengawasan dan pembinaan bank berada pada Bank Indonesia dan kinerja dari suatu bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari manajemen bank tersebut. Permasalahan Bank Global dapat diketahui mclalui pemeriksaan olch Bank Indonesia dan Bapepam.
Koordinasi antara Bank Indonesia dan Bapepam sebagai 2 (dua) otoritas pengawas yang berbeda mutlak diperlukan dan perlu ditingkatkan karena perkembangan produk-produk perbankan dan Bapepam di pasar. Selain itu kedua otoritas tersebut memiliki 2 (dua) area kewenangan yang berbeda. Koordinasi tersebut perlu dituangkan dalam suatu kerjasama berupa memorandum of understanding agar proses koordinasi dapat berjalan dengan efektif dan tepat waktu sehingga permasalahan dan tindak lanjut terhadap bank dapat dideteksi dan dilakukan lebih dini.
Selain itu kasus PT Bank Global Intemasional, Tbk perlu ditangani secara Unitas agar memberikan efek jera dan preseden positif bagi para bankir umumnya serta untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Bank is an institution which its operation based on trust. Then main function of the bank is to mobilize funds from the public and channel them back to the public. Therefore, bank's role is also to support the country development. Due to bank's operation based on trust, the revocation of bank's operating license can cause contagion/domino effect to other banks beside the trust from community.
PT Bank Global Internasional, Tbk is one of the banks which its license has been revoked on 13th of January 2005 due to its bad performance which caused CAR to -39.11%, and bank failed in carrying out certain mandatory actions as instructed by the central bank.
The aim of this paper is to identify PT Bank Global Internasional, Tbk problems by trend, common size and ratio analysis. It is noted that Bank Global's problems were due to fraud by the management. Marketable securities owned and credit in bank portfolio was fictive. Consequently, Bank Global should recognize and record 100% provision (as expense) of those fictive assets which caused CAR below 8% and negative. Consolidated financial statements published by bank could not show that problem clearly.
However, there were two things that could be noted from consolidated financial statement presented by bank. The amount of marketable securities owed by bank has increased significantly from year to year which reflected to the increasing of investing policy ratio. Bank never recognized loss on mark to market for marketable securities in profit and loss statement and unrealized gain or loss on mark to market marketable securities in equity side meanwhile the purpose of holding marketable securities were available for sale and hold until maturity (in 2001) and for trading and available for sale (in 2002 and 2003) and all for trading (2004).
On the other side, interest margin on loan relatively constant and rate return on loan was decreasing although credit increase significantly from December 2003 do September 2004. However, those data above were only preliminary indication of fictive marketable securities and non performing loan which should be tested by examination.
The task to regulate and supervise bank was under Bank Indonesia responsibility and the bank's performance were under related management responsibility. The fictive marketable securities and credit given by Bank Global were detected by examinations which were conducted by Bank Indonesia and Bapepam.
Coordination between Bank Indonesia and Bapepam was needed and a must. In order to have an effective and good coordination, it was suggested to provide memorandum of understanding between those two authorities to maintain effective and accelerate coordination, therefore any problems could be early detected and any action needed could be taken as soon as possible. In comply with law regulation; any sanction should be imposed to Bank Global in order to give a good precedent to other banks in Indonesia and to protect community's trust.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18517
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ray Tiran
"[ABSTRAK
Potensi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) cukup besar, tantangan yang muncul dalam menyingkapi potensi DPLK yang cukup besar, adalah bagaimana strategi yang harus dibuat oleh Bank/Lembaga Keuangan untuk meningkatkan bisnis DPLK. Salah satu cara meningkatkan bisnis DPLK adalah dengan menambah new account secara agresif baik dari sisi peserta institusi maupun peserta perorangan. Untuk meningkatkan new account, diperlukan studi komprehensif terhadap perilaku dan preferensi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan customer pada tahap pre-purchase untuk menabung dalam prosuk dana pensiun perorangan. Berdasarkan hasil survey pada 253 responden di Jabodetabek, ditemukan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menabung dalam produk dana pensiun yakni variabel Past Experience, Financial Risk dan Temporal Risk.

ABSTRACT
Retirement Savings or Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) has a great potential for growth. The big challenge is how the strategy should be made by DPLK?s provider to increase the business. One of the strategies could be taken by DPLK?s provider is to add more new account from institution and individual participant. To grow aggressively,a comprehensive study of the behaviour and preferences of consumersis required. This research was conducted to analyse the factors that may influence pre-purchase decision making for customer to save for personal retirement savings. Based on the results of the survey on 253 respondents in Greater Jakarta, there were factors that significantly affected a pre-purchase decision to save for personal retirement savings product, namely Past Experience, Financial Risk and Temporal Risk., Retirement Savings or Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) has a great potential for growth. The big challenge is how the strategy should be made by DPLK’s provider to increase the business. One of the strategies could be taken by DPLK’s provider is to add more new account from institution and individual participant. To grow aggressively,a comprehensive study of the behaviour and preferences of consumersis required. This research was conducted to analyse the factors that may influence pre-purchase decision making for customer to save for personal retirement savings. Based on the results of the survey on 253 respondents in Greater Jakarta, there were factors that significantly affected a pre-purchase decision to save for personal retirement savings product, namely Past Experience, Financial Risk and Temporal Risk.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>