Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM). Program yang sudah bezjalan sqak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.Program PPK EPM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya bell sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalah implementasi program. Keberhasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai dengan harapan. Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil akhir yang dicapai akan berbanding lurus pada sistem kebijakan secara keseluruhan.Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (implementor) kebijakan di level operasional (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut. hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dan konsisten serta kesamaan pemahaman antara Executive level dengan operational level menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Dan juga struktur birokrasi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang tidak kalah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah faktor sumber daya. Dalam faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Dari ketiga faktor tersebut, kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendala yang cukup berarti dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih menjadi kunci dalam implementasi program apalagi bila diukur dengan ketepatan jadwal pelaksanaan.

---

One of the government obligations is to create the development which is to give the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans, do the implementation and evaluated every policy which intends to improve the society prosperous.

In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is designed to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human development of index financial competition (PPK IPM). This program has been running in'2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation, things of the government and else. In the sector private and the society and also other stakeholder to get improveness of social life quality.

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the education, the serve of social quality and the ability of society in improving in the economic matters. This program has the strategic position to efibrts the social prosperous of Bekasi city.

In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in implementation is appraise through the target before. In other words, the obstacle implementation influences the maximal efibrts of policy. So that between the successful implementation program and the final things would be compared .well as a system policy comprehension.

The observation is focused at implementer policy in the operational level usage two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors which is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole understanding between Executive level and Operational level holding the support factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the behaves actors become the two factors which is the important things to run the successful policy implementation.

The other factor which is the key of success program is resource. In this factor, there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure because of the financial still being the key in the implementation program and also controlled with on time.

"

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

---

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah endemis DBD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jumlah kasus cenderung meningkat, untuk itu diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendanaan bersumber Pemerintah yang dialokasikan untuk program pemberantasan DBD Tahun 2007 berdasarkan sumber, alokasi anggaran dan komitmen pejabat terkait serta perhitungan kebutuhan dana program pemberantasan DBD dengan costing ABC. Desain Penelitian ini adalah penelitian operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan dan laporan kegiatan. Hasil analisis pendanaan program pemberantasan DBD diperoleh gambaran bahwa pendanaan program pemberantasan DBD tahun 2007 bersumber APBD alokasi anggaran sebelum perubaban Rp.270.925.000, karena terjadinya lonjakan kasus DBD tahun 2007, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.916.925.000. Menurut elemen kegiatan program pemberantasan DBD, alokasi dana paling banyak untuk kegiatan fogging. Berdasarkan fungsi program, kegiatan preventif mempunyai alokasi terbesar. Berdasarkan mata anggaran, alokasi terbesar adalah kegiatan operasional, yaitu untuk pengadaan bahan kimia dan honor petugas. Berdasarkan perhitungan costing ABC kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD adalah Rp.2.246.578.461. Turunnya anggaran program pemberantasan DBD pada tahun 2007 adalah pada Bulan Mei, sedangkan kasus DBD sudah ada sejak Bulan Januari. Jumlah kasus tetap meningkat sejak Bulan Mei sampai November. Anggaran Biaya Tambaban (ABT) turun pada Bulan November, pada Bulan Desember kasus DBD turun drastis. Dari hasil wawancara mendalam dengan penentu kebijakan dan pelaksana program, permasaalahan DBD merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu ditanggulangi segera,namun komitmen tersebut tidak diikuti oleh alokasi anggaran pada tahun 2007. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan DBD sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aeeh dengan penyampaian data permasalahan yang lebih akurat disertai dengan perhitungan keuangan berdasarkan kebutuhan.

---

Dengue haemorraghic fever (DHF) is one of communicable diseases that may lead to outbreak, makes community concerned. Banda Aceh City is one of endemiC areas of DHF in the Province of Nunggroe Aceh Darussalam that the number of case tends to increase. Therefore, it is needed an appropriate budget allocation with the need of fund for DHF eradication program.

The study was aimed to obtain the information about funding came from the government that allocated to DHF eradication program in 2007 according to the source, budget allocation, and commitment of related leaders as well as the fund need calculation of DHF eradication program using ABC costing. The study design was operational study. Data used in this study were primary and secondary data. Primary data was originated from in-depth interview with related leaders while secondary data was gained from financial documents and program reports.

The result of funding analysis of DHF eradication program showed that budget allocation program from APBD in 2007 before the budget challge was IDR 270,925,000. By reason of the illerease of DHF case in 2007, the budget allocation became IDR 1,916,925,000. According to the element of DHF eradication program, the bighest budget allocation was for fogging. According to the program function, preventive action has the largest allocation. While according to budget line item, operational activity especially for cbemical material procurement and staff wages had the largest allocation. Based on ABC costing calculation, the fund needed to DHF eradication program was IDR 2,246,578,461 In 2007, the budget of DHF eradication program was given away in May. However, DHF cases had been existing since January. Number of cases inclined from April to November. Additional cost budget came out in November but in December the number of DHF cases became low drastically.

From the interview conducted towards the decision makers and operational staffs, DHF matter was one of problems that should be overcome immediately. However, the commitment they made was not in line withy the the budget allocation in 2007. Local government should increase the budget allocation of DHF eradication program appropriate to the program need by conducting fund mobilization from many sources by considerating the ability of its APBD. It should be supported by advocacy effort more effective from the Banda Aceh City Health Office to submit data accurately and also to calculate the financial based on the need."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai pengimplementasian Program Percepatan Dana Alokasi Khusus khususnya di Kota Bekasi. Pengimplementasian Program Percepatan Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari 4 aspek yang menjadi tolak ukur, terbukti bahwa Kementerian Keuangan telah mempersiapkan dan melaksanakan dengan baik disetiap aspek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil yang dicapai oleh Kementerian Keuangan masih belum mencapai target. Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang juga menjadi sasaran implementasi kebijakan, sudah terbantu dengan adanya Program Pecepatan Dana Alokasi Khusus, namun masih belum mencapai target pelaksanaan.

---

The aim of this research is for analyze the implementation of the Specific Grants Acceleration Program especially in Bekasi. The implementation of the Specific Grants Acceleration Program can be seen from the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Of the four aspects benchmark, proved that the Ministry of Finance has prepared and perform well in every aspect. The study was conducted by using a post positivist approach. Data collection techniques used by in-depth interviews and document study. The results achieved by the Ministry of Finance has yet to reach the target. Bekasi municipality as one of the governments which were also targeted by policy implementation, has been helped by the Specific Grants Acceleration Program, but has yet to reach the implementation target."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"ABSTRAKKRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas.Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitasini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan,ketentuan tentang standardisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelakuusaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACT

KRL Commuter Line is one of mass transportationthat is consumed bythe public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existenceis very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRLCommuterline to do activities or on the move.it is unfortunatethe government to beless concerned about the presence of persons with disabilities, this is can be seen from the lack of facilities and prefacilities in KRLCommuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem , in terms of legislation , the provisions on product standardization , as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers , particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999."

"Anemia masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, termasuk anemia di kelompok remaja. Selain berdampak terhadap fungsi kognitif dan memori, juga menurunkan kapasitas kerja, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan prestasi sekolah. Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1995 prevalensi anemia remaja putri masih sangat tinggi yaitu 51,7%. Tujuan penelitian ini adalah ontuk menilai pengaruh perubahan Hb siswi anemia pada kelompok yang mendapatkan TID multi zat gizi mikro dan kelompok yang mendapatkan TTD program Depkes dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan studi analisis yang menggooakan data primer, dengan disain penelitian quasi exsperiment. Data diperoleh dengan cara pemeriksaan hemoglobin dengan metode cyanmethemoglobin menggooakan alat Spectrofotometer, wawancara dengan kuesioner, formulir FFQ. Penelitian ini dilakukan pada siswi di 3 Madrasah Tsanawiyah Kota Bekasi dengan jumlah sampel 90 orang. Variabel dependen adalah perubahan konsentrasi Hb dan variabel independen adalah suplementasi TTD dengan variabel konfonding : Hb awal, umur menarche, lama haid, kebiasaan makan sumber makanan hem, non hem, peningkat absorpsi Fe, penghambat absorpsi Fe, pengetahuan anemia siswi, pendidikan ayah dan ibu siswi. Analisis data dilakukan dengan Paired t test, Independent t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase anemia pada 358 siswi di tiga Madrasah Tsanawiyah Kota Bekasi sebanyak 90 siswi (25,1%)$. Setelah dilakukan pemberian TID selama 6 minggu dengan 3 kali seminggu pemberian pada siswi anemia temyata hanya tinggal 17 siswi (18,9"/o) yang masih anemia. Rata-rata perubahan konsentrasi Hb sebelum dan sesudah suplementasi adalah bennakna. Rata-rata perubahan konsentrasi Hb pada kelompok TID program Depkes 2,444 gr/dl dan perubahan konsentrasi Hb pada kelompok multi zat gzi mikro sebesar 2,555 gr/dl, tetapi perbedaan perubahan konsentrasi Hb antara kelompok TID program Depkes dan TId multi zat gizi mikro adalah tidakbermakna (p > 0,05). Variabel yang paling berpengarubterhadap perubahan konsentrasi Hb siswi adalah status konsentrasi Hb awal.Dari hasil penelitian disimpulkan temyata suplementasi TID menurunkan prevalensi secara bennakna walaupun secara statistik TID program multi zat gizi mikro dan TID program Depkes tidak berbeda secara bennakna Saran kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi menjalankan program penyuluhan kepada masyarakat terutarna kepada remaja putri untuk mengonsumsi makan gizi seimbang terutama yang bersumber zat besi. Kepada pihak sekolah untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan anemia melalui pendidikan kesehatan dan gizi, pemberian tablet tarnbah darah hagi siswi haid dan anemia bekerjasama dengan puskesmas melalui program UKS.

---

Anemia still become public health problem, especially in teenage girl. Beside its impact on cognitive functions and memories, it also decreasing working capacity, so that decrease concentration and achievement. SKRT Household Health Survey, 1995 showed that prevalence of anemia. Was 51,7%.

The study aimed to assessing the effect of changing in anemia student in group obtained multi micro nutrient and group obtained iron supplemental from Depkes and internal and external factors that influenced. This study used primary data and quasi experiment design. The data obtained from Hb test with Cyanmethemoglobin methode using spectrophotometer, interview, and FFQ. This study was conducted in 90 student at 3 Madrasah Tsanawiyah, Bekasi City. Dependent variable is changed Hb concentration and independent variable are iron supplement and then confounding variable consist of first Hb, age of menarche duration of menstruation, food habits on heme, non heme , increasing absorption Fe, student's knowledge of anemia, father's education, and mother's education. Data analyzed with pained t test and independent t test.

The tesult showed that percentage of anemia in 358 studets at 3 Madrasah Tsanawiyah Bekasi City were 90 student (25,1%). After giving iron supplement along 6 weeks and 3 times in week remain 17 student (18,9%) still anemia. Mean of changing Hb concentration before and after supplementation is significant. Mean of changing Hb concentration in group of iron supplement from was 2,444 grid! and changing Hb concentration in group of multi micro nutrient was 2,555 grid!, but the difference of changing Hb concentration between iron supplement from Depkes and multi micro nutrient were not significant (p > 0,05). The most influence variable to changing Hb concentration was First Hb concentration status.

I summary iron supplement can decreased the prevalence although in Statistic is not significant. To prevent and treatment anemia some effort like communication, information and education meet to be done."

"ABSTRAKPerubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhanekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan IndeksPembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunanpemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerahdi provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukupbesar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan IndeksPembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen kompositpenyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota diprovinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnyaterhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-RataLama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidangpendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah danmeningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkancapaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabellain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks PembangunanManusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACTChange of developmental paradigm from economic growth developmenttoward human development, it makes improvement of Human Development Index(HDI) as government developmental target. However, to increase HDIachievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policysufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increaseHDI, also it means increasing of its composite component. In this research, ithad been studied local governmental expenditure of regencies/cities at BengkuluProvince in sectors of education and health against HDI composite component,ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result ofpanel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of localgovernmental expenditure in educational sector will influence Mean Year ofSchooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increaseachievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province.Additionally, other variable which have significant influence against componentof Human Developmental Index is total schools, total centers for public healthand employment rate."