Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan untuk Go Online/Internet sudah dilakukan oleh PT. Balai Lelang Artha Gasia. Walaupun belum memiliki situs lelang yang lengkap, pada situs resmi Perum Pegadaian www.pegadaian.co.id yang dibangun oleh divisi Pusat Teknologi Informasi (Pusti), sudah menyediakan menu untuk melihat informasi, jadwal, prosedur, katalog lelang, dan melakukan reservasi lelang secara online. Namun, pada kenyataannya situs tersebut tidak dipelihara dan tidak digunakan. Perusahaan hanya menggunakan Internet untuk e-mail dan pemasangan iklan. Kemajuan teknologi sekarang sudah memungkinkan bagi PT. Balai Lelang Artha Gasia untuk melakukan lelang melalui Internet. Lelang melalui Internet atau disebut juga lelang online merupakan model bisnis yang sedang berkembang di Indonesia, yang dapat membantu perusahaan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, sesuai dengan mottoperusahaan "solusi praktis bertransaksi". Melalui sistem lelang online, nantinya pengguna dapat melakukan registrasi, penjualan, penawaran harga, dan permintaan pengiriman barang secara online. Sedangkan untuk pembayaran masih dilakukan melalui ATM, e-banking, m-banking, setor ke bank, atau tunai ke kantor PT. Balai Lelang Artha Gasia. Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang arsitektur aplikasi sistem lelang online B2C sebagai situs lelang PT. Balai Lelang Artha Gasia. Dalam proyek akhir ini akan dibahas tahapan-tahapan perancangan sistem yang meliputi: fase inisisasi yang berisi usulan pengembangan sistem yang diajukan kepada pihak manajemen, fase analisa kebutuhan, fase perancangan struktur, dan fase validasi.

---

The decision for online auction has been made by PT. Balai Lelang Artha Gasia. Although its auction site has not provided complete feature, www.pegadaian.co.id as official site of Perum Pegadaian and implemented by Information Technology Division Center (Divisi Pusat Teknologi Informasi/Pusti), it has provided online feature for viewing information, schedule, procedure, auction catalog, and making reservation for auction. Today technology advance makes possible having auction in Internet for PT. Balai Lelang Artha Gasia. Auction in Internet or online auction is a developing business model in Indonesia. It believes could help in doing business effectively and efficiently as company motto "practical solution in transaction". In online auction system, users will be able to register, sell, bid, and request for delivery online. Payment can be done by ATM, e-banking, m-banking, cash deposit in bank, or cash payment in office of PT. Balai Lelang Artha Gasia. This final project aims for designing application architecture in B2C online auction system for PT. Balai Lelang Artha Gasia auction site. This final project will discuss system design phases. The phases are initiation phase as system development recommendation to Management, architectural requirements phase, system structuring phase, and architecture validation phase."

"Sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektorperpajakan dan besarnya penerimaan pajak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan dituntut untuk mampu menyelaraskan diri dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru dengan terus berupaya menggali potensipotensi perpajakan yang selama ini masih tersembunyi atau luput dari pengenaan pajak. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara adalah adanya pihak yang memperoleh penghasilan pada peristiwa pelelangan. Pemerintah melihat pasar yang luas bagi transaksi barang-barang milik swasta dan dengan adanya Balai Lelang Swasta (BLS) konsep lelang yang ideal seperti efisien (cepat), terbuka (transparan), dan kompetitif (harga bersaing) bisa diwujudkan. Konsep ini sesuai dengan konsep pasar bebas yang menuntut transparansi dan profesionalisme. Sedangkan jasa yang diberikanoleh balai lelang swasta adalah jasa menjualkan barang milik orang lain secara lelang, jasa tersebut meliputi jasa perbaikan, jasa nilai, jasa pemasaran dan lain sebagainya. Atas jasa yang diserahkannya tersebut, Balai Lelang mendapat penggantian (fee) dari pemilik barang.Masalah pokok tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini mengenai transaksi jasa lelang online oleh Balai Lelang Swasta di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan melalui wawancara dengan key informan dan pengamatan mendalam.Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukan peranan BalaiLelang Swasta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak serta mengurangi resiko terjadinya tax evasion sehingga akan menambah pendapatan negara secara lebih optimal. Disarankan agar Balai Lelang Swasta harus memperkenalkan konsep lelang dengan melakukan promosi agar orang tidak merasa ragu dan takut untuk melakukan transaksi melalui Balai Lelang Swasta dan Pemerintah dituntut untuk membuat peraturan pengenaan pajak atas transaksi lelang online khususnya yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta lebih spesifik dari segi bentuk fisiknya (antara lain tata cara pelaksanaan maupun prosedur,definisi maupun mengenai perlakuan terhadap pelaku bisnis) maupun tarifnya, serta adanya perangkat hukum yang jelas di bidang cyberlaw salah satunya yaitu mengenai peraturan yang menjamin keamanan data dalam setiap pelaksanaan transaksi lelang online, serta mengatur tentang peraturan hukum secara menyeluruh sehingga para pihak yang melakukan transaksi merasa nyaman dalam melakukan transaksi melalui bisnis online.

---

The greatest resource of national income is tax and it is ever increasing over years. The national government, in making tax policies, should be able to adapt its position to and anticipate new changes by always cultivating any potential tax that remains hidden and not taxable so far. A potential one may cultivate to help increase the national income is those who earn revenues from the auction transaction. The national government has observed some broad markets for transaction of privately-owned goods and that existence of the Private Auction Houses will realize ideal, efficient, transparent and competitive concepts. These concepts are adjustable to free-trade which requires transparency and professionalism. Moreover, services that the Private Auction Houses provide

include sales of goods that belong to other people on auction base such as repairs, appraisal, marketing and many others. For any service they provide, the Private Auction Houses receive fee in return from the owner of goods. Problem of this thesis is identifying determinants of Income Tax and Value Added Tax that the Private Auction Houses apply to the transaction of online auction services.

Research method used in this thesis is descriptive analysis, with

qualitative approach. The collecting data through library research and field study by interviewing key informans and depth observations. In conclusion, research findings indicate that the Private Auction Houses

play parts in increasing loyalty of Tax Payers to meet their tax liabilities and reduce risks of tax evasion and thus improve national income in more optimum manner. It is suggested that the Private Auction Houses should recognize promotion-based auction concept in order to prevent them from worrying to manage transactions and otherwise, the national government should make, as well, regulation of taxable online auction transaction especially throughout Private Auction Houses more specifically in physical forms (such as procedures

of taxation, definition, and treatment of businesses), rates and clear cyberlaws; a rule of data safety in online auction transaction and far-reaching regulation for those who transact online to feel comfortable."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi oleh pemenang lelang dalampelaksanaan lelang pada balai lelang swasta (Studi Kasus IBID-PT Balai LelangSerasi Pekanbaru). Dalam pelaksanaan lelang, seharusnya pemenang lelangmenyelesaikan pembayaran lelang. Namun dalam prakteknya, ternyata dijumpai banyak kasus dimana pembeli lelang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu termasuk dalam pelaksanaan lelang di balai lelang. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tata cara pelaksanaan lelang serta kendala-kendala yang ditemui dan bentuk wanprestasi oleh pemenang lelang serta penyelesaiannya, khususnya di balai lelang IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dalam hal pemenang lelang yang wanprestasi akan hangusnya uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Blacklist selama 6 (enam) bulan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tort by winning bidders of auctions conducted bya private auction house (a case study of the IBID-PT Balai Lelang Serasi, anauction house in Pekanbaru). In an auction, the winning bidders should fulfill allof the payment in of the auction on time. However, in practice, there were many cases where the winning bidder did not fulfill their obligations on time (tort), including in auctions at auction houses. Therefore, the problems discussed in this thesis are the implementation procedure of auction and constraints encountered and kind of default by the auction winner and its completion, particularly at auction IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. The research methods used in this thesis is Juridical Sociology. The technique of collecting data used in this research are interviews and documents study. The theses found that in case the winning bidder is in default, the deposit money, in this case Rp. 5.000.000,- (five million rupiah), will be forfeited by the auction house and the winning bidder will be blacklisted for 6 (six) months"

"ABSTRAKPerhutani sebagai perusahaan umum milik Negara yang memproduksi berbagai macam hasil kayu termasuk kayu jati telah memasuki fase baru dalam penjualan kayu dengan cara lelang, yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara online melalui internet yang dibantu oleh iPASAR sebagai Perusahaan yang bergerak dalam jasa pelelangan online, dimana hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari majunya perkembangan akses jual beli dengan cara lelang. Pelelangan kayu jati Perum Perhutani melalui internet yang dilakukan iPASAR ini sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia yaitu asas transparansi, asas kepastian hukum, asas kompetisi, dan asas efisiensi, yang merupakan cerminan dari Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010. Tetapi tidak sesuai dengan asas akuntabilitas yang mewajibkan adanya Pejabat Lelang dan Risalah Lelang dalam suatu pelelangan. Dalam asas akuntabilitas dinyatakan bahwa lelang tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran Pejabat Lelang, dan dapat dinyatakan cacat hukum atau tidak sah apabila tidak terdapat Risalah Lelang. Dalam aturan tentang lelang, Pejabat Lelang dinyatakan wajib hadir dalam pelaksanaan lelang sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan proses pelelangan dari tahap awal sampai akhir, dan juga Risalah Lelang yang merupakan suatu alat bukti mengenai jalannya pelelangan yang mempunyai kekuatan seperti akta yang autentik . Hal tersebut sulit ditemukan dalam lelang yang dilakukan secara online, dimana aturan mengenainya belum diatur secara konkrit dalam undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Proses lelang online yang dilakukan oleh PASAR ini tidak diatur oleh Pejabat Lelang melainkan dilakukan oleh sistem yang telah terprogram untuk menjalankan proses lelang, dan dalam iPASAR tidak dibuat Risalah Lelang, tetapi menggunakan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang sebagai alat bukti yang sah dan paling kuat bagi Pemenang Lelang sebagai tanda kepemilikan barang lelang. Akan adanya hal ini, pemerintah perlu memperhatikan prosedur lelang secara online dan menciptakan aturan baru yang khusus membahas mengenai lelang secara online ini agar setiap perusahaan yang bergerak dibidang yang sama seperti iPASAR dapat tunduk kepada 1 (satu) hukum yang konkrit.

---

ABSTRACT

Perhutani as a state owned enterprise producing various types of wood products including teak wood has entered a new phase in their selling process by using auctions. A new type of auction is now available in addition to conventional auction through the internet with the support of iPasar, a company providing online auction services. These steps have been implemented as an answer to the fast growing demand of transactions through auctions. Perum Perhutani teak wood auctions conducted by iPasar through the internet is in accordance with several auction principles applied in Indonesia, these are : the principle of transparancy, the principle of legal certainty, the principle of competition and the principle of efficiency. These principles are all a reflection of the Vendu Reglement Staatsblad year 1908 number 189 and also Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010. However, online auctions through companies like iPasar are not in accordance with the principle of accountability which states that auctions can not be conducted without the presence of an Auctioneer and may be deemed defect by law or invalid if no auction report exists. Under the rules of auctions,the Auctioneer must be present and is the person in charge during an auction from its beginning until its end, and the auction report is considered authentic proof of the auction and is valid by law as an authentic certificate. These elements are difficult to find in online auctions due to the fact that there are no clear guidelines governing online auctions. Online auctions conducted by companies like iPasar do not include an auction officer,this function is replaced by a system programmed to run the auction.Online auctions also do not require an auction report,it is replaced instead by an auction winner confirmation letter which is used a valid proof by law for the winner of the auction as a sign of ownership of the auctioned good/product. Due to this matter, it is the utmost importance for the government to give attention to online auction procedures and create new rules and guidelines which specifically discusses online auctions so in the future companies such as iPasar can obey to a single concrete law."

"ABSTRAKBerdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasiankewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepadaMenteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang BalaiLelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangjo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalamtesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis,sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukumpositif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasidengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yangada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarannya agarlebih kompetitif?. Dalam pembahasan tesis ini digunakanlandasan teori Stufentheorie Hans Kelsen dan konsepsi "Iawas a tool of social engineering" Roscou Pound, sertadilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun hasilanalisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa, pertama,apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan ajaranStufentheorie Hans Kelsen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor306/KMK.01/2002 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini namum apabila ditinjau secara sosiologisdan filosofis berdasarkan konsepsi "Law as a tool ofsocial engineering" Roscoe Pound, maka Keputusan MenteriKeuangan Nomor 306/KMK.01/2002 telah sesuai dengan teorihukum. Kedua, pengangkatan Pejabat Lelang pada Balai Lelangtidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Ketiga., pembebanan biaya administrasi lelangsebesar 1% (satu persen) memberatkan Balai Lelang.Berdasarkan analisis tersebut penulis menyarankan, pertama,landasan hukum keberadaan Balai Lelang ditingkatkan denganKeputusan Presiden. Kedua, Pejabat Lelang tidakberkedudukan pada Balai Lelang. Dan ketiga, tarif biayaadministrasi lelang ditetapkan secara regressive dengankisaran antara 0,30% sampai dengan 0,50%."

"Lelang online di media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi media sosial. Salah satu media yang digunakan untuk kegiatan lelang online adalah Instagram. Instagram digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan viktimisasi penipuan lelang online. Dengan menggunakan routine activity theory tulisan ini akan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi viktimisiasi penipuan lelang online di media sosial Instagram. Data yang ada pada penulisan ini menggunakan data sekunder dari media sosial yang akan dianalsis dengan teknik analisis narasi. Berdasarkan hasil penelitian, adalah terdapat 3 (tiga) faktor viktimisasi penipuan lelang online di Instagram. Pertama, pemanfaatan computing environment pada Instagram yang merupakan motivated offender. Kedua, perilaku risk-taking korban yang mempengaruhi korban menjadi suitable target. Terakhir, kurangnya pengawasan yang handal oleh provider yaitu Instagram dan Pemerintah yang merupakan uncapable guardian.

---

Online auctions on social media are a form of abuse of the function in social media. One of the social media used for online auction activities is Instagram. Instagram is used by criminals to do victimization on online auction fraud. By using routine activity theory, this paper will explain the factors that influence the victimization of online auction fraud on social media Instagram. The data used in this paper is a secondary data from social media which will be analyzed using narrative analysis techniques. Based on the research results, there are 3 (three) factors of victimization of online auction fraud on Instagram First, the use of the computing environment on Instagram which is a motivated offender. Second, the victim's risk-taking behavior that influences the victim to become a suitable target. Finally, there is a lack of reliable supervision by providers, namely Instagram and the government, which are uncapable guardians."

"Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

---

Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers."

"Dunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

Business and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internet auction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesia that specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty and legal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"PT Multi Artha Sarana Solusi MASS Cargo adalah perusahaan logistik yang menyediakan jasa freight forwarder. MASS Cargo memiliki proses bisnis penjualan jasa yang mengedepankan lead time pengiriman barang. Hal lainnya yang menjadi fokus utama dari proses bisnis perusahaan adalah pengumpulan dokumen dan laporan administrasi yang cepat atau tepat waktu. Namun, hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi MASS Cargo karena berdampak terhadap lambatnya penagihan invoice kepada para customer sehingga secara langsung berpengaruh terhadap cashflow perusahaan, bahwasanya cashflow adalah faktor pendukung utama bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diajukan sebuah perancangan spesifikasi sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi yang mampu membantu kelancaran pengumpulan dokumen administrasi. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi sistem informasi yang akan dijadikan sebagai sistem utama dalam pengumpulan dokumen serta pelaporan MASS Cargo. Analisis proses bisnis perusahaan, dokumen perusahaan, dan wawancara terhadap para stakeholder digunakan sebagai arahan dalam perancangan agar sistem informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam perancangan spesifikasi sistem informasi adalah Rational Unified Process RUP . Disiplin RUP yang dilakukan dalam penelitian ini adalah requirement dan analysis design pada fase inception dan elaboration. Fase-fase tersebut dilalui dengan 3 iterasi, yang mana iterasi 1 pada fase inception dan elaboration, lalu iterasi 2 serta 3 pada fase elaboration. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan menggunakan RUP adalah analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, dan refine the system definition. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen artefak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi MASS Cargo, dan juga kumpulan mockup yang telah divalidasi oleh para pengguna sistem informasi tersebut. Bidang-bidang di dalam perusahaan yang menjadi pemakai dari sistem informasi MASS Cargo adalah bidang Operasional, bidang Finansial, dan bidang Akuntansi. Fungsi-fungsi utama yang ada pada sistem informasi MASS Cargo adalah penyimpanan data pengiriman barang dan penyimpanan data tagihan atas pengiriman barang.

---

Multi Artha Sarana Solusi Inc. MASS Cargo is a logistic company which provides freight forwarder service. MASS Cargo has a service sales business process which prioritize lead time delivery. Another thing that becomes the main focus of the company rsquo s business process is the quickness of document and administration report collection. However, this thing is the main problem faced by MASS Cargo since it affects to the delayed of invoice billing to the customers which impacts on the company rsquo s cashflow directly, where cashflow is the main support factor for the company in running its business. As a solution to that problem, an integrated document management information system specification design which is able to help the smoothness of the administration document collection is proposed.

This research does an information system specification design which will be used as the main system in document collection and also report. Analysis of the company rsquo s business process, company rsquo s document, and interview with the stakeholders is used as referrals in the designing so that the information system corresponds to company rsquo s need. The methodology used in the information system specification design is Rational Unified Process RUP. RUP disciplines done in this research are requirement and analysis design on inception and elaboration phases. Thoses phases is traversed with 3 iterations, where the 1st iteration on inception and elaboration phases, then the 2nd also the 3rd iterations on elaboration phase. Stages done in the designing using RUP are analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, and refine the system definition.

The result of this research are the needs in artifact documents which represent the needs of the MASS Cargo rsquo s integrated document management information system, and also mockup collection that has been validated by the users of the system. Parts of the company which become the users of the MASS Cargo rsquo s information system are Operational department, Financial department, and Accounting department. Main functions that exist in the MASS Cargo rsquo s information system are delivery data storage and invoice data storage."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakan Jasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.

---

This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But then such provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer."