Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundang- undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang terjadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang teijadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundangundangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang teijadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."

"Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan norma hukum tertulis sebagai dasar penelitian. Penelitian ini diarahkan pada upaya mengkaji hukum positif terkait Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Presiden terlalu luas dalam menafsirkan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa karena murni hanya bersandar pada subyektivitas Presiden semata. Hal ini merupakan suatu permasalahan dalam sebuah negara hukum, sehingga permasalahan ini sebaiknya harus segera diselesaikan dengan mengatur kriteria hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi pijakan dalam pembentukan Perpu dan juga menjadi pijakan bagi DPR dalam mempertimbangkan persetujuan Perpu.

---

The study analyses of the authority of the president in The Government Regulation in Lieu of Law issuance and describes the define of an emergency situation. The criteria of an emergency situasion in The Government Regulation in Lieu of Law issuance should be well regulated in order to present a control mechanism in issuing The Government Regulation in lieu of Law.

The study uses a qualitative research method for generate descriptive-analytical result.

The result of the study defines that the authority of the president is too spacious and subjective in interpreting the emergency situasion which becomes problems in rule of law. These problems can be solved by regulating the criteria of an emergency situasion in issuing The Government Regulation in lieu of Law."

"Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak."

"ABSTRAKMengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagiAPBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagai aspek,salah satunya dengan menempuh reformasi perpajakan. Reformasi Perpajakankhususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dalam tubuh DirektoratJenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajakdan Fiskus serta tuntutan pemberian fasilitas perpajakan seperti pengampunanpajak bagi Wajib Pajak. Pengampunan Pajak sebenarnya bukan hal baru diIndonesia, pengalaman pertama pengampunan pajak terjadi melalui PenetapanPresiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dankedua pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984tentang Pengampunan Pajak. Tetapi sejarah mencatat program pengampunanpajak tersebut tidak efektif karena adanya keenganan Wajib Pajak dan tidaktertatanya sistem administrasi perpajakan. Belajar dari pengalaman dan tuntutankeuangan negara, sudah sewajarnya pengampunan pajak diberlakukan danpenetapan pada tingkatan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terdapat ketentuan Pasal37A, dikenal dengan Kebijakan Sunset Policy, yang memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk memperoleh fasilitas pegampunan pajak. Hal yang perludicermati adalah pada aspek substansi Kebijakan Sunset Policy itu sendiri sebagaiperangkat hukum yang diharapkan memberi jaminan keadilan dan kepastianhukum yang seimbang antara wewenang Negara dalam melaksanakanpemungutan pajak, termasuk penerapan sanksi dengan perlindungan hukumterhadap hak-hak Wajib Pajak. Suatu kebijakan pajak dikatakan baik bila secarateknis dapat diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yangpraktis atau melalui prosedur administrasi yang efisien. Adapun filosofi dariKebijakan Sunset Policy adalah bahwa Pemerintah memasukan satu pasal baru,yaitu Pasal 37A dalam UU KUP untuk memberikan kesempatan kepada WajibPajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secarabenar agar secara sukarela melaporkan atau membetulkan surat pemberitahuantahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap dengan menjaminpengurangan/penghapusan sanksi atas bunga keterlambatan pelunasan pajaktidak/belum sepenuhnya dibayar. Kebijakan Sunset Policy merupakan hasilkompromi antara kepentingan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basedata Wajib Pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan Negara dengankepentingan Wajib Pajak yang menginginkan tax amnesty dan kesetaraan antaraWajib Pajak dan aparat pajak."