Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang sangat amat beragam dan kaya akan sumber daya hatinya. Bahkan, Indonesia merupakan negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Akan tetapi, hingga saat ini peneliti Indonesia masih belum bisa menjadi pionir dalam bidang bioteknologi. Teknologi di Indonesia yang sangat tertinggal menjadi salah satu penyebab utama Industri bioteknologi sulit untuk bisa berkembang. Selama ini, Indonesia masih bergantung dengan negara luar dalam memanfaatkan sumber daya genetik yang menggunakan bioteknologi modern. Akibatnya Indonesia selama ini hanya menjadi negara penyedia sumber daya genetik untuk dimanfaatkan dan diolah bioprospektor asing. Permasalahan lain yang menyebabkan sulit berkembangnya bioprospeksi ialah masih terjadi praktek biopiracy di Indonesia. Peran dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini dan mendorong proses bioprospeksi untuk perkembangan industri bioteknologi di Indonesia sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan kerangka hukum yang ideal untuk bisa memajukan bioprospeksi oleh bioprospektor Indonesia dalam membangun industri bioteknologi yang mandiri.

---

Indonesia is a country that is very diverse and rich in its heart resources. In fact, Indonesia is the second-largest mega biodiversity country in the world after Brazil. However, Indonesian researchers have not yet been able to become pioneers in the field of biotechnology. Technology in Indonesia, which is very behind, is one of the main reasons why the biotechnology industry is difficult to develop. So far, Indonesia still depends on foreign countries in utilizing genetic resources using modern biotechnology. As a result, Indonesia has been the only country providing genetic resources to be utilized and processed by foreign bioprospectors. Another problem that makes it difficult is the practice of biopiracy in Indonesia. The role of the government in overcoming these problems and encouraging the bioprospection process for the development of the biotechnology industry in Indonesia is very important. Therefore, an ideal legal framework is needed to promote bioprospection by Indonesian bioprospectors in building an independent biotechnology industry.

"

"Pada saat ini pertumbuhan dunia manufaktur semakin pesat termasuk perkembangan teknologi CNC didalamnya, diantaranya dengan munculnya teknologi CNC terbaru yaitu STEP NC, merupakan standar dari proses manufacturing sebagai pengganti G & M Code, tetapi controller pada mesin CNC yang ada pada saat ini, umumnya belum dapat menggunakannya karena masih berstandar ISO 6983 atau disebut juga G-Code. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah program yang dapat mengkonversi data file STEP-NC menjadi G-Code. Oleh karena itu disini akan dibuat program konversi STEP-NC menjadi GCode sehingga mesin CNC yang masih berstandar G-code, dapat digunakan untuk melakukan proses permesinan dengan hasil part yang sama seperti produk hasil dari file dengan format STEP-NC. Proses pembuatan program dilakukan dengan melalui tahapan : Mapping, pembuatan database, pembuatan rule, dan pembuatan program berdasarkan rule. Dengan metode tersebut program dapat dibuat dan proses konversi dapat berhasil, serta losses data dapat disimpan pada database.

---

Currently the growth of manufacture industry is very quick include CNC technology development, for example the newest , STEP NC program is standard of manufacturing process, instead of G & M Code, but currently the controller of the CNC machine cannot use it, because its standard is still ISO 6983 or is called G-Code. So it is needed a program which can convert from STEP NC data file to G-Code. So, it will be made a program to convert STEP NC data file to be G-Code. So the CNC machine which still use G-Code can be used to do machinery processing, which has the same result (part) with result from STEP NC data format, the process to make the program is done by this steps : Mapping, making of database, making rule, making a program based on the rule, by using this methode the program can be made and conversion process can be done, and data losses can be saved inside database."

"The World Health Report (WHR) 2000, which focused on improving health system performance, has been a lot of pro and cons. This article assesses critically the WHR 2000 for Indonesia health system. It discusses the elements of WHO evaluation model, weighting the indicators used, the variables measure, and sources of data. Of 191 countries in the world, Indonesia has attained the total rank of 106, while the level of health and distribution of health was in the rank of 103 and 156, respectively.

Furthermore, the rank of health financing responsiveness and fairness was in 63-64 and 73, respectively. Meanwhile, health expenditure indicator rank was in 154 with the performance of Indonesia national health system for level of health was in 90. Overall, the rank of health system performance for Indonesia was in 92. Nevertheless, there are five critics to the WHR 2000 for Indonesia, namely, issues of obtaining the right data, method to assess responsiveness, fair financing calculation, limitation of scientific value, and further discussion on political agenda and method for assessing health system performance. Despite the limitations on methods and framework used, however, the WHR 2000 has influenced countries to prioritize the health system attainment and performance. This article recommends the necessity of comprehensive health system monitoring and evaluation with sustainable policy.

---

Laporan Kesehatan Dunia (LKD) tahun 2000, yang memfokuskan pada program peningkatan kinerja sistem kesehatan, mengundang banyak pro dan kontra. Artikel ini menilai secara kritis laporan tersebut terhadap sistem kesehatan nasional Indonesia. Artikel ini membahas unsur-unsur model evaluasi WHO, pembobotan indikator yang digunakan, ukuran variabel, dan sumber data. Sebanyak 191 negara di dunia, Indonesia telah mencapai total peringkat 106, dengan tingkat kesehatan dan distribusi kesehatan masing-masing pada posisi 103 dan 156. Lebih lanjut, ketanggapan dan keadilan pembiayaan kesehatan masing-masing berada pada peringkat 63-64 dan 73. Sementara itu, indikator pengeluaran kesehatan berada pada peringkat 154 dengan kinerja Sistem Kesehatan Nasional Indonesia untuk tingkat kesehatan menduduki peringkat 90. Ssecara keseluruhan, sistem kinerja kesehatan Indonesia berada pada peringkat 92. Namun, ada 5 kritik terhadap LKD tahun 2000 untuk Indonesia yang meliputi masalah cara memperoleh data yang benar, metode menilai ketanggapan, perhitungan pembiayaan yang wajar, keterbatasan nilai ilmiah dan diskusi lebih lanjut tentang agenda politik dan metode untuk menilai kinerja sistem kesehatan. Meskipun memiliki keterbatasan metode dan kerangka yang digunakan, LKD 2000 telah mempengaruhi banyak negara untuk memprioritaskan pencapaian dan kinerja sistem kesehatan mereka. Artikel ini menyarankan perlunya pemantauan dan evaluasi sistem kesehatan yang komprehensif dengan kebijakan yang berkelanjutan."

"

Sebagai salah satu negara yang berpartisipasi pada Paris Agreement tahun 2016, Indonesia harus melakukan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca pada awal tahun 2020. Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari keadaan normal. Mencoba untuk mendukung komitmen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari emisi minimal pada konstruksi pondasi dangkal yang memenuhi persyaratan ULS dan SLS menggunakan fitur solver pada program Microsoft Excel. Pencarian tersebut dilakukan dengan analisis gate-to-gate dengan batas awal dimulainya penggalian dan batas akhir penimbunan tanah terhadap pondasi dangkal. Nilai emisi yang dipakai pada penelitian ini menggunakan konversi kalori pada pekerja selama proses pengerjaan menjadi CO₂ pada proses metabolism karbohidrat. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini melingkupi analisis sensitivitas parameter tanah, pengaruh desain pondasi terhadap emisi, analisis hotspot, dan pengembangan model volume penggalian dengan emisi yang dihasilkan. Analisis sensitivitas parameter tanah dilakukan dengan menggunakan COV dengan kenaikan dan penurunan sebesar 10%  untuk semua parameter dari baseline. Analisis sensitivitas kedua dilakukan peningkatan dan penurunan 50% untuk poissons ratio dan modulus Young serta peningkatan dan penurunan 10% untuk sudut geser dan berat jenis. Observasi pengaruh desain pondasi dangkal terhadap emisi dilakukan dengan variasi terhadap beban, penurunan izin, dan faktor keamanan. Analisis hotspot dilakukan untuk mengetahui letak kontribusi emisi terbesar sehingga dapat dilakukan mitigasi. Pengembangan model pada penelitian ini bertujuan untuk memudahkan estimasi emisi dengan melihat besar volume penggalian. Akan tetapi, model yang dihasilkan memiliki deviasi sebesar 17% pada volume penggalian 6-7 m³.

 

---

As one of the countries participating in the 2016 Paris Agreement, Indonesia must mitigate greenhouse gas emissions in early 2020. Indonesia itself has committed to reduce greenhouse gas emissions by 26% from normal conditions. Trying to support this commitment, this study aims to find minimal emissions in shallow foundation construction that meets the ULS and SLS requirements using the solver feature in the Microsoft Excel program. This research is carried out by using gate-to-gate analysis, started with excavation work and ended with compacted backfill. The emission value used in this study uses the conversion of calories to CO₂ in carbohydrate metabolism. This study covers the analysis of soil parameter sensitivity, the effect of foundation design on emissions, hotspot analysis, and the development of excavation volume interaction with emissions model. Sensitivity analysis of soil parameters was carried out using COV with an increase and decrease of 10% for all parameters from the baseline. The second sensitivity analysis carried out with an increase and decrease of 50% for Poissons ratio and Youngs modulus as well as an increase and decrease of 10% for soil angles and specific gravity. Observation of the effect of shallow foundation design on emissions is done by variations in load, allowed settlement, and safety factors. Hotspot analysis is carried out to find out where the biggest emission contributions are so that mitigation can be done. The development of the model in this study aims to facilitate the estimation of emissions by looking at the volume of excavation. However, the resulting model has a deviation of 17% in the excavation volume of 6-7 m³.

 

"