Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, setiap tahanan dan warga binaan mempunyai hak salah satunya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Di dalam rumah tahanan negara penanganan kesehatan tidak dapat diabaikan agar para tahanan dan warga binaan selalu dalam kondisi sehat secara phisikis dan fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kualitas pelayanan kesehatan serta kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, sebagaimana dikemukakan oleh Zeithman, Berry dan Parasuraman (dalam Tjiptono dan Diana, 1996:69) adalah dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan. Metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian mengenai masalah pelayanan kesehatan tahanan di Rutan Cipinang, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian untuk aspek tangibles dalam pelayanan kesehatan di Poliklinik Rutan Cipinang sudah baik. Aspek reliability sudah cukup yaitu dengan ketepatan waktu pelayanan, aspek responsiveness sudah cukup baik yaitu dimana petugas mudah dihubungi serta kemauan petugas untuk memberikan pertolongan kepada tahanan yang membutuhkan, aspek assurance sudah cukup baik yaitu dengan pengetahuan petugas dalam menganalisa penyakit pasien dan kemampuan mendiagnosa penyakit pasien, aspek emphaty sudah cukup memadai yaitu petugas mampu memberikan kepedulian dan perhatian kepada pasien. Penulis menyarankan peningkatan kelima aspek, penambahan sumber daya petugas medis, anggaran dan kerja sama dengan rumah sakit luar.

---

According to Code of Law No.12 1995, all of prisoners have a right, one of them is have a medical service. Inside the State Prison, the realm of health handling cannot be disregarded, it?s for all prisoner always be in good condition, good physics. The reason of this research is to know and analyse quality of health service and to know health service constraints for prisioner in State Prison Cipinang. To know service quality as proposed by Zenithman, Barry and Parasuraman ( in Tjiptono and Diana, 1996, p: 69) is by using five quality dimension. Method of this research use method survey, that is research hit problem service of prisoner health in State Prison Cipinang,while approach used in this research is quantitative approach.Result of research for aspect direct evidence in health service at polyclinic of State Prison Cipinang have good enough. Reliability aspects have good enough, it means the service time accuracy also have good enough. Responsiveness aspect have good enough, while the medical officer is easy enough to contact and also with willingness of worker to give help to prisoner requiring service of good enough health. Assurance aspect also have good enough, while the knowledge of medical officer to analyse the prisoner problem and ability to diagnose patient disease have good enough. Emphaty aspect also have good enough, the medical officers is able to give attention and carrying of a patient. The writer suggesting improvement of fifth aspects and also the addition resource of medical worker, budget and cooperation with another hospital."

"Penahanan adalah salah satu dari lima upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kekhususan penahanan dibandingkan dengan upaya paksa lainnya adalah pelaksanaannya mengakibatkan kebebasan sebagai hak yang paling asasi dari manusia dicabut dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan dan pembatasan dalam pelaksanaan penahanan. Di samping itu dalam KUHAP terkandung sepuluh asas yang dapat memenuhi unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil dalam upaya meningkatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana prinsip proses hukum yang adil telah diwujudkan dalam pelaksanaan penahahan dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penentuan sampel dilakukan dengan dua cara; untuk sampel dari aparat penegak hukum dilakukan secara purposive sampling dan untuk para tahanan ditentukan secara random sampling. Sampel wilayah atau lokasi penelitian adalah Propinsi Sumatera Utara khususnya Kotamadya Medan. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif hanya sebagai pendukung yakni dengan penggunaan statistik sederhana dalam bentuk tabel dan prosentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penahanan merupakan upaya paksa yang perlu bagi kelancaran proses peradilan pidana, terlihat dari tingginya frekuensi pelaksanaan penahanan di Kota Medan terlebih lagi bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan. Tetapi dalam pelaksanan penahanan tersebut masih sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu merupakan indikasi bahwa prinsip proses hukum yang adil belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi antara lain masih adanya kelemahan dalam KUHAP itu sendiri. Di samping itu sikap mental aparat penegak hukum belum mengedepankan penghormatan dan perlindungan martabat manusia sebagai hal yang utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Akhirnya perlakuan yang adil dan manusiawi tidak hanya suatu tuntutan tapi kebutuhan yakni dalam memanfaatkan masa penahanan bagi pengembangan diri pribadi tersangka ke arah yang lebih baik sebagai bagian dari apa yang disebut proses terapeutik."

"Tahanan di dalam Rutan sebenarnya sama seperti orang yang berada di luar Rutan, hanya saja mereka kehilangan kemerdekaan bergerak sehingga perlakuan terhadap mereka harus sama seperti perlakuan orang yang tidak bersalah tanpa membedakan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Apapun kondisinya penahanan didalam Rutan secara langsung maupun tidak langsung memiliki tekanan tersendiri bagi tahanan yang bersangkutan. Perlakuan-perlakuan ketika mereka memasuki Rutan sudah menunjukkan kondisi dimana mereka akan menjalani sebagian dari hidup mereka di dalam tahanan hingga proses persidangan berakhir yang menentukan status mereka apakah akan dibebaskan atau divonis bersalah dan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana pola tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap tahanan baru serta bagaimana upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur agar tidak terjadi tindak kekerasan oleh narapidana/tahanan terhadap tahanan baru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas sebanyak 3 orang, tahanan 2 orang dan narapidana sebanyak 2 orang, dengan lokasi penelitian di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola kekerasan terhadap tahanan baru terjadi pada saat proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan dimana pelakunya adalah petugas dan di blok hunian dimana pelakunya adalah tahanan lama dan narapidana. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik dan psikis, jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan langsung dan bersifat kolektif primitif. Faktur penyebab terjadinya tindak kekerasan adalah minimnya sumber daya manusia petugas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana yang belum optimal serta adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara petugas dan tahanan lama/narapidana. Strategi pencegahan tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dilakukan melalui pendekatan keamanan namun minim pendeketan HAM sehingga strategi ini kurang disukai oleh tahanan dan narapidana."

"Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan kepadatan hunian di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang ada di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi over kapasitas hunian dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada di 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di DKI Jakarta. Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan dan penempatan tahanan baru yang berlaku di RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini telah diatur dalam PROTAP (prosedur tetap) pengelolaan RUTAN dan LAPAS. Strategi RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta dalam mengatasi over capacity adalah pembangunan gedung hunian baru, perbaikan gedung bangunan lama, penggunaan gedung bangunan umum sebagai blok hunian, pemaksimalan pengisian kamar hunian, pemberian kemudahan dalam proses pengurusan CB, CMB, PB dengan sistem jemput bola. Sedangkan Rencana Strategis RUTAN dan LAPAS dalam menanggulangi kepadatan hunian adalah selain menjalankan upaya-upaya penanggulangan yang sudah ada juga dirasa perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama secara multi pihak khususnya dengan institusi terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu."

"Dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, Rumah Sakit menghadapi tantangan untuk bersaing dengan Rumah Sakit lain untuk dapat terus mampu bertahan. Pelayanan Kesehatan di rumah dari PK Sint Carolus dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada tahun 1980-an, dimana pada waktu itu mulai banyak Rumah Sakit baru dibuka. Pada waktu itu diharapkan PKR dapat menjadi suatu produk strategis dari PKSC. PKR dari PKSC sudah mulai dirintis sejak tahun 1956. Saat ini, sekitar tahun 40 tahun kemudian sejak para biarawati memulai pelayanan kesehatan di rumah, kernbali Pelayanan Kesehatan di Rumah diharapkan dapat menjadi produk strategis untuk mengatasi berbagai krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Falsafah, Visi dan Misi PK Sint Carolus dengan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. dengan tujuan didapatkannya kesamaan persepsi Pengurus Perhimpunan, Direksi dan pelaksana dalam kaitannya dengan pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari wawancana dengan 12 orang informan, tiga diantaranya informan utama yaitu Ketua I Pengurus Perhimpunan Sint Carolus, Direktur Umum dan Kepala Pelayanan Kesehatan di Rumah. Dari penelitian ini tidak didapatkan perbedaan dalam persepsi terhadap hubungan Falsafah, Visi dan Misi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan PKR dari PK Sint Carolus. Tantangan terbesar untuk pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC adalah adanya suatu kepastian tentang pelayanan yang diberikan dimasa yang akan datang. Sebagai suatu produk strategis Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC harus lebih komprehensif. Saat ini pelayanan yang diberikan terutama pelayanan keperawatan. Pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif sangat mungkin dilaksanakan oleh PKR dari PK Sint Carolus mengingat PK Sint Carolus sebagai induk PKR sudah mempunyai berbagai macam produk pelayanan kesehatan yang saat ini belum dimanfaatkan seluruhnya oleh PKR dari PKSC. Dari hasil penelitian ini diharapkan dari tingkat Direksi dapat lebih memberdayakan Pelayanan Kesehatan Di Rumah dari PKSC yang ada saat ini agar harapan Pengurus Perhimpunan bahwa PKR dapat menjadi produk strategis dari Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dapat terwujud."

"Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat, terutama biaya di rumah sakit , oleh karena biaya di rumah sakit mencapai 65 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan, sehingga hal ini akan mempengaruhi besarnya iuran bagi peserta.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif Data diambil dari laporan bulanan iuran, biaya, serta klaim dari rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran peningkatan iuran, jaminan dan rasio klaim serta biaya pelayanan kesehatan dibagian rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Peningkatan iuran ternyata lebih rendah dari peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Peningkatan iuran peserta tidak sesuai lagi dengan biaya pelayanan kesehatannya. Karakteristik dari peserta yang membuat biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi adalah : peserta pensiunan yang berobat di rumah sakit swasta dengan diagnosa penyakit degeneratif, umurnya lebih dari 56 tahun, lama hari rawat inapnya lebih dari 16 hari dan statusnya adalah peserta. Penulis menyarankan untuk : 1). Mengevaluasi iuran peserta yang disesuaikan dengan peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan rasio klaimnya; 2). Mengevaluasi kembali biaya kapitasi di PPK I dan melakukan supervisi ke rumah sakit untuk mengendalikan biaya; 3). Mengevaluasi laporan secara periodik.

---

Analyses Of Hospital Costs Of Basic Plus Program In Jabotabek During 1996The Problem studied in this research was the rise of health care cost especially hospital costs. This caused increased of premium for member. This research was descriptive analyses. The data were taken from financial and claim report of hospital care.

The purpose of this research is to got described the increased of premium, benefit and claim ratio with characteristic from the member of health care benefit basic plus program in mean health care cost in outpatient and inpatient hospital. The increased of premium was less than the increased of health care costs. Hospital costs comprised of 65 % of total health care cost.

This study found that the increased in health care costs was not againted by the increased in premium. Several factors, such as old age, private hospitals: degenerative diseases, subscriber, and length of stay have contributed to the high hospital costs.

To control hospital costs, I recommended that PT. JAMSOSTEK do the following:

To evaluate premium in accordance with the increased of claim ratio.

To evaluate capitation rate in PCP and to supervise hospital, to asses over utilization.

To do periodic evaluation on financial report"

"Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dibutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila konflik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intervensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasitas petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konflik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan alternatif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitikberatkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani konflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Early Warning System), Participatory Action Research. Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelatihan penanganan konflik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan lainnya pada umumnya."