Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

---

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

"Masalah kesehatan mental merupakan tantangan dalam proses mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kemiskinan akan merugikan kesehatan mental namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kejadian kemiskinan. Padahal kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis dan kedalaman kemiskinan antar individu berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan menggunakan data dari IFLS 4 dan 5, penelitian ini menganalisis pengaruh kedalaman dan dinamika kemiskinan terhadap gejala depresi (CES-D) di Indonesia. Hasil dari model Poisson menemukan bahwa individu yang miskin kronis mengalami gejala depresi lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah miskin, bertransisi dari tidak miskin menjadi miskin, dan miskin ke tidak miskin. Walaupun bukan miskin kronis, apabila individu tersebut memiliki riwayat gejala depresi, maka akan meningkatkan kemungkinan menderita gejala di masa depan. Untuk kedalaman kemiskinan, individu yang pernah miskin ekstrim akan memiliki skor CES-D yang lebih tinggi daripada mereka yang miskin tidak ekstim. Sedangkan kedalaman kemiskinan saat ini tidak signifikan. Dengan demikian, dibandingkan dengan kedalaman kemiskinan, dinamika kemiskinan lebih konsisten dalam mempengaruhi gejala depresi yang menunjukkan kesehatan mental merespon kemiskinan dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek.

---

Mental health problems are challenges in the process of achieving development goals in the health sector. Previous studies have proven that poverty will harm mental health but most of these studies only focused on the incidence of poverty. Whereas poverty is a dynamic phenomenon and the depth of poverty between individuals is different. Therefore, using data from IFLS 4 and 5 this study examined the effect of depth and dynamic poverty on depression symptoms (CES- D) in Indonesia. The result from the Poisson model found that chronically poor individuals experienced more depressive symptoms than those who were never poor and transiently poor (poor-non poor and non-poor-poor). Although not chronically poor, individuals who have a history of depressive symptoms are more likely to have depressive symptoms in the future. As for the depth of poverty, extremely poor individuals will have higher CES-D scores than those who are not extreme poor. Meanwhile, the current depth of poverty is not significant. Thus, compared to the current depth of poverty, the dynamics of poverty are more consistent in influencing depressive symptoms which indicate mental health responds to poverty in the long term than in the short term."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja,pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalampenelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS)SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian inimenggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerahKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telahmenunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dankesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positifterhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK danpendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlahDokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusipendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT

This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity

and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and

health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor

force is measured by labor force participation level, education sector is measured by

school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number

to community health center. The study used panel data regression model which

involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central

Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita,

labor force participation level, education and health sectors have significant effects on

communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has

positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force

participation level and education sector have negative effects on the communitys

income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the

ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the "

"Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan potensial antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perubahan iklim dalam konteks Indonesia. Meskipun terdapat konsensus yang terbukti dalam beberapa literatur mengenai potensi hubungan positif antara kemiskinan dan perubahan iklim, upaya pemerintah yang terfokus dalam mengatasi masalah kemiskinan dan iklim masih dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang semakin berkurang untuk isu-isu terkait upaya pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang kini menjadi semakin relevan. Rencana awal dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perubahan iklim menggunakan teknik regresi variabel instrumental (IV) direncanakan untuk mengatasi masalah endogenitas yang terkait dengan variabel endogen utama, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Namun, karena adanya keterbatasan yang teridentifikasi dalam variabel instrumental, termasuk pelanggaran asumsi monotonicity dan koreksi bias yang tidak signifikan yang diamati dari uji Oster, pendekatan alternatif seperti ordinary least squares (OLS) dan panel fixed effect model akhirnya digunakan sebagai model estimasi utama dalam penulisan skripsi ini. Hasil yang diperoleh dari model OLS dan panel fixed effect mengungkapkan hubungan yang tidak signifikan secara statistik antara kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia mungkin tidak selalu berjalan seiring. Korelasi yang didapat dari hasil estimasi utama pada skripsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inklusi variabel mediasi seperti PDB, kemungkinan adanya reverse causality antara kemiskinan dan perubahan iklim, dan sifat yang kompleks dari kemiskinan. Secara kesimpulan, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat fokus pada penanggulangan kemiskinan dan mengatasi perubahan iklim secara terpisah, tanpa terlalu memperhatikan korelasi potensial antara kedua masalah ini. Namun, penting juga untuk tetap mengkonsiderasikan limitasi dari studi ini untuk pengambilan kebijakan dan studi lanjutan kedepannya, termasuk ketiadaan analisis simultan tentang kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim, serta tidak tersedianya variabel instrumental yang cocok untuk regresi IV. 

---

This thesis investigates the relationship between poverty, inequality, and climate changes in the context of Indonesia. Despite the existing consensus in the literature regarding the potential positive link between poverty and climate changes, there is a notable lack of focused government efforts in addressing the poverty-climate problems. This is evident from the decreasing budget allocations for climate-related issues. Initially, instrumental variable (IV) regression was planned to address potential endogeneity problems associated with the main endogenous variables, namely poverty and inequality. However, due to identified limitations in the instrumental variables, including the violation of monotonicity assumptions and insignificant bias correction observed from the Oster test, alternative approaches such as ordinary least squares (OLS) and panel fixed effect models were employed. The results obtained from the OLS and panel fixed effect models reveal a non-statistically significant relationship between poverty, inequality, and climate changes. This suggests that the pursuit of poverty alleviation and climate change mitigation in Indonesia may not necessarily go hand in hand. The observed correlation could be influenced by various factors, including the inclusion of mediation variables like GDP, potential reverse causality between poverty and climate changes, and the multifaceted nature of poverty. In conclusion, the findings indicate that the government can focus on tackling poverty and addressing climate changes separately, without overly concerning themselves with the potential correlations between these two issues. However, it is important to acknowledge the limitations of this study, including the absence of simultaneous analysis on poverty, inequality, and climate changes, as well as the unavailability of suitable instrumental variables for IV regression."

"Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di perkotaan, yang mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks ini, melalui P2KP masalah pengentasan kemiskinan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan karena Spesifikasi dari program P2KP adalah ditempatkannya masyarakat miskin sebagai "subyek" program, artinya masyarakat memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi programnya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan program sebelumnya dimana masyarakat lebih ditempatkan pada posisi "obyek" dari program. Inti dari pemikiran ini adalah gagasan yang kuat untuk menempatkan masyarakat sebagai titik Sentral program pembangunan.Untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program P2KP di kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, maka permasalahan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu; pertama, bagaimanakah gambaran partisipasi masyarakat dalam program P2KP, kedua, bagaimanakah kecenderungan partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program P2KP, dan ketiga, faktor-faktor apakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian evaluatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang proses partisipasi serta faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi pada program P2KP di kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan menyeluruh yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain dengan wawancara mendalam penulis juga melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan maupun perilaku masyarakat. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menumpulkan data sekunder dari tulisan-tulisan atau laporan- laporan yang pernah dibuat oleh pihak pelaksana program.Hasil penelitian menunjukkan, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah, baik pada lahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tahap pngawasan (evaluasi). Hal ini tidak terlepas dari konsep program P2KP yang cenderung mengedepankan partisipasi pasif bagi masyarakat sasaran program. Artinya konsep partisipasi pada program P2KP masih berupa partisipasi pasif, dimana masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Jangka waktu program yang relatif singkat, juga menyulitkan munculnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan P2KP ini juga ditemui beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Aspek pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini, umumnya yang sudah mempunyai usaha relatif stabil dan tetap. Pemilihan ini didasarkan pada upaya menjamin kemampuan masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman. Sementara masyarakat miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan tetapi tidak mempunyai usaha yang stabil dan tetap tidak bisa memanfaatkan program ini. 2) Segi koordinasi program. Koordinasi program yang menyangkut daya gerak pelaksanaan program antar tingkatan yang masih lemah dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam hal komunikasi, daya serap kebijakan dan pengelolaan program. 3) Segi pendampingan dan pengawasan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan kurang ditujukan pada upaya penyadaran terhadap masyarakat akan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan penggalian sumber-sumber daya yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan, tetapi semata- mata hanya pada hal-hal administrasi berkaitan dengan proposal pengucuran dana.Agar program PZKP dapat memunculkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pernatauan/monitoring serta evaluasi program, maka direkomendasikan; pertama, program P2KP hendaknya lebih mengedepankan aspek "proses" dibanding aspek "output", bahwa memunculkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan dalarn waktu singkat,. Kedua, khususnya untuk kasus kegiatan usaha produktif, bahwa kelompok sasarannya hendaknya benar-benar masyarakat miskin versi masyarakat, bukan masyarakat yang sudah mapan dari segi ekonomi/sudah memiliki usaha produktif; ketiga, sebelum melakukan perencanaan program sebaiknya dilakukan penjajakan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, fasilitator kelurahan hanya berperan sebagai fasilitator/pendamping masyarakat; masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam semua daur program, mulai dari tahap penjajakan prioritas masalah/kebutuhan, tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan program, tahap pemantauan program dan tahap evaluasi program. Untuk melibatkan masyarakat dalam kesemua tahapan program ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Participatori Urban Appraisal (PUA)."

"The aims of this research is to exolre poverty from the prespective of farmer houseld incomr distribution in Sumberagung district....."

"ABSTRAKTujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan ekonomi makro terhadap inflasi dan distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Laju inflasi diukur dan perbedaan indeks harga umum dalam dua periode yang berbeda. Sedangkan distribusi pendapatan diukur dari rasio antara pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah dan pendapatan rumahtangga berpenghasilan tinggi. Dalam studi ini dilakukan analisis dampak perubahan dari tujuh buah instrumen kebijakan ekonomi makro, yaitu tarif, suku bunga deposito, rasio cadangan wajib, penawaran uang, pajak tak langsung, pajak penghasilan rumahtangga, dan upah. Model dalam studi ini memiliki beberapa ciri, antara lain: mempunyai konsistensi sektoral; mengandung persamaan tingkah laku; memberlakukan variabel harga secara endogen; mampu menjelaskan proses alokasi kegiatan ekonomi menurut institusi; mencakup beberapa keseimbangan parsial yang dikenal dalam model ekonomi makro, seperti: keseimbangan pasar barang, pasar tenagakerja, pasar uang, dan keseimbangan perdagangan luar negeri, sehingga berbagai kebijakan ekonomi makro pemerintah, seperti: kebijakan fiskal, moneter, dan upah dimungkinkan dianalisis dalam model; dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model memungkinkan harga untuk bervariasi secara babas. Model ini adalah hasil modifikasi dari studi Feltenstein (1984), Werin (1990), dan Lewis (1994). Untuk kasus Indonesia, studi ini cukup relevan dilihat dan beberapa aspek, antara lain, untuk menganalisis kebijaksanaan: (a) yang ditujukan untuk menekan laju inflasi; dengan rendahnya laju inflasi dalam negeri maka daya saing barang ekspor nonmigas di pasar dunia cenderung semakin meningkat; (b) yang berorientasi pada peningkatan perturnbuhan ekonomi; (c) penghapusan atau pengurangan tarif terhadap komoditi impor menurut sektoral yang pada umumnya ditujukan untuk mendorong agar industri-industri dalam negeri lebih kompetitif, melalui studi ini dapat diketahui manfaatnya dilihat dari aspek lain, khususnya terhadap inflasi dan distribusi pendapatan; (d) yang relevan memperbaiki kinerja pemerataan yang sedang digalakkan pemerintah saat ini; (e) pemberdayaan fungsi pajak untuk tidak hanya sebagai sumber penerimaan pernerintah semata tetapi untuk tujuan penstabilan dan perbaikan kinerja distribusi pendapatan; (f) pemberdayaan instrumen kebijakan moneter dalam menunjang peningkatan efisiensi kegiatan sektor keuangan; dan (g) yang mendukung penentuan harga yang diarahkan semakin besar kepada mekanisme pasar. Dari hasil studi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan:1.Beberapa kebijakan yang dianalisis dalam studi ini selain dapat menekan laju inflasi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: penurunan tarif, pengurangan pajak tak langsung, dan progresifitas pajak penghasilan.2.Kebijakan kedua adalah yang memberikan dampak menekan laju inflasi dan yang berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib.3.Sedangkan kebijakan lainnya memberikan dampak bervariasi terhadap inflasi dan distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: a) peningkatan penawaran uang dapat memacu inflasi dan berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan; b) peningkatan upah secara serentak pada semua status tenaga kerja dapat meningkatkan laju inflasi tetapi tanpa perbaikan terhadap distribusi pendapatan; c) peningkatan upah yang terfokus pada tenaga kerja kasar tidak berpengaruh pada laju inflasi tetapi berdarnpak positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan; dan (d) menghapus pajak penghasilan pada semua kelompok rumahtangga tidak memberi dampak pada laju inflasi dan distribusi pendapatan.Dalam menghubungkan berbagai hasil studi di atas dengan upaya dalarn perumusan kebijaksanaan perlu diperhatikan beberapa keterbatasan studi, antara lain: (i) fenomena ekonorni saat ini (tahun 1997) sangat jauh berbeda dengan fenomena ekonomi pada tahun 1993 yang digunakan sebagai basis data dalam model, khususnya dengan adanya krisis moneter yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia; (ii) konstruksi model masih sangat sederhana dan masih belum menjangkau faktor-faktor non-ekonomi yang seyogianya dipertimbangkan dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi; (iii) karena data tidak tersedia, maka beberapa parameter dalam model diestimasi menggunakan metode non-survey, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil studi; (iv) cakupan kegiatan ekonomi dalam model masih terbatas pada sektor formal, dan belum mencakup sektor informal; serta (v) hasil kalkukasi model masih mengandung bias sebesar 2% dibandingkan dengan data aktual.Dari hasil studi ini dapat ditarik beberapa saran kebijakan ekononu, antara lain:(1) Upaya untuk menurunkan tarif secara umum mungkin perlu didorong lebih cepat dari jadual yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini didulcung oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa penurunan tarif dapat menekan laju inflasi dan pada saat bersamaan memperbaiki distribusi pendapatan;(2) Studi ini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tujuannya, antara lain, untuk mengendalikan laju inflasi, tetapi ternyata berdarnpak negatif terhadap distribusi pendapatan, seperti peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang lebih hati-hati pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut agar tidak memberi kesan bahwa kebijakan-kebijakan ekonorni makro kita mengabaikan pemerataan.(3) Kebijakan upah menunjukkan bahwa harus ada pembedaan perlakuan terhadap berbagai status tenagakerja, dan tidak dilakukan secara umum. Hal ini dapat menjadi masukan dalam penetapan gaji buruh untuk lebih memperhatikan pada status tenagakerja. Masukan ini didukung oleh hasil studi ini yang secara khusus menunjukkan bahwa peningkatan upah yang terfokus kepada tenagakerja kasar juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan tanpa mempengaruhi inflasi.(4) Dalam reformasi sistim perpajakan lebih lanjut mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi pajak tak langsung dan peningkatan progresifitas perpajakan. Karena studi ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak hanya memperbaiki distribusi pendapatan tetapi dapat menekan laju inflasi.Sekalipun model dalam studi ini teiah memenuhi syarat yang dipandang relevan untuk analisis inflasi dan distribusi pendapatan, tetapi tidak berarti bahwa tanpa kelemahan. Kelemahan-kelehaman tersebut yang dapat dijadikan bahan pernikiran mengenai studi sejenis di masa depan, antara lain, yaitu: (a) studi Mahi (1996) menunjukkan bahwa dalam model komputasi keseimbangan umum, variabel penawaran tenagakerja dapat diperlakukan sebagai variabel endogen, sehingga interaksi penawaran tenagakerja dapat tertangkap dalam model, ini tidak dilakukan dalam model ini; (b) dalam studi ini analisis portfolio harta uang rumahtangga masih terbatas pada dua bentuk, yaitu dalam tabungan deposito dan dalam uang tunai. Dalam situasi saat ini, pilihan portfolio rumahtangga cukup banyak, seperti: asuransi, saham, reksa dana, obligasi pemerintah, obligasi luar negeri, valuta asing, dan berbagai surat berharga lainnya. Jika unsur-unsur tersebut tercakup dalam model, maka dalam struktur model perlu disisipkan pasar bursa, pasar valuta asing dan pasar surat-surat berharga, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Integrasi pasar bursa, valas, asuransi, dan berbagai pasar surat berharga lainnya dalam model, dapat dijadikan sebagai salah satu topik studi lanjutan; Dan (c) model komputasi keseimbangan umum dalam studi ini adalah model statis. Jika struktur model disusun menjadi model dinamis dengan memperlakukan waktu sebagai salah satu variabel, maka penggunannya untuk analisis kebijakan ekonomi akan lebih baik lagi."

"ABSTRACTPoverty issue in East Nusa Tenggara Timur (NTT) has happened for years. Some efforts have been done, but thereis no significant impact yet. Poverty issue in NTT is being the concern of Indonesia's government not only because of thehigh number of poverty, but also the location, which is in the border territory of Indonesia-Timor Leste. Actually, whetherwe realize it or not, NTT has a great potential for the problem caused by its dry soil and some social issues in its society.Some of those potential is able to be seen in five local economic sectors, i.e. demography, forestry, farming and animalhusbandry, trading, and tourism. This article is written to explain how big the potential of NTT is and how to manage itin order to alleviate poverty. The approach used in this article is qualitative approach with literature review as well asdata collecting method. There is no special method used in analyzing this article; it just utilizes objective analysis basedon current data, situation, and condition. Based on the analysis, there are a lot of potentials in NTT, but they are yet tobe developed well, whereas people are stuck in the current situation, so there is no significant achievement in povertyalleviation efforts. Potential utilization can be optimally taken through strategic, effective, and efficient efforts supportedby the government, both nationally and locally, and NTT society. Through potential optimization, the poverty rate in NTTshould be able to be pushed down."