Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The duel degree program is offered by many universities in Indonesia in their attempts to enter global competition. In this context, any university in Indonesia can cooperate with any foreign university to offter education with international standard to the local students....."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, namun dalam kenyataannya sering terjadi penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang misalnya dengan pemalsuan sertipikat, sehingga terjadi sertipikat ganda sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt/1987. Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian dalam hal ini lembaga peradilan dan dalam tesis ini Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 556/K/Pdt/1987.

---

One evidence of land rights is the certificate itself, but in reality often conflict with the land tenure laws, such as by falsifying a certificate, resulting in dual certification as a case who stated in the Supreme court verdict number 556/K/Pdt/1987. Cause of the certificate could be double is because of any intention, by accident and due to administrative error. To determine the validity of their respective owners evidentiary certificate needs to be done in this case, the judiciary and the Supreme court in this thesis with a decision by a number 556/K/Pdt/1987."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"Latar belakang dan tujuan: Masalah osteoporosis merupakan masalah dalam kesehatan masyarakat terutama di negara berkembang. Kurangnya jumlah alat DXA menyebabkan minimnya penderita yang terdiagnosis dini osteoporosis dan mendapat terapi, hingga akhirnya mengalami patah tulang. Pengukuran indeks ketebalan korteks tulang radius distal merupakan parameter sederhana, objektif, dan mudah diterapkan, menggunakan radiografi konvensional yang berguna untuk memperkirakan kepadatan massa tulang, namun perlu dibuktikan korelasinya dengan nilai T-score. Metode: Uji korelatif dengan pendekatan potong lintang pada nilai indeks ketebalan korteks radius distal menggunakan radiografi konvensional dan T-score kolum femur menggunakan DXA berdasarkan database populasi Indonesia, terhadap 38 subjek penelitian, menggunakan data primer, dalam kurun waktu Desember 2016 sampai Mei 2017. Hasil: Uji korelasi Pearson antara indeks ketebalan korteks radius distal pada lokasi 1 dan 2 dengan nilai T-score kolum femur, didapatkan nilai koefisien korelasi r=0,46 p=0,096 untuk lokasi 1 dan r=0,45 p=0,093 untuk lokasi 2. Pada kelompok jenis kelamin perempuan, didapatkan nilai r=0,53 p

---

Background and objective: Osteoporosis is a problem in public health, especially in developing countries. DXA lacks of availability causing problem in osteoporosis early diagnosing and treatment until the occurance of bone fracture. Measurement of distal radius cortical thickness index using conventional radiography is a simple, objective and easy to applied methods for estimating bone density, but needs to be proven its correlation with T score.

Methods: A cross sectional correlation study between the cortical thickness index of distal radius by conventional radiography and T score of femoral neck by DXA based on population database in Indonesia, conducted in 38 subjects in the period of December 2016 to May 2017.

Result: Using the Pearson correlation test between the cortical thickness index of distal radius in two location with T score of femur column by DXA, we obtained coefficient correlation value of r 0,46 p 0,096 for location 1 dan r 0,45 p 0,093 for location 2. In the female group we obtained r 0,53 p 0,05 for location 1 and r 0,52 p 0,05 for location 2. Based on age group, r value for location 1 and 2 in 60 years age group is r 0,31 p 0,194 and r 0,32 p 179 for location 1 and 2, respectively.

Conclusion: There is a weak positive correlation between the cortical thickness index of distal radius by conventional radiography and T score of femoral neck by DXA."

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."