Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Tesis ini dilakukan untuk meneliti faktor internal dan external return reksadana saham return reksadana pendapatan tetap. Kepemilikan asing dan konsentrasi keluarga dirasa penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pada penelitianpenelitian sebelumnya kedua faktor tersebut jarang dipertimbangkan sebagai penentu return saham. Sampel yang digunakan adalah Reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan aktif diperdagangkan selama periode januari 2013 sampai desember 2017. Jumlah reksadana yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 76 Reksadana saham dan 99 reksadana pendapatan tetap. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan program statistik EViews 9.0. Hasilnya, variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana saham). Secara parsial, dana kelolaan tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana namun volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Pada reksadana pendapatan tetap variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana pendapatan tetap). Secara parsial, dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap.

---

This thesis is conducted to examine the internal and external factors of mutual funds fixed income mutual fund stock returns. Foreign ownership and concentration family is considered important to be studied more deeply, given the research studies previously these two factors were rarely considered determinant of stock returns. The sample used is stock mutual funds and fixed income mutual funds that are listed on the Indonesia Stock Exchange and are active traded during the period of January 2013 to December 2017. Amount mutual funds that meet the research criteria of 76 mutual funds and 99 fixed income funds. The form of data used in this study is panel data. The analytical tool used is regression with the program EViews 9.0 statistics. The result, an independent variable consisting of funds managed, volatility and sharpe ratio together influence on dependent variable (stock mutual fund performance). Partially, managed funds do not affect mutual fund performance, but volatility and sharpe ratio in a manner significant positive effect on the performance of equity funds. In mutual funds fixed income independent variable consisting of managed funds, volatility and sharpe ratio together affect the dependent variable (fixed income mutual fund performance). Partially, managed funds, volatility and sharpe ratio significantly has a positive effect on mutual fund performance fixed income."

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur substanstif yang dilakukan oleh KAP CEP atas akun aset tetap PT LIK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. PT LIK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri ritel bahan kimia dan menjadi distributor bagi beberapa perusahaan besar di Indonesia. Laporan akan lebih fokus membahas tentang prosedur audit tertentu, yakni penghitungan kembali beban penyusutan aset tetap, pengujian terinci penambahan aset tetap, pengujian terinci pelepasan aset tetap, dan pembaruan kertas kerja pemeriksaan. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP CEP pada akun aset tetap PT LIK telah sesuai dengan acuan dan standar audit yang berlaku di Indonesia. Laporan juga akan menunjukkan refleksi diri penulis atas pengalaman magang selama 3 bulan di KAP CEP diikuti dengan rencana aksi untuk perbaikan dan pengembangan diri. 

---

This internship report evaluates the substantive procedures carried out by KAP CEP on PT LIK's fixed asset accounts for the period ending December 31, 2021. PT LIK is one of the companies engaged in the chemical retail industry in Indonesia and a distributor for several large companies in Indonesia. The report will focus more on certain audit procedures, recalculation of depreciation expense on fixed assets, test of details additions to fixed assets, test of details disposals of fixed assets, and updating of lead schedule. Overall, the audit procedures carried out by KAP CEP on PT LIK's fixed assets account are in accordance with the applicable audit references and standards in Indonesia. The report will also show the author's self-reflection on his 3-month internship experience at KAP CEP followed by an action plan for self-improvement and development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, lingkungan, dan sistem makro dengan perilaku makan remaja. Penelitian dengan desain cross-sectional dilakukan di SMA Negeri 64 Jakarta. Siswa terpilih (n = 185, umur 15-17 tahun, semua jenis kelamin) mengisi angket yang berisi pertanyaan tentang identitas responden, pengetahuan dan sikap gizi, citra tubuh, teman sebaya, makan bersama keluarga, sumber informasi gizi, serta perilaku makan. Berat badan dan tinggi badan juga diukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 91,4% memiliki perilaku makan tidak sehat. Pengetahuan gizi dan citra tubuh berhubungan dengan perilaku makan remaja. Oleh karena itu, perlu ada program promosi gizi dan kesehatan yang khusus menargetkan remaja supaya pesan dan cara penyampaiannya lebih mudah diterima.

---

ABSTRACTThe aim of the study was to determine the interactions between individual, environmental, and macro system factor, with eating behaviors among adolescents. A cross-sectional survey was conducted at State Senior High School SMA 64 Jakarta. A selected group of students (n = 185, aged 15-17 years, both sexes) completed self-reported questionnaire which contained questions about subject identities, nutrition knowledge and attitude, body image, peer group, family meal frequency, exposure to nutrition information, and eating behavior. Weight and height were measured. The result of the study was 91,4% participants had unhealthy eating behaviors. Nutrition knowledge and body image associated to adolescents? eating behavior. The result suggested there should be a nutrition and health promotion programme designed for adolescents."

"Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

---

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Penelitian membahas keberlakuan aset kripto sebagai objek jaminan. Sebagai sebuah objek yang memiliki nilai menimbulkan pertanyaan apakah aset kripto dapat dijaminkan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu diketahui kedudukan aset kripto sebagai benda menurut hukum kebendaan Indonesia serta pengaturan hukum jaminan Indonesia dan juga perbandingannya dengan Amerika Serikat, penelitian juga dilakukan untuk mengetahui lembaga jaminan yang ideal serta mekanismenya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Diketahui bahwa menurut teori seperti teori virtual property dan hukum kebendaan Indonesia bahwa aset kripto merupakan benda. Diketahui bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, begitupula dengan di Amerika Serikat. Melalui perbandingan, terdapat satu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan hukum jaminan di Indonesia, yakni pengaturan secara tegas bahwa terdapat benda tidak berwujud selain hak dan piutang yang dinamakan general intangibles layaknya di Amerika Serikat. Gadai dianggap sebagai lembaga jaminan paling ideal untuk aset kripto berdasarkan teori Subekti. Mekanisme dan eksekusi gadai aset kripto ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan gadai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan sedikit penambahan mekanisme merujuk pada praktik dan mekanisme yang ada seperti smart contract.

---

Analysis will analyze crypto assets as a collateral. As an asset with high value, it is questionable whether crypto asset can be collateralized. To answer this question, first we need to know whether crypto asset is a property or not according to the Indonesian property law, as well as Indonesian law about security and its comparison to the United States of America (USA), this analysis will also try to find the most ideal security and its mechanism. Analysis will use juridical-normative method with statute approach. Result shows that crypto asset is a property according to theories like virtual property and Indonesian property law. Crypto asset can also be collateralized according to Indonesian and USA law, although there are some weaknesses and inadequacies. From comparison, there is one point that can be useful for the improvement of Indonesian security law, that is a firm regulation about intangible property that is not a debt nor a right named as general intangibles like in the USA. Gadai is the most ideal security in Indonesia to be imposed upon crypto asset. Mechanism and execution can be carried out according to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) with some additional mechanism according to practice such as smart contract."