Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas peran petugas pemasyarakatan dalam bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin. Salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial yang sangat dominan adalah Bimbingan Sosial Perseorangan (Konseling/perwalian), Bimbingan Sosial Perseorangan ini dapat diterapkan terhadap narapidana seumur hidup agar dapat mengurangi derita yang dialaminya. Ada tiga masalah pokok yang ingin dikemukakan oleh penulis yaitu:(1)Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup.(2) Apa manfaat yang diperoleh (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif, teori analisa sumber daya manusia dan teori analisa jabatan digunakan untuk membandingkan serta memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan peran petugas yang begitu sentral dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan akan tetapi dalam prakteknya wali yang aktif dalam pelaksanaan bimbingan ini tidak lebih dari sepuluh orang. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi dan inisiatif dari diri petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik. Penulis menyarankan dalam penelitian ini untuk menyediakan forum pertemuan antar wali dan psikolog yang dihadiri oleh Kalapas serta dimediasi oleh Kasi Bimkemasy agar menjadi masukan bagi organisasi serta adanya Reward and Punishment.

---

ABSTRACTEnd this task paper discusses the role of pemasyarakatan in social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin. One of the methods in the practice of social work is a very dominant individual Social Assistance (Counseling / guardianship), Social Assistance individuals this can be applied to prisoners for life in order to reduce the suffering dialaminya.That there are three main problems that want to be by the author, namely: (1) How is the implementation. (2) What are the benefits of the implementation (3) What is the obstacle in the implementation. This research uses a qualitative approach using a descriptive design, theoretical analysis of human resources and the theory of analysis used to compare the positions and the strengthening of this research.. Results of research illustrates the role of the central staff in the implementation of social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin, although in practice the central role of the guardian akan but active in the implementation of the guidance is not more than ten people. This is happening because of lack of motivation and initiative of officers to conduct themselves with the task well. Authors suggest in this research to provide a forum for meetings between carers and psychologists who attended by the Head of Lapas and have mediation by the Head of Section Bimkemasy to become inputs for the organization and also have Reward and Punishment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi pendidikan tinggi para penerimanya. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 dan Potensi Desa (Podes) 2021. Propensity Score Matching (PSM) dipilih sebagai metode penelitian. Setelah proses penyesuaian untuk mengatasi selection bias, dilakukan perbandingan antara penerima dan non penerima PIP. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerima PIP memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, terutama bagi individu dari keluarga miskin. Temuan ini konsisten dengan pemahaman bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi pendidikan tinggi.

---

This research objective is to analyze the impact of Program Indonesia Pintar (PIP) towards its recipients' higher education enrollment. The study employs data from National Socioeconomic Survey (Susenas) 2022 and Village Potential (Podes) 2021. For this research, Propensity Score Matching (PSM) is the chosen method where after an adjustment process to deal with the selection bias, a comparison will be made between recipients and nonrecipients of PIP. From the research result, it can be inferred that PIP recipients have a higher probability to enroll in a higher education institution especially for individuals from poor households. The finding is consistent with the understanding that social assistance has a positive influence towards higher education enrollment."

"ABSTRAKSebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise.Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT

As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige.

With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension."

"Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan model layanan employee assistance program (EAP) yang dilakukan oleh PT XYZ sebagai penyedia jasa layanan EAP bagi pekerja pada perusahaan. Urgensi dari dilakukannya penelitian ini berangkat dari adanya peningkatan yang signifikan atas jumlah pekerja dan masalah pekerja yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah layanan EAP guna membantu pekerja di dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam bersama 1 orang manajer EAP, 1 orang konsultan EAP, 3 orang psikolog EAP, dan 1 orang Business Operations. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan layanan EAP, PT XYZ telah memenuhi lima belas dari enam belas elemen dari model komprehensif, yang terdiri dari desain, orientasi, prinsip, fungsi, objektif, konsep, intervensi, layanan, lingkup, kontak awal, klien, pencegahan, staffing, perspektif, dan komitmen. Dalam hal ini, elemen staffing terkait penyediaan tim disipliner yang melibatkan pekerja sosial industri belum terwujud dalam layanan EAP PT XYZ. Di samping itu, masih dibutuhkan perhatian khusus pada elemen fungsi, terkhusus fungsi pelatihan supervisor bagi pekerja di level manajerial yang berada di perusahaan-perusahaan, yang masih belum dijalankan oleh PT XYZ. Faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaan model layanan EAP terdiri dari adanya kesamaan pemahaman di antara perusahaan dan penyedia jasa, masalah dan kebutuhan yang disadari oleh perusahaan, adanya hubungan internal yang baik di antara perusahaan dan pekerja, kondisi pekerja yang masih dapat berfungsi dengan baik, dan sikap kooperatif dari pekerja. Sedangkan, faktor penghambat dari pelaksanaan model layanan EAP terdiri dari ekspektasi perusahaan yang tidak sejalan dengan prosedur layanan EAP, adanya pandangan bahwa EAP bukan tanggung jawab perusahaan, dan kurangnya pemahaman pekerja atas layanan EAP. Layanan EAP merupakan salah satu bentuk model intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam sektor industri. Kehadiran dan pengembangan layanan EAP ini menjadi bentuk kontribusi dari ilmu kesejahteraan sosial pada sektor industri dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri.

---

This study discusses the implementation of the employee assistance program (EAP) service model conducted by PT XYZ as an EAP service provider for workers in the company. The urgency of this study stems from a significant increase in the number of workers and the problem of workers not being followed by an increase in the number of EAP services to assist workers in addressing problems and improving their welfare. This study used a descriptive type of qualitative research method. Data collection was conducted through literature studies and in-depth interviews with one EAP manager, one EAP consultant, three EAP psychologists, and one Business Operations. The selection of informants is done by purposive sampling techniques. Research results show that in implementing EAP services, PT XYZ has met fifteen of the sixteen elements of the comprehensive model, consisting of design, orientation, principle, function, objective, concept, intervention, service, scope, initial contact, client, prevention, staffing, perspective, and commitment. In this case, the staffing element related to the provision of disciplinary teams involving industrial social workers has not been realized in PT XYZ's EAP service. In addition, special attention is needed to the functional elements, especially the supervisor training function for workers at the managerial level who are in companies, which are still not being run by PT XYZ. Supporting factors influencing the implementation of the EAP service model include a common understanding between the company and the service provider, problems and needs realized by the company, a good internal relationship between the company and the worker, the condition of the worker who can still function properly, and the cooperative attitude of the worker. Meanwhile, the inhibitory factors of implementing the EAP service model consist of expectations of companies that do not match EAP service procedures, the view that EAP is not corporate responsibility, and workers' lack of understanding of EAP services. EAP services are a form of intervention model conducted by social workers in the industrial sector. The presence and development of EAP services is a form of contribution from the social welfare sciences to the industrial sector in improving workers' welfare. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies program, especially in the Social Welfare in the Industrial Sector course.

"

"Kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam membantu masyarakat miskin di Depok terhindar dari kemungkinan terkena dampak risiko sosial yang ditimbulkan dari pembiayaan prosesi kematian. Kebijakan ini mulai sepenuhnya dikelola oleh Seksi Bina Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok tahun 2010-2014 dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berlangsung dengan baik dan terdapat faktor-faktor penghambat yang diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek organisasi, interpretai, dan aplikasi.

---

Social assistance of death compensation in Depok is one of policy which is conducted in order to help poor people in Depok to avoid the possibility of social risk impact caused by funeral ceremony cost. The policy has been fully implemented by Social Development Division of Labor and Social Department in Depok since 2010. This research aims to describe the implementation of death compensation policy in Depok from 2010 to 2014 and also describe the factors which hinder the implementation of death compensation policy. This research is conducted through a qualitative approach with in depth interview method and literature review. The result of this research shows that the implementation has not occurred well and there are some factors hindering the implementation which are classified into internal and external factors. The policy implementation is observed from organizational aspect, interpretation aspect and application aspect."

"Cash transfer program is one of the poverty alleviations programs that carried out by the government in some developing countries. In Indonesia, the unconditional cash transfer program was introduced in 2005, when the government cancelled fuel subsidies. This program then was criticized for its implementation problems such as leakage of fund and corruption, and others. In 2012, the government launched a cash transfer program called Poor Student Assistance (BSM) to help poor households to have more access to education. The question arises whether this assistance has reached the most deprived groups of people and family who need it. This study aims to see whether BSM has reached eligible beneficiaries based on income, urban-rural locations, Java and Non-Java Islands. Using quantitative method which are probit and logit estimations to Indonesian Family Life Survey (IFLS), the findings of this study show that the BSM program mostly reaches people living in rural areas and those who live outside Java, which is in line with the purpose. Meanwhile, when the location variable is controlled, the recipients come from middle to high-income household. The BSM cash transfer does not reach those who need it, the families who live in the remote rural area.

---

Program bantuan tunai adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang. Pada 2012, pemerintah meluncurkan program transfer tunai yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu rumah tangga miskin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan. Muncul pertanyaan apakah bantuan ini telah menjangkau kelompok orang dan keluarga yang paling miskin yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BSM telah mencapai penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan pendapatan, lokasi kota-pedesaan, Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Menggunakan metode kuantitatif yang merupakan estimasi probit dan logit untuk Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BSM sebagian besar menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tinggal di luar Jawa. Namun sebagian besar para penerima bantuan ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian transfer tunai BSM tidak menjangkau mereka yang membutuhkannya, keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil."

"Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan.Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan melakukan wawancara terhadap petugas lembaga dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin.Dari hasil temuan, ternyata bahwa di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin bimbingan kerja yang diberikan masih belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan antara lain kesulitan mencari tenaga kerja yang handal dan dapat membantu petugas dalam memberikan bimbingan kerja bagi narapidana-narapidana lainnya, demikian pula halnya dengan petugas bimbingan kerja yang tidak sepenuhnya memberikan bimbingan serta peralatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rusak serta ketidaktersediaan dana anggaran sebagai salah satu penyebab mengapa bimbingan kerja bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin belum optimal.

---

Behavior concept of prisoners form time to time continuously experience of changes as a logic consequence from the dynamic growth of the age. Treatment to the punisher from prison system becoming correctional system have experienced of changed as a treatment system of prisoners construction that approaching prisoners as it self, society member and also God being place prisoners as a means of produce.

The formulation of this research on this internal issues is how is correctional system in giving construction to the prisoners that looks into their work, meanwhile prisoners not solely for commercial purpose which have the characters as profit oriented, but it is more such as a media for prisoners in applying them selves as a person. Family member and also society member through out good worthwhile work tuition activities so that during and after experiencing a period of their crime, they can run their life as good as the other society members. Correctional system as a part of law foundation especially and National foundation of Republic Indonesia generally has very important meaning, particularly with a good strategic environment change from time to time in national scale, regional and also international. The importance mean of correctional institution has not been balanced by performance work, it seen on the number of prisoners that settled on correctional institution. Prisoners had not had a job and skills; it can say that so many prisoners becoming unemployment.

In the line of human resource enableness in correctional institution as rational effort to increase the quality of human resource. Then the effort to make up the quality of professionalism skill represent a media in order to realize social reintegration prisoners that is convalesce unity of life relation, and life subsistence becomes good prisoners as persons, society member and also God being.

The method that used is descriptive by .doing an interview to the institution officer and prisoners whose work in the activity area of the first class Sukamiskin correctional institution.

From the result of observation, it seems that in first class Sukamiskin correctional institution on a sub work tuition division, it does not works maximal yet, which caused difficulty finding the reliable labor that could assist the officer in giving work tuition to the other prisoners, that way also of work tuition officers which not fully give tuition and equipments are old and a lot of them has been broken, there is- unavailable budget as the one of causing work tuition to the prisoners in first class Sukamiskin correctional institution does not optimal yet."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."