Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Tujuan utama penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan jumlah unit layanan syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (2) Untuk melihat berapa besar tingkat signifikansi pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (3) Untuk membuktikan bahwa terdapat perubahan struktural terhadap peningkatan DPK pada periode sebelum dan setelah kebijakan office channeling.Menggunakan metode pengolahan data regresi linier dengan uji chow, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah untuk seluruh periode data yang diteliti. (2) Pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah cukup signifikan, dengan nilai R2 sebesar 11,92% dan nilai nilai t statistik diatas 2 yaitu sebesar 2,18 serta nilai probabilitas uji t dibawah 5% yaitu 3,64%. (3) Hasil dari uji chow menunjukkan terdapat perubahan struktural peningkatan DPK yang disebabkan oleh jumlah unit layanan pada periode sebelum dan setelah office channeling."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

---

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition."

"Tahun 2008 krisis ekonomi kembali terjadi dan dampaknya dapat dirasakan di seluruh belahan dunia yang kemudian dikenal dengan krisis global. Krisis tersebut bermula dari terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat pada saat itu dan mulai merambah ke berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dalam sejarah ekonomi, krisis sering terjadi melanda hampir semua Negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Salah satu sistem perbankan yang teruji dapat bertahan pada saat terjadinya krisis adalah perbankan syariah. Selama krisis ekonomi terjadi, perbankan syariah dapat menunjukkan dan memenuhi kinerja yang relatif lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah dan tidak terjadi hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak tergantung pada tingkat suku bunga. Walaupun secara keseluruhan perbankan syariah pada saat terjadi krisis global tersebut tidak terpengaruh dan masih menunjukkan kinerja yang baik, apakah memang benar perbankan syariah sama sekali tidak terkena dampak krisis global? Bagaimana dengan Unit Usaha Syariah yang notabene masih menginduk pada Bank konvensional yang masih menggunakan suku bunga?. Hasil penelitian terhadap dua Unit Usaha Syariah yaitu UUS BTN dan UUS Permata masing-masing memiliki kesamaan dimana setelah terjadinya krisis global berdasarkan aspek likuiditas dan profitabilitas tidak menunjukkan perbaikan. Namun, beda halnya dengan aspek solvabilitas membuktikan bahwa setelah krisis global kinerja UUS BTN dan UUS Permata sama-sama menjadi lebih baik dan mengindikasikan kemampuan kedua UUS dalam mengatasi pembayaran utangnya yang lebih baik. Berdasarkan uji beda dengan independent sample t-test secara keseluruhan kinerja UUS BTN dan UUS Permata memiliki perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2006, UUS BTN mengalami keunggulan pada rasio CR, FDR, dan FAR jika dibandingkan dengan UUS Permata yang unggul pada rasio LTDTA, ROA, BOPO, dan NPM. Tahun 2007, UUS BTN mengalami keunggulan pada rasio CR, LTDTA, ROA, dan NPM jika dibandingkan dengan UUS Permata yang hanya unggul pada rasio FDR, FAR, dan BOPO. Tahun 2008, UUS Permata lebih unggul daripada UUS BTN yang hanya unggul pada rasio CR. Begitupula pada tahun 2009 dan 2010, UUS BTN hanya unggul pada dua rasio saja jika dibandingkan dengan UUS Permata, yaitu 2009 UUS BTN unggul pada rasio CR dan ROA, sedangkan 2010 UUS BTN unggul pada rasio CR dan LTDTA.

---

In 2008 economic crisis re-occurred and gave impact in all parts of the world that became known as the global crisis. The crisis, started as financial crisis in the United States at the time, began to spread to various countries, including Indonesia. In economic history, crisis often occurred engulfing almost in all countries that apply the capitalism system. One of the banking system that proven to survive in a crisis is Islamic Banking.

During the crisis, Islamic banking can show relatively better performance. It can be seen from the relatively low distribution of non performing finance in Islamic banking and does not meet obstacles in its operations. This is understandable given the rate of return on Islamic banks that do not depend on interest rates.

Although the overall Islamic banking in times of global crisis was not affected and still showed good performance, does it really not affected by the global crisis? How about the Sharia which its main office is still in a conventional bank that use interest rates?.

The results of two Sharia is UUS BTN and UUS Permata each has something in common where the aftermath of the global crisis based on liquidity and profitability aspects showed no improvement. However, unlike the case with the solvency aspect, after the global crisis of performance UUS BTN and UUS Permata alike become better and indicates the ability of both UUS in overcoming debt payments even more. Based on test stats with independent sample t-test the overall performance of UUS BTN and UUS Permata have significant differences.

In 2006, UUS BTN had an edge on CR ratio, LDR, and LAR when compared to the UUS Permata superior in LTDTA ratio, ROA, BOPO, and NPM. In 2007, UUS BTN has the advantage on the ratio of CR, LTDTA, ROA, and NPM compared to the UUS Permata that only superior to LDR, LAR, and BOPO. In 2008, UUS Permata was superior than UUS BTN who excels only on the ratio of CR. Likewise in 2009 and 2010, UUS BTN only superior to the two ratios are compared to the UUS Permata, 2009 UUS BTN is superior to the CR and ROA ratios, while the 2010 UUS BTN superior to the ratio of CR and LTDTA."

"Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif.Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents.The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative.The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank."