Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati (retentionist country), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP; 2) Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif yang bertujuan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan individu. 2) Konsekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP diterapkan secara alternatif, bukan kumulatif. 3) Dasar pertimbangan perbedaaan wewenang dalam Pasal (89) Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP yaitu, Pasal 89 Ayat (2), perubahan pidana mati disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang berwenang adalah Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan tersebut sama dengan remisi. Pasal 90, perubahan tersebut disebabkan karena pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak dan pejabat yang berwenang adalah Presiden melalui Keputusan Presiden. Saran penulis, 1) Hakim harus mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila dalam persidangan, salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. 2) Rumusan Unsur- Unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP harus diatur dengan jelas dan juga ukuran dan sisi yang berwenang untuk menilai unsur masing-masing, juga harus ada unsur suara masyarakat di dalamnya 3) Harus ada pengaturan lebih jelas agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dalam mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Perubahan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) seharusnya menjadi kewenangan Presiden dengan Keputusan Presiden. Dalam memutuskan grasi, Presiden seharusnya juga mendengarkan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM sebagai eksekutif yang membawahi Lapas. Dalam SPP juga harus ada koordinasi berhubungan dengan data administrasi mengenai proses hukum terpidana.

---

Indonesia represent one of the State in the world that still apply the death penalty (retentionist country), based on Aiticle 10 KUHP. Problems in this thesis are: 1) How is the concept and purpose of the death penalty in the draft of KUHP; 2) What consequences formula elements Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP and 3) What is the basic consideration of differences in the authorized officials in the death penalty for life to be criminal or 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP. Research method used was the juridical normative, with the primary and secondary data. Results of research show that: 1) In Article 66 draft of KUHP, death penalty represent main punishment which having the character of special and is always menaced in the alternative that is aimed as a last effort to protection of society as society and individuals. 2) The consequence of Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP apply in the alternative, not cumulative. 3) Basic considerations difference of authority in Article (89) Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP, Article 89 Paragraph (2), death due to changes in criminal trial because of the authorities and officials is the Minister of Law and Human Rights, because the changes is equal to remisi. Article 90, the change was due to criminal death is not implemented for 10 (ten). years after grasi refused and officials denied that the President is authorized through a Presidential Decree. Author suggestions, 1) The judge must consider the reasons of relied on death penalty fallout based on the protection of society and individual punished. If in the trial, one of the judges did not agree with death penalty fallout, the criminal who should be the type of crime is an alternative punishment for a lifetime or 20 (twenty) years. 2) Elements Article 89 Paragraph (I) draft of KUHP have to be arranged clearly in article to assess each element, also there must be voice society in it 3) Arrangement there must be clearer in order not to happened overlap authority in changing death penalty decision become for a lifetime or 20 (twenty) years among Article 89 Paragraph (2) with Article 90. Change of punishment from a lifetime become 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) having to with Decision of President. In deciding grasi, president should be listen consideration of Minister Punish and Human Rights. In criminal justice system there must be coordination related to administration data order concerning process punish to be punished."

"Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana. R KUHP tahun 2005 telah memuat kriminalisasi mengenai tindak pidana informatika. Ketentuan ini diatur dalam bagian tersendiri. Terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang berbeda sehingga dapat menimbulkan akibat negatif yaitu tidak adanya kepastian hukum. Motif pelaku pads kasus-kasus kejahatan komputer tidak banyak berubah namun modus operandi pelaku akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian pelaku terhadap kondisi yang ada.

---

Criminal law response is needed because its convergent occurs between public interest with computer users whereas the said public interest is bothered by the special operation of the computer. At this present there are not any appropriate regulations to catch up the criminal doers of computers, hence Indonesia conducts reformation of criminal law that can be seen in the Device of Criminal Law (R KUHP). R KUHP year of 2005 has made criminalization of the infonnation criminal action. This stipulation is arranged in part five subject the information and telemetric criminal actions. But for the aforesaid actions there are some articles that can be used to catch up the doer with the difference action treatment. By the existence of the differences in the aforesaid articles treatment can cause negative effect that is there is no certainty of law to the action done by the offender. Beside that the offender motivation in the computer criminal cases do not change much but the offender's way to do will develop in accordance to technology development and the adjustment of the doer to the existing condition."

"Penyelesaian perkara tindak pidana khusus narkotika seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaiaan perkara secara lambat menimbulkan masalah lain, seperti berupa penumpukan perkara. Indonesia telah mencoba beberapa sistem untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien, seperti whistleblower dan justice collabolator, namun pelaksanaan sistem tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penumpukan perkara. Rancangan KUHAP mencoba menggabungkan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law, dengan tujuan meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dan mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam peradilan pidana. Salah satu hal yang diambil dari sistem hukum Common Law adalah konsep pengakuan bersalah (plea of guilty) yang dikenal dengan lembaga Plea Bargaining. Plea Bargaining yang dimaksud ialah sebuah proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, berupa pembelaan pengakuan bersalah atau tidak ada kontes (nolo contendere). Jalur khusus mengadopsi nilai-nilai yang ada di plea bargaining, walaupun tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang dengan jelas memisahkan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jalur Khusus yang ada di KUHAP masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengaturan yang di RKUHAP untuk mengatur jalur khusus kuranglah terperinci. Dalam RKUHAP, jalur khusus hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 199 RKUHAP. Dengan kurangnya pengaturan terhadap jalur khusus, dapat mengakibatkan kemungkinan terdapat tahapan yang terlewatkan dan terdapat pelanggaran hak asasi dalam proses pidana tersebut.

---

The settlement of cases of narcotics crimes should be resolved more effectively and efficiently, by upholding the principles of quick, simple and low cost trial. The slow settlement of cases creates other problems, such as a backlog of cases. Indonesia has tried several systems to implement a more effective and efficient criminal justice system, such as whistleblowers and justice collectors, but the implementation of these systems has not been able to solve the problem of case accumulation. The draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) tries to combine legal values contained in the Civil Law legal system and the Common Law legal system, with the aim of increasing the effectiveness of criminal procedure law and creating a trial that is fast, simple and low cost and protects the rights and obligations of the parties involved in criminal justice. One of the things taken from the Common Law legal system is the concept of plea of guilty, known as the Plea Bargaining institution. Plea Bargaining in question is a process of solving cases that is faster and more efficient, in the form of plea plea guilt or no contest (nolo contendere). Jalur Khusus adopts the values that exist in the plea bargaining, although there are still differences that clearly separate the two concepts. The results of this study found that the Jalur Khusus in the Criminal Procedure Code still has several problems, such as the arrangement in the RKUHAP to regulate Jalur Khusus is less detailed. In the RKUHAP, Jalur Khusus is only regulated in one article, namely article 199 RKUHAP. With the lack of regulation on special routes, it can result in the possibility of missed stages and human rights violations in the criminal process."

"Persiapan melakukan tindak pidana merupakan salah satu perubahan yang dilakukan RUU KUHP dalam rangka pembaruan hukum pidana. Sebelumnya pemidanaan terhadap perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling) tidak dikenal dalam KUHP sebab perbuatan dalam tahap voorbereidingshandeling adalah tidak strafbaar sifatnya. Akan tetapi pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang masih pada tahap sangat awal, lebih awal dari percobaan, sudah dikenal sebelumnya antara lain dengan adanya lembaga permufakatan jahat, Pasal 250 KUHP, Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perumus RUU KUHP tidak menjelaskan apa yang mendasari dipidananya perbuatan persiapan juga tidak menjelaskan delik apa saja yang menjadi sasaran dari adanya lembaga persiapan ini. Dikhawatirkan pemidanaan terhadap perbuatan persiapan ini akan memunculkan sifat represif hukum karena sifatnya yang sangat subjektif.

---

Preparation to commit crime is one of the changes that Draft of Penal Code does in purpose of criminal law reform. Previously, criminalization to preparatory acts (voorbereidingshandeling) was not known in existing Penal Code because acts in preparation stage is not punishable. But criminalization to acts that still in the early stage, earlier than attempt, has already known such as the existence of conspiracy law, Penal Code Article 250, Article 9 Terrorist Act, and also The Suppression of The Financing of Terrorism Act. The Legislator of Draft of Penal Code doesn?t explain what is the underlying of the criminalization of the preparatory acts and also doesn't explain what kind of offences that illegal preparatory acts can be used for. It is feared that the criminalization to preparatory acts will emerge the repressive nature of criminal law due to its subjectivity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi terkait tindak pidana zina dalam Rancangan KUHP. Rumusan Pasal 446 RKUHP merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang perilaku kopulasi yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing tidak terikat pada ikatan pernikahan. Kriminalisasi tersebut menyebabkan perubahan regulasi pada norma pelaranganZina yang awalnya merupakan kejahatan perzinahan merupakan kejahatan terhadap kesetiaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP menjadi tindak pidana karena tidak sesuai dengan nilai agama yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 446 RKUHP. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiolegal,dengan menganalisis implikasi Pasal 446 RKUHP melalui pendekatankualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Pasal 446 RKUHP berpotensi menyangkal kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2) Pasal 446 RKUHP berpotensi terlalu jauh mengintervensi ranah privat warga negara. 3) Artikel 446 RKUHP berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak. 4) Pasal 446 RKUHP berimplikasi pada korban pemerkosaan.

---

This study aims to examine regulatory changes related to the crime of adultery in the Draft Criminal Code. The formulation of Article 446 of the RKUHP is a criminalization carried out by the government regarding copulatory behavior carried out by men and women, each of whom is not bound by a marriage bond. The criminalization causes regulatory changes to the prohibition norms Adultery, which was originally a crime of adultery, is a crime against marital fidelity as regulated in Article 284 of the Criminal Code, which becomes a criminal offense because it is not in accordance with the religious values ​​that live in society as regulated in Article 446 of the RKUHP. In this study the sociolegal research method was used, by analyzing the implications of Article 446 of the RKUHP through an approach qualitative. The findings in this study are: 1) Article 446 of the RKUHP has the potential to deny the position of criminal law as ultimum remedium. 2) Article 446 of the RKUHP has the potential to intervene too far in the private sphere of citizens. 3) Article 446 of the RKUHP has the potential to increase the practice of child marriage. 4) Article 446 of the RKUHP has implications for victims of rape."