Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah penelitian adalah evaluatif-analitis, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya, Yang jadi pokok permasalahan adalah mengapa dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Tertutup, selain harus mengerti dan memahami ketentuan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, notaris juga perlu mengetahui dan mengerti hubungan hukum perkawinan yang ada diantara calon pendiri/pemegang saham dan bagaimanakah peranan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris. Oleh karena tidak diatur dalam ketentuan khusus, Perseroan Terbatas Tertutup sepenuhnya tunduk pada Ketentuan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat larangan/pembatasan karena hubungan hukum tertentu yang ada diantara pendiri/pemegang saham untuk menjadi pendiri/pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas PT. Tertutup, termasuk hubungan hukum perkawinan suami isteri baik yang menikah tanpa membuat Akta Perjanjian Kawin maupun dengan membuat Akta Perjanjian Kawin. Saham-saham yang terdaftar atas nama suami dan isteri dalam PT. Tertutup yang menikah tanpa Akta Perjanjian Kawin adalah merupakan 1 (satu) pihak dalam perjanjian persekutuan modal karena terjadi percampuran harta suami isteri, sedangkan suami isteri yang menikah dengan membuat Akta Perjanjian Kawin tetap masing-masing Suami dan Isteri sebagai pihak yang mandiri dalam perjanjian persekutuan modal karena diantara Suami dan Isteri tidak terjadi percampuran harta (pisah harta sama sekali).

---

This thesis uses normative juridical approach, specifications are prescriptive analytical research, data collection using with primery and secondary data as the data source. The issue is why in the manufacture of Deed of Company Private Limited, besides having to know and understand the provisions on the Company Law, a Notary also need to know and understand the legal relationship of marriage existing between prospective shareholders if there are shareholders, and how the role of the Notary according to Law Notary in order to maintain high values of a Company legal entity as mandated by the provisions of the Limited Liability Company Act. Limited Company. Therefore not provided for in the special conditions, the provisions of Private Limited Company is fully subject to the provisions of the Company Law. In terms of the limited liability Company, there is no prohibition barring certain legal relationships that exist among the founders of shareholders in a Private Limited Company, including the legal relationship of a couple who marriage without the Deed of Covenant Marriage and a couple who make that deed. Shares registered in the name of husband and wife in a Private Limited Company who married without Deed f Covenant Marriage is an alliance of the party in the capital due to the mixing property of husband and wife, while the marriage couple who make a Deed of Covenant Marriage remains of each husband and wife as an independent party in the capital because the partnership agreement between the husband and wife treasure mixing does not occur. (separate property altogether)."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian.Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratsahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatuPerseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakanpasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukansuami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notarisdalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Sahamdalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturankedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian inidilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yaknimemberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokokpermasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagaiPemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknyaperjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan hartabenda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, danoleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harusmengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabilamereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda,berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untukmendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketigasebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhanhukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar padakomparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar PerseroanTerbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

---

ABSTRACTA Limited Liability Company is established by two or more persons based on anagreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied withthe requirements for the validity of an agreement which have been stipulated bythe Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence ofShareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is thecapacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited LiabilityCompany, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of aLimited Liability Company in the case the Shareholders in the Company arehusband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation ofcapacities of husband and wife in the Articles of Association of a LimitedLiability Company. This research is carried out based on explanatory libraryresearch, which is, providing complete and clear illustration regarding the subjectmatters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiarylegal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as theShareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existenceor non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement withseparation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two differentsubject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Companywithout having to involve a third party as the other Shareholder, on the otherhand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement withseparation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, inorder to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party asanother founder of the Limited Liability Company. The role of Notary inproviding legal counseling regarding the capacities of such husband and wife isvery required, in order that in the description of the capacities of the appearers inthe Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied inaccordance with the prevailing statutory regulations."

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimana ketentuan dan jenis oppression di negara Singapura dan Australia?; 3. Bagaimana pengaturan oppression dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 4. Bagaimana praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia? Berdasarkan kasus yang dianalisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kasus-kasus terkait praktik oppression dan reverse oppression di Indonesia diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana kurang sesuai untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga perseroan.

---

The discussion of this academic thesis is about the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in a limited liability company in Indonesia. Oppression is not regulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, but in practice, oppression and reverse oppression are recognized by the judge considerations in court. This research is a normative juridical with a desciptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. How is the regulation regarding shareholders rights based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company?; 2. How is the regulation and types of oppression in Singapore and Australia?; 3. How is the regulation regarding oppression based on Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company?; 4. How does the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability in Indonesia? Eventually, the writer came to the conclusion that the cases related to the practice of oppression and reverse oppression in Indonesia proposed on the basis of tort, which is not appropriate to ensure the balance and fairness to the parties and the company itself."

"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

---

This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."

"ABSTRACTThis thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."

"Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.

---

Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.

Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting."